Ditemukan 5687 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
536 — 474
536 — 474
menerangkan, azas hukum yang dibolehkan yaitusurat dirjen perbendaharaan keuangan negara sejak tahun 2007 ;Bahwa benar Pertimbangan surat dirjen tersebut selakupejabat teknisoperasi selaku acuan ;Bahwa benar bukti pro forma itu menjadi bukti asli setelah kontrakselesai dan ada serah terima dalam berita acara serah terima ;Bahwa benar Pola akhir tahun berbeda, itu bisa dilakukan jika adasituasi tidak normal, dicontohkan aceh, jogya ;Bahwa benar kondisi tidak normal dalam pengelolaan keuangan itukondisi force
majeur bukan dekat dengan akhir tahun anggaran ;Bahwa benar ahli menerangkan, Surat Edaran tentang langkahlangkah akhir tahun setiap tahun diperbaharui ;Bahwa benar Kondisi tidak normal itu force majeur, semuaketentuan disusun untuk kondisi normal ;Bahwa benar ahli menerangkan harus ada dana, perikatan, ketikaseseorang melalukan pengadaan barang dan jasa, bagaimanamemperoleh barang dengan harga wajar, caranya, kwalitas yangbagus perbandingan, maka dibuatlah perhitungan sendiri, dalampengadaan tanah
;Bahwa ahli menerangkan, seorang pimpinan punya kewenangan yaatau tidak, jika penentu keputusan dalam pengelola keuangan, diaharus punya kewajiban menyatakan kesalahan ;Bahwa ahli menerangkan anggaran ini terikat dalam periode, dalamkontrak ada klausul, dalam alasan alasan tertentu tidak tepat waktu,pihak pertama atau kedua atau force majeur, kesalahan pihak keduaada mekanisme nya yaitu denda maka kontrak tidak selesai tepatwaktu maka didenda, denda punya batas waktu, denda 1 per milperhari tidak
ditetapkansebelumnya dalam rangka menentukan harga wajar ;e Bahwa pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan melakukanpembayaran kepada pihak pihak yang tidak berhak menerimapembayaran maka pemerintah telah membayar atau melakukanpembayaran negara yang tidak menjadi tanggung jawabnya.Pengeluaran dimaksud dapat dikategorikan kerugian negara ;e Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
140 — 39
140 — 39
beranjak padapenjelasan dimaksud, maka dengan tidak adanya anggaran yang tersedia,seharunya tidak pernah dilakukan kontrak, sehingga dengan demikian tidakakan pemah terjadi adanya kesepakatan untuk melakukan pembangunan.Dengan demikian terhadap fisik konstruksi yang telah dibangun tersebut, tidaklayak dilakukan pembayaran oleh NegaraMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negaraberkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milikNegara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hokumMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
Upload : 30-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 K/PDT.SUS/2008 ACIH WINARSIH; PT. BUANA PREFASH JAYA
190 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena tidak ada putusan Pengadilan Niagayang menyatakan perusahaan Tergugat Pailit ;Bahwa dengan pertimbangan dan pendapat hukumnya tersebut, mestinyaJudex Facti dalam penyelesaian perselisihan PHK ini haruslah berpedomanpada Pasal 164 ayat (1) Undangundang No. 13 Tahun 2003 yangmenegaskan :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
Register : 26-11-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Plh Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
211 — 195
211 — 195
untuk menyampaikan tanggapannya secaralangsung, namun Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akanmenyampaikan tanggapannya di dalam kesimpulan;Bahwa kemudian, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa HukumTergugat menyatakan telah cukup dengan buktibukti suratnya, danmenyampaikan di dalam persidangan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugatbelum siap menghadirkan saksi dalam persidangan ini dan mohon diberikesempatan dalam agenda persidangan yang akan datang, dan disebabkankarena adanya bencana alam (banjir/force
Putus : 04-07-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 4 Juli 2012 — AHMADUN,SE Bin ABDUL ROSYID
136 — 32
136 — 32
masalah agunan kreditnya sepanjang tidak bertentangandengan Undangundang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah Pasal 19ayat (2) huruf c, d, e, f dan Pasal 23 ayat (1) dan (2).Bahwa yang menjadi penyebab kredit atau pembiayaan dalam perbankan syariahmacet atau tidak lancar antara lain :e Karakter yang tidak baik dari debitur sehingga dengan sengaja tidak memenuhikewajiban kepada bank.e Debitur tidak lagi memiliki kemampuan membayar, antara lain karenapenurunan kapasitas usaha atau bangkrut dan force
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bit Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. WAILAN PRATAMA
LAWAN
PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA, DK
132 — 101
132 — 101
In the event that any such dispute, difference or disagreementcannat be settled by mutual agreement within (1) month, the PARTIES agreethat the said dispute, diferrence or agreement may be referred by any PARTYto and resolved by arbitration in Singapore in accordance with the ArbitrationRules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) at the timebeing in force, which rules are deemed to be incorporated herein by reference.The arbitor shall be required to adjudicate on the appropriate
Register : 25-10-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PN LANGSA Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lgs Tanggal 26 Oktober 2022 — Penggugat:
MUHAMMAD SYAHPUTRA
Tergugat:
1.ACHMAD RIANDA, A.Md
2.PUTRI SYAPTIANI, S.E.
