Ditemukan 7347 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memasukan melakukan mengajukan memalsukan memasukkan majukan memabukan melajukan megajukan memalukan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
233 — 115
  • kepentingan pekerja sesuai dengan hukum kebiasaanyang berlaku; Pasal 15 ayat 2 huruf b : memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja,syaratsyarat kerja, kesalamatan dan kesehatan kerja dan terjaminnya pekerjaan;Halaman 17 dari 258 halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUNBDGPasal 15 ayat 2 huruf c : memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dankesejahteraan pekerja serta keluarganya yang layak bagi kemanusiaanmelalui sisitem pengupahan yang berkecukupan dan berkeadilan;Pasal 15 ayat 2 huruf e : memajukan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
74 — 81
  • kewajiban :a Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;b Meningkatkan kesejahteraan rakyat;c Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;d Melaksanakan kehidupan demokrasi;e Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;Him 33 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.f Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;g Memajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
907 — 410 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pidana lingkungandilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha makatuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatunkankepada orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatantindak pidana tersebut, maka orang yang bertindaksebagai pemimpin kegiatan tindak pidana tersebut jikabadan usaha tersebut berbentuk PT dapat diartikansebagai karyawan PT pada level manajer yang bertindakdalam ruang lingkup pekerjaannya, yang memilikikewenangan untuk menjalankan tugasnya di PT sesuaikewajibannya untuk tujuan memajukan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Monica Br Gultom selaku Direktur Utama PT SIANJUR RESORT Diwakili Oleh : MARUHUM SIRAIT,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
184 — 117
  • Bahwa Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009tentang perubahan Atas Undangundang Kekuasan Kehakiman yangmenyebutkan bahwa Putusan tingkat pertama dapat dimintakan bandingkepada pengadilan tinggi oleh pihakpihak yang bersangkutan, kecualiundangundang menentukan lain dan Pasal 7 Undangundang No.20Tahun 1974 tentang Peradilan Ulangan, yang menyebutkan Permintaanuntuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat ataudengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakanuntuk memajukan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 21-11-2016 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 649/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat:
1.DEWI SARASWATI binti RAHMAT bin MOESTOPO
2.BAGUS RAHADI bin RAHMAT bin MOESTOPO
3.SUPRAPTO AGUNG WAHONO bin RAHMAT bin MOESTOPO
4.TOTO IRAWANTO SH, bin RAHMAT bin MOESTOPO
Tergugat:
1.YAYASAN UNIVERSITAS PROFESOR DOKTOR MOESTOPO BERAGAMA disingkat Ys. UPDM B
2.Drg. Hyginus Hermanto MM, bin Joesoef bin MOESTOPO
3.Romualdus Kusumanto bin Joesoef bin MOESTOPO
4.Yohanes Kusdharmanto bin Joesoef bin MOESTOPO
5.Drg. Lukas Kusparmanto MARS, bin Joesoef bin MOESTOPO
6.Maria Margaretha Kusnandari binti Joesoef bin MOESTOPO
7.Ignatius Kusnanto bin Joesoef bin MOESTOPO
Turut Tergugat:
1.Ny. Raden Ayu Soepartien MOESTOPO
2.FX. Soseko bin MOESTOPO
3.TOTO IRAWANTO SH bin RAHMAT bin MOESTOPO
4.BAMBANG ARDIYANTO bin RAHMAT bin MOESTOPO
5.Ny. Endang setyawati Rahmat
160 — 77
  • atasnya atau selagi putusan yangmengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan ataumembawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksudakan menjauhkan barang itu dari penagihan utang, maka atas surat orang yangberkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disitabarang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepadapeminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yangpertama sesudah itu memajukan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 642/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
173 — 56
  • Dalampenjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi Tergugat diberikesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugatkembali Penggugat, maka Tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akantetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersamasama denganJawabannya terhadap gugatan lawannya;Menimbang, bahwa penggabungan antara Konpensi dan Rekonpensiberpatokan pada syarat adanya hubungan erat antara Konpensi dan Rekonpensi,apabila gugatan Rekonpensi secara nyata
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
529 — 796
  • Yang telah sesuai dengan ketentuanPerundang undangan sebagai mana berikut:(1) Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD1945) mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara RepublikIndonesia, antara lain, adalah untuk memajukan kesejahteraanumum dan membuat cerdas bangsa.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 24-06-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
140 — 256
  • Dharma Universitas Gorontalo (UG) karena mereka yang melaksanakan pengadaan;Bahwa tujuan dari pengadaan peralatan mesin karbon Aktif dan mesin pengelola minyak goreng yang bersumber anggaran dari Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015 di KSU Karya Dharma Universitas Gorontalo ada padaKoperasi Serba Usaha (KSU) Karya Dharma Universitas Gorontalo (UG)tersebut yakni untuk membantu petani kelapa supaya harga jualnya lebih baik karena wilayah kita banyak pesisir pantai yang menghasil kelapa, dan untuk memajukan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 13-03-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 1 Agustus 2018 — 1. Nama Lengkap : JOHNY RICHARD WATTIMURY, S.Sos alias ICAD; 2. Tempat Lahir : Masohi; 3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 September 1981; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jalan Saparua-Namaelo RT.003 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah; 7. Agama : Kristen Protestan; 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Mantan Bendahara Pembantu Panwaslih Kabupaten Maluku Tengah;
166 — 94
  • Oleh karenanya MajelisHakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagiTerdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelahmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan padadiri Terdakwa;HalHal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadapprogram untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanatPembukaan Konstitusi,Halaman 237 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2018/PN Amb Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2016 — SURATNO, SE Bin SUMARNO
67 — 18
  • SUTRISNO mengajukan kredit dengan kondisi ada masalahangsuran di Kantor Cabang Nguntoronadi, selanjutnya saksiTri Wahonomenjelaskan bahwa sebagian pinjaman akan digunakan untuk melunasiangsuran di Nguntoronadi, dan juga menyampaikan dengan asumsibahwa pinjaman yang diberikan dapat memperbaiki / memajukan usahayang dilakukan oleh Sdr. SUTRISNO sehingga nantinya dapatmelakukan angsuran kredit dengan baik, dan karena Sdr.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 13-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RADEN DIMAS HIDAYATULLAH sh
Terdakwa:
ANGGI FIRGINITA ARISANTA Amd. Als ANGGI Binti AMRIL DARMAWAN Alm
116 — 40
  • kepentingan Pemda Kabupaten Rejang Lebong sendiri yaitu dengan caramemberikan bantuan kepada masyarakat dan instansi lainnya yang manatujuan dari perbuatan tersebut tidak harus dipandang sebagai perbuatan yangbersifat negatif atau secara sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri atauorang lain, perbuatan tersebut semata mata hanyalah untuk menunjukkanbahwaPemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong hadir untuk membantumasyarakat dan membantu kebutuhan instansi instansi lainnya yang turutserta dalam memajukan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 14 Nopember 2016 — ASWAN ZAHARI, S.Pd Bin ZAHARI
89 — 26
  • menerangkan sekitar bulan Mei 2011 saksi sudah pensiuntetapi masih mengikuti rapatrapat mengenai masterplan tersebut ;Bahwa membenarkan dokumendokumen tentang persyaratan tentangprogram masterplan tersebut ;Bahwa usulan anggaran mengenai Masterplan pada saat itu belumdisampaikan kepada Kepala Dinas ;Bahwa usulan anggaran awal sebesar Rp. 300 juta pada saat itu berasaldari saudara Hadi Sucipto.Bahwa saksi menerangkan awalnya obrolan tentang masterplan berasaldari saksi sendiri dan tujuannya untuk memajukan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR
Tanggal 8 Juni 2016 — ABDUL AZIZ, S.SOS,MSI. BINSLAMET (ALM)
82 — 27
  • Baitur Rozak merupakanpendidikan pra sekolah dengan tujuan untuk memajukan pendidikan umum(nasional dan agama) yang menjembatani anakanak usia dini untuk menujugerbang kebahagiaan didunia dan diakhirat, dan tujuan secara khusus RA.Baitur Rozaq sendiri adalah sebagai wadah untuk anak usia dini untukmengembangkan kemampuan dasar anak yang ada dilingkungan sari Padjajarandan sekitarnya.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ASTIN REPELITA, SH
Terdakwa:
DR. ZULFIKAR DJAUHARI
257 — 557
  • Penunjukan langsung dapat dilakukan kepada penyedia yang mendata/memajukan penawaran atau penyedia lain diluar proses pelelangannamun memliki Kompetensi.3.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
72 — 17
  • Perda No.3 tahun 2009; Bahwa biaya untuk pengurusan sertifikat melalui program Larasitaadalah untuk biaya konversi sebesar Rp.300.000,00 dan waris sebesarRp.350.000,00; Bahwa setahu saksi masyarakat tidak keberatan terhadap biayatersebut ; Bahwa menurut saksi program larasita sangat membantu masyarakatkarena biayanya jelas dan waktunya terukur; Bahwa setahu saksi terdakwa itu. orangnya baik sekali, tidakmembedakan agama, tidak mau mengambil keuntungan pribadi,pekerja keras, banyak program yang memajukan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
240 — 20
  • hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara dari BPKP Nomor :SR1145/PW09/5/2011 tanggal 14 Februari 2011 atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut, perobuatan mana dilakukan TERDAKWA dengan cara cara antaralain sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 27, UU Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah TERDAKWA selaku Kepala Daerah mempuyai kewajiban antara lain ;e menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;e menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; memajukan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 26 Nopember 2013 — BAMBANG SUPRIYANTO, BE
83 — 36
  • Negara tidak boleh merugikan warga negaranya, karena negara dibe ntukuntuk memajukan kesejahteraan umum;Bahwa jika negara mengurangi hakhak warga negara, maka negara telah melanggar hak asasiwarga negaranya;Bahwa tidak boleh membuat miskin warga Negaranya, jika Negara membuat warganya miskin makaNegara tersebut telah melanggar hakhak asasi yang sangat serius;Bahwa jika negara merugikan hak warga negaranya maka negara bisa digugat baik secara TataUsaha Negara maupun secara Perdata:Bahwa suatu peraturan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
330 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selanjutnya kenyataan tersebut di atas sejalan dengan Pasal1917 KUH Perdata (Bukti T109) yang menentukan sebagai berikut :Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntutadalah sama ; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama ; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihakpihak yang sama di dalamhubungan yang sama pula.".
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — ARI SURYANTO, SP., bin PAIMO HADI WIYOTO
135 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BLJ yang notabeneperusahaan daerah atau BUMD menjalankan tugas, kewenangan sertakewajiban dan tanggung jawab di bidang pemerintahan daerah untukmengelola dan memajukan perusahaan daerah atau BUMD, gunamendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, berdasarkan hukum danketentuan perundangundangan yang menjadi dasar tugas dankewenangan Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa dalam mengelolakegiatan usaha PT.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2265 — 656
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • diIndonesia saat ini belum secara maksimal dilaksanakan secara profesional begitupula akses untuk memperoleh informasi publik masih terkesan setengah hati.Pendapat AhliPembukaan UUD 1945 telah menegaskan latar belakang, maksud dan tujuanpembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pertama menghapuskankolonialisme di muka bumi, kKemerdekaan Indonesia, dan yang terpenting sebagaitindak lanjut kemerdekaannya itu, adalah selain pembentukan suatu PemerintahNegara Indonesia, juga antara lain, memajukan