Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 06-10-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 829/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.SUPARJAN,SH.,MH
2.MAGDALENA MANJORANG
3.SUNARTO S.Pd, SH.,MH.
4.MUHAMAD RAMLI, SH
5.WULAN SWESTY BESLAR, SH
Terdakwa:
NUGERAHA PUTRA OETAMA ALS NUGI
97 — 83
  • ZACKY ZAHRAN , QQ : ELEGANT FORCE E L ;
  • 1 lembar Project order No.93 kepada FFM AUTO pada tanggal 21 Desember 2020 dengan no. 530201220465 atas kendaraan HONDA CRV 1.5 TC PRESTIGE CVT dengan harga Rp.517.000.000, dan nama pembeli an.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2016 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 179/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 Nopember 2016 — MUNTOHIR Kejaksaan Negeri Tuban
51 — 17
  • Membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeur)yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Koperasi, Usaha Mikro danKecil selaku penerima bantuan dalam mengelola bantuan ;Bahwa batasan tentang standar mutu yang di tetapkan pemerintah adalahberdasarkan surat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil MenengahNomor : 540/Dep.4.3/VII/2013 tentang perihal Penyampaian SK ProgramBantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi T.A 2013angka 2 menjelaskan bantuan dana
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer Subordinasi
Register : 15-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 19-K/PMT-II/AD/III/2019
Tanggal 11 April 2019 — Budi Mawardi Syam Letkol Inf
1292 — 648
  • Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekirapukul 17.00 Wib, pengamanan dan patroli mulaidilaksanakan secara konvoi keliling di daerah SubangKota (show of force) hingga pukul 18.00 Wib dengantitik kumpul di Gedung Wisma Karya di daerah SubangKota.5. Bahwa Sekira pukul 18.10 Wib melaksanakanbuka puasa bersama kemudian setelah selesaimelaksanakan buka puasa bersama.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 19 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. CIBULAN UTAMA INTERNASIONAL Diwakili Oleh : ASEP SURYANA, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. GUNA PERSADA
Terbanding/Tergugat II : MOHAMMAD ADIN SETIAWAN
Terbanding/Tergugat III : Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan YKPP
Terbanding/Tergugat IV : DWIHANDOKO SOEPARNO
Terbanding/Tergugat V : Drs. WING ISKANDAR
Terbanding/Turut Tergugat I : FEBI RUBEIN HIDAYAT, SH.
Terbanding/Turut Tergugat II : UKON KRISNAJAYA, SH.
Terbanding/Turut Tergugat III : TENGKU SANDRA FAUZIAH, SH.M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
225 — 277
  • Kedua dan tidak dalamsengketa dengan pihak manapun.(3) Mengembalikan penyertaan dana Pihak Pertama danmembayar bagi hasilnya kepada Pihak Pertama.Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 22/PDT/2021/PT BDG4)5)6)(4) Menyelesaikan segala permasalahan atas kasus dalampelaksanaan Proyek dan/atau. segala keberatan/gugatan/tuntutan dari pihak lain yang timbul terhadapProyek tersebut.(5) Menanggung semua kerugian Proyek dan tidakmelibatkan Pihak Pertama jika Proyek tersebut mengalamikerugian yang timbul karena Force
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Perusakan
Putus : 07-06-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 38/Pid.B/2013/PN.Mab
Tanggal 7 Juni 2013 — -Zohiri als Heri bin Zikwan -Yusmizar als Yus bin Hamdan -Alek Mubin Samidar als Alek bin Mubin Samidar
120 — 28
  • didalam KUHP terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan barang selaludisebutkan bahwa barang itu haruslah sebagian atau seluruhnya adalah milik ataukepunyaan orang lain seperti pasal 362 KUHP atau pasal 406 KUHP artinya secarakeperdataan barang tersebut (seperti dalam pasal 362 KUHP dan 406 KUHP) harus adapemiliknya;Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP tersebut berada di dalam Buku ke II Bab ke VKUHP tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum dan berdasarkan sejarah, pasaltersebut terdapat Vis publica, force
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 07-02-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bgr
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 46
  • Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yangmemutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut Secara paksa(execution force). Sedangkan yang di maksud Eksekusi adalah hal menjalankanputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/PDT.SUS/2012
PT. SILIWANGI KNITTING FACTORY, LTD.; FATONAH, DKK.
