Ditemukan 13551 data
49 — 22
Menyatakan Terdakwa SUJOKO Bin SARIMIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.
Pos Indonesia (persero);Perbuatan terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangNomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN menjabat sebagaiKasir PT.Pos Indonesia Kantor Cabang Tulungagung , pada
Reg.Perkara : PDS01/TGUNG/04/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa SUJOKO BIN SARIMIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara melawanhukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara , sebagaimana dimaksud dalamdakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.
Pebrianto Patulak, S.H.
Terdakwa:
ANDI MUZAKKIR.
81 — 45
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa Andi Muzakkir, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.
SYAIFUL ANWAR, S.H.
Terdakwa:
AZWAR ANAS SINGER, S.T. Bin ANAS SINGER.
142 — 71
Menyatakan Terdakwa Azwar Anas Singer,S.T Bin Anas Singer, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
RIDWAN, S.H., M.H
Terdakwa:
HOPIF NURYADIN
125 — 74
MENGADILI :
- Menyatakan TerdakwaHOPIF NURYADIN,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
309 — 191
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 11 Agustus 2022 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan uang pengganti yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal
2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.
BUDI UTAMA, SH.MH
Terdakwa:
SUSI SUSANTI.
115 — 39
Menyatakan Terdakwa Susi Susanti, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Reynold, SH., MH
Terdakwa:
RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA
219 — 75
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa RADEN RUDY TEDJA DJAYA LAKSANA, BAE Bin RADEN SHIRDJA SOETEDJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun
113 — 41
., M.M. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
242 — 27
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 11 Agustus 2022 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan uang pengganti yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Rizano Loekman Bin Loekman Djaelani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal
2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EFENDI NUGROHO, SH.
87 — 48
Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal tanggal 13 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar memperbaiki amar putusan mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa, terdakwa STEPHENLI KATILI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Pasal
2 ayat (1) jo.
Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
JOHANA JOSEPHINA, SH
Terdakwa:
DEWIYANTI.
88 — 50
M E N G A D I L I
- Menyatakan Terdakwa Dewiyanti, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
SUARTO bin SARNO. Alm
147 — 46
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa SUARTO Bin SARNO (Alm) tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pebrianto Patulak, S.H.
Terdakwa:
ANDI RATNAWATI, S.E. Binti TATTA.
68 — 36
., Binti Tatta, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.
103 — 55
Menyatakan TerdakwaSAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si,Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa SAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si dari Dakwaan Ke-satu Primair ;3.
Menyatakan TerdakwaSAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si,Tidak Terbukti SecaraSah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsiyang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancama pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UUNo.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;2.
FatekEngineering Consultant) selaku konsultan Pengawas, dan HAMIDTOMOHEDE mengakibatkan kerugian negara seluruhnya adalahsebesar Rp. 1.081.375.723,39, (satu miliar delapan puluh satu juta tigaratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma tigapuluh sembilan sen) ;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31Tahun 1999 tentang
/PN Tte.KESATUe Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana;e Subsidair: Pasal 3 Jo.
Menyatakan TerdakwaSAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si,Tidak Terbukti SecaraSah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsiyang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa SAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si dari Dakwaan KesatuPrimair ;3.
50 — 18
Menyatakan Terdakwa LALU MASUD KHOLAH, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimaan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ; 2.
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
Ir. TETAP SINULINGGA
215 — 82
TETAP SINULINGGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMAD JUNAID
167 — 111
M E N G A D I L I
- Menyatakan terdakwa MUHAMAD JUNAIDterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI.
Perbuatan Terdakwa MUHAMAD JUNAID sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang R.I. Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undang undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI.
turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa faktafakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan denganpertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, yaitu :Primair :Pasal
2 ayat (1) jo.
Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.1Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Subsidair :Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.
Risko Livardi, S.H
Terdakwa:
EDOH Binti DARTA
146 — 64
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Edoh bin Darta, tidak pernah hadir dalam persidangan (In Absensia);
- Menyatakan Terdakwa Edoh Binti Darta, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
DIMAS PRAJA SUBROTO,S.H.,M.H
Terdakwa:
ACEP Bin KOTONG SAAN Alm
318 — 34
MENGADILI:
- Menyatakan TerdakwaACEP Bin KOTONG SAAN (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia
1.HISRIA DINATA SURBAKTI, SH.,MH
2.KRISTALINA, SH
3.CHABIB SOLEH, SH
Terdakwa:
MARKUAT Bin HARJO MULYONO Alm
94 — 39
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Primair.