Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrangtersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 10 Januari 2020sesuai Akta Permintaan Banding masingmasing Nomor 1/BandingI/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pin ,dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 20 Januari2020 sesuai relas pemberitahuan

ke 8 dari halaman 43 Putusan Pengadilan Pajak,Majelis dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:bahwa dalam proses menghasilkan dengan menyuruh pihak lain untukmelakukan kegiatan tersebut, maka perusahaan yang melakukanpekerjaan tersebut menerima biaya untuk pengerjaannya, sedangkanbahanbahan diberikan oleh pihak yang menyuruh, dalam hal ini bahanyang diserahkan adalah Tandan Buang Segar (TBS) Kelapa Sawit.Dalam sengketa ini pihak yang menyuruh untuk menghasilkan CPOadalah Pemohon Bandingi

Bahwa begitupuan dalam kesaksian saksisaksi yang di hadirkan olehPenggugat Awal/Termohon BandingI (Sulaiman alias H.

PROSES BANDINGI.1.Ketentuan Formal.Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal ataspermohonan banding sesuai dengan Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35dan Pasal 36 UU Pengadilan Pajak, yaitu:a. Mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia kepada PengadilanPajak;b. Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding NomorKEP16/WPJ.25/2013 tanggal 11 Januari 2013;c.

karenamengesampingkan dan mengabaikan Putusan Pengadilan terdahulu yang merupakanproduk Pengadilan itu sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap dan telahdilaksanakan eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kabanjahe, oleh karena ituPembanding s/d PembandingIIl sangat mengharapkan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini di tingkat Banding tidak mengabaikan halhalHalaman 10 dari 18 halaman Perkara Nomor 562/Pdt/2020/PT MDNuraian Memori Banding Pembanding s/d PembandingIll;Bahwa Pemohon BandingI

SuratNomor KEP1105/WPJ.06/2013 tersebut Pemohon Bandingi terima padatanggal 21 Agustus 2013.Produk Hukum Yang Menjadi Dasar;Bahwa sesuai dengan Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1984 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UU Nomor 28 Tahun 2007, kami mengajukan Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1105/WPJ.06/2013 tertanggal 21 Agustus2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan

Membebankan biaya perkara kepada Negara.Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan NegeriPinrang pada tanggal 21 Januari 2020, sebagaimana ternyata dalam AktaPermintaan Banding Nomor ; 8/BandingI/Akta Pid.Sus/2020/PN Pin, danterhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal5 Februari 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas PemberitahuanPermintaan

Memasukan Pemohon Bandingi ke dalamLembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akanmengakibatkan ketergantungan terhadap narkotika semakin parahdan berdampak penyebaran peredaran gelap narkotika di dalamLembaga Pemasyarakatan.Bahwa penahanan dan pemenjaraan terhadap PemohonBanding khususnya dan para korban penyalahgunaan narkotikalainnya tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialyang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejamterhadap kami para korban penyalahgunaan narkotika

Surat Uraian Bandingi,Bahwa Pemohon dalam berkas keberatannya tidak melampirkan Through Bill of Lading(Through B/L) dan dokumen pendukung yang dimaksud dalam ATIGA, Article 32(2)(b)paragraph (i), (ii) dan (iii),Bahwa dokumen pendukung yang dilampirkan Pemohon berupa Pengakuan BarangBarangyang Diekspor (PEB Malaysia), Delivery Order dan bukan sebagaimana yang dimaksudsesuai ketentuan OCP di atas sehingga tidak memenuhi syarat,Bahwa berdasarkan halhal di atas, terhadap importasi barang dalam PIB Nomor

Surat Uraian Bandingi,Bahwa Pemohon dalam berkas keberatannya tidak melampirkan Through Bill of Lading(Through B/L) dan dokumen pendukung yang dimaksud dalam ATIGA, Article 32(2)(b)paragraph (i), (ii) dan (iii),Bahwa dokumen pendukung yang dilampirkan Pemohon berupa Pengakuan BarangBarangyang Diekspor (PEB Malaysia), Delivery Order dan bukan sebagaimana yang dimaksudsesuai ketentuan OCP di atas sehingga tidak memenuhi syarat,Bahwa berdasarkan halhal di atas, terhadap importasi barang dalam PIB nomor

., pada tanggal 16 Juli2010 dan kuitansi pembayaran tanggal 16 Juli 2010 jelas adalah PerbuatanMelawan Hukum guna merugikan Pemohon Kasasi I/Termohon BandingI/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan telah memenuhi unsurunsur dalamPasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, dan atas hal ini telah dibuktikandalam amar Putusan Perkara Pidana Nomor 646/Pid/B/2011/PN.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum danTerdakwa masingmasing pada tanggal 21 Januari 2021, telah mengajukanPermintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang,sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masingmasing Nomor3 / BandingI / Akta.Pid Sus / 2021 / PN.Pin, dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa padatanggal 26 Januari

Bahwa jikalau mulai dari Termohon Kasasi semula Termohon BandingI/Tergugat sudah terjadi Manipulasi data dan keadaan dari yangsesungguhnya, maka tentu akan terseret atau akan tertarik pula kepadaTermohon Kasasi Il semula Termohon Banding II/Tergugat II , demikianpula kepada Termohon Kasasi III semula Termohon Banding III/TergugatIll, sehingga perbuatan melawan hukum tidak akan hanya dilakukan olehTermohon Kasasi semula Termohon Banding I/Tergugat ; Bahwa setelah kami membaca dan mencermati dengan

(T.30) dan ditindak lanjuti dengan Balik Nama xxx SertifikatNo. 1940 tanggal 8 Nopember 2011 an xxx dan xxx (T. 31) ;Menimbang, bahwa terhadap point 3.17 surat gugatan a quoPembandingl/Terbanding II telah mengajukan bukti berupa Akta HibahNo. 56/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Menimbang, bahwa terhadap point bandingI/Terbanding Il menyatakan bahwa tanah tmembeli, dan belum ada buktdengan demikian Majelt kim Tingkat Banding menganggap jual belibelum terjadi ;Menimbang, bahwa terhadap

Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon BandingI/Tergugat I;Halaman 23 dari 25 halaman Perkara No 7/PDT/2021/PT TJK3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor :30/Pdt.G/2020/PN.Kot tanggal 19 November 2020 yang dimohonkanbanding;4.

Kec.Posia KotaKendari ;La Bandingi, pekerjaan pegawai negeri sipil, tinggal di kelurahanAndunohu.Kec.Posia Kota Kendari ;La Imu, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di kelurahan27.28.20.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.Kandai Kec.Kendani ;Ny.

Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pemohon Banding/ParaPenggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi) mengajukangugatan perkara a quo adalah terkait dengan sikap ingkar yangselalu dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Termohon BandingI/Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi I) tentang harga tanahyang sekarang berdiri sekolah dan rumah untuk para anakanakjalanan, anakanak yatim piatu. yang merlukan tempat untukberlindung dan mendapatkan pendidikan yang layak sebagaigenerasi muda yang masih memerlukan

Darius Djana dan Ny.Salmiati Darius sebagai pihak kKedua yang mana berhubungan denganadanya utang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Termohon BandingI/Tergugat dan Termohon Kasasi Il/Termohon Banding II/Tergugat Ilkepada Turut Termohon Kasasi I/Termohon Banding /Tergugat danTurut Termohon Kasasi Il/Termohon Banding Il/Tergugat Il, karena isiPerjanjian Penyelesaian adalah adanya kewajiban Termohon Kasasi/Termohon Banding I/Tergugat untuk mengembalikan jaminan utangpada Turut Termohon Kasasi I/Termohon

dilaksanakan, Intipersoalannya Pemohon Banding/Penggugat tidak konsisten dantentu PA/KPA tidak akan dapat pula mengalokasikan dana sisapekerjaan tersebut ketahun berikut.Bahwa darigugatan perbuatan melawan hukum tidak jarangmengalami kekeliruan essensiiel dan mendasar terhadap sifatnya,karena untuk menyatakan perobuatan melawan hukum harusdibuktikan dengan penilaian apakah ada unsur penyalahgunaanwewenang dan pada konteks perkara ini harus muncul pertanyaanapakah ada landasan hukum yang dilanggar Termohon BandingI

Surat Uraian Bandingi,Bahwa Pemohon dalam berkas keberatannya tidak melampirkan Through Bill of Lading(Through B/L) dan dokumen pendukung yang dimaksud dalam ATIGA, Article 32(2)(b)paragraph (i), (ii) dan (iii).Bahwa dokumen pendukung yang dilampirkan Pemohon berupa Pengakuan BarangBarangyang Diekspor (PEB Malaysia), Delivery Order dan bukan sebagaimana yang dimaksudsesuai ketentuan OCP di atas sehingga tidak memenuhi syarat.Bahwa berdasarkan halhal di atas, terhadap importasi barang dalam PIB Nomor