Ditemukan 1389 data
112 — 71
2021/PA MksKecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan an.XXXKXKXKXKXKXKKXKXKdengan luas 105 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan NasionalKantor Pertanahan Kota Makassar, dan dilakukan pengikatan HakTanggungan dengan nomor 3155/2018 yang sertifikat tersebut dikeluarkanoleh Badan Pertanahan Kota Makassar;Dalam SHT No. 3006/2018 dan SHT No. 3155/2018 tersebut telahditentukan posisi Instansi Turut Tergugat selaku Pemegang HakTanggungan, yang artinya Turut Tergugat memiliki Hak Preferen
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
401 — 201
., C.N. juga menyatakan oleh karena pajak adalah berkedudukan sebagaikewajiban utama (Kreditor Preferen) yang memiliki hak untuk didahulukanpembayarannya dari kreditor lainnya maka sejatinya yang harus dilakukan olehKurator adalah mengirimkan surat untuk meminta berapa tagihan pajak yangharus dibayar dan sejatinya juga atas permintaan tagihan pajak tersebutTermohon juga menyampaikan berapa tagihan pajak yang harus dibayar;Menimbang, bahwa dengan demikian terbuka ruang bagi Termohonuntuk menerima
125 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 104 PK/TUN/2015memasukkan keterangan palsu kedalam suatu putusan pengadilan/aktaotentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHPidana, yaitumemasukkan keterangan palsu berupa Daftar Kreditur Preferen danKreditur Konkuren Fiktif yang menurut pelapor telah menjadi pertimbanganHakim Pengawas untuk membuat laporan kepada Hakim Pemutus perkaradalam membuat Putusan 04/PKPU/2009/PN.NIAGA.SBY tanggal 10November 2009, yang menyatakan PT.
130 — 47
Tanggungan (APHT), sehingga oleh karena sudahdiperjanjikan maka pelaksanaan penjualan lelang tidak harus melalui fiatKetua Pengadilan Negeri setempat ;Bahwa, ketentuan Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan mengaktualkanparate eksekusi dan eigenmachtige verkoop yang digariskan Pasal 1178KUH Perdata, dimana dalam penjelasan Pasal 6 Undangundang HakTanggungan dijelaskan bahwa hak untuk menjual objek hak tanggunganatas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukandiutamakan atau hak preferen
234 — 196
atas nama Sri Puji Hartini (Penggugat);
Mobil merek Daihatsu jenis MB Barang tahun 2015 warna Putih Nopol AB 8593 LH atas nama Sri Puji Hartini (Penggugat);adalah dalam jaminan hutang di BPR Nusamba (Turut Tergugat III) Banguntapan, Bantul sebagaimana Adendum Perjanjian Kredit No. 1736514/BPR-NSB/BTP/ADD/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020;
petitum 2.a dan 2.b tersebut adalah merupakan harta bersama yang masih terikat dengan pihak ketiga (Perbankan), dengan tetap melekat hak preferen
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : ADI GUNAWAN,S.H., NOTARIS BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
53 — 32
dengan Hak Tanggunganberdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan nomor 135tanggal 30122010.Dimana terhadapnya bidangbidang tanah pada huruf a s/d huruf Halaman 109 dari 115 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT SMRkesemuanya telah dibebani hak tanggungan berdasarkan Sertipikat HakTanggungan Jo Akta Pembebanan Hak Tanggungan Jo Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan sehingga merupakan suatu kebenaranyang tidak dapat disangkal atau dipungkiri terhadapnya memberikan hakdidahulukan atau diutamakan hak preferen
329 — 142
M.THaryono Gang Wihara RI. 033, Kelurahan Batu Ampar,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, PropinsiKalimantan Timur, dengan Hak Tanggungan berdasarkanSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan nomor 135tanggal 30122010 (saat ini belum diajukan lelang olehTergugat );Sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidakdapat disangkal atau dipungkiri karena Obyek Sengketadimaksud telah dibebani hak tanggungan maka memberikan hakdidahulukan atau diutamakan hak preferen kepada TERGUGAT Isebagai
PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
Tergugat:
1.PT. BANK IBK INDONESIA
2.ALFORT CAPITAL LIMITED
Turut Tergugat:
MUHAMAT HATTA, SH
220 — 68
., Notaris di Jakartatersebut, maka dengan demikian secara hukum semua haktagih/piutang, termasuk dan tidak terkecuali hakhak selaku agenfasilitas, agen jaminanan berikut hakhak preferen/hak hipotik/haktanggungan, hakhak yang di istimewakan yang menjadi miliknyasebagai Pembeli, hak gadai, fidusia, jaminan pribadi, jaminanperusahaan serta seluruh dokumendokumen dan/atau aktaakta yangdibuat dan ditandatangani, serta berhak untuk menguasai seluruhasset jaminan berupa sertifikatsertifikat hak atas tanah
88 — 51
Bank dan hutang tersebut belum lunas, MajelisHakim berpendapat bahwa harta bersama yang dijadikan jaminanhutang/hak tanggungan belum menjadi hak milik sempurna (mi/kut taam)sampai selesainya hak tanggungan tersebut, sehingga tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan para pihak berperkara, dan hak kebendaan terhadapharta tersebut potensial dimiliki oleh pihak ketiga yang dalam hal ini pihakBank, di mana pemegang hak kebendaan tersebut berdasarkan ketentuanhukum, memegang hak previlage sebagai Kreditur Preferen
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
80 — 43
Bahwa parate executie diberikan oleh undangundangkepada penerima fidusia untuk melindungi hak penerima fidusia sebagaiKreditur yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya (preferen) meskipunDebitur dalam keadaan pailit maupun likuidasi, sebagaimana diatur dalamUndangUndang Jaminan fidusia :BAB IVHAK MENDAHULUIPasal 27(1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditorlainnya.(2).
Terbanding/Penggugat : HUSEIN LEWA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MANDIRI Tbk SURABAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PEMUDA PRIMA USAHA
97 — 37
dijadikan Objek Hak Tanggungan TURUT TERGUGAT II kepadaTURUT TERGUGAT lhanya sebatas sebagai jaminan tambahan /agunan tambahan;Dan harus dipahami,PENGGUGAT secara hukum tidak memiliki hakistimewa ataupun hak preferen secara individual untuk melakukan tindakanhukum apapun terhadap Obyek Sengketa apalagi meminta dilakukanPELELANGAN terhadap Objek Sengketa, PENGGUGAT harus menyadaribahwa ia bukanlah satusatunya pemilik dari Objek Sengketa.
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Tergugat:
1.Notaris/PPAT Singgih Kurniawan, SH., MKn
2.PT. Aldy Wijaya
3.Vita Oktavia Ningsih
4.Bank Perkreditan Rakyat Delta Arya
5.Koperasi Serba Usaha CU Sang Timur
6.Koperasi Simpan Pinjam Tinara (Multi Dana Sejahtera)
7.Koperasi Serba Usaha Gajah
298 — 58
berdasarkan unsurunsur yang terkandung dalam pengertian haktanggungan dapat dilihat bahwa undangundang hak tanggungan memberikanperlindungan hukum kepada kreditor pemegang hak tanggungan, perlindunganhukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan juga dapat dilihat dalamPenjelasan Umum Undangundang Hak tanggungan, yang menyebutkantentang ciriciri dari hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanahyang kuat yaitu:1. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepadapemegangnya (droit de preferen
521 — 223
Undangundang Hak Tanggungan hanyamenjamin pelunasan hutang yang diberikan kreditor kepada debitor,yakni dengan menindih hak kebendaan milik Debitor berupa bendaHalaman 47 dari 154 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Padt.G/2019/PN Pti tidak bergerak untuk dijadikan jaminan pelunasan terlebin dahuluterhadap suatu hutang (kreditur preferen)b.
190 — 110
Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan : Pemberianhakini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakankepada kreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) daripadakreditorkreditor lain (kreditorkonkuren). Dalam hal ini PT. BANKMANDIRI selaku Pemegang Hak Tanggungan malah digugat sebagaiTERGUGAT oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT II.12.
