Ditemukan 5693 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fores filce fance majene majeri fonce florce forte folce majekur majenne mannure mansure majerul
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-07-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 395/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 21 September 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. Danareksa Sekuritas Diwakili Oleh : PT. Danareksa Sekuritas
Terbanding/Penggugat : PT. Aditya Tirta Renata
Terbanding/Turut Tergugat I : Nancy Urania Latief
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bumi Kalimantan Lestari
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Evio Securities
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Sungroup Managemen Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat V : Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.
328 — 447
  • Pada tanggal 6 Oktober 2015, sebesar Rp642.312.500,00Berdasarkan Cash Movement dari tanggal 1 Oktober 2015 30Oktober 2015;Dimana Tindakan Tergugat yang melakukan force sale tersebut, telahsesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam AktaPembiayaan Nomor 2, Pasal 5.3;10.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. AZMAN TAUFIK
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
334 — 348
  • dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku telah timbul kerugiannegara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badanusaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakanpertangungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalamhukum pidana (tindak pidana korupsi).Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat:1) Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum,lala, ataupun karena force
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 13-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Yul Dirga
536 — 436
  • File .ad1 tersebut disimpan dalam media penyimpanandata elektronik berupa DVDR Verbatim warna putih, nomor kode:MFP626TF13060237 6 kapasitas 4.7GB, yang betuliskan danbertandatangan TOMMY HANDOKO 11 JUN 2019891) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk,warna: Silver, merk: Sandisk, model: Cruzer Force, Drive SerialNumber 4053114656 1107115555, kapasitas 8GB, dengan kodetulisan B1151124730D SDCZ71008G MADE IN CHINA D33724,KCCREMTADSDCZ71, beserta seluruh data elektronik yangtersimpan
    File .ad1 tersebut disimpan dalam mediapenyimpanan data elektronik berupa DVDR Verbatim warna putih,nomor kode: MFP626TF13060237 6 kapasitas 4.7GB, yangbetuliskan dan bertandatangan TOMMY HANDOKO 11 JUN 2019891) 1 (Satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk,warna: Silver, merk: Sandisk, model: Cruzer Force, Drive SerialNumber 4C53114656 1107115555, kapasitas 8GB, dengan kodetulisan B1151124730D SDCZ71008G MADE IN CHINAD33724", KCCREMTADSDCZ71, beserta seluruh dataelektronik yang
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MANADO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 23 Mei 2019 — - ABRAM MOKODOMPIT
167 — 106
  • Alasan yang dimaksudantara lain,a) Hasil pekerjaan tidak dapat ditundab) Menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat danc) Tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan / seleksi /pemillinan langsung dan melaksanakan pekerjaanBahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
    yang seharusnya disetor,tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadimilik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kasNegara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yangmenjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum.Bahwa Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 4 Mei 2015 — KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA H. WANIANTO, ST
80 — 23
  • dari 336Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara dan dasarhukum Ahli dalam menerangkan adalah sebagai berikut:Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkanoleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2018 — Pahala Tua, S.Sos., MM alias Pahala Tua Sidauruk
155 — 68
  • 2012tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi terdapat penjelasanmengenai definisi Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :hal 260 Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kKemampuanmanusia (force
    majeure).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-10-2012 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN AMBON Nomor 41/PID.TIPIKOR/2012/PN AB
Tanggal 3 Februari 2015 — SELVIANA MAYAUT, S Sos
111 — 51
  • Darisekian banyak pasal misalnya ditemukan suatu pasal yangmengatur perihal keadaan darurat atau force mayeur . Dalampasal ini dikatakan bahwa dalam keadaan darurat, prosedurpelelangan atau tender dapat dikecualikan dengan syarat harusmempeoleh izin dari pejabat yang berkompeten.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-09-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
ZHANG DEYI
Tergugat:
1.DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SELAKU KEPALA INSPEKSI pada DIR JEND. MINYAK DAN GAS BUMI, KEMEN. ESDM RI,
2.KEPALA TEKNIK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V
218 — 153
  • Terjadinya tumpahan minyak bukan disebabkan oleh adanya kegagalanOperasional di kilang Pertamina RU V, tetapi disebabkan oleh adanyaeksternal extreme force; danb. PT Pertamina (Persero) telah menjalankan 3 (tiga) program strategisdalam penganggulangan dampak, yaitu Program pembersihan areaterdampak (perairan, perumahan penduduk, dan lingkungan), programpenyelesaian sengketa lingkungan dan program pemulihan;Halaman 45 dari 114 halaman, Putusan Nomor: 174/G/2019/PTUNJKT6.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
269 — 288
  • Daerah dandapat digunakan sampai dengan tahapan berakhir tanpaadanya NPHD baru;4) Dalam hal sampai dengan berkhirnya seluruh tahapanpengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupatenBuru tahun 2017 masih terdapat sisa Dana hibah, PihakKedua harus mengembalikan sisa Dana Hibah kepada Pihakkesatu dengan cara disetor ke rekening Kas DaerahKabupaten Buru paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah seluruhtahapan pengawasan Pemilihan sesuai dengan PeraturanPerundangundangan.Pasal 8 : Keadaan Memaksa ( FORCE
    MAJEURE )1) Keadaan kahar ( force majeure ) termasuk kebakaran,ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah danbencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihanburuh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yangberpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;2) Tidak satupun atau pihak dikenai tanggug jawab untukmemenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjanghal tersebut terhalangi, tercegan atau tertundapelaksanaannya oleh keadaan kahar ( force majeure).3) Dalam jangka
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
280 — 638
  • Jikapun terdapat force majeur maka suatu kondisi dapatdikatakan sebagai Force Majeur hanya apabila ditetapbkan dalam Perppu.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-04-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 571 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 April 2012 —
67 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepentingan operasionalperusahaan, pengelolaan KMP Pulau Sabu, pembelian BBM, gaji karyawan,ABK kapal, pengurusan Gros Akte di Jakarta, oleh karena dana subsidi belumdicairkan sementara KMP Pulau Sabu tengah beroperasi, maka Terdakwasebagai Direktur Utama bertanggungjawab penuh terhadap pengendalianperusahaan sesuai amanat Perda Nomor : 12 tahun 2008 termasuk KMP PulauSabu;Berdasar fakta dana pinjaman tersebut digunakan untuk pembelian BBMdisaat kapal kehabisan bahan bakar di tengah laut, keadaan yang force
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-01-2019 — Upload : 19-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — Hj. WAODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WAODE KARNIWANTI HB, SE
243 — 156
  • Usaha Baru tidak saja melakukan Pengadaanmesin pompa namun juga melakukan pemasangan bahkanpengetesan terhadap item pekerjaan pengadaan mesin pompatersebut, namun hal ini tentunya akan terpenuhi jika tidak terjadihalhal yang bersifat kahar (force major);Bahwa benar sebelumnya telah ada perencanaan teknis, namunanggaran untuk pengadaan kabel menjadi tidak cukup setelahrumah genzet berubah posisi dari tempatnya semula, yang manaketika kami melakukan peninjauan lokasi, dimana posisi dari rumahgenzet
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Mei 2015 — DRS. H. SYAMSURI HADI
76 — 14
  • sewa sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Camat;(3)Dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi, camatmemberitahukan secara tertulis alasannya kepada Kepala Desa;(4)Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanberdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurangkurangnya memuat :a.e>a > 9 a OoPihakpihak yang terkait dalam perjanjian;Obyek perjanjian sewa;Jangka waktu;Hak dan kewajiban para pihak;Penyelesaian perselisihan;Keadaan di luar kemampuan para pihak (force
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 23-03-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 23 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FAUZAN, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD JAMAAH Bin PAJI
113 — 33
  • Koperasi.Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pengelolaanbarang/jasa yang bersumber dari bantuan perkuatan oleh anggotakoperasi.Mengadministrasikan pengelolaan dana bantuan perkuatan dengan baikseperti pembukuan , pencatatan keluar masuknya dana dan dokumenpendukung lainnya.Menerima, menyisihnkan dan menyetorkan dana perguliran pada rekeningperguliran serta mengadministrasikannya dengan baik dalam pembukuandan laporan keuangan koperasi.Membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa ( force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Sarjono Turin
Terdakwa:
NGALIMUN, SH., MH
301 — 140
  • denganmengacu pada prinsip bruto, tindakan membagibagi hasil penjualanasset negara tersebut kepada pihak lain yang mengakibatkan tidakdisetorkannya secara keselurunhan penerimaan negara adalah tidak dapatdibenarkan.Bahwa prinsip penerimaan negara secara bruto dalam hal ini jugaberlaku terhadap penerimaan asset (barang) negara.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalahberkurangnya asset atau kekayaan negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai ataupun karena force
    bumi, air dan kekayaan yang terkandungdidalamnya (asas karena penguasaan) dan asset operasional yang lahir atauada karena adanya hubungan hukum seperti hibah, perjanjian, pertukarandan putusan pengadilan.Bahwa asset potensian dan asset operasional mulai menjadi asset negaraapabila sudah tercatatkan dalam dokumen yang ada dalam kementriankeuangan (Meteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara).Bahwa kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti yang timbul dariperbuatan melawan hukum, kelalaian, force
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 28-10-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 43/Pdt.G/2016/PN PBU
Tanggal 31 Mei 2017 — PENGGUGAT : MARHANI. SYAHRANI. HARTINI. KURHANI. RUSLANI .DIAH INTAN SARI. LINDA HERAWATI. YASRANI . MARDIANSYAH. MELAWAN : TERGUGAT : NADRANIAH. SYAHDARI . ANTON SISWANTO. SUKARDI.H.M. KARIYANTO . KISMAN.JUMIATI/JUMRATUL AISYAH. KASIANI. DEDY Bin SANI KAMIS. KARYADI Bin SANI KAMIS. JONI. ANOI. ANTONI. UJANG.AHMAD PUATJEN.
63 — 9
  • Oleh karenatugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah mengkonstatir kehendak paraHal 41 dari 120 Pts Perkara No.43/Pdt.G/2016/PN.PBUpihak yang melakukan perbuatan hukum dengan obyek berupa tanah ke dalam suatuakta yang merupakan akta otentik yang mempunya kekuatan pembuktian yangsempuma (Volledig Bewijskracht/Full Force Of Evidence).
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 23-04-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PT PADANG Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG
Tanggal 3 Juni 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AWILDA, SH,dkk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARDIAN IKA HARTANTO. ST Diwakili Oleh : NICO ARIEF SANTOSO.SH
163 — 0

