No.123/G/2011/PTUNJKTBahwa selama menjalankan tugas dan tanggungjawabnyasebagai Sekretaris II Fungsi Sosial Budaya padaKedutaan Besar Republik ndonesia Antananarivo,Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabdengan baik dan telah mencapaiprestasi kerja yangbaik sebagai bentuk pelaksanaan kerja yang optimal ,sebagaimana terbukti dariTanggapan Questionaires Tim Itjen pada pemeriksaanbulan Okt ober NovemberApresiasi mitra kerja atas pelaksanaan kinerja FungsiSosbud; Kawat Biasa No.

1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/Sek-CK tanggal Maret 2011 perihal Penyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA. 2010 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Kalbar kepada Wakil Gubernur Kalbar.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; Uang sebesar Rp.39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah) yang disita dari terdakwa sebagai uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara disetorkan ke Kas Negara ;7.

Trias Erisco.e 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/SekCK tanggal Maret 2011perihal Penyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA.2010 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop.

adalah UU, Keppres, Juknis, danDIPA;Bahwa yang menjadi kesimpulan hasil pemeriksaan dari Itjen Kementrian PUsehubungan dengan proyek tersebut adalah pengembalian keuangan negara yangnominalnya saksi tidak tahu dan ada bukti pengembalian keuangan kepada negara;Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang menjadi Direktur CV.

yang dikeluarkan dari Itjen PU karena laporan hasil pemeriksaan langsungdiserahkan ke Satker, dan saksi tidak ada menerima tindasannya;e Bahwa dari informasi yang saksi terima bahwa kegiatan proyek tersebut mengalamiketerlambatan, tetapi sudah dilakukan addendum, dalam suatu kegiatan dilakukanaddendum beberapa kali tidaklah menjadi masalah, asal ada alasan yang sah, Pihakpihak yang terlibat dalam melakukan addendum adalah Konsultan Pengawas,Konsultan Perencana, dan diketahui oleh Satker ;e Bahwa

Trias Erisco.1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/SekCK tanggal Maret 2011perihal Penyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA.2010 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop.

Trias Erisco.1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/SekCK tanggal Maret 2011perihal Penyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA.2010 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop. Kalbar kepada WakilGubernur Kalbar.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;e Uang sebesar Rp.39.000.000, (Tiga puluh sembilan juta rupiah) yang disita dariterdakwa sebagai uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara disetorkanke Kas Negara ;7.

., jabatan Sub KoordinatorAdvokasi Hukum Mineral dan Batubara, Setjen dan Itjen ;5. Dra. M. Y. HANDARI, jabatan Sub Koordinator Advokasi HukumKetenagalistrikan dan EBTKE ; 6. ASVIRA RAHMADANI, S.H., LLM., jabatan Sub KoordinatorAdvokasi Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan ;7. OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., jabatan Sub KoordinatorAdvokasi Hukum Pertimbangan Hukum Bidang Mineral dan Batubara ;Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 19/G/LH/2021/PTUN.PBR 8. ALDINO WISNU OKTORA, S.H. ; 9.

DirekturPoltek Negeri Sriwijaya Nomor : 1211/PPPOLTEK/2001 tanggal 31Desember 2001.20.Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Proyek tanggal 31 Desember2001 yang ditandatangani oleh Pimpro Drs.NAJAMUDDIN SIREGARdan Bendaharawan Proyek SULAIMAN, SE.21.Surat Direktur Nomor : 0337/N06.4.1/KU/2002 tanggal 7 Januari 2002tentang Penyampaian Realisasi Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran2001.22.Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/3613/BANWAS/2002tanggal 8 Agustus 2002 tentang Penyampaian Hasil PemeriksaanKhusus Itjen

NAJAMUDDIN SIREGAR dan Bendaharawan Proyek SULAIMAN, SE.21.Surat Direktur Nomor : 03837/N06.4.1/KU/2002 tanggal 7 Januari2002 tentang Penyampaian Realisasi Pelaksana AnggaranTahun Anggaran 2001.22.Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/3613/BANWAS/2002 tanggal 8 Agustus 2002 tentang Penyampaian HasilPemeriksaan Khusus Itjen Dipdiknas pada kasus Poltek NegeriSriwijaya Palembang.dan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa :23.Fotocopy Keputusan Direktur Politeknik Negeri SriwijayaNomor : 0159

NAJAMUDDIN SIREGAR dan Bendaharawan Proyek SULAIMAN, SE.21.Surat Direktur Nomor : 0337/N06.4.1/KU/2002 tanggal 7 Januari2002 tentang Penyampaian Realisasi Pelaksana Anggaran TahunAnggaran 2001.22.Surat Gubernur Sumatra Selatan Nomor : 700/3613/BANWAS/2002tanggal 8 Agustus 2002 tentang Penyampaian Hasil PemeriksaanKhusus Itjen Dipdiknas pada kasus Poltek Negeri SriwijayaPalembang.Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalamperkara lain.Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat

Tenaga Kerja danTransmigrasi melalui Sekretaris Itjen tanggal 21 Oktober 2003, yang ditujukankepada Pemohon menugaskan telah dilakukan pemeriksaan kasus dugaanadanya perselingkuhan ;bahwa kemudian pihak kerukunan warga BLKI Makassar telahmelayangkan surat melalui surat pembaca pada harian Pedoman Rakyat tanggal30 Desember 2003 atas kasus perselingkuhan antara Pemohon PK denganseorang pria ;bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapanuntuk hidup rukun sebagai suami isteri, di samping

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setalahlulus dan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudianmengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan diBrigif 1 PIK/JS, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan SecabaReg setelah lulus ditugaskan di Itjen TNI dan pada akhir tahun2015 ditugaskan di Denmadam XVIII/Cendrawasih Sampaidengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabatsebagai Ba Denmadam XVII/Cendrawasih

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setalahlulus dan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudianmengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan diBrigif 1 PIK/JS, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan SecabaReg setelah lulus ditugaskan di Itjen TNI dan pada akhir tahun2015 ditugaskan di Denmadam XVIII/Cendrawasih Sampaidengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabatsebagai Ba Denmadam XvVII/Cendrawasih

memasukan rupiah palsu ke dalamdan/atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dengan caracara sebagai berikut :Hal 17 dari 65 hal, PutusanNomor 191K/PM.IIO09/AD/X1/2021Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setalahlulus dan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudianmengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan diBrigif 1 PIK/JS, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan SecabaReg setelah lulus ditugaskan di Itjen

Militer tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Hal 36 dari 65 hal, PutusanNomor 191K/PM.IIO09/AD/X1/2021MenimbangBahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setalahlulus dan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudianmengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan diBrigif 1 PIK/JS, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan SecabaReg setelah lulus ditugaskan di Itjen

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD padatahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya,setalah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua kemudianmengikuti Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus ditugaskan diBrigif 1 PIK/JS, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan SecabaReg setelah lulus ditugaskan di Itjen TNI dan pada akhir tahun2015 ditugaskan di Denmadam XVIII/Cendrawasih Sampaidengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabatsebagai Ba Denmadam XVII/Cendrawasih

Indosat tersebut kepada Danlantamal VIII.14.Bahwa pada sekira bulan Januari 2010 Terdakwa sudah diaudit secara khususoleh tim Itjen Armatim, audit oleh Tim Itjen Armatim tersebut dilakukan karenamasa jabatan Terdakwa sudah berakhir dan hasil audit tersebut dinyatakanselesai/clear.15.Bahwa sekitar tahun 2011 Itjen Armatim melaksanakan audit rutin tiap tahunterhadap Puskopal dimana hasil auditnya ditemukan kekurangan pembayaransewa gedung dan tower selama 2 (dua) periode yaitu tahun 2010 dan tahun2011

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015, saksi JACK FEBRIAND ADELdan SUCI OKTAVIA ANSARI pergi ke kantor Kemenristekdikti Bahwa pihak Itjen kemenristekdikti mendatangi meja saksi danmenyerahkan hasil telaahan. Bahwa usulan Sarpras dari UMRAH tahun anggaran 2015 adadilakukan reviu oleh Itjen pada tanggal 19 dan 20 Maret 2015 diRuang Sidang Dikti. .

Bahwa Satuan Pengawasan Internal (SPI) bukan bagian dari APIP.keberadaan saksi dalam proses reviu hanya berdasarkan suratUndangan Itjen. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perbaikan atas catatanhasil reviu oleh Itjen yang dilakukan oleh UMRAH. Bahwa saksi tidak mengetahui pengajuan permohonan anggaran dariUMRAH ke Kementerian terhadap 3 paket pekerjaan tersebut karenasaksi dilantik pada 23 September 2014.

Bahwa Satuan Pengawasan Internal (SPI) hanya bertugasmendampingi tim audit Itjen Kemenristekdikti. Satuan PengawasanInternal (SPI) tidak berhak meminta laporan hasil ke Itjen terhadaphasil audit tersebut. Bahwa setahu saksi dari catatan hasil reviu oleh tim IrenKemendikbud pihak UMRAH melengkapinya menurut keterangansaksi SUCI yang saksi dapat setelah tahun 2017 saat dilakukanpemeriksaan di Polda karena saksi sudah tidak dilibatkan lagi dalamkegiatan tersebut.

, untuk tim Itjen tidak ada lagi melakukanpembahasan mengenai temuan tersebut.Bahwa tujuan dibuatkan catatan hasil reviu oleh Itjen yaitu merupakanOutput pelaksanaan reviu yang telah dilakukan dan memberikankeyakinan terbatas mengenai akurasi,keandalan.Bahwa setelah dibuatkan catatan hasil reviu oleh Itjen laluditandatangani oleh pihak Itjen dan Satker kemudian diserahkankepada satker yang bersangkutan untuk diteruskan ke Dikti.Bahwa untuk catatan hasil reviu (Universitas Raja Ali Haji)ditandatangani

BMKU, saksi Andrew Setyadi diangkat sebagai PICuntuk proyek UMRAH;Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan Reviu oleh Itjen DiktiKemendikbud atas Alokasi Anggaran Sarana Prasarana UMRAH, dengancara membandingkan RAB yang ada di Proposal dan Data Dukung(Brosurbrosur).

Ranaspi Aryanori ;1 (satu) lembar fotocopy suratkesanggupan menindaklanjutitemuan Itjen Deptan tanggal 1(september 2007 yangditandatangani oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK) SatkerDinas Pertanian Tanaman PanganKabupaten Konawe TA. 2006 An.Takrif Wahab ;1 (satu) lembar fotocopy BuktiPenerimaan Negara tanggal 25Januari 2008 dengan jumlah setoranRp. 41.391.157, (empat puluh satujuta tiga ratus sembilan puluh saturibu. seratus lima puluh tujuhrupiah) ;24 1 (satu) lembar fotocopy SuratSetoran Bukan Pajak

(SSBP)sejumlah Rp. 41.391.157, (empatpuluh satu juta tiga ratus sembilanpuluh satu ribu seratus lima puluhtujuh rupiah) tanggal 30 Desember2006 yang disetor tanggal 25Januari 2008 ;25 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dariDepartemen Pertanian DirektoratJenderal Pengelolaan Lahan dan AirNomor > 28/Re.250/B 14/1/08tanggal 22 Januari 2008 perihalTindak Lanjut Hasil PemeriksaanKinerja Itjen Deptan terhadap DIPAPLA pada Dinas Pertanian TanamanPangan Kabupaten KonawePropinsi Sulawesi Tenggara TA2006 dan

ratussembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) ;24.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sejumlahRp.41.391.157, (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribuseratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 30 Desember 2006 yang disetortanggal 25 Januari 2008 ;25.1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Departemen Pertanian Direktorat JenderalPengelolaan Lahan dan Air Nomor : 28/Rc.250/B14/I/08 tanggal 22 Januari2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kinerja Itjen

Tidak melibatkan Itjen Kemhan RI/Kemhan RIa.

Surat Nomor : B/1545/V/2015 tanggal 21 Mei 2015sebagaimana dalil PENGGUGAT diatas adalah adanya temuan BPKRI (TERGUGAT V) dan Itjen Kemhan TNI tersebut.c.

SukhawatiLoka Funeral, tetapi selama+ 2 (Dua) bulan tidak mendapat respon,sementara atensi dari pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemhan perluuntuk segeraditindaklanjuti. Sehingga dilakukan langkahlangkahberupa memberikan peringatan dan melakukan pemutusan kerjasamapemanfaatan Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto, yaitu :Puts.

No : 581/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. 107PENGGUGAT diatas adalah adanya temuan BPK RI (TERGUGATV) dan Itjen Kemhan TNI tersebut;b. Dengan demikian maka gugatan PENGGUGAT yang tidakmenyertakan Itjen Kemhan RV/Kemhan Ril, maka gugatanPENGGUGAT KURANG PIHAK;EKSEPSITERGUGAT I:1. Exceptio Litis Pendentis atau Eksepsi SubJudice.Terhadap permasalahan yang sama, Subyek dan Obyek yang sama adagugatan yang masih diperiksa di PN Jakpus Nomor : 326/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, sehingga gugatan a quo harus ditolak.a.

SukhawatiLoka Funeral, tetapi selama+ 2 (Dua) bulan tidak mendapat respon,sementara atensi dari pemeriksaan BPKRI dan Itjen Kemhan perluuntuksegeraditindaklanjuti.

berikut : Bahwa Berita Acara Pembahasan dan Monitoring/ EvaluasiPenuntasan Temuan Audit yang dilakukan oleh InspektoratJenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyattidak dapat dijadikan dasar sebagai audit untuk menentukan adaatau tidaknya kerugian negara, sebagaimana berdasarkanLampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor: PER/O5/M.PAN/3/2008 tanggal 31 Maret 2008tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahmenjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen

melakukan pengawasan intern berupa Audit,Review, Pemantauan, Evaluasi dan kegiatan pengawasanlainnya, adapun audit yang dimaksud hanya sebatas audit kinerjadan audit investigatif terkait standar pelaksanaan dan standarpelaporan serta standar tindak lanjut.Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Pps Bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf b PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwaInspektorat Jenderal (Itjen

KegiatanPembahasan dan Monitoring/Evaluasi Penuntasan Temuan Audit InspektoratJenderal Semester Tahun 2018, Nomor : /KPTS/lJ/2018 tanggal 13September 2018 yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dijadikan dasarsebagai audit untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian Negara karenabertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/3/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentangStandar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menjelaskan bahwaInspektorat Jenderal (Itjen

), bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa Inspektorat Jenderal(Itjen) dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 Huruf ARumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 6, sehingga bukti surat tersebutharuslah ditolak.

Kehakiman VV62 Itjen C. 11,Rt. 003 Rw. 013, Kelurahan Tanah Tinggi, KecamatanTangerang, Kota Tangerang, selanjutnya disebutsebagai Pemohon V;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjahjono, S.H. dan Agus ImanSantoso, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Tjahjono, S.H. danRekan, beralamat di Jalan Sawunggalin 104 Kutoarjo Purworejo,Halaman 17 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 39/Padt.P/2017/PN.

TriasErisco.e 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/SekCK tanggal Maret2011 perihal Penyelesaian TLHP Itjen Kementerian PekerjaanUmum TA. 2010 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop.

TriasErisco.e 1 (satu) lembar foto copy surat No. 700/333/SekCK tanggal Maret2011 perihal Penyelesaian TLHP Itjen Kementerian PekerjaanUmum TA. 2010 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop.

TriasErisco.1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/SekCK tanggal Maret2011 perihal Penyelesaian TLHP Itjen Kementerian PekerjaanUmum TA. 2010 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop.

SYAHMUZIR yang menyatakan :Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan telah diserahterimakanke pihak Untan, dari laporan konsultan pengawas, bahwapekerjaan tahun 2009 sudah selesai, sehubungan dengan proyektersebut saksi sebelumnya tidak pernah turun ke lapangan, tetapisejak tahun 2012 saksi pernah turun ke lapangan;Bahwa hasil pemeriksaan tim dari Itjen Kementerian PU, adatemuan berupa keterlambatan pekerjaan, dari temuan tersebut,penyedia jasa diperintahkan untuk melakukan pembayaran, darilaporan yang

Trias Erisco ;e 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/SekCK tanggal Maret 2011 perihalPenyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA. 2010 dari KepalaDinas Pekerjaan Umum Prop.

Trias Erisco ;1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/SekCK tanggal Maret 2011 perihalPenyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA. 2010 dari KepalaDinas Pekerjaan Umum Prop.

Trias Erisco;46 1 (satu) lembar fotocopy surat No. 700/333/SekCK tanggal Maret 2011perihal Penyelesaian TLHP Itjen Kementerian Pekerjaan Umum TA.2010 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop.

No.2231 K/Pid.Sus/201 1Inspektorat Jenderal Depkes Republik Indonesia sebagaimana disampaikandalam Laporan Hasil Investigasi Internal oleh Inspektorat JenderalDepartemen Kesehatan Republik Indonesia yang dilampirkan dalam SuratBadan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen KesehatanRepublik Indonesia Nomor : PS.02.01 / Il / 3 / 4886.1 / 2009 perihalTindaklanjut LHP Khusus oleh Itjen Depkes No. 07.R.PS.03.01.24.09.591.tanggal 3 Agustus 2009, berdasarkan hasil inspeksi terhadap pembangunangedung

setelah terbengkalai selama hampir 2 (dua) tahun dari berakhirnyaKontrak yakni tanggal 31 Desember 2007, penyimpangan ini diketemukan olehInspektorat Jenderal Depkes Republik Indonesia sebagaimana disampaikandalam Laporan Hasil Investigasi Internal oleh Inspektorat JenderalDepartemen Kesehatan Republik Indonesia yang dilampirkan dalam SuratBadan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen KesehatanRepublik Indonesia Nomor : PS.02.01 / Il / 3 / 4886.1 / 2009 perihalTindaklanjut LHP Khusus oleh Itjen

No.2231 K/Pid.Sus/201 125.26.27.28.29.30.31.32.33.Foto copy Surat Nomor : PS.02.01 / Il / 3 / 4386.1 / 2009 tanggal 31Agustus 2009 perihal Tindak Lanjut LHP Khusus oleh Itjen DepkesNo.07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 03 Agustus 2009 pada PoltekkesDepkes Medan ;Foto copy Surat Nomor : 42 / CV.PP / VIIl / 2007 tanggal 21 Agustus2007 dari CV.

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor :SR1912 / PWO2 /05/ 2010 tanggal 23 April 2010, yang ditandatangani olehAhli dan Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Sudjono, EmadhiSudarmanto, Ak Rudy Mo Sitorus, Bakti Ginting ;Laporan Hasil Investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal DepartemenKesehatan Republik Indonesia yang dilampirkan dalam Surat BadanPengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : PS.02.01 / Il /3 4386.1 / 2009 perihal Tindaklanjut LHPKhusus oleh Itjen

;Berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar gugatan Penggugat yangmenyatakan isi surat Inspektur Jenderal tanggal 26 juli 2013 dan Berita AcaraHalaman 21 dari 43 Halaman Putusan Nomor 37/G/2015/PTUNJKT.tanggal 27 Juni 2013 adalah fitnah (bohong) dan tidak sesuai dikeadaan sebenarnya;Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwa penerbitan SKa quo tidak beralasan hukum dengan alas an pengawasan yang dilakukan Itjen lebihdekat alasan pidana dibandingkan alasan administratif

;Bahwa UIN Syarif Hidayatullah merupakan salah satker kementerian agama, olehkarena itu itjen berwenang melakukan pengawan terhadap UIN Syarif HidayatullahJakarta termasuk untuk melakukan audit kasus tanah pada UIN Syarif HidayatullahBerdasarkan hal tersebut Tergugat menolak dalil Penggugat angka 9.; Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita angka 11 yang menyatakan Tergugatmenerbitkan obyek sengketa telah melanggar AAUPB.

Bahwa benar menurut keterangan para Saksi sejak Terdakwadimutasikan dari kesatuan lama yaitu Itjen Mabesau ke Sops Mabesausering tidak masuk dinas tanpa ijin, dalam waktu satu minggu hanya 2(dua) atau 3 (tiga) hari masuk kerja.MenimbangMenimbang4. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi motif Terdakwameninggalkan satuannya tanpa ijin diduga kuat karena adanya tagihankredit dari pihak BNI via telepon.5.

Lebih dari itu, surat Itjen Kementerian Agama NomorR334/lJ/PS.01.3/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 ditujukan kepada SekretarisJenderal Kementerian Agama tanpa tembusan kepada Rektor IAIN Bengkulu,oleh karena itu, Rektor IAIN Bengkulu secara hukum tidak berwenang sehinggaHal. 12 dari 16 hal. Put.

Gianyar; 1 Bendel Surat kepala dinas peternakan Kabupaten Gianyar nomor;524.2/321a/Disnak Perihal : hasil pemeriksaan Tim Itjen Deptaintanggal 26 mei 2004; 45 BendelSurat kepala kantor peternakan Kabupaten Gianyar Nomor:230.261.708.Gin prihal : hasil pemeriksaan Tim Itjen Deptantanggal 21 Juni 2004 (Nodis Cok Raka Wedana Kepada AsistenI); 10.BendelKronologi keberadaan RPH Temesi, Perusahaan daerah"MANDARA GIRI Kab.Gianyar; 11.BendelSurat dari Kepala Dinas Peternakan Ir.

pengembangan fasilitasusaha daerah, Dengan Kode: 2P.05.3.01.002 tahun20025. 1 Bendel Buku kas pembantu pajak Proyek pengembanganfasilitas usaha daerah Kode 2P.05.3.01.002 tahun 2002;6. 1 Bendel Buku kas umum tahun 2002, Model Bend.10 51 1 BendelKeputusan Bupati Gianyar Nomor .216 tahun 2004tentang penetapan kawasan Rumah Potong HewanInternasional di Desa Temesi, Kec.Gianyar Kab.Gianyar; 1 BendelSurat kepala dinas peternakan Kabupaten Gianyarnomor; 524.2/321a/Disnak Perihal : hasil pemeriksaanTim Itjen

Setelah penggugat mengajukan permohonan cerai pada dinas,Januari 2009 Letnan Rasnah menulis surat (boleh jadi merupakanupaya pencemaran nama/fitnah/tuduhan) disampaikan kepada KolonelKowad Sohra Sabara (Kabagum Ses Itjen TNI isinya bahwa LetkolMuharam mendesak untuk permohonan karena kecurigaan(PENGGUGAT)adanya orang ketiga, April 2009 penggugat juga melapor ke PolisiMiliter TNI AL Lantamal V menempatkan Tergugat sebagai tersangkadalam perkara penelantaran dalam lingkup rumah tangga, begituserangan