Ditemukan 4390 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-10-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 13 April 2017 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
291113
  • 2006 sampai dengan tahun 2008 atau setidaktidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008bertempat di Kantor KONI Propinsi Kalimantan Barat, Kantor SekretariatDaerah Propinsi Kalimantan Barat, Kantor Dewan Pembina FakultasHalaman 62 dari 267 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN.PtkKedokteran Universitas Tanjungopura Pontianak atau atau setidak tidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pontianak dan berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU nomor46
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
249155
  • Bank Maluku Malut CabangPembantu Banda Naira jalan Gereja Tua Nusantara Kecamatan Banda KabupatenMaluku Tengah Propinsi Maluku atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dimanaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undangundang Nomor46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain merugikan Keuangan Negara atauperekonomian Negara dimana antara
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 11 Desember 2015 — R. BAMBANG TRIANTORO
20357
  • Satriadi,M.Si 868 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliyani Foenay, Amd Nomor46/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Afliyani Foenay, Amd, beserta lampirannyaNomor :46/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 869 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Semuel Kaseh, S.Kom Nomor48/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 13 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs.
    Satriadi,M.Si 868 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliyani Foenay, Amd Nomor46/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs.
Register : 04-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
362187
  • Sinar Agro Makmur Lestari yang dibuat danditandatangani saksi Heri Putra Leo berdasarkan hasil pengukuran yangdilakukannya serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Juli2020, khususnya pada lokasi bidang tanah nomor 80, lokasi bidang tanah nomor46, lokasi bidang tanah nomor 23, dan lokasi bidang tanah nomor 31 (penomoranlokasi bidang merujuk pada penomoran bidang pada Bukti P1.7), Majelis Hakimmemperoleh fakta hukum bahwa bidangbidang tanah yang diklaim sebagai milikPara Penggugat
Register : 09-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
289217
  • ditentukan secara pasti antara bulan September 2018 sampaidengan bulan Januari 2019atau setidaktidaknya pada waktu tertentu) antara tahun2018 hingga 2019 atau setidaktidaknya dalam tahun 2018 hingga 2019 bertempat diKantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Denpasaryang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor46
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
ROFEN ANDIANSYAH. R, SE Als ROFEN Bin ROZALI
8234
  • masingmasing penuntutannya diajukanterpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulanJanuari 2017 sampai dengan November 2017 atau setidaktidaknya termasukdalam tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor46
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Monica Br Gultom selaku Direktur Utama PT SIANJUR RESORT Diwakili Oleh : MARUHUM SIRAIT,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
189126
  • Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor46/Pdt/2021/PT MDN tanggal 19 Pebruari 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 19 Pebruari20213. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pdt/2021/PT MDNtanggal 22 Pebruari 20214.
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
13443
  • I.qg. merupakan tindak pidana korupsisebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum UndangUndang RI Nomor46 tahun 2009, maka yang berlaku adalah UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang RI yang khususmengatur hal atau keadaan tersebut seperti UndangUndang RI Nomor 17tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan aturan positif
Putus : 31-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 31 Juli 2015 — KEKE AJI NOVALYN BINTI TARMUDJI KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO
7920
  • IDA,M NUR SASONGKO, SUPENO, MARJUKI,HARTOYO, ANANG PRASETYO, SON SUDARSONO dan YUSUF PRIBADI (yangmasingmasing dalam perkara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Maret 2012 sampaidengan bulan Mei 2014 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, 2013dan 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan berdasarkan UndangUndang Nomor46
Register : 15-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SUDARMADI, SH.
Terdakwa:
ASAI Bin SIYAN
11746
  • I.q. merupakan tindak pidana korupsiHalaman 286dari299 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN Smrsebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum UndangUndang RI Nomor46 tahun 2009, maka yang berlaku adalah UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang RI yang khususmengatur hal atau keadaan tersebut seperti UndangUndang RI Nomor 17tahun
Register : 17-07-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kdi
Tanggal 12 April 2017 — SUKIMAN TOSUGI, S.Sos.,M.Si
9750
  • ARYANTO HAEBA, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An.SAHIUDIN, dengan lampiran berita cara pembayaran nomor46/PKWK/KPUKNW/027.433526/X1/2012, yang ditandatangani panitiapemilinan kecamatan Onembute bendahara An. WERIOLO namun tidakditandatangani oleh sekretaris KPU Kab. Konawe kuasa penggunaanggaran An.
Register : 29-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 18 Juni 2014 — ASEP AAN PRIANDI,ST, DK
6424
  • memberatkan dan halhal yang meringankan,dihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimanadalam rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelissudah dipandang patut dan adil dan setimpal serta sesuai dengan kesalahan paraterdakwa tersebut; Mengingat, UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI Nomor 8 tahun 2004, UndangUndang RI Nomor46
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
187125
  • yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan FERY TANAYA (yang dilakukanpenuntutan secara terpisah), pada tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14Pebruari 2017 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampaidengan tahun 2017 bertempat di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, KecamatanNamlea, Kabupaten Buru Provinsi Maluku atau setidaktidaknya disuatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor46
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
MUHIDIN SHALEH
14034
  • pada waktu tertentu padatahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi danKependudukan Propinsi Riau Jalan Pepaya Nomor 57 59 Kota Pekanbaru dandi Kawasan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala IndragiriKabupaten Indragiri Hilir, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang RI Nomor46
Putus : 10-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — SRI WAHYUNI
154108 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Satriadi,M.Si 868 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Afliyani Foenay, Amd Nomor46/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Afliyani Foenay, Amd, beserta lampirannyaNomor 46/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang ditandatangani oleh Drs.Satriadi, M.Si Hal. 177 dari 224 hal Put.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2961 K/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — H. SUBDARKAN SIREGAR, S.E. ;
9574 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AZZAM RIZAL, M.Eng. pada tanggal 13 Mei 2011 sampaidengan tanggal 31 Desember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PDAM TirtanadiProvinsi Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja Nomor 1 Medan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggalHal. 2 dari 286 hal.
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. ROSYID HUDOYO, MT Bin H. SUNOTO; (TERDAKWA)
9327
  • Prima Design selaku penanggung Jawab pekerjaanKonsultan Pengawas (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurunwaktu antara 27 Agustus 2014 sampai dengan Februari 2015 atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang Undang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo.
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - EFFENDY HUTAGALUNG
12825
  • JenderalSudirman Senayan, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat KetuaMahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang masingmasing perbuatantersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
OKTAVIA SIHOMBING
17156
  • Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnc) Surat Perintah Pembayaran dari PA kepada Bendaharadengan Surat Nomor : 46/PA/PDAM/XII/2014 tanggal 15Desember 2014 sebesar Rp. 2.163.201.100;d) Berita Acara Pengembalian Kelebihnan Bayar Nomor :104 PPK/BA/KB/PDAM/XII/2014 tanggal 16 Desember2014 sebesar Rp. 626.700.727;e) Permohonan pembayaran dari rekanan (PT.ANDRYKARYA CIPTA).(3) PA menandatangani Kwitansi Pembayaran tanggal 18Desember 2014 dan Surat Perintah Pembayaran dari PAkepada Bendahara dengan Surat Nomor46
Register : 31-07-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/PID/SUS/TPK/2013.PN.BDG.
Tanggal 12 Desember 2013 — -HERRY NURHAYAT
15570
  • Sub Bagian Kepegawaian PN BandungWAWAN SETIAWAN S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor46/KMA/SK/ 11/2013 tentang pemberhentian sementara Sdr SETYABUDI TEJOCAHYONO yangditandatangani di Jakarta oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia H.M.