memberikanpandangan yang berbeda yakni dalam rangka pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasanhukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum,dari redaksi konsideran tersebut tercermin bahwa setiap tindak pidanaperusakan hutan adalah membuat sipentindak jera atas tindakan yangdilakukannya, mengingat akibat yang ditimbulkan dapat menyengsarakan umatmanusia, dengan demikian Undangundang Republik Indonesia Nomor 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini pundiharapkan memberikan daya dorong yang kuat sebagai pemberi semangatdalam penegakan hukum.Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwapemidanaan dalam tindak pidana perusakan hutan haruslan memberikan efekpenjeraan, namun segala sesuatunya tetap memperhatikan keadaankeadaansosial dimasyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukanlahkejahatan yang dilakukan secara organisir, melainkan hanyalah untukpemenuhan kehidupan dan kepentingan

Bahwa BERDASARKAN UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,pada:Pasal 1 butir 1 dijelaskan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistemberupa hamparan lahan berisi sumberdaya hayati yang didominasiHalaman 49 dari 84 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Plwpepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu denganlainnya tidak dapat dipisahkan.Pasal 1 butir 2 dijelaskan Kawasan Hutan Adalah Wilayah TertentuYang Ditetapkan Oleh Pemerintah Untuk

No. 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yangmelakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditanyakan identitas TerdakwaJohanis Kenot dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitasorang lain dengan demikian tidak terdapat error in persona;Menimbang, bahwa berdasarkan

Hutan Produksi Tetap(HP) sehingga apabila ditindak lanjuti perjanjian a qoua maka nyata ParaPihak dapat dikatakan melakukan Pelanggaran Pidana hal ini sesuaidengan Pasal 78 ayat (10) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf k, UndangundangHalaman 24 dari 94 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Pik11Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diancam dengan Pidana Penjarapaling lama 3 (tiga) Tahun dan Denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) juncto Pasal 84 ayat (4) UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,(lima belas milyar rupiah) ;.Bahwa gugatan Penggugat Pada point 7 adalah tidak ada relevansinyadengan Tergugat karena hak seseorang dengan segala aktivitaspekerjaannya ;12.Bahwa gugatan penggugat pada point 8 adalah sebagai wujud darikebaikan Tergugat

/2018/PN Plwdapat di artikan se bagai telah ditetapbkannya kawasan hutanprovinsi Riau de ngan luas yang tercantum dalam keputusanMenteri LHK tersebut sejak tanggal 7 Desember 2016;Bahwa ahli menerangkan ketentuan Umum Pasal 1 anka 7 UU No. 41Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan Hutan didefinisikan sebagaiwilayah tertentu yang di tunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah utukdipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Bahwa ahli menerangkan ketentuan Umum asal 1 angka 2 UU No. 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintahuntuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Bahwa ahli menerangkan ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 PP no. 44Tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan, penunjukan kawasandifinisikan sebagai penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentusebagai kawasan hutan, yang di laksanakan sebagai proses awal suatuwilayah tertentu menjadi kawasan hutan (Pasal 17);Bahwa ahli menerangkan ketentuan

dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampelestarian hutan;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 87 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 18 Tahun2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

ini belum adahutan adat yang sudah diajukan dan mendapatkan pengakuan dari pemerintahBahwa dokumen Surat Jalan yang digunakan untuk pengangkutan kayu bulatkayu merbau dari areal yang dikelola masyarakat tidak termasuk dalamdokumen angkutan yang diatur dalam PUHH dari areal hutan hak.Bahwa apabila seseorang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasilhutan, maka dia melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Permenlhk P.43 /MenlhkSetjen /2015 joP.60 / Menlhk / Setjen/ Kum.1/7/ 2016 tentang Penatausahaan Hasil HutanHalaman 64 dari 102 Putusan Nomor 2179/Pid.B/LH/2019/PN SbyKayu yang berasal dari hutan alam,Dokumen Nota Perusahaandigunakanuntuk mengangkut kayu olahan diluar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

Kumulatif berupaDakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 98 Ayat (1) juncto Pasal 116Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DAN DakwaanKedua melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf d juncto Pasal 78 Ayat (3), (14)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan, DAN Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 92 Ayat (2) huruf ajuncto Pasal 17 Ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,DAN Dakwaan Keempat melanggar Pasal 109 juncto Pasal 36 Ayat (1)jJuncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup;2.

Negara RepublikIndonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undangundang No. 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut diatasjelas ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU RI No.41 Tahun 1999, tentang Kehutanansebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi;Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU RI No.41Tahun 1999, tentang Kehutanan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagisebagaimana ketentuan Pasal 112 Undangundang No. 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

Pid.B/LH/2021/PN Dth Ahli menerangkan bahwa memberikan keterangan sebagai Ahli di BidangKehutanan kepada Penyidik Kehutanan disertai dengan Surat TugasNomor : ST. 30/BPHP.XIV/TU/KUM/3/2020 tertanggal 12 Maret 2020; Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 ayat 13,Hasil Hutan adalah bendabenda hayati, non hayati dan turunannya, sertajasa yang berasal dari hutan; Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan UndangUndang RI No 18 tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1Angka 4 disebutkan bahwa Pembalakan Liar adalah semua kegiatanpemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tangal 24 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan seterusnya ;

Setelah memeriksa dan seterusnya ;

Setelah menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Rianto Bin Sugito, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi