Kupangmelalui surat Nomor: 42/A27/MTs.H/XI/2009 tanggal 2 Nopember2009 yang melaporkan perkembangan bahwa Penggugat sejak 1 Mei2009 tidak melaksanakan tugas, (Bukti T1) ; Selanjutnya Tim Itjen melakukan audit kinerja/operasional dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Nusa Tenggara Timurtermasuk di lingkungan Kankemenag Kab.

Kupang dengan surat tugasNomor Set.IJ/I.a/PS.00/0406/2010 tanggal 10 Mei 2010 danmenemukan fakta bahwa Penggugat sejak Januari 2009 sampai denganApril 2009, hanya melaksanakan tugas sebagai Guru MTs S.Hidayatullah selama 27 hari, (Bukti T2) ; Bahwa hasil audit Itjen tersebut disampaikan kepada SekretarisJenderal Kementerian Agama dengan Surat Inspektur JenderalKementerian Agama No: IJ/V/STL/R/PS.01.5/0037/2011 tanggal 4April 2011 tentang Saran Tindak Lanjut Khusus di LingkunganKankemenag.

.;: Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum BinaKonstruksi, Litbang dan Itjen, BagianAdvokasi Hukum II, Biro Hukum, SekretariatJenderal, Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat;: JI. Pattimura No. 20 Kebayoran BaruJakarta Selatan;: Harianto ST., MSP;: Pejabat Pembuat Komitmen Satker PJSAWS, PaluLariang WS, PaluPoso WS,KalukuKarama, Provinsi Sulawesi Tengah;: Jl.

.;: Staf Sub Bagian Advokasi Hukum BinaKonstruksi, Litbang dan Itjen, BagianAdvokasi Hukum II, Biro Hukum, SekretariatJenderal, Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat;Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru JakartaNamaJabatanSelatan;: Michael Ario, SH., MH.;: Staf Sub Bagian Advokasi Hukum SumberDaya Air, Bagian Advokasi Hukum Il, BiroHukum, Sekretariat Jenderal, KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;Alamat : Jl.

Gianyar; 1 Bendel Surat kepala dinas peternakan Kabupaten Gianyar nomor;524.2/321a/Disnak Perihal : hasil pemeriksaan Tim Itjen Deptaintanggal 26 mei 2004; 45 BendelSurat kepala kantor peternakan Kabupaten Gianyar Nomor:230.261.708.Gin prihal : hasil pemeriksaan Tim Itjen Deptantanggal 21 Juni 2004 (Nodis Cok Raka Wedana Kepada AsistenI); 10.BendelKronologi keberadaan RPH Temesi, Perusahaan daerah"MANDARA GIRI Kab.Gianyar; 11.BendelSurat dari Kepala Dinas Peternakan Ir.

pengembangan fasilitasusaha daerah, Dengan Kode: 2P.05.3.01.002 tahun20025. 1 Bendel Buku kas pembantu pajak Proyek pengembanganfasilitas usaha daerah Kode 2P.05.3.01.002 tahun 2002;6. 1 Bendel Buku kas umum tahun 2002, Model Bend.10 51 1 BendelKeputusan Bupati Gianyar Nomor .216 tahun 2004tentang penetapan kawasan Rumah Potong HewanInternasional di Desa Temesi, Kec.Gianyar Kab.Gianyar; 1 BendelSurat kepala dinas peternakan Kabupaten Gianyarnomor; 524.2/321a/Disnak Perihal : hasil pemeriksaanTim Itjen

ITJEN D33 Buaran Indah Tangerang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari2013, selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGsemula PENGGUGAT ;DANHal 1 dari 19 hal. Putusan No. 54/PDT/2013/PT.BTN.. MAT SANI, beralamat di Kelurahan Batu Jaya Timur Rt. 02, Rw.06, Desa Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang ;. ABDUL SUKUR, selaku ahli waris dari TOIN GERANG,beralamat di Desa Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper KotaTangerang ;. R.

dalam PERMOHONAN yang diajukan, PEMOHONmenyampaikan tuduhantuduhan sebagaimana yang TERMOHON danTERMOHON Il sebutkan terkait dengan pelaksanaan audit yang dianggaptidak sesuai dengan hukum, maka terhadap hal tersebut, diberikantanggapan dengan sistematika sebagai berikut:3.1 Peran, Tugas dan Fungsi Inspektorat JenderalBerdasarkan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2010 jo Permen ESDMNomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianESDM bahwa Inspektorat Jenderal (selanjutnya disebut dengan Itjen