3.HADY WIJAYA, S.STP.,MSP
126 — 16
MUHAMMAD SYAHPUTRA
Tergugat:
1.ACHMAD RIANDA, A.Md
2.PUTRI SYAPTIANI, S.E.
3.HADY WIJAYA, S.STP.,MSP
126 — 16
Umumnya berisi hak dan kewajiban para pihak, harga barang, cara pembayaran, cara penyerahan, keadaan wanprestasi, keadaan force majeur, proses penyelesaian sengketa, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh para pihak;
e. Penutup;
Pada bagian penutup, harus ditegaskan bahwa surat perjanjian yang dibuat merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan di kemudian hari jika terjadi sengketa/konflik.
Register : 14-11-2017 — Putus : 23-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte Tanggal 23 Maret 2018 — RAMLI YAMAN, SPd. MM
111 — 93
111 — 93
milyar rupiah) hal tersebut saya ketahui dari bendahara yang padasaat itu dijabat oleh sdri Nining Lajame;Bahwa saya tidak tahu mengenai pergeseran anggaran pembentukan unitkhusus penanganan pengaduan masyarakat pada bagian hukumsekretariat daerah kabupaten pulau Morotai tahun 2015 dan saya jugatidak pernah dilaporkan, karena pergeseran anggaran hanya dapatdilakukan dengan syarat tertentu yakni keadaan darurat;Syaratsyarat pergeseran anggaran adalah harus dalam keadaan daruratatau mendesak seperti Force
Putus : 13-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Srg. Tanggal 13 Juli 2016 — TARSONO, SP.,MM.
75 — 109
75 — 109
559.610.150, (lima ratussembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu seratus lima puluhrupiah) ;Bahwa menurut ahli kalau yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negaratanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatutindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatanatausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
Register : 22-02-2010 — Putus : 12-07-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 38/Pid.B/2010/PN.KTA Tanggal 12 Juli 2010 — - Ir. BANU PALAKA, MM
153 — 35
153 — 35
Tanggamus telahdiatur mengenai Amandemen Perpanjangan Waktu Kontrak, sedangkansyarat yang dipenuhi untuk perpanjangan jangka waktu adalah :e Kondisi force majeur terpenuhi (kondisi kahar)e Adanya perintah penambahan pekerjaan yang disetujui oleh pemberi kerja(adanya reviu design).e Adanya permohonan secara tertulis yang disampaikan kepada pemberi kerja 14hari sebelum penyerahan pertama pekerjaan.e Persetujuan tertulis dari pemberi kerja selambatlambatnya 14 hari kalendersetelah diterimanya permohonan.Bahwa
Putus : 26-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 22/PDT/2017/PT DPS Tanggal 26 April 2017 — 1. HARIJANTO KARJADI disebut Pembanding I;
2. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk;
M E L A W A N :
1. PT. SAKA UTAMA DEWATA (dalam pailit) disebut Terbanding I;
2. TONI LIONO disebut Terbanding II;
3. GODLIP PASARIBU disebut Terbanding III ;
4. GUNAWAN COKRO SANTOSO disebut Terbanding IV;
5. I MADE ARYA HARTONO disebut Terbanding V
6. HARI BOEDIHARTONO disebut Terbanding VI
7. DJAJADI LIONO disebut Terbanding VII
8. TAN HWA ING disebut Terbanding VIII
9. MANOJ VASDEV DARJANANI disebut Terbanding IX
10. HAJI HASAN BASRI disebut Terbanding X
11. HAJI TAHERA disebut Terbanding XI
12. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR disebut Terbanding XII
13. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG disebut Terbanding XIII
106 — 119
106 — 119
didasarkan adanya permohonan dari Tergugat Il yang jugadiakui dan ditegaskan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya padaPoint 13 huruf a dan Point 14 huruf a..Bahwa dalil Penggugat pada Point 16 posita gugatan harus ditolak,karena sudah merupakan kewajiban Tergugat Il untuk melakukanpembayaran atas hutanghutangnya kepada Tergugat sebagaimanayang telah disepakati dan dituangkan dalam Perjanjijan Kredit, meskipundalam kondisi krisis ekonomi melanda Indonesia, karena krisis ekonomibukanlah merupakan force
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
340 — 78
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
340 — 78
PbrBahwa saran pendapat tersebut juga terkait adanya perubahanpenambahan waktu, dalam Perpres tersebut menyatakan perubahan waktuhanya boleh kalau terjadi force majeur atau kalau terjadi peristiwakonpensasi maksudnya terjadi kesalahan pemerintah atau PPK nya yangsalah, misalnya keterlambatan menyerahkan lapangan atau PPK terlambatbayar uang muka, maka boleh penyedia minta konpensasi berupaperpanjangan waktu dan saat itulah P3K melihat dan menganalisis dampakketerlambatan tersebut berapa hari;Bahwa
Keadaan force majeur bisa terjadi kalau ada masalah terhadappembebasan tanah lokasi proyek sehingga menyebabkan serahterimanya lama atau adanya gangguan keamanan misalnya seperti diPapua;2.
Kondisi lapangan yang berubah karena alam, misalnya longsor ataulokasinya hilang seperti di Aceh;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kemudian untukmengirimkan barang material harus melalui pelayaran antar pulau, jikaternyata pada saat kapal mengirimkan barang material tidak dapatbersandar karena kondisi laut yang tidak memungkinkan, jika kondisidemikian tersebut sudah dapat diprediksikan dari awal maka itu bukandikatakan force majeur namun jika hal tersebut tidak dapat diprediksisebelumnya
maka itu force majeur;Bahwa mengenai subkon sesuai Perpres terkait pembayaran termin olehPPK kepada Kontraktor Penyedia harus dilampirkan bukti pekerjaan subkonsudah dibayar oleh kontraktor Penyedia, jika bukti itu tidak ada PPK tidakakan membayarkan terminnya kepada kontraktor Penyedia;Halaman 585 dari 1199 Halaman Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2019/PN.
Pbrmelakukan maka Pasal 18 (3) UU no. 1/2004 mewajibkan untukmenolaknya karena jika tidak maka akan menjadi tanggungjawabnyasendiri;Bahwa Pasal 27 UU 30/2014 serta peraturan BPK No. 2/2016 mengatur jikaterjadi keadaan force majeur atau kahar misalnya bencana alam, keadaansituasi geografis atau peperangan, dapat terjadi tindakan untuk mengjijinkanagar administrasi tidak dilakukan jadi harus melihat alas hukum dan alasfakta.
Register : 10-10-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 806/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL Tanggal 23 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.SYAHNAN TANJUNG, B.S.C., MH
3.BARINGIN SINATURI., SH., MH
4.ZULLIKAR TANJUNG., SH., MH
Terdakwa:
ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK.,M.H.
709 — 267
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.SYAHNAN TANJUNG, B.S.C., MH
3.BARINGIN SINATURI., SH., MH
4.ZULLIKAR TANJUNG., SH., MH
Terdakwa:
ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK.,M.H.
709 — 267
20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4, CH0320220708161358.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit HARDDISK merek HDD ORICO warna HITAM KAPASITAS 500 GB
14. 1 (satu) buah DVR merek HIK VISION No.Seri D77656696 berikut 1 (satu) buah adaptor DVR;
15. 1 (satu) buah Flashdisk warna MERAH merek sandisk cruzer force
Register : 09-02-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PA BANJARBARU Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Bjb Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
224 — 231
224 — 231
untuk menyampaikan tanggapannya secaralangsung, namun Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akanmenyampaikan tanggapannya di dalam kesimpulan;Bahwa kemudian, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa HukumTergugat menyatakan telah cukup dengan buktibukti suratnya, danmenyampaikan di dalam persidangan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugatbelum siap menghadirkan saksi dalam persidangan ini dan mohon diberikesempatan dalam agenda persidangan yang akan datang, dan disebabkankarena adanya bencana alam (banjir/force
Register : 10-10-2022 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL Tanggal 27 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.SYAHNAN TANJUNG, B.S.C., MH
3.BARINGIN SINATURI., SH., MH
4.ZULLIKAR TANJUNG., SH., MH
Terdakwa:
HENDRA KURNIAWAN, S.I.K
413 — 199
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.SYAHNAN TANJUNG, B.S.C., MH
3.BARINGIN SINATURI., SH., MH
4.ZULLIKAR TANJUNG., SH., MH
Terdakwa:
HENDRA KURNIAWAN, S.I.K
413 — 199
_20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4, CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4, CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4, CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4, CH0320220708161358.MP4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit harddisk merek HDD Orico warna hitam kapasitas 500 GB;
20) 1 (satu) buah DVR merek HIK Vision No.Seri D77656696 berikut 1 (satu) buah adaptor DVR;
21) 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merek Sandisk Cruzer Force
Register : 05-01-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 20 Mei 2015 — Anton Ristyantoro
63 — 9
63 — 9
Surat Berharga danbarang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai.Sedangkan menurut Buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
Putus : 28-03-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 28 Maret 2012 — Drs. MOCH. MUCHARROR,MM
139 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 120 PK/Pid.Sus/2010Pratama Lestari dan perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis No.PKK .42/2004/ No. 109/AP/III/2004 tanggal 19 Februari 2004 (Bukti P9) yangdidalamnya telah memuat Obyek perjanjian, jangka waktu perjanjian, carapembayaran, jaminan, pajakpajak, majeure, cara mengatasi bila adaperselisihan yang menyangkut hak dan kewajiban masingmasing dan selain itupengaturan lebih lanjut dari perjanjian kerja sama operasi tentang pengeringangabah tersebut telah pula dibuatkan Addendum
Putus : 31-03-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN BENGKULU Nomor 403/Pid.B/2010/PN.Bkl Tanggal 31 Maret 2011 — Drs. YANUAR MARA
108 — 50
108 — 50
Armindo Perkasaselaku pendukung yang terdaftardalam pelelangan ini ;e Bahwa jika pengiriman terlambatmaka akan diberlakukan denda/finalty sebesar 1 /mil per haridari nilai Purchase Order (PO) ;e Bahwa tulisan/logo Kota Bengkuluakan disesuaikan nanti setelahmendapatkan soft copy dari PemkotBengkulu ;e Bahwa Mobil pemadam kebakaranmodel Ziegler Force TLF30/50;e Bahwa kapasitas tangki air 5000liter ;e Bahwa chassisHino FG 235 JJ 235PS 4 x 2 Warna Merah ;e Bahwa Pompa : Ziegler FPN 10 30002H ;e Bahwa
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 14 Nopember 2016 — Ir. LINANG GUNARTO bin PARINO
74 — 34
74 — 34
perobuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangHalaman 169 dari 221 Halaman Putusan Nomor 62/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Bdgada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
Putus : 16-10-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tjk Tanggal 16 Oktober 2014 — Drs.Suwondo
158 — 102
158 — 102
Kesehatan dan KB yang diperoleh dari Perusahaan Pendukung.Fotokopi keterangan tertulis dari pihakpihak yang terkait.Bahwa benar Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force