Ditemukan 5687 data
65 — 13
jangka waktu Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang berupa AlatKesehatan untuk Pusling tersebut terhitung sejak tanggal 27 Juli 2006 s/d 26September 2006 ; Bahwa benar berdasarkan Kontrak Nomor : 440/4444/KTR/436.317/2006 tanggal 27Juli 2006, pada pasal 7 disebutkan bahwa keterlambatan penyerahan pekerjaan yangmenyimpang dalam pasal perjanjian ini pihak kedua dapat dikenakan denda sebesarseper seribu ( 1/1000 ) mil dari harga pemborongan atau setinggitingginya sebesar 5persen, kecuali dalam keadaan Force
122 — 64
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalaiBerdasarkan pengertian tersebut. ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara. yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum.penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan. kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar kKemampuan manusia (force
191 — 85
Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan BidangInvestigasi Deputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeur).Bahwa ahli menerangkanPenghitungan kerugian keuangan negara dilakukansejak datadata atau buktibukti
97 — 31
Para Penggugat dengan dasar alasan hasil temuan auditBPK RI atau efisiensi tetap saja tindakan Tergugat yang secarasepihak telah melakukan PHK terhadap Para Penggugat tidak dapatdibenarkan, karena faktanya tidak terdapat kesalahan yang dilakukanPara Penggugat, dan jika ingin melakukan efisiensi nyatanya financialHalaman 16 dari 227 halaman Putusan Nomor 29/ Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdg Tergugat cukup baik dan tidak mengalami kerugian selama 2 tahunberturutturut atau tidak pula dalam keadaan memaksa (force
205 — 253
MEIZI SYELFIA, terdapattranSaksi : setoran tunai, tarikan tunai, setoran cair, force post credit dantarikan pemindahan :TAHUN 2013Hal 85 Put. No.25/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.
60 — 16
dapat dibuktikan bahwa pihakDPRD dalam pembahasan anggaran tahun anggaran berkenaan dalampemberian persetujuannya atas belanja Bantuan sosial adalahdimaksudkan untuk diberikan kepada masyarakat dan dalampelaksanaan anggarannya belanja bansos diberikan kepada pegawai(PNS) maka terdapat penyimpangan peruntukkan anggaran;Bahwa karena menurut definisi, yang dimaksud dengan Kerugian Negaraadalah berkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
228 — 226
Dengan demikian,berdasarkan pada penjelasan dimaksud pengajuan klaim atas dasarbuktibukti yang tidak sah adalah tidak dapat dibenarkan.Halaman 126 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYBahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
106 — 29
BPKP sebagaimana diaturdalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi, mengartikan kerugian keuangannegara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajibannegara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatanatau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force
majeure).
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
171 — 78
Penarik tidak perlu memberikan Fotocopy KTP,namun hanya perlu menunjukkan KTP dan teller akan mencocokkanidentitas antara keadaan senyatanya dengan KTP.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia. Dan terhadapnasabah meninggal dunia, Ahli Waris yang harus mengajukan penutupanrekening.
Lembar Cek tetap berlaku selama tidak ada perubahan datanasabah, walaupun si nasabah meninggal dunia.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia.
Terbanding/Terdakwa : David Manibui
248 — 137
BEP mengajukan permohonan dispensasiketerlambatan dan meminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai100% dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan tetapditandatangani, karena kondisi tersebut merupakan kondisi force majeure.Atas laporan tersebut MIKAEL KAMBUAYA mengatakan tidak keberatanuntuk menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan BAST PertamaPekerjaan tetap ditandatangani meskipun tidak didukung dengan dokumentertulis apapun yang menyatakan bahwa memang benar terdapat kondisiCcuaca
BEP mengajukan permohonan dispensasiketerlambatan dan meminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai100% dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama Pekerjaan tetapditandatangani, karena kondisi tersebut merupakan kondisi force majeure.Atas laporan tersebut MIKAEL KAMBUAYA mengatakan tidak keberatanuntuk menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan BAST PertamaPekerjaan tetap ditandatangani meskipun tidak didukung dengan dokumentertulis apapun yang menyatakan bahwa memang benar terdapat kondisicuaca
226 — 149
Seharusnya,untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan olehpenyedia jasa yang bersangkutan, Karena telah melewatibatas toleransi. Sementara itu, dalam kenyataan kontraktersebut tidak diputuskan.
Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudahselayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersaangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalamkenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
114 — 30
No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 359 Bahwa apabila ada human error atau forje Mayore terkait dengan pelaksanaanpekerjaan dilapangan maka harus ada Berita Acara Force Majore yang dibuatdan ditanda tangani semua pihak baik PPK, rekanan, Konsultan pengawas,Panitia peneliti Kontrak dan setelah ada Berita Acara Force Mayore makaAddendum Kontrak dapat dilakukan jika tidak ada Berita Acara Force Majoremaka Addendum Kontrak menjadi tidak SAH.
64 — 27
SPKPdan UEP Desa Mandalare, Rp.24.000.000,, Desa Ciomas Rp.88.683.341, Desa Sandingtaman Rp. 52.000.003,, DesaPanjalu Rp. 184. 858.327 ;Atas laporan kolektibilitas tersebut, biasanya untukkolektibilitas II dilakukan penagihan oleh UPK, dan jikasudah masuk tahap kolektibilitas II V baru dibentuk Timpenyehat pinjaman untuk identifikasi kredit bermasalahdengan kdteria disebabkan oleh :1 Kelembagaan seperti kelompok bubar.2 Mikro finance seperti kepailitan usaha atau bangkrut3 Penyalahgunaan dana4 Force
113 — 520
PER1314/K/D6/2012 tanggal 16Oktober 2012, pada halaman 4 angka 17, yang menyatakanbahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure)Kerugian keuangan negara juga
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
148 — 166
Hal tersebut dengan jelas dinyatakandalam Undangundang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan NegaraBahwa saksi Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur. Berkurangnya asset/ kKekayaanini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;Hal 206 Put.
Perhitungankerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), Karenanilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial,sehingga tidak memberikan kepastianBahwa saksi Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
77 — 33
SISWO SUJANTO, DEA : bahwa, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset /kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar / melawan hukum, alai,ataupun karena force majeur.
137 — 10
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa:
a. Barang-barang:
1) 1 (satu) buah helm J-Force warna hitam loreng;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Yonif Mekanis 521/DY.
185 — 99
beamSpectrofotometer +recorderHitachi/U3900H KOLEGIUMPULMONOLOGI LIIP/GOLECKI AirwayManagement SetKarl Storz/Variuos Manikin UntukPemasangan Dada(WSD)Pharmabotics/CDT 100 Rigid BronkoskopiKarl Storz/Variuos Spirometri dan Alat ujiProvokasi BronkusSchiller/Spirovit SP1 Trokar MultikanalPemasangan Dada(WSD)Karl Storz/Variuos Trokar MultikanalPemasangan SelangDada (WSD)Karl Storz/Variuos USG Portable untukBiopsi dan PunksiPleuraGE Healthcare/Logiq Book XP KOLEGIUM BEDAHJANTUNG Diathermy/ElectrocouterValleylab/Force
BronkusTrokar Multikanal Karl Storz/VariuosPemasangan Dada (WSD)Trokar Multikanal Karl Storz/VariuosPemasangan Selang Dada(WSD)USG Portable untuk Biopsi GE Healthcare/Logiq Book XPdan Punksi PleuraV KOLEGIUM UROLOGIFlexible Cystoscope + Karl Storz/VariuosEndocamera setBipolar Resectoscope + Karl Storz/VariuosElectrocautery setUroflowmetri Laborie/Urocap III Stand AloneUSG 3D Color Doppler for BK Medical/Pro FocusUrology + Trus Biopsy SetVI KOLEGIUM BEDAHJANTUNGDiathermy/Electrocouter Valleylab/Force
143 — 156
UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial;Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini para Penggugat tidakmemperoleh hakhaknya akibat dari Tergugat menutup perusahaannyasebagaimana yang dimanatkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Th 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) Th berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
44 — 8
Untukaddendum hanya bisa dilakukan kalau benarbenar force major, kalau tidak yaseharusnya putus kontrak, pekerjaan dihentikan dan dibayarkan sesuai volumeterpasang;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1 TAUFIK HIDAYAT BIN KGS. ISMAIL MANSYUR:Bahwa Terdakwa I selaku petugas administrasi kegiatan untuk pembangunanMasjid Simpang Padang Karet dengan menggunakan CV.