Dilihat dari tugas danfungsinya, ltjen mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian dengan tugaspokok Itjen ialah melakukan pengawasan di lingkungan Kementerianterhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kementerian, agar dapatberjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, baik tugasyang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Sedangkan dari sisiHalaman 44 dari 96 halaman Putusan Nomor 9/P/FP/2016/PTUNJKT.Fungsi, maka dalam melaksanakan tugas Itjen menyelenggarakanfungsi sebagai beriku :a. Penyiapan rumusan kebijakan pengawasan;b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasanuntuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;c. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal; dand. Penyusunan laporan hasil pengawasan.3.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Audita.

Kemudian dari Itjen hadir Inspektur IV, TimAuditor Inpektorat NM dan Tim Auditor Inspektorat V.Namun upayaklarifikasi yang dilakukan tidak menemui titik temudikarenakanPEMOHON tetap bersikeras agar keberatan PEMOHONdalam surat No.011/AdmUmum/IEC/I/2016 tanggal 09 Pebruari 2016dikabulkan. Padahal untuk menerima/tidaknya sebuah keberatan yangdiajukan, sebelumnya harus dilakukan evaluasi dan/atau penelaahanterhadap data/informasi yang diajukan sebagai pendukung keberatankeberatan yang disampaikan.

kepada TERGUGAT IVsebagaimana dalam Gugatan Provosinya hal. 8, melainkanPENGGUGAT dapat melakukan kompensasi atas pembayaran yangtelah dilakukan ke Kas Negara melalui Kantor Pajak apabila hal ini telahterjadi duplikasi pembayaran atau setidaktidaknya PENGGUGATdapat melibatkan Kantor Pajak untuk pengecekkan pembayaran PNBP.Bahwa PENGGUGAT yang tidak menyertakan atau melibatkan KantorPajak, maka gugatan PENGGUGAT KURANG PIHAK, oleh karenanyagugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.Tidak melibatkan Itjen

Kemhan Rl/Kemhan RlBahwa permasalahan perkara aquo adalah kerjasama pemanfaatanRumah Duka di atas tanah Kodam Jaya/Jayakarta sebagaimanaadanya Nota Kesepahaman tanggal 27 November 2006 antaraTERGUGAT dan TERGUGAT Il dan adanya perjanjian kerjasamaNomor SPK/087/XI/2006 tanggal 1 Desember 2006 antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diputus oleh TERGUGAT Ilselaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara Wilayah denganmendasari Temuan BPK RI dan Itjen Kemhan RI tentang adanyaHalaman 31 Putusan No. 319/PDT/2017

Bahwa selanjutnya atas Kerjasama Pemanfaatan Rumah Dukaantara TERGUGAT dengan PENGGUGAT di atas lahanTERGUGAT Il, berdasarkan hasil temuan TERGUGAT V (BPK RI)Nomor 36/S/XIV.1/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 diberitahukanbahwa TERGUGAT IV menemukan kekeliruan atau kesalahanprosedur dalam pemanfaatan tanah tersebut.Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil temuan Tim WasrikTERGUGAT V (BPK RI) atas Laporan Keuangan (LK) Kemhan RIHalaman 36 Putusan No. 319/PDT/2017/PT.DKITA. 2014 dan Hasil temuan Tim Wasrik Itjen

Hal ini sesuai dengan surat TERGUGAT Ill NomorB/1792/VV/2015Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT memahami bahwa NotaKesepahaman yang telah dibuat antara TERGUGAT danTERGUGAT Il telah menyalahi aturan dan ketentuan yang berlakuberdasarkan temuan TERGUGAT V dan Itjen Kemhan RI, sehinggatindakan TERGUGAT Il kepada PENGGUGAT maupunTERGUGAT merupakan langkahlangkah pertanggungjawabanTERGUGAT Il sehingga TERGUGAT tidak mempunyai kapasitasdan kemampuan untuk melakukan ~ kerjasama denganPENGGUGAT sebagaimana SPK

