Ditemukan 3354 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menjadi maryadi mangasi masjidi mandagi marjadi mangadi matjadi munjadi
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 28-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN PALU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARIATI, SH
Terdakwa:
MARGASATWA
138 — 48
  • atasbeban APBDesa.Bahwa Kepala Desa yang memiliki jabatan dan kewenangan yangmelekat padanya selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yangmemiliki jabatan dan kewenangan dan atas jabatan dankewenangannya tersebut;Bahwa penyelenggara Pemerintahan adalah jabatan Politik;Bahwa penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah adalah Fungsijabatan Kepala Desa;Bahwa apabila dalam SKPT atas nama Tanah Desa maka danakompensasi pembayaran Tanah Desa tersebut harus masuk ke KasDesa dan uang kompensasi tersebut manjadi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
142 — 134
  • Barattapi bukan berupa pajak;Bahwa di UPTD klinik kesehatan hewan tidak ada aturan mengenai jasa medis;Bahwa di UPTD klinik kesehatan hewan ada SOP tapi Saksi tidak tahu SOPbiaya pengobatan hewan;Bahwa Saksi tidak tahu jasa medis dokter hewan di klinik Kesehatan hewan adadiatur;Bahwa dokter hewan berhak untuk mendapatkan jasa medis dan nilainyaberdasarkan kebutuhan;Bahwa setahu Saksi tidak ada Pergub atau Perda yang mengatur mengenai jasamedis tapi hanya diatur oleh Peraturan Mentan;Bahwa yang manjadi
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-03-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 29 / Pid.B / 2014 / PN Tmg
Tanggal 12 Juni 2014 — RENI ASTUTI binti SAEFUDIN
35 — 6
  • ;e bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah agar korban mati danapabila sudah mati maka Terdakwa akan manjadi isteri Saksisehingga korban tidak akan mengganggu Terdakwa lagi ;e Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban, Saksi hanya tahu dariTerdakwa bahwa korban adalah orang yang mencintai Terdakwawalaupun Terdakwa tidak cinta namun korban selalu mengejarnya ;e Bahwa sebelum kejadian tersebut sudah mempunyai niat untukmenghilangkan nyawa korban, temanteman Saksi juga sama yaitusejak Saksi merencanakan kejadian
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN MANADO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 1 Nopember 2018 — - TERDAKWA HARLEN BENHARD WUNGOW, SH.
123 — 25
  • Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Mndatas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepadaperbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinyadikemudian hari manjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupanbermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapatdihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajarankepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana danmenghargai normanorma kehidupan bermasyarakat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 257/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 —
177 — 112
  • yaitu. mengadilianggotaanggota, mungkin juga orang sipil bisa masuk apabila yangdilakukan perbuatan militer, sedangkan peradilan agama adalah khususuntuk orang muslim, untuk PTUN khusus mengadili perbuatan aparatpemerintah yang merugikan kepentingan adminitrabille ini, peradilanini diadakan dengan alasan yang pasti tidak dimungkinkan dalamNegara hukum, meskipun pemerintah atau penguasapun perbuatanperbuatan hukumnya bisa diadili dalam hal ini peradilan tata usahaNegara;(Diperlihatkan keputusan yang manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-08-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 24 Nopember 2014 — Pidana - AL JONA AL KAUTSAR
186 — 135
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 16-02-2016 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/Pid/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — YUANDI alias ANDI
86 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 84 PK/Pid/2015Berdasarkan seluruh faktafakta hukum dan analisa yuridis tersebut diatas, ditambah dengan keinginan Waris dan Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana untuk tetap mempertahankan pertemanan yang selama inimereka jalani, termasuk keinginan keduanya untuk tetap dan terus menjalankandan membangun kerja sama bisnis, yang demikian manjadi kepatutan dankewajiban masyarakat dan lingkungannya memberi dukungan terhadapkeinginan positif mereka tersebut;Demikian pula dalam hal ini menjadi harapan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
412 — 261
  • Berdua manjadi Wakil Rektor yang kooperatifdan sangat bagus didalam mendukung kualitas dari acaraacara danprogram segala macam hal yang berkaitan dengan kemajuan atausuatu hal yang baik untuk UIN jakarta, termasuk Prof.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 105/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1564 — 3308
  • Bahwa Pembatalan Obyek Sengketa oleh PTUN Jakarta, tanpa terlebihdahulu dilakukan pembatalan terhadap Akta Nomor 6/2019 dan Nomor1/2019 yang manjadi dasar dilakukannya pencatatan oleh Tergugat adalahpelanggaran terhadap tertib hukum dan kewenangan, dimana Hakim PTUNsecara tidak langsung melampaui batas kewenangannya untuk menilai danmengadili perselisinan kepemilikan saham dalam perseroan PT KPB ;4.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-06-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb.
