Ditemukan 8731 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses moruk modok mondus madus modis modul morus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN
127 — 79
  • Hal mana jelas dinyatakandalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip sebagaiberikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakim canggih dan rumit,maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskansedemikian rupa sehingga meliputi perouatan memperkayakan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formildan materil.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN BATAM Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 6 April 2020 — Penggugat:
1.PT. BARUNA BAHARI INDONESIA
2.SAFE HAVEN MARITIME PTE. LTD
3.SAFE HAVEN MARITIMEINC
Tergugat:
1.PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS
2.HARIS YUDI HELMI
3.AZWAR ANAS
4.IBNU HAJAR
5.SARI DWIASTUTI BINTI MUBANDI Alm
425 — 603
  • Bahwa modus Para Tergugat Rekonvensi yakni dengan cara seolaholan Tergugat Rekonvensi bertindak sebagai Perusahaan Pelayaran Asingdan menerbitkan (Letter Of Appointment/LOA) kepada Ibnu Hajar tanpapersetujuan dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi, yangmana (Letter Of Appointment/LOA) yang di terbitkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak berdasar dan tidak sah karena Tergugat Rekonvensi sebenarnya bukan perusahaan pelayaran asing tetapi Perusahaan LayUP /Parkir Tambat yang tidak ada
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 69/PIDSUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 7 Februari 2017 — FRANSISKUS MALAR,ST
54 — 39
  • Oleh penjelasan umum UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negaradan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalamfungsinya yang positif, yaitu suatu) perbuatan, meskipun oleh peraturanperundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jikamenurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum,perobuatan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-05-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 27 Mei 2016 — Pongky Aries Hermawan, SE ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
60 — 63
  • Hal mana jelasdinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagaiberikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalamundangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalampengertian formil dan materiil.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
RUSMAWATI Binti ALWI
122 — 71
  • Hal mana jelasdinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutipsebagaiberikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakimcanggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkayakan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalampengertian formil dan materil.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Irffan Supriadi
123 — 20
  • Audit program disusun berdasarkan hipotesa, yaitulangkahlangkah yang harus dilakukan oleh auditor, mulai daripemeriksaan dokumen, permintaan keterangan dari pihakpihak yangterkait dan OTS (jika diperlukan), peemeriksaan rekening pihak terkait dlltergantung dari modus operandi.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 10 Oktober 2016 — ADI NUGRAHA SURYADI,S.IP
139 — 99
  • Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalampasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin padakutipan penjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 2 Mei 2013 — HASDIAN BUDI TAVIANTO, SE.MH Alias BUDI Bin MUHAMMAD HASAN SULAIMAN
504 — 642
  • berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi ;Ad. 2 Unsur SECARA MELAWAN HUKUMMenimbang, bahwa unsur melawan hukum, dalam Penjelasan UmumUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidisebutkan bahwa agar dapat menjangkau berbagai macam modus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-11-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 Nopember 2011 — H. AGUS RIYANTO S.Sos, MM Bin MAKDORI (TERDAKWA)
166 — 48
  • 2007 tersebut diatas sebagian digunakan untukmembayar uang pinjiaman ke BPD Jateng Cabang Slawi sebesarRp1.012.350.000, dan sisanya dilunasi dengan uanguang dari sisa pinjaman dansisa anggaran Bagian ke Agrariaan Tahun 2007;Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun pinjaman daerah telahdilunasi, tidak berarti kerugian negara tidak ada, dalam hal ini majelis berpendapatkerugian negara ada justru dari adanya penggelembungan SPJ pengadaan tanahpada tahun 2007, pinjaman daerah hanyalah sebagai suatu modus
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 18 Januari 2017 — Ir. LANAMANA YOSEF VIN MARIO
66 — 39
  • Oleh penjelasan umum UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara danperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalamfungsinya yang positif, yaitu suatu perobuatan, meskipun oleh peraturan perundangHalaman 137 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.SusTPK/2016/PNKpg.undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaianmasyarakat
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Umum Penipuan
Register : 17-02-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 63/Pid.B/2017/PN Mpw
Tanggal 24 Mei 2017 — MAHHUT BIN SAMSUDIN
245 — 95
  • investasi dengan caramenghimpun dana dari nasabah dengan imingiming keuntungan sebesar50 persen lalu saat dana tersebut disetorkan kepada terdakwa maupunanak buah terdakwa yang kemudian uang tersebut digunakan lagi untukmengembalikan keuntungan nasabah lain yang sudah jatuh tempo dandigunakan untuk pribadi, dalam hal ini kegiatan tersebut dapatdikategorikan sebagai skema ponzi dan Untuk investasi dengan skemaPonzi adalah salah satu bentuk TPPU Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Ponzi adalah modus
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 13-04-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
Terdakwa:
SWITA GLORITE SUPIT, SP
465 — 155
  • Namun padasekitar tahun 2016, modus yang digunakan sudah beralih pada penggunaanpolis palsu dan tersangkapun sudah terlanjur ikut bersama denganperbuatan yang dilakukan FRENLY SUMAKUL.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
443 — 571
  • ahlisecara tipologi TPPU yaitu adanya pembelian benda bergerakmaupun asset atas nama orang lain artinya walaupun assettersebut tidak tidak sama bersangkutan tetapi kepemilikan tanahtersebut seolah olah bukan milik Terdakwa tetapi sesungguhnyaadalah kepentingan Terdakwa ;Bahwa pendapat ahli mengenai pembelian 2 unit mobil avanzaatas nama mertua dan orang tua Terdakwa yang mana DPpembeliannya dibayar oleh kopkar yang mana Terdakwamemerintahkan anggotanya untuk membayarkannya, menurut ahliadalah salah satu modus
    Seseorang yang tidakberwenang makanya kalau BPK tidak berwenang laporkan inipemalsuan sama misalnya dengan contoh ini : Team P2TL yangmemeriksa itu sering yang menjadi modus apa syaratnya itu dia PNSKeduanya dia harus bersama penyidik datang misalnya perusahaandia mantan PNS sudah pensiun kemudian juga yang dibawa polisijuga Brimob bukan penyidik palsu tidak keterangan dia makanyajangan mainmain BPKP. Makanya auditnya investigasi atau kerugiankeuangan negara itu ahli tidak tahu.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 04/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 17 Juni 2013 — MATHEUS REMANG, SE
100 — 17
  • Pembuat Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun1991 yang kemudian dipertegas lagi dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001, dimana telahsecara tegas dan jelas memberi pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materil,dengan tujuan agar dapat menjangkau berbagai macam modus operasi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, Mengutip152pendapat Drs.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
USUP SOPIAN
180 — 60
  • Objeknorma (normgedrag) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan,dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuktidak dikerjakan oleh norma (operator norma atau modus perilaku).Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengankata barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yaknisuatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakanunsur pasal yang menunjuk siapa Saja, orang perorangan atau suatukorporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 07-09-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Ckr
Tanggal 8 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.SURMA, SH
2.NELSON MANAHAN HASUDUNGAN MALAU, SH
Terdakwa:
MONALIA ISKANDAR
337 — 16
  • Bolehjadi Pelaku penerbit Faktur Pajak TBTS melengkapi modus operandinyadengan rangkaian perbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPNpara PKP Penerbitnya dengan tujuan meyakinkan pembeli dan/ataudengan tujuan menyamarkan faktur pajak TBTS tersebut supaya dalamadministrasi KPP terlinat sebagai faktur pajak yang normal.Bahwa Kata terbit* sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)berarti keluar untuk diedarkan (tt Surat kabar, buku, dsb) dan katamenerbitkan berarti mengeluarkan (majalah, buku, dsb)
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Habib Marjanuddin, SE
122 — 25
  • Audit program disusun berdasarkan hipotesa, yaitulangkahlangkah yang harus dilakukan oleh auditor, mulai daripemeriksaan dokumen, permintaan keterangan dari pihakpihak yangterkait dan OTS (jika diperlukan), peemeriksaan rekening pihak terkait dlltergantung dari modus operandi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 02-10-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/PID.SUS/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — HUSIN ALI HASAN bin THALIB
103 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rekeningrekening tersebutuntuk transaksi, diantaranya menerima transfer dalam kaitannya denganNarkotika dan untuk menyimpan uang hasil dari bisnis Narkotika kemudianuntuk menyamarkan uang hasil bisnis Narkotika tersebut Terdakwamentransfer ke rekening Terdakwa sendiri;Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dan terkaitdengan Narkotika, Terdakwa telah menggunakan beberapa buku tabunganuntuk transaksi keuangan baik atas nama Terdakwa maupun atas namaorang lain, hal tersebut merupakan modus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-10-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ANDI YAPRIZAL, SH
Terdakwa:
A. JOHANSYAH Bin Alm MUHAMMAD HASAN
182 — 41
  • Adi Juniardi, dan Evi Juniarti dengan menggunakan Corel Draw, kemudian Terdakwa mencetak dan mengisi pada form nota atau kwitansi tersebut dan membuat stempel dengan Cara Scan;Halaman 169 dari 186 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN SmrMenimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum telah melakukan kegiatan menggunakan dana hibah tahun 2012, tidak sesuai dengan RAB dan dalam pelaksanaannya sebagian dan hibah yang diterima dipergunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya dengan modus
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 40/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 20 Maret 2014 — - NENGAH SUMARDANA
101 — 56
  • saksi adalah memecahkan masalah hukum, memberikanadvis hukum pada pimpinan PPATK dan Direktoratdirektorat yang adapada PPATK;Bahwa terhadap transaksi perbankan Ahli bisa memberikan pendapathukum;Bahwa PPATK dalam menganalisa suatu transaksi adalah Bankmelaporkan terlebih dahulu kepada PPATK terkait adanya transaksiyang mencurigakan;Bahwa batasan transaksi tersebut adalah Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) ke atas, transaksi tersebut berupa penarikan danpenyetoran dan penerimaan;128Bahwa modus