Ditemukan 1530 data
84 — 57
GUMBANG MANGGUL LAMANRAYA, yang beralamat di Jalan PangeranAdipati, Gang Waringin, Nomor 5, Kelurahan Raja,Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,Provinsi Kalimantan Tengah; untuk selanjutnya disebutsebagai TURUT TERBANDING semulaTURUTTERGUGAT;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Rayatanggal 4 Desember 2017 Nomor : 70/Pen.PDT/2017/PT.PLK., tentang penunjukanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadiliperkara
255 — 40
Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi PalangkaRaya ke I Nomor : 16PP I/Pen.Pid/2016/PT.PLK tanggal 23 Februari2016, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April2016;10.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Rayake II Nomor : 16PP II/Pen.Pid/2016/PT.PLK tanggal 30 Maret2016, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei2016;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca dan mempelajari:Penetapan Ketua Pengadilan
132 — 49
Daman dalamkedudukan sebagai Tergugat selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T31;201.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Putusan Banding Perkara nomor51/PDT/2016/PT.PLK tanggal 11 Oktober 2016 antara H. Cornelis, BBAdalam kedudukan sebagai Pembanding melawan Ambur B.
33 — 9
Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Perpanjangan Oleh KetuaPengadilan Tinggi Palangka Raya, Nomor 69PP.I/Pen.Pid.Sus/2017/PT.Plk, tanggal 04 Juli 2017, sejak tanggal 11 Juli2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Rahmadi G.Lentam, SH.,MH., Hari Setiawan, SH.,MH., Sukarlan Fachrie Doemas,SH.
32 — 6
Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Perpanjangan Oleh KetuaPengadilan Tinggi Palangka Raya, Nomor 69PP.I/Pen.Pid.Sus/2017/PT.Plk, tanggal 04 Juli 2017, sejak tanggal 11 Juli2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Rahmadi G.Lentam, SH.,MH., Hari Setiawan, SH.,MH., Sukarlan Fachrie Doemas,SH.
51 — 19
No.06/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R.Juli5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 25 September 2014 Nomor : 39PP I/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PT.PLK sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04November 2014;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember2014;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :RAHMADI G.LENTAM,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHK
959 — 947
dan lahan di wilayah Kalimantan Tengahselalu terulang kembali yaitu sejak tahun 1997 sampai dengan 2015,sehubungan dengan hal tersebut maka menurut pendapat MajelisTergugat belum secara optimal melakukan upaya pencegahan danpenanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabutasap khususnya di Kalimantan Tengah sebagaimana yangdiamanahkan oleh UndangUndang;Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk tersebut di atas telah dikuatkanoleh Putusan Pengadilan Tinggi dengan Putusan No.36/Pdt/2017/PT.Plk
HADIARTO
Terdakwa:
AWAK Als AWAK RIJAN Bin RIJAN TIMBANG
102 — 38
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor:32/PDT/2016/PT.PLK tanggal Juni 2016 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Kasongan Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Ksn tanggal 23Februari 2016.C. Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard)Bahwa sekitar bulan Februari 2018 pihak PT. MITRA JAYA CEMERLANG(PT.
116 — 45
Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan Penetapan Nomor : 31 PPHalaman 1 dari 136 Putusan Nomor: 40/Pid.SusTPk/2016/PN PikI/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.Plk tanggal 24 Oktober 2016 ditahan di dalamRumah Tahanan Negara di Palangka Raya sejak tanggal 2 Nopember 2016sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;6.
214 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi Penuntut Umumtersebut patut untuk dikabulkan dan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 3/PID.SUSTPK/2018/PT.PLK