sebesarRp638.243.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratusempat puluh tiga ribu rupiah); Diberikan kepada Panitia Pengadaan sebesar Rp339.250.000,00(tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Diberikan kepada Staf Distamben sebesar Rp42.850.000,00 (empatpuluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),; Diberikan kepada PHILIPUS WAROMI (PPTK) sebesarRp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus riburupiah); Digunakan untuk Pengurusan SP2D di DPKAD

sebesarRp638.243.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratusempat puluh tiga ribu rupiah);e Diberikan kepada Panitia Pengadaan sebesar Rp339.250.000,00(tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);e Diberikan kepada Staf Distamben sebesar Rp42.850.000,00 (empatpuluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);e Diberikan kepada PHILIPUS WAROMI (PPTK) sebesarRp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus riburupiah);e Digunakan untuk Pengurusan SP2D di DPKAD

suratpenetapan dari Bupati Tasikmalaya nomor 900/kep.436BPKAD/2017, tanggal4 Desember 2017, tentang perubahan atas Keputusan Bupati Tasikmalayanomor : 900/Kep.41BPKAD/2017 tentang penetapan penerima hibah daerahtahun anggaran 2017;Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dana hibah berdasarkan peraturanbupati nomor 14 tahun 2016, pasal 14 yaitu :1) calon penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan danakepada Bupati melalui kepala SKPD terkait;2) SKPD terkait mengajukan pencairan hibah kepada BUD.Bahwa DPKAD

DPKAD tidak kewajibanmelakukan verifikasi terhadap LPJ maupun SPJ yang dibuat oleh yayasansebagai pengguna dana bantuan hibah.Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2016 pasal 53 pengawasan atas pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosialdilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional instansi pemerintah.. HENRY NUGROHO, MP.

SrgBahwa proses pencairan SP2D pada DPKAD adalah permintaan dariSKPD yang bersangkutan mengajukan SPM (Surat PerintahMembayar) dari Pengguna Anggaran dengan dilampirkan SPP olehbendahara dan PPTK SKPD dengan dokumen lampiran :1. Kuitansi.. Berita Acara Pembayaran.. Serah terima pekerjaan sementara (PHO). WwW PP. Sertifikat Bulanan (MC) yang menggambarkan / menyatakanprogress fisik.. Faktur Pajak.. Surat Jaminan Pemeliharaan.. Surat Jaminan Uang Muka Pekerjaan.CON OD O.

PAJERI, SE., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Pihak Pertama) dan TARUNA JAYA, SE., M.Si., selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Pihak Kedua);
15.7.4.11. Berita Acara Rekonsiliasi dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Kepala DPKAD Kabupaten Seruyan tanggal 7 Nopember 2011.

dari Bupati Gunung Mas ke Kepala DPKAD perihal : Bantuan Dana untuk Pendirian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya diterima tanggal 4 Juli 2011 Nomor Agenda : 1466;
16.4.2.6. Memo dari Kepala DPKAD kepada Bendahara PPKD agar segera diproses sesuai petunjuk Bupati tanggal 11 Juli 2011;
16.4.2.7. SP2D Nomor : 534/SP2D-LS/PPKD/ VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 senilai

16.4.3. Penyaluran Tahun Anggaran 2012 :
16.4.3.1. Nota Pertimbangan Kepala DPKAD untuk Bupati Gunung Mas tanggal 12 Juli 2012 Nomor: 900/367/B/DPKA/VII/2012 perihal Penyaluran Dana Bantuan pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya;
16.4.3.2. Surat Kepala DPKAD Nomor : 900/666.C/ DPKA/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012

20.4. Dokumen terkait Penganggaran Hibah Daerah Kabupaten Katingan, berupa :
20.4.1. DPPA-SKPD T.A. 2010 DPKAD Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor : 1.20 05 00 00 5 1 tanggal 1 November 2010.

/Rektor Universitas Palangka Raya No.Rek. 00000441-01-30-000002-1
22.6.8. Kwitansi Bank Persepsi pada Bank Kalimantan Tengah Cabang Sampit tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-
22.7. Surat Perintah Tugas dari Kepala DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 094/127/DPPKAD/ 2011 tanggal 9 Pebruari 2012 kepada dua orang Staf pada Seksi Pengendalian Anggaran DPPKAD Kab.

Membantu melakukan verifikasi APBDES dalam hal ini kami melakukanverifikasi terhadap ABPDES sebagai dokumen pelaksanaan anggarantahunan Desa Bahwa benar, untuk kegiatan melaksanaan tugas pengelolaan keuangandan asset Desa dan melakukan verifikasi APBDES pada saat PemarintahDesa yang bersangkutan bermohon di buatkan rekomendasi pencairandana ke kantor DPKAD Kabupaten luwu timur.

