Ditemukan 3081 data
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
NATALIA CHRISTIANA, SH. MKn
147 — 78
Pelaksanaan pengadaan tanah ;Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengekta dan> Operkara pertanahan ;g.
124 — 51
TANAH SENGEKTA Il berupa tanah sawah dengan No.C.87, Persil 19 kelas IVseluas 0,68 da. Atau 680 m2 An. XXXxxxxxx P.XXXXxXxxxxx di XXXxxxxxxx BaratXXXXXXXXXX Kabupaten Bangkalan dengan batas batas : Sebelah Barat > Tanah XXxxxxxxxx Sebelah Utara > Jalan xxxxxxxxx Sebelah Timur > Tanah Xxxxxxxxx Sebelah selatan > Tanah Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx/P.Nai);4.
1.HASTUTI RAHAYU
2.DWI HARTONO
3.TRI JOKO NUGROHO
4.Hastu Rahayu
Tergugat:
1.SRI SUWARNI
2.G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
3.EKO PRASETYO, SE
4.DWIYOGI RIKATANI
5.SUYATNA, SH
6.SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
7.HERU PRAYITNO,SH
8.ADI HENDRO PRASETYO,SH
9.Sri Mulayani Rahayuningsih SH
10.Adi Hendro Prasetyo
Turut Tergugat:
1.EDY NUGROHO
2.MUH ALIF
3.Y BENY TRI CAHYONO
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
5.Edi Nugroho
6.Y Beny Cahyono
7.Kepala Kantor Pertnahan Kabupaten Klaten
174 — 55
BapakSutoyo dengan Tergugat didalam masa perkawinan tidak memenuhi syaratpengecualian yang ditentukan oleh undangundang tidak sah oleh karena itu jual belitersebut telah bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan sebagai perbuatanmelawan hukum, sehingga petitum para Penggugat pada point4 sudah tepat danberalasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum Point4 Para Penggugat memilikihubungan yang erat dengan Petitum point5 yang pada pokoknya memohon agar jualbeli terhadap Obyek Sengekta
113 — 9
Dengan demikian ketentuan Pasal 32 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, dapat dikesampingkan mengenai pemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalildalil ParaPenggugat Konvensi di dalam gugatannya, dihubungkan denganjawaban Para Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapatsebagai berikut: Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat Konvensimempermasalahkan tanah obyek sengekta yang menurutPenggugat sebagai miliknya, yang dibeli dari ASMIN
451 — 57
FERDINANDUS/TERSEMAS telah meninggal sejak tahun1996 sehingga hal ini merupakan perbuatan penipuan (bedrog) yangdilakukan oleh Pemohon Hendrik Ferdinandus;Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT sebagai Pemilik Tanah DatiKudamati yang merupakan bidang tanah yang diterbitkan semua obyeksengketa (Obyek sengketa 1 sampai 8) maupun masyarakat yangberdomisili diatas dan sekitar objek sengketa tidak pernah ada prosespengukuran Sertifikat (obyek sengketa) dimaksud karena tidak pernahditemui patok/tanda batas diatas objek sengekta
160 — 67
1 Angka (4) UU No. 5 Tahun 1986disebutkan pengertian sengketa TUN, yang selengkapnya berbunyi: Sengketa Tata UsahaNegara adalah sengekta yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang ataubadan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara ( KTUN ), termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuMengenai kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara di
83 — 30
saksi pulang, sedangkan terdakwaIrmanto tanggal 19 Januari baru pulang ke Kerinci.Bahwa di Jakarta saksi tidak tinggal satu tempat dengan terdakwa Irmanto danorang lain yang mengetahui terdakwa Irmanto tanggal 21 Desember 2008 s/dtanggal 15 Januari 2009 berada di Jakarta bersama saksi adalah Khusnul tim suksessaksi juga.Bahwa di Jakarta saksi tinggal di Mess Jambi.Bahwa saksi selalu berkomunikasi dengan terdakwa Irmanto, kalau komunikasi iadatang ke tempat saksi setiap harinya membahas permasalahan sengekta
Ir. ACHMAD SOBRIE, MSi, Dkk
Tergugat:
1.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Intervensi:
PT. HUMA INDAH MEKAR
443 — 608
Kuasa 5 Keturunan BandardewaTanggal 8 Januari 2010 Nomor: TK/042/I/2010 (SesualDengan Asli) ;Surat Pemegang Kuasa 5 Keturunan BandardewaTanggal 25 Januari 2010 Nomor: Tk/043/I/2010 (SesualDengan Asli) ;Kunjungan Tim Komnas Ham Nomor:199.9/K/Mediasi/IV/2013 Tanggal 09 April 2013 (Sesuaidengan fotokopi) ;Rekomendasi Komnas Ham Ri Kepada PresidenRepublik Indonesia Dengan Surat Nomor:036/R/Mediasi/Vii/2003 Tanggal 12 Juli 2013(Sesuai dengan fotokopi) ;Lampiran Rekomendasi Komnas Ham Ri TentangKronologi Sengekta
Terbanding/Penggugat : NY. MARGARETHA TJANDRA
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULSEL
58 — 26
Bahwa yang pertama TERBANDING/Hal. 71 dari 137 hal, Put.No.246/PDT/2017/PT.MKSPENGGUGAT mendalilkan bahwa PEMBANDING/ TERGUGAT I telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) karena telahmemasuki secara paksa dan tanpa izin ke dalam objek sengekta a quo milikTERBANDING/ PENGGUGAT pada tanggal 8 Februari 2014.
171 — 337
Said karena berbatasan dengantanah saksi;" Obyek yang keempat berupa tanah yang terletak di KelurahanKelimutu, Kecamatan Ende Tengah, saksi mengetahui itu milik H.Abdurrahman Wangga Nday karena saksi sebagian batasnyaberbatasan dengan tanah saksi;Bahwa dari keterangan Saksi Kedua Para Penggugat, Majelisberkesimpulan, saksi ketika menerangkan obyek sengekta, saksi hanya dapatmenerangkan harta warisan H. Abdurrahman Wangga Nday bin H.M. Saidadalah berupa obyek sengketa nomor 20 poin 2.
402 — 577
Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2017 Para Penggugat melakukanpengecekkan kepada Kantor tergugat OOO dan menemukan adanyaSertifikat Hak Pakai No. 03117/Menteng Atas tertanggal 2 Agustus 2016atas nama pemegang hak Tergugat terhadap bidang tanah yangmencakup seluruh Kompleks Perumahan yang ditinggali oleh ParaPenggugat, padahal jelasjelas Tergugat Ill telah menyatakan didalamSurat NO.1289/6.31.74.300/VII/2013 tertanggal 10 Juli 2013 bahwatanah Kompleks Perumahan masih dalam sengekta dan tidak pernahada
642 — 258
dibenarkan menurut hukum TERGUGAT Il INTERVENIENT memohonkepada Yang Mulia Nan Bijaksana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadilidan memutus Perkara Aquo, kiranya berkenan untuk memberikan putusansebagai berikut:Halaman 143 dari 252 halaman Putusan Nomor : 22/G/LH/2017/PTUNSRGMengabulkan Eksepsi TERGUGAT Il Intervenient tentang KompetensiAbsolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tidak berwenang untukmengadili perkara Aquo;Menyatakan Pengadilan TUN SERANG tidak berwenang mengadili,memeriksa dan memutus sengekta
Terbanding/Tergugat I : Doktorandus RUDI ALAMSYAH alias Drs. H. RUDI ALAMSJAH
Terbanding/Tergugat II : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat III : HANI ROSTIKA
Terbanding/Tergugat IV : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat V : ANI MARYANI
Terbanding/Tergugat VI : DUDI SUMANTRI
Terbanding/Tergugat VII : HS ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat VIII : Hj. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat IX : DRA NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat X : H.AA GUMILAR SE
Terbanding/Tergugat XI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XII : MENTERI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XIII : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat XIV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat XV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVII : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPTEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat I : KETUA DPRD KABUP
243 — 160
mengikat terhadap hakkepemilikan PENGGUGAT, HAL TERSEBUT MERUPAKAN SUATUKEKELIRUAN YANG NYATA, karena kewenangan tersebut adalah merupakankewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga melanggar yurisdiksi(kompetensi) Absolut Badan Peradilan.Bahwa sesuai dengan Pasal 47 UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang kompetensi PTUN dalamsistem peradilan di Indonesia yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas danmemeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengekta
601 — 510
Andi MakulawuGelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu In Casu PENGGUGAT.Maka berdasarkan hal tersebut, alasan hukum dari PEMOHON INTERVENSI yangmenyatakan bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa aquo adalah Tanah Negara,telah secara Telak terbantahkan, dimana sekaligus membuktikan bahwa Tanah yangmenjadi Obyek Sengketa aquo adalah bukan merupakan Tanah Negara, melainkanada Para Pihak yang berhak terhadap tanah yang menjadi Obyek Sengekta aquo InCasu PENGGUGAT sebagai Para ahli Waris
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
208 — 145
Pembanding sebagai Pemohon membeli sebidang tanah kurangcermat dalam membaca Bukti Surat para Penggugat, dimana menurut PembandingBuktiBukti Surat Para Terbanding tersebut di atas baru bisa disebut sebagai buktiyang sah kalau BuktiBukti Surat tersebut secara tegas dengan menyebutkan namatanah Kampus Undana Kupang seluas 100 Ha yang terletak di Kelurahan Oesapadan Kelurahan Lasiana seperti yang tertulis dalam SK Hak dan Sertifikat Hak Pakai.Hal ini tidak mungkin bisa terjadi karena ketika tanah sengekta
Dan ketika tanah sengketa dalamposisi sebagai Tanah Objek Landreform ( Tahun 1961 sampai dengan Tahun 1980an) baru banyak Bukti Surat para Penggugat seperti diuraikan di atas sebanyak 62Bukti Surat yang menyatakan bahwa tanah sengekta +85 Ha adalah milik paraPenggugat yang semuanya tersebut berlandaskan pada aturanaturan hukumAgraria sebanyak 11 buah.Atau dengan kata lain semua dokumen Buktibukti Surat milik para Penggugatatas TanahTanah termasuk tanah sengketa yang terbit pada tahun 1961 tahun1968
1.MARINA,
2.ROSNI
3.MUKHDI SYAFI'IE
4.ROSDIANA
5.ROSLENA
6.ROSYATI
7.MARYADI
8.SAMSURIZAL
9.MAHDANI
10.MAHRONI
11.MAHYANI
Tergugat:
1.JEFFRY HAKIM
2.LINAWATI HASAN, SH, M.Kn. selaku Notaris Pengganti dari H. MAMAN SUHIRMAN MARTAMIHARDJA, SH
3.Linawati Hasan, SH.M.Kn
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG
2.ERWIN,SH.MH,M.Kn
Intervensi:
Agusta Salim
353 — 144
Syafe'ie Atim dengan Tergugat I, namundi posita para Penggugat juga mempertanyakan alas hak atas tanah aquo Tergugat I, sehingga menjadi pertanyaan apakah objek gugatanpada perkara a quo, apakah merupakan sengketa kepemilikan hak atastanah dengan dasar 2 (dua) kepemilikan SHM atas masingmasing 1(satu) bidang tanah; atau merupakan sengekta atas transaksi jualbelitanah antara Tergugat dengan Alm. Syafe'ie Atim?29.
1538 — 1140
Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya.Halaman 177 dari 233 halaman Putusan Nomor 111/G/2020/PTUN.Jkt.Menyatakan objek sengekta berupa surat Tergugat No. brg.02.03.4.42.02.20.405 Tanggal 27 Februari 2020, perihal : pengajuanpembaruan notifikasi produk Rdl skincare, tetap sah menurut Hukum danberlaku;DALAM EKSEPSI.Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat Il Intervensi.Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijkeverklaara).DALAM POKOK PERKARA.
152 — 38
Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)karena dalam mengajukan gugatan nya dalam obyek sengekta, masih adapihak lain yang menjadi pihak dalam perkara a Quo diantara nya KoperasiHalaman 279 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2015./PN. Kk.Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera (KJPCPS) dan Kepala Desa Sei PitungKecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;3.
252 — 412
kekuatan pembuktian, selanjutnya dapatdipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.V.44 (surat pemberitahuanperkembangan hasil penyelidikan/SP2HP) merupakan bukti authentikbermetarai cukup dan sesuai aslinya, yang menerangkan bahwa sengketaantara Penggugat dengan Tergugat telah diadukan ke Polda Makassar,mempunyai pembuktian, yang menerangkan bahwa semua ahli warismempunyai hak atas tanah aquo karena belum ada keputusan kewarisanpengadilan, oleh majelis dinilai sepanjang berkaitan dengan sengekta
318 — 306
Maka demi hukum objek Sengekta yang dilkeluarkanoleh Tergugat harus' dinyatakan batal demi hukum ;OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) :Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugatmelanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)335sebagaimana diamksud dalam Pasal 53 ayat (2) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 3 UndangUndang Nomor No. 28tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme, diataranya