Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-01-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 06-04-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 02/Pid.B/2015/PN.Cbn
Tanggal 18 Februari 2015 — Pidana - KURNIA AKBAR RIZKY Bin WAKAM
413
  • Rizki memukul kebagian kepala dan saksi Arman Maulana memukul kebagian kepala;- Bahwa awal permasalahannya adalah saksi tidak terima dibacok oleh 4 (empat) orang laki-laki memakai 2 (dua) sepeda motor Force One warna hitam tanpa plat nomor dan Honda Beat hitam pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wib di dekat RS Gunung Jati Kota Cirebon saksi Erwan dan orang yang membacok tersebut mirip dengan saksi Adit dan Saksi Reza, kemudian saksi ada yang memberitahu tetapi tidak mengetahui
    Bahwa barang bukti tersebut benar sepeda motor yang digunakan untuk membonceng korban dan pecahan gelas ditemukan ditempat kejadian;- Bahwa yang melatar belakangi hingga terjadi pengeroyokan terhadap saksi Reza adalah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa sedang bersama saksi Memet sewaktu melintas Jalan Cipto Mangunkusuma kearah RS Gunung jati diikuti oleh orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor Yamaha Force
    ;- Bahwa barang bukti tersebut benar sepeda motor yang digunakan untuk membonceng korban dan pecahan gelas ditemukan ditempat kejadian;- Bahwa yang melatar belakangi hingga terjadi pengeroyokan terhadap saksi Reza adalah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa sedang bersama saksi sewaktu melintas Jalan Cipto Mangunkusuma kearah RS Gunung jati diikuti oleh orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor Yamaha Force
Register : 30-11-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 839/Pdt.G.ARB/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Januari 2018 — M. Dahyar Kiatmaja Lawan 1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI 2.PT. Medco E Dan P Natuna dahulu Conocophillips Indonesia INC.
313220
  • Said resolution has not been amended, rescindedor revoked and remain in full force and effect as of the datehereof.Terjemahan Bahasa Indonesia:Surat Keterangan Sekretaris 1.
Register : 18-10-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 22 September 2014 — ZARKASYI melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA) 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS, MT 5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
8117
  • untukmelakukan audit kembali hasil pekerjaan Penggugat;Bahwa kenyataanfisik yang ada dilapangan adalah ditentukan ketika dilakukanaudit dan kemudian dilanjutkan dengan serah terima pekerjaan, karena itu apayang dilakukan perhitungan berdasarkan fisik yang ditemukan oleh auditor yang1213ada dilapangan dan bila Penggugat mendalilkan adanya bencana alam (forcemajeur) ketika melaksanakan proyek tersebut tentunya hal ini akan tergambardalam Berita Acara dan Dokumen Pekerjaan tentang terjadinya bencana alam(force
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT PHILIP MORRIS INDONESIA
9059 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesamaan Perjanjian (Agreement)Kesamaan struktur dalam kedua perjanjian disebabkan karena keduanyamemuat bagianbagian seperti Definitions, Indemnifications, Terms andtermination, Warranties and Representation, Confidentiality, Force Majeureand Governing Law, Dispute Resolutions.
Register : 13-05-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Pre
Tanggal 8 Desember 2016 — - MAHMUD HALEDE, DKK Lawan - H. ABD. RAHMAN LAONI
10613
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesuai peraturan perundangundangan; 1. keadaan memaksa (force majeur) /kahar; J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual / PemilikBarang; atau; k.
Register : 10-10-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/137-K/PM.I-01/AD/X/2011, 28-12-2011
Tanggal 28 Desember 2011 — T1 : PRATU BIGGES SARAGIH, T2 : PRATU ANDRE GINANJAR.
8688
  • Din (namapanggilan) selanjutnya diarahkan ke lokasi lubangpenguburan jenazah Prada Andri Apriyadi oleh Sadr.Maulidin menggunakan spm Yamaha Force 1 warna hijaunopolnya (Saksi tidak tahu) dan Sdr. Din menggunakanHonda Astrea Prima nopol (Saksi tidak tahu) di DesaMadat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar, selanjutnyajenazah diangkat' oleh Pratu. Bambang Suseno, Sadr.Maulidin dan Sdr.
    Maulidin menggunakan spmYamaha Force 1 untuk kembali ke Yonif 112/DJ denganmenumpang mobil L300 jurusan Banda Aceh.6.
Register : 02-08-2012 — Putus : 17-12-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 12/PID.SUS/2012/PN.MTR
Tanggal 17 Desember 2012 — Pidana - DR. H. ASNAWI, MA
10151
  • dan isi Pasal 11ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak)Nomor: 693A/KP.00.1/VHI/2005 tanggal 30 November 2005 tersebut di atas dan keteranganahli: I Gede Eka Priyoga, SE, AK, danahli:Amiruddin, SH.M.Hum, maka majelis menyimpulkan bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIU/2005 tanggal 30 November 2005tersebut adalah Jump sum atau fix priceoleh karena itu tidak dapat diubah (addendum), kecuali disebabkan olehkeadaan memaksa (force
    majeure), dan risiko yang timbul berupa perbaikan gedung Rektorat, Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah IAIN Mataram adalah tanggung jawab PT Karya Pratama Rekajaya (Toty Cung);Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka perbuatanTerdakwa membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Perubahan (addendum)Terhadap Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 693A/KP.00.1/VIII/2005 tanggal 30November 2005 Nomor: 487/KU.00.1/12/2006 tanggal 24 Juli 2006, dan Surat PerjanjianPekerjaan
Register : 19-09-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/PID.Sus/TPK/2013IPN.BDG.
Tanggal 28 Januari 2014 — YUDI KUSNIADI,S.Pd., M.Pd Bin UBAEDI
9923
  • Bahwa berdasarkan buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkuranganya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaiansese orang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force majour).
Register : 02-02-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 5/Pdt.Plw/2016/PN.Parepare
Tanggal 3 Nopember 2016 — ANDI ABD AZIS YAHYA, S.E., Lawan Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.,DKK
959
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesuai peraturan pe rundangundangan; Ls keadaan memaksa (force majeur) / kahar; j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual /PemilikBarang; atau; k.
Register : 15-03-2012 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 166/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Juli 2013 —
241150
  • Bahwa Pasal 26 Technical License Agreement menjelaskansebagai berikut:" This Agreement shall become effective on the Effective Date andunless sooner terminated under any other provision hereincontained shall continue in force with respect to each LicensedProducts until the fifth (5) anniversary of LICENSEE'Scommencement of commercial production of each and everyLicensed Products respectively unless the Parties agree in writingto further extend the term of this Agreement..."
Register : 13-07-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg
Tanggal 12 September 2018 — Penggugat:
1.PIPIH PRIHATIN
2.DADANG SUMARNA
3.AJI DIAN LESMANA
4.KURNIAWAN
5.DEDI SUPRIYADI
Tergugat:
PT. AGRONESIA
8644
  • September 2017, untuk Departemen AMDK (Air minum Dalam Kemasan)terhitung tanggal 31 Agustus 2017 dan dengan perhitungan Haknyaberdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undangundang No.13 Tahun Halaman 11 dari 86 halaman, Putusan Nomor: 152Pdt.SusPHI /2018/PN.Bdg2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force
Register : 19-11-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 22 April 2019 — ACHMAD WALUJONO, dkk.; Melawan; PT. NATATEX PRIMA;
19941
  • penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4);Ayat (2):Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikandengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik;Ayat (3):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 11-07-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 411/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 16 Oktober 2017 — PEMERINTAH RI, KEMENHAN RI CQ TNI.AD CQ KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA CQ PANGDAM JAKARTA RAYA >< PT.CAKRA ASIA AGUNG CS
11886
  • Perjanjian ini menjadi batal demi hukum apabila :Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya sebagaimanadiatur daiam Pasal 10 ayat (3) perjanjian ini.Pihak Kedua (kecuali jika terjadi peristiwa Force Majuere) daiammasa pembangunan gedung tidak melakukan pekerjaannya ataumenghentikan kegiatan pembangunan Gedung daiam waktusebagaimana diterangkan daiam Pasal 1 huruf g dan huruf hperjanjian ini Daiam hal terjadi demikian, maka tidak ada hak bagiPihak Kedua untuk menuntut atau) menggugat. suatupengembalian
Register : 17-11-2017 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Bgr
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
787
  • Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yangmemutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa(execution force). Sedangkan yang dimaksud Eksekusi adalah hal menjalankanputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Putus : 12-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1445 K/PID.SUS/2013
Tanggal 12 September 2013 — SUYOTO Bin HARJO SUWITO ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga
4221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1445 K/PID.SUS/2013disebabkan faktorfaktor natural yang lazim disebut force majeur, tetapikarena human error, terjadi Karena adanya kehendak jahat atau mens reasebelum atau sesudah adanya kontrak kerja.Menurut Muladi perbuatan tersebut harus mengandung elemenelemen yangbernuansa : kecurangan, manipulasi, penyesatan, penyembunyiankenyataan, pelanggaran kepercayaan, akalakalan atau pengelakanperaturan.Berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat, petunjuk, kKeterangan maupunbarang bukti, telah
Register : 08-09-2014 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 511/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL
Tanggal 10 September 2015 — 1.Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMA 2.DJOKO TAHONO 3.ERIK SUWANDI 4.INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO 5.CHANDRA WIBOWO SOETIRTO 6.SOELISTIORINI SOETIRTO 7.DR. JIS PUNA KAVA 8.DANI BAHAR SIMANJUNTAK 9.SUMIARSI 10.GUNAWAN PRANOTO 11.FERY HENDRIYANTO 12.HELEN STEPHANI 13.NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI 14.AMING HANDOKO LAWAN 1.PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL 2.PT. ANAAMAYA SELARAS
296182
  • SEL24.20.26.27.Bahwa belum dipenuhinya prestasi prestasi TERGUGAT maupun TERGUGAT IIkepada PARA PENGGUGAT adalah DILUAR FAKTOR FORCE MAJEUR, olehdan karenanya jelas dan nyata nyata TERGUGAT maupun TERGUGAT II telahdengan sengaja melakukan perouatan WANPRESTASI kepada PARAPENGGUGAT;Bahwa menurut Pasal 1838 KUHPerdata "Semua persetujuan yang dibuat sesuaidengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuainya.
Register : 22-09-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KUNINGAN Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Kng
Tanggal 28 April 2015 —
6522
  • .; Bahwa Pengerukan lumpur telah dilakukan secara maksimal sampaikedasar Situ; Bahwa melakukan perbaikan saluran air yang masuk ke Situ Janggala danmembuat bak penyaringan lumpur; Bahwa pembuatan water boom tidak dapat dibangun karena lahan yangada milik Desa lain; Bahwa penggantian pengurus akibat force majeur dikarenakan DirekturCV.
Register : 19-10-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
JAMRI anak dari LESSA
623533
  • Amplifying attitude dibedakanmenjadi dua, yaitu force yang berkaitan dengan kekuatan kata yangberhubungan dengan naik turunnya suara dan berhubungan denganintensifiers (kekuatan kata), attitudinal lexis (kata yang mempunyai sikap),metaphor, dan swearing. Kedua adalah fokus yang berkaitan denganpenajaman dan penghalusan kata;f.
Register : 17-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
PT BARA PRIMA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER F H ROEMOKOY dan EDHY SUPRIYONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI RIAU
216136
  • peraturan perundangundangan; Bahwa penolakan izin dari dinas propinsi dengan alasan permohonantidak memenuhi syarat merupakan hal yang salah karena terdapat suratdari Kementerian yang menyatakan bahwa izin masih dapat diberikan; Bahwa persyaratan mengenai amdal harus disosialisasikan terlebihdahulu sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun2014; Bahwa Pasal 42 ayat (4) yang mengatur tentang batasan 7 tahununtuk IUP eksplorasi dapat diterapkan secara kasuistis dan apabila adakeadaan force
Register : 30-08-2012 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 450/Pdt.G/2012 / PN.Jkt.Bar
Tanggal 6 Maret 2014 —
24681406
  • notice or lapse of time or both, would constitutesuch a default in the due performance or observance of anyterm, covenant or condition contained in any otheragreement, contract or instrument to which it is a party or bywhich it is bound or to which any of its property or assets issubject, (iii) has not violated in any material respect any law,ordinance, governmental rule, regulation or court decree towhich it or its property may be subject, and (iv) has not failedto obtain and maintain in full force