Ditemukan 1472 data
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
ANUAR SANUSI ,S.Pd Bin ALI SYAHBANA
145 — 135
April 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ANDRY NURTA SUHADI
43) 1 (satu) Bundel Print FotoCopy Rekening Koran BANK BENGKULU (No rek.302020 6013977) 1 Januari 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA
44) 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU (No.Rek.9020201002212) 1 Januari 2020 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA
45) 1 (satu) Lembar Kwintansi Asli Biaya Jasa Advokat (Pengecara) Untuk Mengajukan Permohonan Pra Pradilan
) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANKBENGKULU (No Rek.9020201008965) 1 April 2021 s/d 11 Juni2021 Atas Nama ANDRY NURTA SUHADI43) 1 (satu) Bundel Print FotoCopy Rekening Koran BANKBENGKULU (No rek.302020 6013977) 1 Januari 2021 s/d 11Juni 2021 Atas Nama ASMIANA44) 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANKBENGKULU (No.Rek.9020201002212) 1 Januari 2020 s/d 11Juni 2021 Atas Nama ASMIANA45) 1 (Satu) Lembar Kwintansi Asli Biaya Jasa Advokat (Pengacara)Untuk Mengajukan Permohonan Pra Pradilan
(No Rek.9020201008965) 1 April 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas NamaANDRY NURTA SUHADI43) 1 (Satu) Bundel Print FotoCopy Rekening Koran BANK BENGKULU(No rek.302020 6013977) 1 Januari 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas NamaASMIANA.Disita dari Andry Nurta Suhadi ( anak Anuar Sanusi )44) 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU(No.Rek.9020201002212) 1 Januari 2020 s/d 11 Juni 2021 Atas NamaASMIANA45) 1 (satu) Lembar Kwintansi Asli Biaya Jasa Advokat (Pengacara) UntukMengajukan Permohonan Pra Pradilan
Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANKBENGKULU ( No Rek.9020201008965 ) 1 April 2021 s/d 11 Juni2021 Atas Nama ANDRY NURTA SUHADI43) 1 (satu) Bundel Print FotoCopy Rekening Koran BANKBENGKULU (No rek.302020 6013977) 1 Januari 2021 s/d 11 Juni2021 Atas Nama ASMIANA44) 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU(No.Rek.9020201002212) 1 Januari 2020 s/d 11 Juni 2021 AtasNama ASMIANA45) 1 (satu) Lembar Kwintansi Asli Biaya Jasa Advokat (Pengecara)Untuk Mengajukan Permohonan Pra Pradilan
1.CHANDRA SENTOSA
2.SATA KARTA WINATA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ASMIRAWATI
253 — 199
Kampar pada tanggal 3 April 2009sementara Penggugat dan Penggugat II mendaftarkan gugatannyatanggal 2 Juni 2020 sehingga dengan demikian maka telah lewat 90(sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Pradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yangdiajukan Telah Lewat Waktu;2. Bahwa Penggugat dan Penggugat Il menyatakan dalamgugatan huruf E.
16 — 4
Berdasarkan Pasal 47 mengatur tentang kompetnsi Pradilan TataUsaha Negara dalam system peradilan di Indonesia yaitu bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaTata Usaha Negara.Bahwa jelas dan tegas menurut hukum acara perdata, dalamperkara aquo Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memutusan perkara ini tetapi merupakanwewenang Peradilan tata Usaha NegaraPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 175/PDT/2015/ PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SANDY DWI NUGRAHA, S.E Diwakili Oleh : H MUH FAISAL SILENANG SH MH
67 — 45
31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya makaJaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar MajelisHakim Pradilan
SOE WENDY KONTARIA
Tergugat:
1.IRAWATY LAUW
2.LINA FONG
42 — 19
Hal mans secara hukumharus dipahami bersama oleh orang hukum bahwa pra pradilan itu sengketaHalaman 24 Putusan No.254/PDT.G/2017/PN.Mksyang diajukan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap aparat penegakanhukum dalam menangani suatu perkara pidana, sehingga tafsiran hukumnyaperkara pra peradilan belum masuk kepada perkara pokok sebagai putusanakhir.
87 — 39
melakukan tindakan hukum, justru dalam menyebut urnur seseorangdalam gugataan perdata harus ada istilah penyebutan Kurang Lebih / LebihKurang yang dapat diartikan lebih setahun / kurang setahun asalkan sebutanurnur tidak berbeda jauh / berlebihan baik sebutan secara lisan maupuntulisan kepada seseorang yang melakukan tindakan hukum dan untukselanjutnya perlu kita lebih jauh belajar tentang Pengaruh Identitas TerhadapPelaksanaan Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia dengan katakunci: Identitas, Pradilan
JAMANATAR HUTAPEA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LANGGAM
69 — 39
untukmengadili prapradilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penggeledahan,penyitaan yang dilakukan oleh Termohon yang merupakan objek pra Peradilandalam perkara ini termuat dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP;Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan prapradilan tidak hanyadidalam Pasal 77 KUHAP akan tetapi diperluas berdasarkan PutusanHalaman 64 dari 72 Putusan : Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN PlwMahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 menyatakan bahwa penetapantersangka sudah menjadi objek dari Pra pradilan
1.Fransiskus DIaz Alffi, MM
2.Marianus Bele Ritan
Tergugat:
1.Emanuel Tukan, SP
2.MIKHAEL M.O.F. Lewai, ST
40 — 37
Small Claim Court Dalam Sistem Pradilan Perdata di Indonesia, Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020, halaman 79-80). Lebih lanjut Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan yang sama sebagai berikut (vide: Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Op. Cit., halaman 90-92)
(1) Kepentingan yang sama adalah terdapat kedudukan sama terhadap hubungan hukum yang sedang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.