Tanggal 12 Nopember 2014 — IRMAN, SE.MM
131 — 51
  • dan ataualasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yangdilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam menetukan pidana yang tepat bagi Terdakwasebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaanyakni bukan sematamata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan106Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagaipelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari manjadi
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm
Tanggal 9 Mei 2019 — LAURENSIUS KOLO alias GONI sebagai terdakwa I RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS sebagai terdakwa II
459 — 77
  • telah terbukti bahwa orang yangdihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksudoleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orangatau error in persona;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal yang telahdipertimbangkan diatas, maka dengan demikian elemen unsur setiap orang atauorang perorangan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa tersebut terlibat dalam tindakpidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal iniakan manjadi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2013 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.SUS/TPK /2015/PN.Amb
Tanggal 6 Januari 2016 — WILLIAM BOTHMIR, S.Ap
97 — 36
  • alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulanbahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya ;Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwasebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu. memperhatikan tujuanpemidanaan yakni bukan sematamata sebagai sarana balas dendam atasperbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikantingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudianhari manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 00050/PID.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Februari 2013 — SUDIRMAN ISHAKA
245 — 47
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itusendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN MANADO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 1 Nopember 2018 — - DIRK SELANNO alias DEKI
145 — 28
  • perbuatan pidana tersebut dapat dipidana denganhukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus~ adapertanggungjawaban pidana (criminial responcibility);Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagiTerdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikantujuan pemidanaan yakni bukan sematamata sebagai sarana balas dendamatas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepadaperbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinyadikemudian hari manjadi
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 279/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Amina Lumban Gaol Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Sampe Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Liber Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Tumpak Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : Sidon Amori Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Lamria RL boru Silaban Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Lammer Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : Lamhot Kristin Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : Manogi Lusius Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : Lukisjon Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V
89 — 28
  • ./ ParaTergugat dk, tandatanda batas sebagaimana dibuat pada sesi I adalah Lokasipenentuan pengusulan untuk 1 (satu) sertifikat, temyata faktanya manjadi lainsehingga merugikan Pihak Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. sebagaimanaSURAT KESEPAKATAN PENYELESAIAN TANAH SENGKETA, hingga padaakhimya pihak Para Penggugat dr./ Para Tergugat dk. mempertanyakan hal tersebutkepada Kepala Desa Onanganjang, kenapa isi surat tersebut jadi lain maksudnya,namun Kepala Desa Onan Ganjang menjawab, Tuntutlah sampai
    . pihak Para Pembanding dr. menandatangani SURATKESEPAKATAN PENYELESAIAN TANAH SENGKETA a quo tanpa dibaca lebihdahulu;Bahwa pada tanggal 06 April 2016 pihak Para Pembanding dr. membaca SURATKESEPAKATAN PENYELESAIAN TANAH SENGKETA a quo, dan temyataSURAT KESEPAKATAN PENYELESAIAN TANAH SENGKETA a quo tidak sesuaidengan tujuan awal, dimana menurut Pihak Para Pembanding dr. tandatanda batassebagaimana dibuat pada sesi I adalah Lokasi penentuan pengusulan untuk 1 (satu)sertifikat, ternyata faktanya manjadi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 16-07-2014 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 297/PDT.G/2014/PN.JKT.UT
Tanggal 18 Agustus 2015 — Penggugat:
PT.WAHANA AGUNG INDONESIA PROPETINDO (peseroan)
Tergugat:
PT.MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
183 — 123
  • Gathering, dan acara UlangTahun Net TV yang membawa makanan dan minuman sendiri tersebutseharusnya dikenakan charge atau beban biaya sebesar 20% (duapuluhpersen) dari omset penjualan makanan dan minuman yang dibawa tersebutseandainya dijual atau dengan kesepakatan bersama antara Penggugat denganpengisi acara tersebut;Menimbang, bahwa persoalannya adalah siapakah yang harus menarikatau menagih pembayaran charge atau beban biaya 20% (duapuluh persen)tersebut kepada pihak pengisi acara, apakah hal itu manjadi
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 12-03-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Psp
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
232 — 319
  • Patuan SoripadaMahodum, manjadi Raja (Kepala Luhat) di Djandjilobi. Keduanya ibunyadari Malintang (Mandailing). 3. Rahmat Sjah dan 4 Parlindungan. No. 3 dan4 ibunya dari Parsombaan.2. Tongku Sutan Raja Djundjungan, jadi Kepala S.R Negeri di Sibuhuan,beroleh anak tiga orang ; 1. Pangihutan (Baginda Naparas), 2. Sjah Alam(Baginda Soaduon) dan 3. Soripada Mulia (Baginda Soangkupon); ibuketiganya dari Losungbatu (Angkola).3. Sutan Ketautan, tidak ada anaknya.4.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 256/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 — PT. TERMINAL BUILDERS M E L A W A N BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), SEKRETARIAT NEGARA RI, Cq. BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN (BUNG KARNO) KANTOR PERTANAHAN BPN JAKARTA PUSAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA,
143 — 105
  • yaitu mengadili anggotaanggota, mungkin juga orang sipil bisa masuk apabila yang dilakukanperbuatan militer, sedangkan peradilan agama adalah khusus untukorang muslim, untuk PTUN khusus mengadili perbuatan aparatpemerintah yang merugikan kepentingan adminitrabille ini, peradilan inidiadakan dengan alasan yang pasti tidak dimungkinkan dalam Negarahukum, meskipun pemerintah atau penguasapun perbuatanperbuatanhukumnya bisa diadili dalam hal ini peradilan tata usaha Negara;(Diperlihatkan keputusan yang manjadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-09-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1936 K/PID.SUS/2010
Tanggal 29 September 2010 — SUBUR HERMANTO , dkk
82 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1936 K/Pid.Sus/2010146kapan sebenarnya terjadi tindak pidananya apakah pada saatpermohonan kredit masuk, pada saat proses persetujuan kredit, padasaat pembuatan kuitansi dan invoice fiktif, ataukah pada saat prosespencairan kredit sehingga ikut menentukan dalam pengambilankeputusan tentang sesuatu yang akhirnya manjadi tindak pidana itu ;Bahwa untuk turut serta melakukan itu turut sertanya dilakukan padasaat terjadinya tindak pidana sedangkan penganjuran, sifatpenganjurannya dilakukan sebelum
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2014 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.SUS/TPK /2015/PN.Amb
Tanggal 16 Desember 2015 — HENDRY DWI PRABOWO, S.IP
105 — 173
  • pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanyaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwaharus dipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagiTerdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikantujuan pemidanaan yakni bukan sematamata sebagai sarana balasdendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkankepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidanaagar nantinya dikemudian hari manjadi