    1 (satu) bundel asli SK tahun 2021;

    1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat;

    1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force

    Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;

    1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;

    2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor :

Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 48/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
1.Ali Said
2.Arif
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Andi Marwiah
278 — 189
  • Dalam hukum islam bisa dititipkan pada Kantor Urusan Agama atau pada saat itu bisa dititip di Kantor Catatan Sipil ; Bahwa menurut pendapat Ahli tentang keadaan Force Majeur. Misalnya akta yangbaru ditipbkan ternyata ada kebakaran yang menghanguskan testamen adalah Aktayang ditipkan di Notaris setiap bulan dilaporkan kepada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/PID.SUS/TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 8 Maret 2016 —
115 — 34
  • Dalam 1 (satu) kelompok ada kelompok rumah tangga miskin; Bahwa sanksi yang diberikan jika ada anggota kelompok yang tidakdapat mengembalikan pinjaman adalah dengan sistem tanggungrenteng dalam 1 (satu) kelompok itu; Bahwajika satu kelompok tidak dapat membayar angsuranpinjaman maka ada Tim Penyehatan Pinjaman yang akan membantumencari permasalahan, jika karena force majeur maka pinjamanakan dihapuskan, namun jika karena kendala lain maka akan dicarikan solusi untuk mengatasinya;Bahwa tidak, pengurus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
SURYADI Bin SUWARNO
68 — 20
  • ., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli menerangkan sebagai ahli hukum perdata; Bahwa ahli menjelaskan mengenai subyek hukum yakni ada 2 (dua)natuurlijkke persoon dan recht persoon; Bahwa ahli dalam hal ini menjelaskan apabila ada hubungannyadengan suatu kontrak maka yang berlaku adalah hukumkeperdataan; Bahwa ahli menerangkan juga mengenai force major alami dan nonalami.
    Yang terjadi untuk Terdakwa adalah yang dikarenakan alamiyakni adanya cuaca yang tidak mendukung saat pelaksanaankontrak berjalan; Bahwa ahli menjelaskan jika dalam suatu kontrak yang diperjanjikankemudian terdapat force major, maka yang mengikat perjanjian tidakdapat dikatakan melanggar kontrakMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.1 (Satu) lembar Surat bukti nomor kosong,tanggal 21 Juli 2014 senilai Rp.1.350.000, (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan