Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
Tanggal 4 September 2017 — WENZIRMAN, M.Pd BIN NAZAR
136 — 69
  • Terdakwa tidak mengetahui kwitansi dan faktur pembelian materialdalam laporan pertanggung jawaban tidak sesuai harga dan jumlahnya, karenaTerdakwa hanya menerima laporan dari Bendahara DERISNEL atau PanitiaPelaksana Pembangunan; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah mutu beton lantai 1 adalah tidaksesuai standar, sehingga beban beton lantai 1 tidak mampu menahan bebanlantai 2 sebagaimana hasil perhitungan struktur bangunan yang dilakukan ahlidari Universitas Batanghari, karena Terdakwa bukan orang tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 29-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 29 Maret 2012 —
55 — 10
  • Seketaris:SAMARI dan Anggota: BAHRUN;Bahwa benar Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Saksisebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang tersebut, yaitu :e Menerima barang dari rekanan di gudang BLK Banjarbarudan Saksi bersamasama dengan Panitia yang lainnyaserta bendahara material;e Memeriksa surat kirim barang dari rekanan baik jumlahmaupun spesifikasi yang dikirim oleh rekanan sudahsesuai atau belum dengan permintaan yang ada dikontrak;e Panitia menyampaikan secara lisaan kepada PPIK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
    GUSTI HADIANSYAH) danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (TerdakwaSUGIYANTO, S.Sos) barulah semua tersebut dibawa ke BiroKeuangan bagian perbendaharaan Prop.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — EDISON SALELEUBAJA, STh
101 — 81
  • migas.Konteks tupoksi saksi dalam konteks adalah tupoksi tentang Pelaksanaan penghitungan danpenyiapan usulan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) jumlah penyaluran dana bagi hasilsumber daya alam non migas kepada daerah, dan bekerja sama dengan direktorat danaperimbangan.Sesuai dengan pasal 13 PP no. 104/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Danaperimbangan bahwa tata cara penghitungan dan penyaluran bagian daerah dari penerimaanSDA yaitu :Him 175 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.e Menteri tekhnis
    menyampaikan SPPSKOkepada Dirjen Perbendaharaan sedangkan penyaluran/pengiriman Dana Bagi Hasil (DBH)ke daerah dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan yang dalam hal ini dilaksanakan olehDirektorat Pengelolaan Kas Negara dengan menerbitkan SPM( Surat Perintah Membayar)Sesuai dengan pasal 13 PP no. 104/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Danaperimbangan bahwa tata cara penghitungan dan penyaluran bagian daerah dari penerimaanSDA yaitu :Him 177 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.e Menteri tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
991 — 458 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • disebabkan oleh faktor alam akan tetapifakta dilapangan adalah hutan atau lahan yang terbakaradalah kawasan perkebunan yang dibersihkan dengancara land clearing, sehingga untuk tindakan antisipasipencegahan kebakaran lahan gambut merupakan salahsaw bagian tindakan dalam pengelolaan kebakaran lahanyang bertujuan mencegah kebakaran hutan dan lahangambut dimana tindakan pencegahan atau pengendaliankebakaran hutan dan lahan gambut paling tidak harusmemperhatikan halhal sebagai berikut:a.Operasional Tekhnis
    , operasional tekhnis adalahperencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahandengan sangat berfokus pada pencegahan terjadinyakebakaran yang harus dilakukan berupa pembuatan petarawan kebakaran, pembuatan sekat bakar, systemdeteksi dini, sistem deteksi dini harus dilakukan denganCaracara yaitu pendirian menara pengawas kebakaran diHal. 224 dari 302 hal.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 28-06-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
IRWANSYAH, SKM.,M.Kes
142 — 33
  • ,M.Kes;Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku PPTK dalam pekerjaanpembangunan pagar Rumah Sakit Daerah Kota Subussalam adalahmembantu menyusun HPS, melaksanakan kegiatan secara tekhnis;Bahwa Rekanan pekerjaan pembangunan pagar Rumah Sakit DaerahKota Subussalam yakni CV. Mentari Pagi;Bahwa sebagai wakil Direktur CV.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 28-06-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
ADRI, SKM, M.Kes Bin Alm. H. ADNAN SAMBO
168 — 42
  • ,M.Kes; Bahwa tugas pokok saksi selaku PPTK dalam pekerjaan pembangunanpagar Rumah Sakit Daerah Kota Subussalam yakni membantumenyusun HPS, melaksanakan kegiatan secara tekhnis; Bahwa Rekanan pekerjaan pembangunan pagar Rumah Sakit DaerahKota Subussalam yakni CV. Mentari Pag; Bahwa sebagai wakil Direktur CV.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 16 Oktober 2017 — ALAMSYAH Bin H. ATIB SATIBI
114 — 36
  • (dua milyar delapan ratus limajuta rupiah)Bahwa Tim Verifikator Tekhnis ditunjuk atau direkomendasikan dari KepalaBPMPD ke Bupati Bekasi. Tim Pokja tingkat Kecamatan (PK) ditunjuk ataurekomendasi dari Camat masing masing. Tim Pokja tingkat Desa (PK)ditunjuk atau rekomendasi dari Kepala Desa masing masing.
    (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah)Bahwa Tim Verifikator Tekhnis ditunjuk atau rekomendasi dari Kepala BPMPDke Bupati Bekasi, kKemudian untuk Tim Pokja tingkat Kecamatan (PK) ditunjukatau rekomendasi dari Camat masing masing, sedangkan untuk Tim Pokjatingkat Desa (PK) ditunjuk atau rekomendasi dari Kepala Desa masing masing kemudian rekomendasi dari Camat dan Kepala Desa tersebutdiajukan kepada kepala BPMPD Kabupaten Bekasi.Bahwa hasil verifikasi data proposal permohonan perbaikan rumah bagimasyarakat
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 04-01-2010 — Putus : 07-04-2010 — Upload : 20-05-2013
Putusan PN LEMBATA Nomor 7/PID.B/2010/PN.LBT
Tanggal 7 April 2010 — - THERESIA ABON MANUK als. ERNI MANUK
108 — 36
  • saat pelelangan paket proyek terdakwa ada mendaftarkan perusahaanterdakwa untuk ikut paket proyek yang diadakan di Dinas Kelautan danPerikanan ; 9225220 n nnn nnn nnn nnn nnnBahwa paket yang di ikuti oleh CV INDOVALMI perusahaan milikterdakwa yaitu (satu) paket pkerjaan yakni Pengadaan Sarana BudidayaRumput Laut ;Bahwa dari tender paket proyek yang diikuti oleh terdakwa tidak menjadipemenang karena telah gugur dalam seleksi tahap Administrasi yaitu setelahdilakukan koreksi aritmatik daftar tenaga tekhnis
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl
Tanggal 13 Nopember 2015 — Ir. BURLIAN SA. Bin (Alm) APANDI
165 — 72
  • Kaur TA. 2011..Bahwa perubahanperubahan karena adanya permohonan Relokasi dariADE FERIWAN, SE, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidakditerima oleh MUHAMMAD EDIAN, ST selaku PPK dan PPTK tanpadibuat Adendum / amandemen Konirak terlebin dahulu, sehingga hal initersebut telah bertentangan dengan : Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakanDalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi tekhnis yangditentukan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
302 — 172
  • Keadilan hukum administrasi tidaksekedar hadir melalui deretan catatan tekhnis dan tulisan administratif hitam diatas putih namun keadilan hukum administrasi harus mampu menghadirkan nilaihukum yang substantif yakni selain mengandung Kepastian Hukum (legalcertainty), Kemanfaatan Hukum (purposiveness), juga memastikan KeadilanHukum (Justice) , sehingga sebuah pengujian administrasi harus juga mampumenemukan dan mengangkat nilainilai yang berkembang di Masyarakattermasuk konteks yang berkembang dalam
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 17-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, S.H.
Terdakwa:
FATKUN ALI NASIR Bin FAKIH Alm.
86 — 20
  • Bahwa pemeriksaan dilakukan adanya dugaan kegiatan fiktif tahunanggaran 2017 pada Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kukar bermulaadanya Surat Kapolres Kutai Kartanegara Nomor:B/47/III/2018/Reskrimtanggal 13 Maret 2018 perihal permohonan bantuan tekhnis kepadaKepala Inspektorat Kab.Kukar selanjutnya berdasarkan Surat TugasInspektur Kab.Kukar Nomor:tkab094/217/STPKPPD/IV/2018 tanggal13 April 2018, tentang perintah untuk melakukan pemeriksaan khususdengan tujuan tertentu atas penyimpangan dana ADD dan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2013 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 Februari 2013 — H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM
53 — 11
  • ACHMAD IRIANTO.e Bahwa saksi mengetahui laporan kemajuan pekerjaan fisik dilapangan sebagai dasar pencairan dalam setiap terminnya,adalah dari hasil Berita Acara Pemeriksaan lapangan yangmenyatakan kemajuan pekerjaan di lapangan oleh Tim BPB(Badan Pemeriksa Bangunan), yang menyatakan kemajuanpekerjaan di lapangan sebagai dasar untuk pengajuan prosespencairan dana tersebut sesuai dengan kemajuan pekerjaanlapangan tersebut;Bahwa pihakpihak yang terlibat secara tekhnis yaituTim BPB (Badan Pemeriksa
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 2 Mei 2017 — STEVANUS GIPING
60 — 26
  • KabupatenLamandau secara umum dana yang telah dicairkan itu tidak sesuaidengan kegiatan yang direncanakan dalam ADD tersebut dan tidak adadibuat pertanggungjawabannya;Halaman 55 dari 119 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PN Pik Bahwa dalam pembentukan Tim Pemeriksa saksi yang melakukanpenunjukkan terhadap anggota Tim Pemeriksa selanjutnya saksiserahkan kepada Bupati untuk dikeluarkan Surat Perintah Tugas dariBupati; Bahwa pada Pengawasan Reguler tahun 2008 saksi selaku Inspekturmenjadi Pengendali Tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 08-11-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14 /Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm
Tanggal 8 Nopember 2012 —
31 — 6
  • sudah terjual semunya;29.Bahwa secara umum tidak ada keuntungan, tapi secara perorangan ada yangmendapatkan keuntungan atas penjualan sapi tersebut;30.Bahwa KUD Tani Membangun melakukan tindakan yaitu dengan caramemberikan kompensasi rumput kepada peternak sapi;31.Bahwa jumlah uang untuk kompensasi rumput yang diterima peternak sapisebesar Rp. 2500 / hari selama memelihara sapi Brahman Cross;32.Bahwa total uang untuk kompensasi rumput tersebut adalah sebesar Rp.275.355.200,33.Bahwa menurut pedoman tekhnis
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Pms
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.Nila Sari Rangkuti
2.Amiruddin Sutrisno Rangkuti
Tergugat:
2.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Pematang Siantar
4.David Au
5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
165 — 23
  • Pendapat mana dalamSituasi tertentu. memberikan saransaran dengan menyajikan dalambentuk laporan penilaian sehingga tidak terjadi salah tafsir bagi parapengguna jasa; Bahwa Ahli tidak masuk ke Tekhnis, Ahli lebih ke normanya, normaada kode etik yang harus diikuti, dijalankan dengan baik , dan adasistem penilaian Indonesia; Bhawa Penilai adalah orang yang melakukan penilaian atau yangdisebut juru taksir; Bahwa Penilai harus memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihankompetensi dan meningkatkan ketrampilan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-04-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/LH/2020/PTUN.PLG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
691 — 436
  • bertentangan dengan ketentuan yang termuat di dalamanggaran Dasar dari YALH OKU Raya maupun ketentuan yangtermuat Pasal 57 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo SEMA Nomor 2tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalamundangundang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo SEMA 6 tahun 1994 tentang kuasa khusus Jo Buku Iltentang Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
RADIMAN, SH
Terdakwa:
ISKANDAR Bin DIWAN YAHYA
244 — 41
  • khususnyaRumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Majelis Hakim dapat menilai danmenghitung sendiri besarnya nilai kerugian negara;Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan fisik yang telah dilakukan olehTerdakwa berupa Peningkatan Jalan Meurandeh Pante Kala Dusun Ingin Jaya,Pembukaan Jalan Darul Thalibin Dusun Ingin Jaya serta Lanjutan PembangunanPagar Masjid, menurut Majelis hakim untuk menghitung ada atau tidaknyakerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut harus dibantu denganpemeriksaan oleh ahli tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 24-01-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Nopember 2012 — PT PETROBAS >< PT. COSMIC INDONESIA.Cs
327 — 130
  • INALUM;Bahwa, kemudian mengenai tekhnis dilakukan komunikasi dengan PT.Cosmic, dikarenakan IDO hanya digunakan oleh PT. INALUM untukcakupan lokal dan kebetulan untuk supplynya dilakukan oleh PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 10 Oktober 2016 — Drs. As’ad Aksa Helmy Bin Gozali
132 — 63
  • DelimaLaksana Tata) ditugaskan melakukan pengawasan tekhnis;Bahwa Kontrak Pengawasan ditandatangani oleh Terdakwa selakuDirektur PT. Delima Laksana Tata di Jakarta, sedangkan padaaddendum ditandatangani oleh saksi dengan cara meniru tandatanganDirektur PT. Delima Laksana Tata, dimana peniruan ini atas seizinDirektur PT.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-06-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 131/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 2 Mei 2019 — 1. Syamsudin Yahya 2. Slamet Sastrowihardjo 3. Sjahril Djohan 4. Imlati Baswedan, Dkk Ahli Waris dari Almarhum Husny Sunkar 5. Anton Yoerman 6. Lilis Hadiawati, dkk selaku Ahli Waris dari almarhum Nanang Wahdan 7. Sri Ekosasih Ahli Waris dari Almarhum Subari Ardibrata MELAWAN 1. Drs. Muchdan Bakri 2. Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia 3. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok 6. Gubernur Jawa Barat
453 — 293
  • Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, yang padapokoknya berbunyi apabila suatu gugatan tidak menjelaskanbatasbatas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.Bahwa Tergugat IV sementara ini berpendapat, Penggugatmelihat batasbatas tanah yang menjadi obyek gugatan hanyapada sertipikatsertipikat yang telah dibatalkan tersebut yang tentusaja tidak dicantumkan nama pemilik yang berbatasan akan tetapiyang tercantum adalah nomor Gamabr Situasi atau nomorsertipikat.Hal ini adalah tekhnis