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Penggugat meminta Tergugat untuk membuktikankerugian yang dialami oleh Tergugat akan tetapi Tergugat sampai hari ini tidakmau memberikan tembusan laporan keuangan yang membuktikan perusahaanmengalami kerugian dan jelas diatur oleh UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan :Pasal 164 :(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamikerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 35 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 2 Nopember 2016 — MIRACLE ANUGRAH RIWU, SE
140 — 71
  • Kerugian negaraadalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakanmelanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure),Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999 disebutkan adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-01-2013 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 05/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 14 Mei 2013 — Pembanding/Terdakwa : H. RAJA ZAHEDI, SP
Terbanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
96 — 44
  • Propinsi Riau No.050/DisbunPerenc/042 tangggal 25 Januari 2007 dan hal ini berdasarkan pada SuratSekretaris Daerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember2006 yang merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :Hal. 17 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR903/476/BAKD tanggal O7 Juni 2007 yang menyatakan Bahwaperpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapat diberikanoleh Pengguna Barang/Jasa dengan pertimbangan yang layak dan wajaryaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force
    majeur, lalukemudian sekitar bulan Oktober 2007 Drs.H.R.MARJOHAN YUSUF selakuPlt.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengesahkan DPAL TA.2007tersebut dengan Kode Rekening Nomor : 2.01.2.01.01.19.3400.5.2sebesar Rp. 2.437.322.611,00 ;Bahwa Proyek Pekerjaan Peremajaan/ Pengembangan Kebun KaretRakyat Propinsi Riau TA.2006 di 5 (lima) Kabupaten/Kota tidak adamelakukan perubahan kontrak baik berupa pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force majeur sebagaimana Surat Menteri DalamNegeri Nomor : 903
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
IDARMAN ZILIWU ALS DARMAN
208 — 34
  • Nias, dan tidak dapat dirubah oleh pihak kedua, kecualikarena dalam keadaan foce majeure;Bahwa yang menjadi acuan dan pedoman saksi dalam melaksanakanpekerjaan tersebut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambarperencanaa;Bahwa adapun itemitem pekerjaan tersebut adalah Ruang Kelassebanyak 2 (dua) ruangan kelas dengan ukuran 8 x 7 meter, danditambah dengan meublair;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukanpembayaran terhadap saksi yaitu :i. pembayaran tahap Pertama sebesar 40%
    Jika pekerjaan tidakselesai karena kelalaian pihakpihak maupun sebab lainnya yangmerupakan force majeur maka merupakan wanprestasi.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid. Sus/TPK/2015/Pn.Dps.
Tanggal 20 Agustus 2015 — I GUSTI NGURAH GEDE, SH, DK.
105 — 69
  • ; 185 Bahwa benar ahli menerangkan, azas hukum yang dibolehkan yaitusurat dirjen perbendaharaan keuangan negara sejak tahun 2007 ;Bahwa surat dirjen tersebut selaku pejabat teknis operasi selakuacuan ;Bahwa benar bukti pro forma itu menjadi bukti asli setelah kontrakselesai dan ada serah terima dalam berita acara serah terima ;Bahwa Pola akhir tahun berbeda, itu bisa dilakukan jika ada situasitidak normal, dicontohkan aceh, jogya ;Bahwa kondisi tidak normal dalam pengelolaan keuangan itukondisi force
    majeur bukan dekat dengan akhir tahun anggaran ;Bahwa Surat Edaran tentang langkah langkah akhir tahun setiaptahun diperbaharui ;Bahwa benar Kondisi tidak normal itu force majeur, semuaketentuan disusun untuk kondisi normal ;Bahwa harus ada dana, perikatan, ketika seseorang melalukanpengadaan barang dan jasa, bagaimana memperoleh barang denganharga wajar, caranya, kwalitas yang bagus perbandingan, makadibuatlah perhitungan sendiri, dalam pengadaan tanah harga wajar,dibuat model, 1.
    dia teliti, orangyang membayar itu dia tidak perlu teliti, karena dia melakukanpengujian ulang bersifat administratif, kewenangan tanggung jawabini berlaku sepanjang tidak ada intervensi ;Bahwa seorang pimpinan punya kewenangan ya atau tidak, jikapenentu keputusan dalam pengelola keuangan, dia harus punyakewajiban menyatakan kesalahan ;Bahwa ahli menerangkan anggaran ini terikat dalam periode, dalamkontrak ada klausul, dalam alasan alasan tertentu tidak tepat waktu,pihak pertama atau kedua atau force
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 06-10-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN RANTAU Nomor 2/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rta
Tanggal 29 Desember 2016 — -Ir. ANDHIRA DHARMA Bin ILYAS SUDIKTO
740 — 886
  • HCTpaling tidak adalah sebagai berikut :Halaman 18 dari 181 Putusan Nomor 2/Pid.SusLH/2016/PN.RtaNo.NAMA2PERALATAN UTAMAA PERALATAN TANGAN1CON DOO F&F W PDKepyok ApiKapak dua fungsiGaru tajamGaru cangkulSekopPompa PunggungChainsaw / gergajiSumbut (suntikan gambut)B POMPA AIR BERTEKANAN TINGGIoN OD OFPompa Air induk 4,5 6 KW +Tool BoxSelang Pompa Induk 2,5 InchPanjang 100 FeetSelang 1,5 inchi panjang 100FeetNozzle 1,5 inchi Task Force Tips(TFT)Cabang Y 2,51,5 x 1,5 InchiPompa Jinjing + Tolls BoxSelang
    HCTpedoman sebagaimana tersebut di atas paling tidak adalah sebagai berikut :>10.000 HaJUMLAHNo NAMA1 yd PERALATAN UTAMAA PERALATAN TANGANKepyok ApiKapak dua fungsiGaru tajamGaru cangkulSekopPompa PunggungChainsaw / gergajiCON OOF W DY +Sumbut (suntikan gambut)B POMPA AIR BERTEKANAN TINGGI1 Pompa Air induk 4,5 6 KW + ToolBox2 Selang Pompa Induk 2,5 InchiPanjang 100 Feet3 Selang 1,5 inchi panjang 100 Feet4 Nozzle 1,5 inchi Task Force Tips(TFT)5 Cabang Y 2,51,5 x 1,5 Inchi>40>20>24>9>24>303030909060303buahbuahbuahbuahbuahbuahbuahbuahSetRollRollBuahSetHalaman
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Umum
Register : 02-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SANGGAU Nomor 179/Pid.B/2020/PN Sag
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.Andi Salim, SH
2.HENRY ELENMORIS TEWERNUSSA,S.H
Terdakwa:
LAY TJOK NEN Alias ANENTORO Anak Dari LAY BIE HIAN Alias BURHANUDDIN
132 — 58
  • Dengankekerasan secara terbuka dimaksudkan, bahwa vis publica atau force ouvertedari Code Penal pasal 440 atau Pemploi public et flagrant de violence itudilakukan terhadap manusia atau barang. dikutip dari Arrest HR 30 Nopember1931, N.J.1932, 461, W.12440 (sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF.LAMINTANG,SH dalam bukunya : Hukum Pidana Indonesia ; Sinar Baru,Bandung, Cet.
Pengadilan PN Parigi Perdata
Register : 26-02-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN Parigi Nomor 7/Pdt.G/2018/PN PRG
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
MOHAMAD DJAMIL
Tergugat:
1.Pimpinan PT. Bank Mandiri Persero Tbk.SME micro collection Recovery x atau sulawesi dan maluku
2.Koriyanti
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang KPKNL Palu
4.Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Parigi Moutong
93 — 19
  • JoPasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pembatalan lelangsetelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal : a.keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; atau b. terjadi gangguan teknisyang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran PesertaLelang;Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat telah dibuat dengan tidaksempurna karena dibuat dengan tidak sesuai hukum acara dan patut untukdinyatakan
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2013 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BATAM Nomor 178/Pdt.G/2013/PN.BTM
Tanggal 4 Maret 2014 — - PT. ANDALAN MITRA BAHARI; 1. PT. BH MARINE & OFFSHORE ENGINEERING, DKK
140 — 402
  • Jika Terjadi FORCE MAJUR maka Builder49dapat menunda serah terima Tongkang sesuai dengan kesepakatan kedua belahpihak.b) PEMBELI harus memenuhi kesepakatan yang telah diatur dalam kontrak,begitu juga sebaliknya.c) Jika PEMBELI sudah melakukan pelunasan pembayaran maka PEMBELIharus mengambil tongkang dari builder maksimum dalam 30 (tiga puluh) hari.d) Biaya Towing/penarikan tongkang dari Shipyard BUILDER atas beban.Berdasarkan Hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI menahan
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 19-02-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BAUBAU Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bau
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat:
1.WA ZIA
2.WA NJAENA
3.WA EBU
Tergugat:
1.ZAAMI RIANTO
2.HAMID
3.DARMIN
4.RANDI
105 — 47
  • Bahwa dalam kaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas thebinding force of precedent dimana suatu putusan Pengadilan dijadikan acuanuntuk mengadili perkara lainnya, disebabkan setiap perkara memilikiperbedaan = karakteristik pada subjek yang hendak bertindak gunamempertahankan kepentingan hukum ataupun menuntut haknya yang dilanggarkemudian bertindak selaku penggugat, dapat saja berbeda antara satu denganyang lain, olehnya menurut
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
122 — 95
  • danada serah terima dalam berita acara serah terima; Bahwa benar Pola akhir tahun berbeda, itu bisa dilakukan jika ada situasi tidaknormal, dicontohkan Aceh dan Jogya; Bahwa benar kondisi tidak normal dalam pengelolaan keuangan itu kondisiforce majeur bukan dekat dengan akhir tahun anggaran; Halaman 249 dari 367 halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2015/PN DpsBahwa benar ahli menerangkan, Surat Edaran tentang langkah langkah akhirtahun setiap tahun diperbaharui; Bahwa benar Kondisi tidak normal itu force
    yang membayar itu dia tidakperlu teliti, karena dia melakukan pengujian ulang bersifat administratif,kewenangan tanggung jawab ini berlaku sepanjang tidak ada intervensi;Bahwa ahli menerangkan, seorang pimpinan punya kewenangan ya atau tidak,jika penentu keputusan dalam pengelola keuangan, dia harus punya kewajibanmenyatakan kesalahan; Bahwa ahli menerangkan anggaran ini terikat dalam periode, dalam kontrakada klausul, dalam alasan alasan tertentu tidak tepat waktu, pihak pertama ataukedua atau force
    Pengeluaran dimaksud dapat dikategorikan kerugiannegara; Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahkekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-06-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 2 Juni 2017 — SURIYADI Bin SAMSURI ; KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
112 — 64
  • SURIYADI BIN SAMSURI, ahli mengaku barutahu pada waktu ahli melakukan klarifikasi di Polres Sumenep dan tidakada hubungan keluarga;e Bahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saran yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalain seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar Kkemampuan manusia (force
    majeure).Berdasarkan makna tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan kerugiannegara, sebagai berikut :e Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang,barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;e Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dariyang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;e Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima(termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);e Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-01-2019 — Upload : 19-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — EDWAR MUKDIR, ST
198 — 113
  • Usaha Baru tidak saja melakukan Pengadaanmesin pompa namun juga melakukan pemasangan bahkanpengetesan terhadap item pekerjaan pengadaan mesin pompatersebut, namun hal ini tentunya akan terpenuhi jika tidak terjadihalhal yang bersifat kahar (force major);Bahwa benar sebelumnya telah ada perencanaan teknis, namunanggaran untuk pengadaan kabel menjadi tidak cukup setelahrumah genzet berubah posisi dari tempatnya semula, yang manaketika kami melakukan peninjauan lokasi, dimana posisi dari rumahgenzet
Pengadilan PN SUNGAI LIAT
Register : 18-09-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Sgl
Tanggal 22 April 2015 —
546 — 237
  • Karena itu, manakala Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakankewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur) makaPenggugat dan Tergugat dianggap melakukan ingkar janji atau waprestasi. Dalam teorihukumnya ada empat bentuk ingkar janji yaitu:1 Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2 Debitor terlambat memenuhi perikatan;3.