Ditemukan 2064 data
277 — 57
Pundong , C Nomor181 XXXXXXXXXKXXKXKXX , yang telah dikonversi menjadi Sertifikat HakMilik Nomor : 09427 xxxx XxxXXXXxXxxx luasS Menjadi 661 m?* atas namapemegang Hak Badri, yang seharusnya menjadi hak bagiannyaPenggugatI telah dikuasi dan dimanfaatkan oleh orang tua ParaTergugat sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1985 (20 tahun).
ketentuan Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman PelaksanaanTugas bagi Pengadilan, knususnya Rumusan Hukum Kamar Agama huruf Anomor 5 yang kaidah hukumnya berbunyi gugatan atas tanah dan ataubangunan yang belum bersertifikat harus menguraikan letak, ukuran, danbatasbatasnya, maka harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil Suatugugatan;Menimbang, bahwa apakah telah terjadi peralihan dari Letter C Nomor181
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia, Tbk kantor Cabang Utama Galaxy Surabaya
Terbanding/Tergugat II : PT. Ciputra Surya, Tbk
Turut Terbanding/Penggugat I : Jeki Messakh
143 — 193
Surat Nomor181/CE/aw/LGL/CPS/IV14 tertanggal 21 April 2014 kepada Penguggatyang berisi:Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 624/PDT/2020/PT SBY.
1.SURMA, SH
2.NELSON MANAHAN HASUDUNGAN MALAU, SH
Terdakwa:
MONALIA ISKANDAR
327 — 16
Keluaran danpembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri olehPengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu MasaPajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.Bahwa Media SPT itu sendiri dapat berupa formulir atau dokumenmanual atau dapat berupa data elektronik yang disampaikan melaluimedia internet (efilling) atau yang disampaikan dengan media elektronikseperti USB (eSPT).Bahwa Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor181
Keluaran danpembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri olehPengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu MasaPajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.Bahwa Media SPT itu sendiri dapat berupa formulir atau dokumenmanual atau dapat berupa data elektronik yang disampaikan melaluimedia internet (efilling) atau yang disampaikan dengan media elektronikseperti USB (eSPT).Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor181
165 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas permohonantersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartamengabulkan permohonan tersebut dan sidang dilanjutkan, dengan parapihak terdiri dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Bahwa pada tanggal 16 April 2009, gugatan perkara Nomor181/G/PTUN.JKT diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta dengan amar putusan yaitu mengabulkan gugatanPenggugat seluruhnya;Bahwa Risalah Lelang Nomor 62/2000 tanggal 20 April 2000 yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat
75 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara ini;Atau: Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor181/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 27 Januari 2014 yang amarnya sebagaiberikut:A. Dalam Konvensi : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;B. Dalam Rekonvensi :1.
226 — 80
05Juli 2011;: fotokopi sesuai dengan asli Biaya Pendaftaran Peralihan Hak,tanggal 26 Oktober 2016 ;: fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor: 29;Halaman 54 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUNSMD .....Bukti T111Bukti T112Bukti T113Bukti T114Bukti T115Bukti T116Bukti T117Bukti T118Bukti T119Bukti T120Bukti T121Bukti T122Bukti T123Bukti T124Bukti T125Bukti T126Bukti T127Bukti T128Bukti T129Bukti T130Bukti T131Bukti T132: fotokopi sesuai dengan asli jin Peralihan Hak Nomor181
112 — 65
Eddy Wirawan,SH (vide Bukti P2 = T8), berdasarkan pada putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu :Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 150/G.TUN/2005/PTUN.JKTtanggal 26 Juli 2006 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor181/B/2006/PT.TUN.JKT tanggal 12 Desember 2006 juncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 283 K/TUN/2007 tanggal 15 April 2008 (vide Bukti TI.
222 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ubid Hanan;Fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 404/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan Pejabat Pembuat AktaTanah Muhammad Ikhwan Ismail, S.H;Fotokopi yang telah dilegalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor880/09 tanggal penerbitan 13 November 2009 nama pemeganghak tanggungan PT Bank Nusa Tenggara Barat;Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Maun Doko;Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keterangan Usaha Nomor181/VIII/2005 tanggal 4 Agustus 2005 atas nama Maun Doko;Fotokopi kartu
240 — 122
demi pasalhalaman 181, Penerbit Politea, Bogor, menyatakan pasalini adalah delik aduan yang absolut, artinya tidak dapatdituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suamiatau. isteri yang dirugikan (yang dimaklumkan).Pengaduan ini tidak boleh dibelah maksudnya apabilalakilaki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzinahdengan lakilaki lain (C), maka B (sebagai yangmelakukan perzinahan) dan C (cbg yang turut sertamelakukan perzinahan) keduaduanya harus dituntut.Berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor181
H. MUHAMMAD Bin SABANG
Tergugat:
1.Ir. HARIS LURANG
2.YAYASAN PENDIDIKAN AL WAHDAH ISLAMIYAH
3.SAHARUDDIN
4.Ir. ARMAN
5.YUSRIADI Alias BALASONG
6.IBU AGUS TIA
7.HJ. ROSMIATI
8.SUPRATMAN
9.H. DUDI HERMAWAN, LC
10.Ni,MA S. BILUDI
11.RATNA PURNAMA SARI
12.ABU BAKAR
13.HARDIMAN
14.SITTI NURAENI
15.ABDI SALAM
16.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
153 — 48
M. buat Ibu Asia, Bukti P10 berupa surat panggilan Nomor181/20/LBB/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 dari Lurah Bontobangun kepadaLurah Benteng, Bukti P11 berupa Surat Panggilan No.
174 — 96
28 Mei 2014 (fotokopisesuai dengan aslinya);49.Bukti P49: Fotokopi Surat dari Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai TMP A Pasuruhan, Yth PT.Trisakti Purwosari Makmur, Surat Tagihan Nomor: S43/WBC.10/ KPP.MP.02/2014 tanggal 28 Mei 2014 (fotokopisesuai dengan aslinya);50.Bukti P50: Fotokopi Putusan No 46 P/HUM/2011 PerkaraPermohonan Hak Uji Materiil antara Drs Heri Susanto,SH.MM.HH Melawan Menteri Keuangan RI (fotokopi sesuaidengan aslinya);51.Bukti P51: Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor181
Pembanding/Penggugat I : MUHAMMAD SAID Diwakili Oleh : MUHAMMAD SAID
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematang Siantar
Terbanding/Tergugat III : REDI ASTON SIMARMATA
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Mandiri , Persero
69 — 49
yang terdaftaratas nama Muhammad Said i.c Penggugat terletak di KelurahanDurian, Kecataman Bajenis, Kota Tebing Tinggi yang telah dibebanidengan Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) No 727/2014 tanggal1 Agustus 2014 sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluhlima juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaTebing berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor181/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang dibuat oleh Aznurli, SH,PPAT di Kota Tebing Tinggi4) Tanah Hak Milik Nomor : 1315/ Durian
1.Harjono Tejo
2.Merliana Goey
3.Monica
4.Yoewono Tedjo
5.Frenddy Agustan
6.Wyman Prayugo, ST
7.Pang Wiyono Pangestoe
Tergugat:
PT. Tlatah Gema Anugerah
199 — 89
PENGGUGAT tidakmenerima unit APARTEMEN sehingga PENGGUGAT tidakdapat menikmati dan mempergunakanunit APARTEMENyangdimilikinya.Bahwa dengan demikian,sangatlah beralasan secara yuridis untukmenyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janjji(wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT I.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk saling mengikatkandiri sesuai dengan posita nomor 1 berupa Perjanjian Pengikatan JualBeli yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor181
Terbanding/Tergugat I : NURHAYANI BR TARIHORAN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DESA MELA I, KECAMATAN TAPIAN NAULI
100 — 56
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Mei 2021 Nomor181/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;2. Surat Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal anggal28 Mei 2021 Nomor 181/Pdt/2021/PT MDN, tentang PenunjukanPanitera Pengganti;3.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MOH. HERIYANTO S.H.
50 — 34
Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 11 April 2019 PenasihatHukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Koropsi tanggal O4 April 2019 Nomor181/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2019;3.
Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Tipikor Nomor181/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. tanggal 20 Mei 2019 kepada Saudara RendyAditya Putra W, S.H (Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSitubondo Jalan WR, Suprapto No. 60, Situbondo);6.
92 — 6
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,Nomor.181/Pid.B/2016/PN.Yyk, tertanggal 29 Juni 2016, terhitungsejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September2016 ;PENGADILAN NEGERI tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor181/Pid.B/2016/PN YYK tanggal 20 Juni 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2016/PN Yyk tanggal21 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang
59 — 21
Bashori, SH; Advokat dari kantor Advokat MOH.BASHORI,SH & Associates berdasarkan surat kuasa Nomor181/889/437.109/2010, tanggal 29 Desember 2010 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikankedua belah pihak yang berperkara, bahkan majelis Hakim telah menunjuk FATHULMUJIB,SH.MH.
166 — 55
Srg10.11.12.melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan apabila DebitorCidera janji.Bahwa dengan demikian, pelaksanaan eksekusi atas Objek HakTanggungan yang dilakukan Tergugat II selaku Kreditor, yaitu melaluilelang eksekusi Pasal 6 UUHT dengan perantaraan Turut Tergugat merupakan pilihan hukum yang sah bagi pihak Tergugat II selakuKreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (a) Jo.Pasal 6 UUHT serta klausul yang terdapat dalam APHT Nomor181/2011 tanggal 28 September 2011.Bahwa
75 — 609 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 209 K/TUN/2017Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Kasasi masingmasing Nomor181/G/2015/PTUNBDG tanggal 28 Februari 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka
R TATANG HERMANA, S.H.,
Terdakwa:
ALEX SAPUTRA Bin BUKSIR
396 — 414
;Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12Juli 2021;Majelis Hakim, sejak 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 4 Agustus2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebutSetelah membaca:>Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor181