1. Beranda
  2. Peraturan & Perundang-undangan
  3. Undang-Undang
  4. Hukum Materiil

Peraturan & Perundang-Undangan
Hukum Materiil

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Hak Asasi Manusia
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
683 — 346
  • Tentang : Hak Asasi Manusia
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Anak
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
547 — 265
  • Tentang : Perlindungan Anak
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011
440 — 506
  • Tentang : MATA UANG
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tahun 2009
232 — 165
  • Tentang : LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009
262 — 135
  • Tentang : PENERBANGAN
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tahun 2008
6290 — 2697
  • Tentang : WILAYAH NEGARA
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
662 — 287
  • Tentang : INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tahun 1999
237 — 131
  • Tentang : TELEKOMUNIKASI
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Perlindungan Konsumen
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
448 — 369
  • Tentang : PERLINDUNGAN KONSUMEN
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Pemilihan Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tahun 2014
353 — 144
  • Tentang : PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Pidana Khusus - Senjata Api
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948
261 — 361
  • Tentang : Pendaftara dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Peradilan Anak
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tahun 2012
499 — 227
  • Tentang : Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
739 — 106
  • Tentang : PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
597 — 234
  • Tentang : PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Pemilihan Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tahun 2008
370 — 117
  • Tentang : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
358 — 829
  • Tentang : UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tahun 1967
182 — 857
  • Tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tahun 2013
192 — 125
  • Tentang : Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
734 — 424
  • Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pajak
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tahun 1983
1499 — 209
  • Tentang : Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan