Ditemukan 1141 data
62 — 4
saluran parit di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara,Kabupaten Aceh Singkil, namun hal tersebut dilakukan atas adanya permohonan darimasyarakat setempat untuk dibuat Drainase pengedalian banjir yang terjadi setiaptahunnya (BuktiT.I4), dimana atas pengerjaan proyek tersebut telah ditunjuk SaksiSafriadi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), Saksi Taufik Hamzahselaku Pembantu PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), dan Saksi Azwar Sadhadselaku Pengawasnya, hal tersebut ditunjuk bersarkan
145 — 84
Putusan No.118/Pdt.G/2020/PA.Kdsbersama Turut Tergugat/ Turut Terbanding dan bersarkan pengakuan Terlawan IIyang mengatakan bahwa permasalahan antara Terlawan II dan Terlawan telahselesai dengan dijualnya obyek sengketa berupa tanah Hak Milik Nomor: 1026Garungkidul kepada Pelawan dan hasil penjualan obyek tanah tersebut telah dibagibersamasama antara Terlawan dan Terlawan II dan sekarang obyek tanah tersebuttelah beralin kepada pihak Pelawan dan tidak lagi atas nama Terlawan I, maka menurutMajelis
78 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa bersarkan bukti T11 sampai dengan 119 yang didukung denganketerangan saksi Patdono Suwignjo tersebut tidak menguatkan dalilHalaman 49 dari 55 halaman.
UJANG WARTONO, SH
Termohon:
1.KAPOLRI selaku TERMOHON I
2.KAPOLSEK METRO SETIABUDI selaku TERMOHON II
97 — 69
Bahwa bersarkan ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) dan pasal110 ayat (1) KUHAP selanjutnya TERMOHON II membuatsurat Nomor B/199/III/2021/Sek.Budi tertanggal 08 Maret 2021ditanda tangani KAPOLSEK SETIABUDI AKBP. YOGENHEROES BARUNO. SH.
1.IMMANUEL TARIGAN, SH.,MH
2.SENOPATI, S.H.
Terdakwa:
DANH CHUNG
60 — 29
Dalam pasal 25 ayat (4) disebutkan alat tangkapPair Trawl dilarang beroperasi di seluruh WPPNRI;Bersarkan pemeriksaan Ahli Pelayaran, Kapal penangkap ikan KG 95270 TSyang ditangkap KP.
92 — 28
Malibela Km 11 Gang II No. 5 KelurahanKlasaman Distrik Sorong Timur, bersarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26Oktober 2010;Terdakwa tidak ditahan:Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Penetapanpenetapan serta surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;Telah mendengar keterangan Saksisaksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan ;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan
HANIFAH BATUBARA Binti MUDA BATUBARA
Tergugat:
1.MAHDEWI
2.YUSRI ASRI
3.LISNA
Turut Tergugat:
DEVI JULIASTUTI, SH
47 — 11
;12.Bahwa Parahnya lagi Para Tergugat membuat Akta Penyerahan Hak warisberdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/105 yang dikeluarkanLurah Titi Papan dan diketahui Camat Medan Deli pada tanggal yang samadibawah nomor: 930/23/SKW/II/2015 dan bersarkan.
44 — 13
memproses balik namake atas nama pemegang hak baru yaitu Tergugat IJ, bahwa proses jual beli dariTergugat II kepada Tergugat III tersebut sebenarnya atas kehendak dari Tergugat I;17.18.19.Bahwa oleh karena tanah objek sengketa oleh Turut Tergugat I, telah diterbitkansertifikat hak milik atas tanah pemegang hak asal atas nama almarhum Petrus Djei,No.186/Kel.Jawameze tanggal 10 September 2005, surat ukur tanggal 25 Oktober2005, No.1/Jawameze/2005, dilanjutkan dengan proses peralihan hak kepada TergugatII bersarkan
Pembanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU
Terbanding/Penggugat : MUH. NUR S
28 — 12
dan A.MAHYUDDIN(A.MAHI), NURU.S alias PAPA RAMALI dan BANDE; Menimbang, bahwa perasangkaan atas penerbitan buku tanah dansalinannya berupa Sertipikat Hak Milik masingmasing denganNomor 56 dan 59 a quo adalah performa ditunjuk pula padakenyataanya bahwa penerbitan kedua buku tanah maupunsalinannya berupa kedua Sertipikat Hak Milik tersebut telahmengabaikan asas publisitas, yaitu karena sematamata disarkanpada permohonan disertai pernyataan sendiri secara sepihak dariTergugat sebagi pemilik serta bersarkan
SUSILO HADI UTOMO
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I Cq. Kapolda Jawa Timur Cq. Kapolres Tuban Cq. Kasatreskrim Resort Tuban
179 — 54
Bahwa bersarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/27/VIII/2020 tanggal 19Agustus 2020 tentang Peralihan Status dari Saksi Menjadi Tersangka,disebutkan dalam pertimbangan Termohon adalah dari hasilpemeriksaan yang dilakukan terhadap saksisaksi dan adanya barangbukti, diperoleh kejelasan dengan cukup, meyakinkan bahwa ternyatastatus yang bersangkutan berubah menjadi Tersangka, sehinga perludialihkan statusnya dengan dikeluarkannya penetapan ini,sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan Dana BantuanPangan
SITI JAMRUT
Tergugat:
1.LA ODE TAMSIK
2.MILWAN REFWALU
3.STANISLAUS FUTWEMBUN
4.JHON SABONO, S.H., M.Kn.
93 — 54
Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdatamenyebutkan bahwa Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkankerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian; Unsur esensiil dalamperbuatan melawan hukum meliputi :Perbuatan tersebut harus melawan hukum,Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut harus adaunsur kesalahan dan dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebabakibat;Menimbang, bahwa
108 — 53
bahwa, Terdakwa bersamasaa dengan saksi Iwan Setoso telahsengaja menggunakan Narkotika jenis Shabushabu secara tidak syah , karena tanpa ijindari yang berwewenang ;Menimbang, bahwa selain itu di rumah terdakwa di perimahan Ctitra 5 Blok.E No. 22 Jakarta Barat ditemukan pula I(satu) drum berisi lodin yang berdasarkanpemeriksaan Laboratorium mengandung Potasium permanganat ( KMN 04) yangtergolong dan jenis prekusor berdasarkan lampiran II UU RI No. 35 tahun 2009Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa bersarkan
80 — 24
tersebutdiatas, tuntutan Penggugat mengenai piutang untuk dimasukan dalam hartabersama harus dinyatakan ditolak;(Petitum 3: Menetapkan sah dan berharga sita marital)Menimbang, bahwa selama berjalannya persidangan, Majelis Hakim tidakmelihat adanya niat tidak baik Tergugat untuk menjual maupun memindahkantangankan objek sengketa, oleh karenanya terhadap sita marital yang dimintakanoleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dikabulkan;59(Petitum 4: Pembagian Harta Bersama)Menimbang, bahwa bersarkan
ANGGIAT SITANGGANG
Tergugat:
1.ROSPITA BORU SIBAGARIANG
2.VIKTOR SITANGGANG
Turut Tergugat:
1.HAPOSAN SITANGGANG
2.MANGIHUT SITANGGANG
3.RITHACORDYANA BORU BAKKARA
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kantor Pertanahan Samosir
89 — 51
MarulakSitanggang bersama Tergugat engaku membeli tanah dari TurutTergugat bersarkan transaksi penjulan tanah pada tanggal 18Pebruari 1999 antara Angiat Sitanggang (Penggugat) denganHalaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2017/PN BIgHaposan Sitanggang (Turut Terggugat I) di tuangan kedalam SuratPerjanjian penjualan tanah dengan ukuran P 53 m X L 8 m tidakdiakuinya. Adapun tanah tersebut bisa dikuasai Alm.
Dr. NIXON. B. KROONS, SP.B
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
134 — 64
Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah SKByang dijadikan dasar hukum dalam undangundang NO. 5 Tahun 1986pasal 53 ayat 2 maupun UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan bahwadasar hukum pembetukan keputusan tindakan pemerintah tindakanpemerintah harus bersarkan pada peraturan perundangundangan.
128 — 80
Dengandemikian Tergugat IV tidak benar telah melakukan perbuatan melawanhukum sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat dalam gugatan aquo.Bahwa barang yang dibeli oleh Tergugat IV kepada Tergugat Illberdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Mobile TT&C(Telemetry, Tracking And Control) 1 Paket Nomor05/SP/kontrak/V/PTWD/2011 tanggal 13 Mei 2011 merupakan barangbergerak yang bersarkan Pasal 1977 (ayat 1) KUHPerdata yangmenyatakan terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga,maupun piutang
78 — 31
Jawaban Poin 32)3)4)5)6)7)8)PP 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerahyang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayarsendiri oleh Wajib Pajak.PP 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Pemungutan Pajak Daerah.Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumidan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.Perwali Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata CaraPemungutan Pajak Bumi dan BangunanPedesaaan dan Perkotaan.Perwali Nomor 39 Tahun 2017 tentang TUPOKSIBP2RD Kota Ternate.Terkait SPPT PBBP2 diatur bersarkan UndangUndang
EFENDI TALUDIO
Termohon:
Kapolda Gorontalo cq Dir.Reskrim Umum Polda Gorontalo Cq Penyidik pada Diirektorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo
89 — 70
Dari bukti Surat ini terdapat kesalahan prosedur yang dilakukanoleh Termohon yang menyimpang dari kewajiban 7 hari untukmenerbitkan SPDP setelah diterbitkannya SPRINDIK tertanggal 06Desember 2018;Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 6/Pid.Pra2019/PN.LboBahwa menurut pendapat ahli bahwa, penetapan tersangka yang dilakukanoleh Termohon terhadap Pemohon tidak masalah, sepanjang didasarkanpada 3 (tiga) alat bukti yang sah;Bahwa bersarkan ketentuan pasal 44 KUHP, hal tersebut adalahwewenang Hakim berdasarkan
69 — 21
danPENGGUGAT / ERASTUS LALA atas Tanah Objek sengketa adalahberdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ( HGB ) NO. 359/ Klasamanyang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong pada tanggal28 Maret 1992, kemudian karena Sertipikat HGB akan berakhir pada tahun2012 , maka Penggugat telah melakukan Peningkatan Hak Menjadi Hak Milikatas tanah seluas 586 M2 sesuai Akta Jual Beli No. 918/2010 Tanggal 20November 2010 yang dibuat dihadapan IRNAWATI NAZAR, SH, Notaris /PPAT di Sorong, dan bukan Jual Beli bersarkan
61 — 25
Penjualan lelang melalui Fiat Eksekusi Pengadilan, berdasarkan adanyakekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah irah DemiKeadilan Bersarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 14 jo Pasal 20 ayat (1)huruf b UUHT).c. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objekHak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian akandiperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (Pasal 20ayat (2) UUHT.6.