156 — 141
diadakanpendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi ;>a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;Halaman 7dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMD7.10.b. pendaftaran hak hak atas tanah dan peralihan hak hak tersebut.c. pemberian surat surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatbukti yang kuat.Bahwa sesuai UU Republik Indonesia NO. 5 Tahun 1986 Tentang Pradilan
110 — 333
Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ;Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Klas A Palembangberpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam pradilan yang adil,jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadiadilnya ( ex aequoet bono ).Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat II telahmengajukan jawaban tertanggal, 7 Januari 2015, yang pada pokoknyamenyampaikan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1.
148 — 360
Membebankan PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, ParaPemohon pra pradilan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :1Copy Keputusan Musyawarah Besar SP. PLN No. 11/SK/MUBES/ SP.PLN/ 2007 tentang penetapan Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PLNPeriode 20072011 tertanggal 31 Mei 2007. (P1). (sesuai denganaslinya);Copy Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol: TBL/ 284/ VII/ 2010/ Bareskrimtertanggal 26 Juli 2011.
1.MICHAEL ALBERT HARJONO
2.FIKAR LEO
3.IDA BAGUS KOMANG RIZAL ARDIAN ADI PUTRA
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq. KAPOLRES KEPULAUAN TANIMBAR
166 — 34
pada tanggal 29 Oktober 2021;Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mengatakan padapokoknya sudah tidak ada lagi apaapa yang akan diajukannya, dan mohondijatunkan putusan;Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN SmlMenimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala apaapa yang termuatdalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dan Berita Acara dimaksud,merupkan satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Pradilan
PAUL DOUGLAS ROBINSON
Termohon:
Komandan Pangkalan Angkatan Laut, LANAL Tarempa
75 — 48
Kehadiran KUHAP dimaksudkan untukmengoreksi pengalaman praktik pradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yangtidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
H. ARMANSYAH, SE, MM
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Sumetara Selatan
2.OJK RI Cq. DEPARTEMEN PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN RI
119 — 39
TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PRA PRADILAN DARIPEMOHON ARMANSYAH BIN SYAMSAUDINMenanggapi permohonan Praperadilan dari Pemohon H. ARMANSYAH,S.E. M.M BIN SYAMSUDIN pada tanggal 12 November 2020 yang padagaris besarnya mengatakan bahwa Penetapan PEMOHON H.ARMANSYAH, S.E, M.M BIN SYAMSUDIN sebagai Tersangka yangdilakukan oleh TERMOHON adalah tidak Sah menurut hukum karenatidak memperoleh alat bukti yang cukup dalam menetapkan Pemohonsebagai tersangka.
191 — 284
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/SIP/1976 tanggal 5 juli1977 yang menyebutkan bahwa permohonan Provisi seharusnyabertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokokperkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslahditolakMenimbang, bahwa tentang masalah apakah tututan Provisi harus diputus dalam suatu Putusan Sela ataukah dalam Putusan akhir, hukum acaraperdata baik itu HIR/RBG maupun RV serta peraturan lain tidak mengatursecara jelas, namun dalam praktek pradilan di Indonesia
98 — 24
soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersamasuami isteri dapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian ataupunsesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, karena diajukan setelahputusan perceraian berkekuatan hukum tetap, sehingga komulasi gugatanPenggugat antara harta bersama, nafkah anak dan isteri, Majelis memandangkomulasi tersebut beralasan karena terdapat hubungan hukum yang eratdisamping untuk memenuhi azas pradilan
71 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2264 K/Pid.Sus/2015hukum atau hukum harus dijadikan sebagai panglima, bukanpenegakannya berdasarkan kepentingan atau karena dilandaskan padasuka dan tidak suka dengan menghakimi seorang Terdakwa denganbentuk penegakan hukum yang tidak berdasarkan suatu kepastian hukumyang berkeadilan yang menjadi tujuan, tetapi keadilan harus menjaditujuan utama seperti yang dikemukakan oleh para ahli antara lain sebagaiberikut :Oleh SETIAWAN, dalam varia pradilan Tahun XXIV Nomor 279 EdisiFebruari 2009 yang
98 — 16
dan berharga ;Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa(Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu) Juta rupiah) perhariketerlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejakputusan berkekuatan hukum tetap sampai para Tergugat Rekonpensimelaksanakan putusan ini sepenuhnya;Menghukum Para Tergugat Rekonpensi baik secara bersamasama maupunsendirisendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;Subsidair :Memberikan Putusan yang seadil adilnya dalam suatu pradilan
160 — 56
HARAHAPBAHWA SALAH SATU FUNGSI UPAYA HUKUM Praperadilan adalahsebagai pengawasan Horizontal Atas segala tindakan Upaya paksa yangdilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkarapidana agarbenarbenar tindakan tersebut tidak bertentangan denganperaturan hukum dan perundangundangan dan sebagaimana pula PendapatLoebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan Horizontal terhadap prosespemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilantersebut juga merupakan bagian dan kerangka system pradilan
87 — 68
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat pradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 oleh kamiKORNEL SIANTURI, S.H.,;M.dum Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagaiKetua Majelis, DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H. dan H.