keuanganKementerian Pertahanan TA 2012 di Unit Organisasi (U.O) TNI AD.3) Surat Kasad Nomor B/1194/IV/2015 tanggal 15 April 2015 tentangtemuan pemeriksaan BPK RI atas pemanfaatan BMN di lingkunganTNI.Bahwa terhadap kesalahan prosedural tersebut Kodam Jaya/Jayakartasudah memberitahukan untuk dilakukan perbaikan MoU KerjasamaPemanfaatan Aset antara Kodam Jaya/Jayakarta dengan PT.Sukhawati Loka Funeral, tetapi selama + 2 (Dua) bulan tidak mendapatrespon, sementara atensi dari pemeriksaan BPK RI dan Itjen

dari asset IKMN nomorregistrasi 31408049; dan foto. copy surat InspektoratJenderal Kementerian Pertahanan Rl nomorB/263/IIV2010/ITJEN tanggal 09 Maret 2010 tentang tanggapanterhadap tindak lanjut penghapusan asset seluas 3500 M2Kodam ViVWro dan kesemua suratsurat tersebut berada diPTUN Makassar karena oleh pihak H.M.

dari asset IKMN nomorregistrasi 31408049 dan foto. copy surat InspektoratJenderal Kementerian Pertahanan Rl nomorB/263/IIV2010/ITJEN tanggal 09 Maret 2010 tentang tanggapanterhadap tindak lanjut penghapusan asset seluas 3500 M2Kodam ViVWro dan kesemua suratsurat tersebut berada diPTUN Makassar karena oleh pihak H.M.

dari asset IKMN nomorregistrasi 31408049; dan foto. copy surat InspektoratJenderal Kementerian Pertahanan Rl nomorB/263/IIV2010/ITJEN tanggal 09 Maret 2010 tentang tanggapanterhadap tindak lanjut penghapusan asset seluas 3500 M2Kodam VIV/Wrb dan Terdakwa tidak pernah memberikankesemua suratsurat tersebut yang ada hubungannya denganperkara tanah seluas 3500 M? yang terletak di Jin. UripSumoharjo Km.4 Kel. Pampang Kec.

Tangkap Tangan oleh Tim KPK dibantu olehTim Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) Itjen Kemenkeu. Didugapenyerahan akan terjadi pada hari Jumat, 26 Januari 2018 pagi,namun belum diketahui pasti waktu pastinya;Saksi melaporkan kepada Inspektur mengenai informasi dan hasilpertemuan tersebut. Inspektur meminta Saksi untuk terusmelakukan koordinasi dengan Penyidik KPK dan mengkoordinirtemanteman di IBI. Tengah malam Saksi langsung membagi tugastemanteman.

Atas informasi tersebut, Tim Itjen Kemenkeu melakukanpengamatan terhadap aktivitas seseorang bernama Sdr. Fandry danTim Pemeriksa Pajak;Berdasarkan pengamatan, pada sekitar pukul 11.10 WIB seseorangyang diduga bernama Sdr. Fandry datang menaiki mobil ToyotaAvanza wana hitam dan memasuki KPP Pratama JakartaCengkareng dengan membawa sebuah tas ransel hitam yangdiduga berisi uang.

Setelah itu Tim Itjen Kemenkeu meminta dan mendampingiSdr. Fandry kembali ke ruangan menemui Sdri. Sofia;Tim Itjen Kemenkeu membuktikan bahwa di ruangan Sdri. Sofiaterdapat uang di dalam bungkusan plastik hitam yang menurut Sdr.Fandry diberikan kepada Sdri. Sofia dan Sdr. Widhiantoro (Widhi)beberapa saat sebelumnya di ruangan rapat Fungsional PemeriksaPajak di Lantai 3 KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Uang tersebutberusaha disembunyikan oleh Sdri. Sofia di kolong meja kerja yangbersangkutan.

Fandry;Tim Itjen Kemenkeu kemudian melakukan pemeriksaan terhadapTim Pemeriksa Pajak, yaitu. Sdri. Sofia, Sdr. Widhi, dan Sadr.Purnomo Adi (Purnomo), serta Sdr. Fandry di Inspektorat BidangInvestigasi Itjen Kemenkeu Lantai 6 Gedung Juanda II KementerianKeuangan. Tim Itjen Kemenkeu juga melakukan peminjaman atashard disk pada personal computer (PC) dan notebook/laptop milikinventaris kantor yang dikuasai oleh Tim Pemeriksa Pajak;Hal. 48 dari 123 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN. Jkt.

periode transaksi 24 Mar s/d 21 Mar 2014. 105) 1 (satu) lembar foto copy pembelian valas untuk pembukaan & Increase L/C tanggal 7 April 2014 sebesar Rp.1.394.945.699,00 equivalen USD 123,226.42. 106) 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran Jaminan LC Bialugri BNI Menteng No rekening 0205767704 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi kredit sebesar USD.123,226.42. 107) 1 (satu) lembar foto copy surat BNI nomor HLB/1/006/R tanggal 10 Agustus 2015 tentang hasil resume konfirmasi tim PDTT Itjen

Hal ini telah sesuai dengan hasilpemeriksaan Tim PDTT yang ditandatangani tanggal 17November 2015 pada halaman 23 maupun laporan hasilpemeriksaan Nomor: R/LH/PDTT/319/IX/2015/ITJEN tanggal 14September 2015 halaman 26.Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut kamitanggapi dengan memperbandingkan hasil pemeriksaan TimPDTT yang ditandatangani tanggal 17 November 2015 padahalaman 21 dan 23 maupun laporan hasil pemeriksaan Nomor:R/LH/PDTT/319/IX/2015/ITJEN tanggal 14 September 2015halaman 24 dan 26

Kemudian Itjen Kemhanpada bulan April 2015 menindak lanjuti hasil temuan BPKRItersebut.3. Bahwa Saksi pada tahun 2015 diundang rapat oleh Menhanmengenai hasil temuan dari BPKRI dan Itjen Kemhan atas adanyaindikasi ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan yang dilakukanoleh Terdakwa selaku Pejabat Kabidlakbia Lugri/ BendaharawanKhusus Kemhan.4.

Bahwa Saksi diminta saran dan pendapatnya tentang devisadan sejenisnya atas temuan tim Itjen terkait dana APBN yangdikelola oleh Terdakwa, dimana ada 4 (empat) macam jenis danayaitu : dana terpusat, dana dipusatkan, dana devisa, danatersalurkan.3.

Bahwa Data adanya potensi kerugian negara yang lebih besardidapatkan oleh Saksi berdasarkan hasil temuan PDTT Itjen Kemhanyang disampaikan oleh Sekjen Kemhan sehingga Saksi selakuKapusku kemhan melaksanakan pendalaman.12.

Namun sampai dengan selesaidilaksanakan kegiatan PDTT Itjen Kemhan, BendaharaKhusus Bialugri Pusku Kemhan yang baru (Kolonel AdmIrwan) tidak dapat menunjukkan bukti pengembalianpinjaman danatersebut.

SUBAGJA ALIAS DJADJA SUBARDJA bin RD WIPMOCHAMAD NUR meninggal dunia, kedua orangtuanya telahmeninggal dunia terlebih dahulu;Bahwa kemudian, Keponakan Perempuan Pewaris yang bernamaELTA MEITRIA SOESILO binti H DARSA SUMAMIHARJA anak Ketigadari pernikahan H DARSA SUMAMIHARJA dan NY ITJEN AISAHmeninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2011 dikarenakansakit dan dalam keadaan beragama Islam (muslim);Bahwa kemudian, Saudari Kandung Perempuan Pewaris yangbernama RUKMINI binti SUMA MIHARDJA alias SALEHSOEMAMIHARJA

Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/202/V/Des2020 tertanggal 10 Juni 2020, yang dikeluarkanKepala Desa Tanjungmulya Kecamatan Panumbangan KabupatenCiamis, Menunjukkan legal standing bahwa SALEH SUMAMIHARJAbenar telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1990;(Bukti P. 63 dinazegelen);Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Susunan Ahliwaris Nomor:09/WRS/2009 tertanggal 02 Maret 2009, yang dikeluarkan CamatJatinangor Kabupaten Sumedang, Menunjukkan legal standingbahwa DARSA SUMAMIHARJA dan NY ITJEN

tanggal 16 April 2009 pekerjaanPembanguanan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan oleh teamInspektur Jendral Departemen Kesehatan RI.22.Asli Engginering Estimate (EE) pekerjaan pembangunan gedungpendidikan kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007.23.Foto copy Addendum surat perjanjian pekerjaan pembangunan gedungpendidikan Poltekkes Medan tahun anggaran 2007 #xNomor:PL.00.07.02.01.4676.24.Foto copy Surat Nomor: PS.02.01/I/3/4386.1/2009 tanggal 31 Agustus2009 perihal tindak lanjut LHP khusus oleh Itjen

BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Perwakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : SR1912/PW02/05/2010 tanggal 23 April2010, yang ditandatangani oleh Ahli dari Tim PerhitunganKerugian Keuangan Negara, Sudjono, Ernadhi Sudarmanto.AkRudy Mo Sitorus, Bakti Ginting.Laporan hasil investigasi Internal oleh Inspektorat JenderalDepartemen Kesehatan RI yang dilampirkan dalam Surat BadanPengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen KesehatanRI Nomor PS.02.01/I/3/4386.1/2009 Perihal Tindaklanjut LHPKhusus oleh Itjen

Direktur Jenderal Cipta Karya perihalLaporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Itjen. Kementerian PUPR atasPengaduan Tender Rehabilitasi Pasar Sentral Gorontalo di Balai PelaksanaPemilinan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo dengan salah satu kesimpulanpada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:Indikasi penyampaian dokumen tidak benar pada proses tender oleh salahsatu anggota KSO pemenang yaitu PT.

Direktur Jenderal Cipta Karya perihal Laporan Hasil Audit denganTujuan Tertentu Itjen.

PundiMas Bahagia sesuai LHADT Itjen Nomor PW 0104Ij/1690.15 Tanggal 21Desember 2020.Bahwa merupakan fakta, Penggugat dalam dalil gugatannya angka 6 dan7 halaman 13 dan 14 menyatakan:pahwa hasil klarifikasi oleh Tim Telaah tersebut yang sudah diteruskankepada Inspektorat Jenderal .... namun tidak dijadikan bahanpertimbangan oleh Tim Audit dengan tujuan Tertentu dalam meninjaukembali laporan Hasil Audit sesuai LHADTT Itjen 4 Ij/1690.15 tanggal 21Desember 2020 yang merekomendasikan untuk melakukannya

PW 01041j/1690.15tanggal 21 Desember 2020 pada poin 3) huruf b) angka 1 dan 2ditemukan Indikasi Persekongkolan antar peserta, sebagai berikut:3) Analisis Pembuktian Terjadinya Indikasi Persainagan UsahaTidak Sehatb) Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Itjen atas IndikasiPersekongkolan antar peserta tender pada PaketPembangunan Jalan HenesDafalaLaktutus, ditemukansebagai berikut: No. Indikasi Persekongkolan Hasil Pemeriksaan Tim Itjen 1. Kesamaan Dokumen Kesamaan pada metodeTeknis Kerja PT.

Naviri Multi Konstruksi(Penggugat in casu), yang mana pada pokoknya di dalam keputusantersebut tercantum bahwa perbuatan/tindakan yang dilakukan olehPeserta Pemilinan/Penyedia Jasa adalah Persekongkolan dengan PT.Pundi Mas Bahagia sesuai LHADT Itjen Nomor PW0104Ij/1690.15Tanggal 21 Desember 2020;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada faktafakta hukumtersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kondisi bahwa tidak adanyasuatu peraturan, prosedur, kriteria maupun standar yang ditetapkan olehKementerian

Peradilan Militer yang berbunyi, Hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan sebagaimana Terdakwa memberikan keterangan bahwadijadikan menjadi Tersangka/Terdakwa bukanlah berdasarkantertangkap tangan atau ada barang bukti yang melekat pada diriTerdakwa serta locus tempos delicti nya tidak jelas saat melakukantindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa tetapi hanyaberdasarkan SMS masuk ke Gate Way Itjen

Terletak diHalaman 10 dari 97 Halaman Putusan Perkara Nomor : 201/G/2019/PTUNJKTJalan Suryakencana Nomor 162 Kelurahan Gudang, Kecamatan BogorTengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat karena Cacat Administrasi(Objek Sengketa);Bahwa Tergugat menegaskan alasan pembatalan SK Kanwil BPN Jabar281/2017 dan SHGB 427/Gudang didasarkan pada temuan cacatprosedural dan cacat administrasi sebagaimana Laporan HasilPemeriksaan Inspektorat Jenderal Nomor 31.1/023900.41/K/VI/2018,tanggal 22 Juni 2018 (Laporan Itjen

Bahwa Laporan Itjen yang telah mencampuradukkan seluruh informasi,yang menyebabkan Objek Sengketa dibuat dengan tidak cermat, dapatdibuktikan dengan mengurutkan tanggal penerbitan Laporan Itjen danrangkaian waktupengajuan keberatan Sdr. ROBBY BUNINGPANGEMANAN yang menjadi dasar ditetapbkannya Objek Sengketa,sebagaimana kutipan mukaddimah Objek Sengketa berikut ini:Membaca:1. Surat pengaduan Sadr.

Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahanadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (3).Selain itu, diketahui bahwa Tergugat hanya menyandarkan ObjekSengketa pada Laporan Itjen semata. Dengan demikian, Objek SengketaHalaman 15 dari 97 Halaman Putusan Perkara Nomor : 201/G/2019/PTUNJKTmerupakan Keputusan TUN yang tidak cermat dan didasarkan padainformasi dan dokumen yang tidak lengkap.

. : Kolonel Laut (S/W)/10883/P.Jabatan : Kabagren Proggar Ses Itjen TNI.Kesatuan > Itjen TNI.Tempat, tanggallahir = Islam.Alamat tempat tinggal : JI. Bantarjati No. 4 Rt.07/02 Kel.Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1. Bahwa Saksi tidak kenal Letkol Cku Drs. RahmatHerrnawan (Terdakwa) mantan Papekas TNI Wilayah JakartaII, namun tidak ada hubungan keluarga.2.

Bahwa tugas Saksi selama bertugas di Itjen TNI yaitumelaksanakan Wasrik lengkap (rutin) dan Tim PengendaliTeknis, sedangkan untuk Wasrik khusus (investigasi) belumdilaksanakan. Ilmu yang Saksi dapatkan mengikuti pelatinanaudit investigasi maupun audit forensik belum diaplikasikanhanya sebatas ujian dan simulasi.5.

Bahwa LHP (Laporan Hasil Perhitungan) kerugian negaradari Ahli Itjen TNI perhitungannya jumlah kekurangan setoranpajak PPN PT.

,MM sebagai Saksi Ahlidari Itjen TNI berdasarkan surat perintah Irjen TNI NomorSprin/71/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang perintahsebagai Saksi Ahli ditemukan bahwa jumlah kerugian negaraatau perekonomian negara akibat perbuatan Terdakwa yaitudengan memalsukan 4 (empat) dokumen SSP yangmenggelapkan setoran pajak (PPN) ke kas negara a.n. wajibpajak PT.

Bahwa hasil pemeriksaan Itjen TNI berdasarkan LHP(Laporan Hasil Pemeriksaan) ditemukan bahwa jumlahkerugian negara atau perekonomian negara akibat perbuatanTerdakwa dengan memalsukan 4 (empat) dokumen SSP yangmenggelapkan setoran pajak (PPN) ke kas negara a.n. wajibpajak PT.

Termohon Kasasi/Penggugat adalah inisiator perbuatan asusila dalam kalanganKampus Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam, dan telah mengakuiperbuatannya tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Itjen Kementerian Agama;b. Yusti Arini adalah korban bujuk rayu dari Termohon Kasasi/Penggugat;c.

Terhadap barang yang 21 item.Menurut pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa memindahkan barangbarang tersebut adalah sepengetahuan dari Kabekangdam VI/Mlw selaku atasanTerdakwa bukan untuk memiliki tapi bertujuan untuk mengamankan karena akan adapemeriksaan wasrik baik dari ltdam, Itjenad, Itjen TNI maupun dari BPK dan barangbarang tersebut tidak teradministrasi di gudang Bekangdam VI/Mlw dan sehingga apabila barangbarang tersebut menjadi temuan akan berimbas juga kepada pimpinanTNI AD baik di

item dan besibesi yangdijual dan dibelikan mesin ketik tidak masuk dalam administrasi baik di gudangmaupun di Mabek hal ini terbukti bahwa pada saat dilakukan Komisi sebelumsertijab, hasil Komisi menunjukkan bahwa barangbarang di gudang lengkap danselain itu dari tahun 2005 s/d 2010 tidak pernah ada permasalahan terhadap barangyang berada dalam gudang dan selama + 5 tahun sesudah tidak menjabat sebagaikepala gudang barangbarang tersebut tidak pernah menjadi temuan Wasrik baikdari Itdam, Itjenad, Itjen

