Ditemukan 3476 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1071 1811 1671 1771 1271 1971 1872 1171 1571
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2014 — Upload : 20-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL
Tanggal 10 September 2014 — ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA
82 — 40
  • BengkuluSelatan TA. 2012 antara PPK dan PPTK (Asli).Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 900 / 53 Tahun 2012,tanggal Januari 2012 tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran Pada Kantor Lingkungan Hidup TA. 2012 (Asli).1871 (satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 1 (satu) unitKendaraan Arm Roll Sampah An. PT. AGUNG AUTOMALL (Asli).1(satu) berkas Dokumen Pembayaran Pengadaan 5 (lima) unitKendaraan bermotor roda 2. An. ASTRA INTERNATIONAL, TBK.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG
Register : 31-01-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 25/Pid.B/2011/PN.PKP
Tanggal 12 Januari 2012 —
159 — 29
  • menjaditanggungjawab si pembeli jika telah diserahkan secara fisik ; Bahwa bukti tanda terima Nota bisa dijadikan sebagai alat buktiadalah sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata dikatakanbahwa : suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannyaoleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukumdianggap telah dibenarkan olehnya menimbulkan bukti lengkapseperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya,ahli warisnya serta orangorang yang mendapat hak dari mereka,ketentuan Pasal 1871
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 20-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 20 Agustus 2015 —
168 — 73
  • Melaksanakan Tugas tanggal 28 Nopember20111 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 28 Nopember 20111 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 03/PPK/RSUDTP/VII/2012 tanggal 06 Agustus 20121 (satu) bundel Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 20121 (satu) lembar fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus20121 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012Putusan No. 50/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MdnHalaman 1871
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Yohanes Waworuntu, SE.
174 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asli Perjanjian kerjasama bulan Agustus Tahun 2000 ;1871. Copy Perjanjian kerjasama bulan Agustus Tahun 2000 ;1872. Asli draft Perjanjian kerjasama antara Koperasi Pengayoman PegawaiDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan PT. Sarana RekatamaDinamika ;1873. Asli Form Pembatalan Transaksi Sisminbakum ;1874. Asli Notulen Rapat hari Kamis tanggal 29 November 2001 jam 17.0018.00 Wib; 431. Asli Daftar Hadir Meeting hari Kamis tanggal 29 November 2001 ; Hal. 190 dari 504 hal. Put.
    Asli Perjanjian kerjasama bulan Agustus Tahun 2000 ;1871. copy Perjanjian kerjasama bulan Agustus Tahun 2000 ;1872. Asli draft Perjanjian kerjasama antara Koperasi Pengayoman PegawaiDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan PT. Sarana RekatamaDinamika ;1873. Asli Form Pembatalan Transaksi Sisminbakum ;1874. Asli Notulen Rapat hari Kamis tanggal 29 November 2001 jam 17.0018.00 Wib;431. Asli Daftar Hadir Meeting hari Kamis tanggal 29 November 2001 ;1875.
    Asli Perjanjian kerjasama bulan Agustus Tahun 2000 ;1871. Copy Perjanjian kerjasama bulan Agustus Tahun 2000 ;1872. Asli draft Perjanjian kerjasama antara Koperasi Pengayoman PegawaiDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan PT. Sarana RekatamaDinamika ;1873. Asli Form Pembatalan Transaksi Sisminbakum ; Hal. 490 dari 504 hal. Put. No.655 K/Pid.Sus/2010 1874. Asli Notulen Rapat hari Kamis tanggal 29 November 2001 jam 17.0018.00 Wib;431.
Pengadilan PN JEMBER Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-08-2010 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 977 / Pid.Sus / 2010 / PN. Jr.
Tanggal 8 Agustus 2010 — Ir. Muharto, MSc
77 — 19
  • Rp326.400.000,00Bahwa, tanah yang ditransaksikan tahap kemudian digabungmenjadi sertifikat HGB Nomor 2037/Mangli seluas 9.150 m2, terdiri dariHGB 2015 seluas 5.710 M2, HGB2016 seluas 2.210 M2 dan HGB 2027/Mangli seluas 1.750 M2, sedangkan tanah seluas 397 m2 yangditransaksikan tahap tidak digabung dengan sertifikat HGB Nomor 2037tapi digabung ke sertifikat HGB 2025/Mangli;Bahwa atas tanah yang ditransaksikan dalam tahap II dan Il,kemudian dilakukan penggabungan sertifikat menjadi 2 sertifikat yakni :1871
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 122/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ABDUL KADIR SANGADJI, SH
Terbanding/Terdakwa : AGUS SULO Alias LAGU
70 — 0
  • Lalebata Kecamatan Panca Rijang Sidenreng Rappang;
    1 (satu) buah Kartu ATM BRI Mastercard dengan nomor kartu 5221 8450 1312 2734;
    1 (satu) buah Kartu ATM BRI Mastercard dengan nomer kartu 5221 8450 1871 1846;

    (tetap terlampir dalam berkas perkara).

    Sebidang tanah sawah seluas 5.300 m?2; (Lima Ribu Tiga Ratus meter persegi) an. Penjual Hj. NAMBENG dan pembeli an.

Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4518 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • Berbeda dengan kriteria pertama yang disebutkan dalam Pasal 224 HIR,yaitu surat hipotek, kuasa mutlak untuk melakukan penjualan langsung yangdimiliki oleh pemegang hipotek pertama (Pasal 1178 KUH Perdata/Pasal 6 UUPasal 1878 KUH Perdata.Ibid.Pasal 1891 KUH Perdata.Pasal 1870 jo. 1871 KUH Perdata.Lihat Pasal 224 HIR dan Pasal 440 Rv.Lihat Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris yang isinya pada dasarnya sama dengan Pasal 1 PJN, yaitu mengenai kewenangan pembuatan akte otentik oleh
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-01-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 33/ Pid.B/ 2015/ PN.Dps.
Tanggal 21 April 2015 — HEATHER LOIS MACK
86 — 57
  • ;e 1 (satu) buah botol beer Heineken;e 1 (satu) buah botol Aqua kecil;e 1 (satu) buah celana pendek warna biru bertuliskanFlight;e 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu merkAdidas;1871 (satu) buah celana pendek warna hitam merahbertuliskan C9;1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Caps;1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif kotak kotak;1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru merkNike;1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna biru merkGildan;1 (satu) buah baju kaos lengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1733 — 1722
  • ) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero)Nomor :022/POPert.Bansos/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 kepada PTMandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase Order PTMandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya. 1861 (satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero)Nomor :025.1/POPert.Bansos/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 kepadaPT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy Purchase OrderPT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya 1871
    ) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero)Nomor :022/POPert.Bansos/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 kepadaPT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy PurchaseOrder PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya. 1861 (Satu) bundel fotocopy legalisir Purchase Order PT Pertani (Persero)Nomor :025.1/POPert.Bansos/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 kepadaPT Mandala Hamonangan Sude beserta lampiran fotocopy PurchaseOrder PT Mandala Hamonangan Sude dan fotocopy pembayarannya 1871
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 4 September 2013 — Dra. Hj. NYIMAS SUKAESIH
79 — 123
  • ROCHYAT NATAJOEDA, selakuPenanggungjawab Tim Raskin denganrincian sebagai berikut:1871) Komponen Biaya Distribusi.e Biaya Ongkos Angkutan Rp. 57,/Kg.e Biaya Buruh Rp. 8,50,/Kg.e Biaya Operasional Satker Rp. 17,/Kg.Jumlah I Rp. 82,5,/Kg (73,6 %)2) Komponen Biaya Pendukung.e Biaya Administrasi Rp. 2,70,/Kg.e Biaya Pembuatan Laporan Rp. 1,50,/Kg.e Biaya Koordinasi Kecamatan Rp. 1,00,/Kg.e Honor/Intf Tim Raskin Pemda Rp. 3,00,/Kg.e Hnr/Instf Tim Raskin Sub Divre Rp. 10,00,/Kg.e Biaya Rapat/koordinasi
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 10-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
176 — 606
  • sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata, danuntuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telahmenyampaikan buktibukti Surat serta saksisaksi sesual denganPasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya telahmemenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterimasebagai alat bukti yang sah menurut hukum;se Bahwa Majelis Hakim juga wajib menilai relevansi alat buktisurat a quo terhadap dalil gugatan Rekonvensi para PenggugatRekonvensi/para Tergugat Konvensi, hal ini Ssesuai denganmaksud Pasal 1871
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 21-09-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 23 Januari 2017 — Penuntut Umum:
ARIF RAHMAN
Terdakwa:
EKO PRIHARTONO
138 — 36
  • PalmerahNomor SPT : 1871/1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013 Tahun Anggaran2013 Triwulan Ill (Tiga) Seksi Pemel. Prasarana & Sarana SDASDPU Tata Air Kota Adm. Jakarta Barat.8. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Pemeliharaan danOperasional Infrastruktur Pengendali Banjir Kegiatan Pemel. SaluranDrainase Jalan Kota Adm. Jakarta Barat Kode Rekening5.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. PHB Sal. JI. H. Muala Kec.
    Palmerah Wilayah Kota Administrasi JakartaBarat Angsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.341.774,00 berdasarkanSPT Nomor : 1871/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.27.1 (satu) bundel Foto Copy Surat PertanggungjawabanPemeliharaan dan Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemel. Saluran Drainase Jalan Kota Adm. Jakarta BaratSal. Jl. H Saaman Kec.
    Palmerah Wilayah Kota Administrasi JakartaBarat Angsuran II (50%) dengan nilai Rp. 24.394.235,00 berdasarkanSPT Nomor : 1871/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.28.1 (satu) bundel Foto Copy Surat PertanggungjawabanPemeliharaan dan Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemel. Saluran Drainase Jalan Kota Adm. Jakarta BaratSal. Jl. H. Muala Kec.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 21-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 19 Januari 2017 — Penuntut Umum:
ARIF RAHMAN
Terdakwa:
RADEN SUGIYARTO
116 — 25
  • PalmerahNomor SPT : 1871/1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013 Tahun Anggaran2013 Triwulan Ill (Tiga) Seksi Pemel. Prasarana & Sarana SDASDPU Tata Air Kota Adm. Jakarta Barat.Halaman 204 Putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2016./PN.Jkt.Pst.8. 1 (Satu) bundel Foto Copy Laporan Kegiatan Pemeliharaan danOperasional Infrastruktur Pengendali Banjir Kegiatan Pemel. SaluranDrainase Jalan Kota Adm. Jakarta Barat Kode Rekening5.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. PHB Sal. JI. H. Muala Kec.
    Palmerah Wilayah Kota Administrasi JakartaBarat Angsuran (50%) dengan nilai Rp. 24.341.774,00 berdasarkanSPT Nomor : 1871/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.27. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat PertanggungjawabanPemelihnaraan dan Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemel. Saluran Drainase Jalan Kota Adm. Jakarta BaratSal. Jl. H Saaman Kec.
    Palmerah Wilayah Kota Administrasi JakartaBarat Angsuran II (50%) dengan nilai Rp. 24.394.235,00 berdasarkanSPT Nomor : 1871/ 1.793.43 Tanggal 26 Juli 2013.28. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat PertanggungjawabanPemelihnaraan dan Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemel. Saluran Drainase Jalan Kota Adm. Jakarta BaratSal. Jl. H. Muala Kec.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
485 — 1456
  • Dari ketiga model pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatanmelawan hukum, maka model tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawabdengan unsur kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian sebagaimanaterdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab dengan unsurkesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366KUH Perdata dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangatterbatas pada ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;Menimbang
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Putus : 05-01-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bjm.
Tanggal 5 Januari 2015 — HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA
119 — 7
  • HutHusni.Agus Darmawan, A.Md Bahwa tugas dan tanggungjawab tim teknis :1871. Mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis sertaadministrative dalam rangka pelaksanaan bantuan social di wilayahkerjanya;2. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada DinasPertanian, Perkebuanan dan Peternakan kabupaten Banjar serta PPK;3. Tim teknis melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31Desember 2013; Bahwa selaku PPK Ir. Prasetyo Nuchsin, MM.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 39/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Perry Widyananda
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Yanuar Utomo, SH., M.Hum
512 — 2199
  • Angsa Emas Perdananomor 189/INV/AEP/IX/15 tanggal 8 September 2015 dengan jumlahUS$5.062,50 beserta lampiran meat sheet.Hal . 235 Putusan No.39/PidSusTPK/2020/PT.DKI.1848)1849)1850)1851)1852)1853)1854)1855)1856)1857)1858)1859)1860)1861)1862)1863)1864)1865)1866)1867)1868)1869)1870)1871)1872)1873)1874)P.v.8: 3 (tiga) lembar fotocopy invoice PT.
    JayaRentalVaccuum Truck,Excavator dan Innova.1864) P.w.14: 1 (satu) bundel dokumen Tanjungsari Crane50 Ton.1865) P.w.15: 1 (satu) bundel dokumen Cipta Hasil Sugiarto Sewa Crane.1866) P.w.16: 1 (Satu) bundel dokumen IForte V Sat.1867) P.w.17: 1 (Satu) bundel dokumen Asa Karya MultigunaClearance & Angkutan Handak.1868) P.w.18: 1 (Satu) bundel dokumen Amala Jaya GudangHandak dan Perijinan.1869) P.w.19: 1 (Satu) bundel dokumen Sadikun dan Sinergi Solar.1870) P.w.20: 1 (Satu) bundel dokumen ABS Company Man.1871
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-02-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — 1. YONAS MAMBRASAR, DKK VS PT. HENRISON IRIANA
128 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UDIN KANARUBUN, 1871. UMI, 1872. UNTARO, 1873. URUS UAPARAI, 1874. UMI WAIROOY, 1875. USMAN RAUNA, 1876. URBANUS KAMBUAYA, 1877. VIOLETA, 1878. VECKY TAMAKAENGE, 1879. VERY KAIHATU, 1880. VIKTOR HEUMASSE, 1881. VANINI DONALD LANGI, 1882. VICTOR MANURUNG, 1883. WILLIAM J. PANDORY, 1884. WIJI, 1885. WILHEMUS KALIELE, 1886. WAHIYUDIN, 1887. WELMINCE KATABALUDIN, 1888. WELMINA WARINUSA, 1889. WARAS, 1890. WAODE LISU, 1891. WEHELMUS SAWIYAI, 1892. WATI NUMBERI, 1893. WOLIYA, 1894. WINARTO, 1895.
    UDIN KANARUBUN, 1871. UMI, 1872.UNTARO, 1873. URUS UAPARAI, 1874. UMI WAIROOY, 1875. USMANRAUNA, 1876. URBANUS KAMBUAYA, 1877. VIOLETA, 1878. VECKYTAMAKAENGE, 1879. VERY KAIHATU, 1880. VIKTOR HEUMASSE, 1881.VANINI DONALD LANGI, 1882. VICTOR MANURUNG, 1883. WILLIAM J.PANDORY, 1884. WlJl, 1885. WILHEMUS KALIELE, 1886. WAHIYUDIN, 1887.WELMINCE KATABALUDIN, 1888. WELMINA WARINUSA, 1889. WARAS,1890. WAODE LISU, 1891. WEHELMUS SAWIYAI, 1892. WATI NUMBERI,1893. WOLIYA, 1894. WINARTO, 1895.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 24 / Pid.Sus - TPK/ 2014 / PN.Bjm
Tanggal 6 Oktober 2014 — BAMBANG SURYA DHARMA, ST .
81 — 25
  • Bahwa yang membuat datadata atau angkaangka pada Final QualityControl adalah saksi sendiri.Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/201 4/PN.Bjm Hal 82 dari 221 Bahwa yang menjadi dasar saksi memasukan angka angka atau datadatayang ada dalam Final Quality control adalah peraturan beton betulangIndonesia tahun 1871 N.2.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
MUJA ASMAN Bin AWASDRI Alm.
91 — 43
  • Nomor : 602.1/3442/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 September 2016 perihal penyampaian Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran.
    93. 1 (satu) bundel Asli tanpa Cap Daftar Nama Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2016.
    94. 5 (lima) asli Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu beserta dengan lembar disposisi Nomor : S 1871
    Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.92. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor602.1/3442/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 September 2016 perihal penyampaian UsulanPenggantian Kuasa Pengguna Anggaran.93. 1 (satu) bundel Asli tanpa Cap Daftar Nama Usulan Penggantian KuasaPengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2016.94. 5 (lima) asli Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu beserta denganlembar disposisi Nomor : S 1 1871
    Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.92. 1 (satu) lembar asli surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor602.1/3442/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 September 2016 perihal penyampaian UsulanPenggantian Kuasa Pengguna Anggaran.93. 1 (satu) bundel Asli tanpa Cap Daftar Nama Usulan Penggantian KuasaPengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2016.94. 5 (lima) asli Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu beserta denganlembar disposisi Nomor : S 0 1871
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
166 — 39
  • Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Papua senilaiRp.642.422.000,.183 1 (satu) buah stempel Kadin Kepulauan Riau;1841 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Maluku;185 1 (satu) buah stempel Kadin Gorontalo;186 1 (satu) buah stempel Kadin Papua Barat;1871 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Utara;Hal. 15 dari 440 Putusan No.126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby188 1 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Kalimantan Selatan;189 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah Nusa Tenggara Timur;190 1 (satu
    Diar Kusuma Putra terkait penagihan pembayaran perjalanan ke Papua senilaiRp.642.422.000,.183 1 (satu) buah stempel Kadin Kepulauan Riau;1841 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Maluku;185 1 (satu) buah stempel Kadin Gorontalo;186 1 (satu) buah stempel Kadin Papua Barat;1871 (satu) buah stempel Kadin Sulawesi Utara;188 1 (satu) buah stempel Kadin Provinsi Kalimantan Selatan;189 1 (satu) buah stempel Kadin Daerah Nusa Tenggara Timur;190 1 (satu) buah stempel Kadin Kalimantan Barat;191 1 (satu) buah