Terbanding/Penggugat V : Faiq Syahir Hermawan , Diwakili Oleh : Agustinus Mudjiman,SH, dkk
Terbanding/Penggugat III : Ricky Rachmat Yuniardi, Diwakili Oleh : Agustinus Mudjiman,SH, dkk
Terbanding/Penggugat I : Erika Sofyan , Diwakili Oleh : Agustinus Mudjiman,SH, dkk
Terbanding/Penggugat IV : Novi Sofianti, Diwakili Oleh : Agustinus Mudjiman,SH, dkk
Terbanding/Penggugat II : Iwan Setiawan , Diwakili Oleh : Agustinus Mudjiman,SH, dkk
Turut Terbanding/Tergugat V : Ariawan , SH, Mkn, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah,
Turut Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional R I ,Cq. Kantor Pertanahan Kota Bogor ,
Turut Terbanding/Tergugat I : Ade Sofyan ,
Turut Terbanding/Tergugat VI : PT. Indosurya Inti Finance Jakarta, Indosurya Centre Lt.enam
Turut Terbanding/Tergugat IV : Suparmin, SH, Mkn, selaku Notaris Kabupaten Bogor
Turut Terbanding/Tergugat II : Arya Syahrir Rifasy, SH selaku Pejabat Pembuat Ak
74 — 45
Jadi, satu segi berdasarkan pasal ini, tersiratrumusan bahwa kuasa menjual sendiri diberikan oleh undangundang kepadapemegang HT.Bahwa dengan melekatnya Hak Menjual Atas Kekuasaan SendiriBerpedoman pada Penjelasan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996, maka hak untukmenjual objek HT atas kekuasaan sendiri, merupakan salah satu perwujudandari kedudukan diutamakan atau hak preferen yang dimiliki pemegang HTatau pemegang HT pertama, apabila pemegang HT lebih dari satu orang.
Terbanding/Penggugat I : STEFANUS LUKAS WIRABUDI
Terbanding/Penggugat II : DAUD JANUAR CIOMAS
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. BANK RESONA PERDANIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT. SANJAYA PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat VII : GUNAWAN HARSONO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ERLYN SUTANTO.
Turut Terbanding/Tergugat IX : NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT
Turut Terbanding/Tergugat X : SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris
147 — 90
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, TurutTergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas tanah SHMNomor 282 dan SHM Nomor 283 dan dengan demikianberkedudukan sebagai Kreditur Preferen.
101 — 37
Tidak dilakukannya Akta Jual Beli oleh Tergugat II, hal tersebutNhoobertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat II sebagaipenjual sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tergugat II sendiridalam PPJB dan juga bertentangan dengan hak orang lain yaituTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;Tidak dilakukannya Akta Jual Beli oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, hal tersebut bertentangan dengan hak oranglain yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaikreditur yang mempunyai hak preferen
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
50 — 28
tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru adad/kemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan atas piutangnya".Sehingga bukan hanya atas dasar kepemilikan yang dapat mengajukanperlawanan, tetapi dalam ketentuan pasal 378 RV dan pasal 379 RVmengisyaratkan bahwa Pihak Ketiga pun dapat mengajukan perlawanan,didasarkan pada adanya kepentingan dari Pihak Ketiga yang secara nyataada haknya dirugikan, apabila eksekusi atas objek agunan dilaksanakanjelas telah merugikan Pelawan selaku kreditur preferen
271 — 0
SAIP (Dalam PKPUS), pada tanggal 12 April 2013 ;36) Berita Acara Rapat Verifikasi Pajak dan Pencokan Piutang Lanjutan (Dalam PKPUS) tanggal 12 April 2013, copy/asli di Pengadilan ;37) Daftar Tagihan Kreditur Preferen Diakui, tertanggal 12 April 2013, asli ;38) Daftar Tagihan Kreditur Separatis Diakui Sementara, tertanggal 12 April 2013, asli ;39) Daftar Tagihan Kreditur Konkuren Diakui, tertanggal 12 April 2013, asli;40) Daftar Tagihan Kreditur Konkuren Diakui Sementara, tertanggal 12 April
96 — 108
/1997tertanggal 23 Juli 1997 sebesar Rp.4.400.000.000, (empat milyar empatratus juta rupiah) yang mempunyai irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sehingga mempunyai kekuatan eksekutorialyang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidakdapat disangkal atau dipungkiri atas Obyek Sengketa dimaksudsenyatanya telah dibebani hak tanggungan yang terhadapnyamemberikan hak didahulukan atau diutamakan hak preferen