Prima Pratama KonstruksiBahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu InspektoratJenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 24 Juli2020, hasil penelitian Tim Itjen atas Dokumen Kualifikasi PT. Wira KarsaKonstruksi PT.

Disamping itu berdasar evaluasi Tim Itjen terdapat hal lain yangmenggugurkan antara lain:i. Tidak mensubkontrakan Sebagian Pekerjaan Utama kepada PenyedianJasa Spesialisii. Surat Perjanjian Sewa Peralatan belum ditandatangani oleh Direktur UtamaPT. Wira Karsa Konstruksi PT. Prima Pratama Konstruksi (KSO) danhanya ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bakung Permai Abadiselaku Penyedia Jasa Sewa;ili. Penyampaian dokumen yang tidak benar (materai yang digunakanberulang);iv.

barang dan/atau jasa di lingkunganK/L/B/D dalam jangka waktu tertentu;Bahwa ahli menerangkan salah satu syarat utama yang harus dinyatakankepada peserta tender bahwa ia masuk dalam skala Daftar Hitam adalahpelanggaran ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala LKPP No. 17 Tahun 2008;Bahwa ahli menerangkan Sanggahan itu tersistem, jadi sanggahan itu sesuaidengan dokumen pemilihnannya dalam lembar data kualifikasi bahwasanggahan itu ditujukan kepada siapa saja, tidak menutup kemungkinantembusan ditujukan ke Itjen

Oleh karena sanggah banding tersebut dianggapbenar sehingga Itjen Departemen Perhubungan RI melalui surat nomorPL.102/17/10/ITJEN2011 tanggal 14 Juli 2011 yang ditujukan kepada MenteriPerhubungan, yang menyatakan diantaranya sanggah banding PT PANCA DUTAKARYA ABADI adalah benar dan disarankan untuk melakukan evaluasi ulangdan/atau lelang ulang, sehingga pelelangan BP2IP Sorong tahap Ill dinyatakangagal dan akan dilaksanakan lelang ulang, yang ditindaklanjuti Surat KepalaBPSDM Nomor : PL102/D.805/

sepengetahuan saksi pekerjaan BP2IP Sorong Tahap Ill secaraformalitas telah dibuatkan progress report 100% pada Desember 2011, haltersebut biasa terjadi untuk pencairan anggaran;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukanpertanyaan dan tanggapan;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depanpersidangan yaitu: BB No. 72, BB No. 75, BB No. 824, BB No. 825, BBNo. 826, dan BB No. 827;KUS HARNOWO;Pada pokoknya menerangkan;Bahwa pekerjaan saksi Auditor Inspektorat Itjen

kepada ISKANDAR ABUBAKAR selaku esselon satu, surattersebut ditandatangani oleh inspektur IV dengan saran yaitu lelang ulangatau evaluasi ulang, pertimbangan saran tersebut adalah adanya pasal 82ayat (7) Perpres nomor 54;Bahwa saksi melakukan evaluasi tidak disertai perintah tertulis namun ketikaitu saksi pulang dari Dinas kemudian saksi dipanggil oleh IQBAL untukbersamasama membuat laporan tersebut;Bahwa saksi membenarkan BAP Nomor 13 yang menerangkan..berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 986/I/ITJEN

Menteri Perhubungan Inspektur Jenderal Ir.ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc. kami tim dari Itjen yang terdiri dari PakJulianto, pak Abidin, saya sendiri, Bu Endang, Pak Khairul, dan pakYanusholi diperintahkan untuk melakukan audit kinerja pada PPSDML danPuslitbang Laut serta melakukan audit fisik pembangunan rating school diBanda Aceh dan Sorong. Karena tugas yang begitu banyak dan kami hanyadiberi waktu selama 12 hari kalender , maka kami membagi tugas .