Dan Analisa Harga Satuan Kegiatan Konstruksi Kota NVTahun Anggaran 2013;1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PerlindtMasyarakat Kota Madiun Nomor : 900/266/401.203/ 2013, tertanggal 20 Maret 2013 perihal pencairan DanaPanwaslu Kota Madiun yang ada disposisinya berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar Surat PernyTanggung Jawab Belanja (SPTB) Nomor : 900/SPTB/01/401.203/2013, tanggal 20 Maret 2013, 1 (satu) kuitansi dinas pembayaran dari Kepala DPKAD

Ms MAHFUDDIN NOOR Als UDIN kepada saksi untuk saksi serahkankembali kepada DPKAD Kabupaten Sukamara untuk proses lebih lanjut;Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatbahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;INA NASYITHAHBahwa saksi bekerja di DPKAD Kabupaten Sukamara dari tahun 2006 s/d2013 dan DISPERINDAGKOPTAMBEN Kab.

AGROTAMA MANDIRI, Kabag Perekonomian,Kepala Dinas DPKAD, Staf dari Dinas Kelautan dan Perikanan yangmengerti masalah pakan ikan dan Staf dari Dinas Pertanian danPeternakan, serta 1 (Satu) orang penyuluh lapangan, Ir.

MAHFUDDIN NOOR Als UDIN kepada saksi untuksaksi serahkan kembali kepada DPKAD Kabupaten Sukamara untuk proseslebih lanjut; Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MULYANTO, ST (Terdakwa) yang manaSdr.

INA NASYITHAH Bahwa saksi bekerja di DPKAD Kabupaten Sukamara dari tahun 2006 s/d2013 dan DISPERINDAGKOPTAMBEN Kab.

Kota Subussalam tahun anggaran 2015 ini;Halaman 59 dari 133 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2019/PNBna Bahwa yang mengangkat sdr.saksi menjadi kKuasa bendahara umumdaerah kota Subussalam adalah Walikota Subussalam tanggal 2 Januari2015 dengan Nomor SK : 188.45/03/2015; Bahwa acuan sebagai dasar sdr.saksi dalam melaksanakan tugassebagai kuasa bendahara umum daerah adalah Permendagri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah danregulasi lainnya; Bahwa benar SP2D ada dikeluarkan oleh DPKAD

selaku PPTK pekerjaan Pembangunan pagar rumah sakitdaerah Kota Subussalam tahun anggaran 2015 ini;Bahwa yang mengangkat sdr.saksi menjadi kuasa bendahara umumdaerah kota Subussalam adalah Walikota Subussalam tanggal 2 Januari2015 dengan Nomor SK : 188.45/03/2015;Bahwa acuan sebagai dasar sdr.saksi dalam melaksanakan tugassebagai kuasa bendahara umum daerah adalah Permendagri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah danregulasi lainnya;Bahwa benar SP2D ada dikeluarkan oleh DPKAD

denganpinjaman daerah dengan terlebih dahulu BUD memberitahukan hal tersebutkepada Bupati dan jika disetujui maka proses selanjutnya dilaksanakan olehBUD sebagaimana wewenangnya untuk menyiapkan pelaksanaan pinjamandan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;Bahwa surat permohonan peminjam yang ditanda tangani oleh Terdakwaselaku Kabag Ekonomi tidak dapat digunakan untuk melaKukan pinjamanDaerah di Bank Aceh dan yang menandatagani seharusnya Bupati AcehUtara;e Bahwa sejak saksi menjabat Kadis DPKAD

Bahwa mekanisme pencairan dana desa ( DD) dan alokasi dana desa(ADD) saksi tidak tahu akan tetapi saksi hanya tahu bagaimanamekanisme pencairan alokasi dana desa Paku Haji dan hanya sebatasmengambil SP2D dari DPKAD beserta dengan kepala Desa kemudianSP2D tersebut di bawa menuju ke Bank Bengkulu Cabang Karangtinggi untuk dilakukan pencairan dan Yang melakukan pencairanAlokasi dana desa Paku Haji adalah sdr.

duaratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana Berita Acara Rapat TimPertimbangan Hibah Pemerintah Kota Bandung untuk T.A 2019, tanggal30 Mei 2018; Bahwa dalam praktek dilapangan pihak FKDM Kota Bandung bermitradengan KESBANGPOL untuk program kewaspadaan dini, melakukanbimtek yang ditujukan kepada pihakpihak terkait knususnya anggota danpengurus FKDM; Bahwa dalam pelaksanaan dilapangan pihak KESBANGPOL hanyamenerima laporan tembusan penggunaan dana hibah sedang pihaklaporan resminya diberikan kepada DPKAD

kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung selakuKetua Tim Anggaran Pemeritah Daerah (TAPD) Kota Bandungberdasarkan Surat Nomor : 900/524.1 Inspektorat tanggal 04 Juni 2018Perihal Laporan dan Penyampaian daftar rekomendasi TimPertimbangan Hibah Tahun 2018 untuk tahun 2019 untuk dimasukan /dianggarkan dalam RAPD (Rancangan Anggaran pendapatan Daerah);Bahwa sepengetahuan saksi khusus untuk pemantauan dan laporanpertanggungjawaban penggunaan dana hibah dilakukan pengawasanoleh SKPD terkait dalam hal ini DPKAD

Bahwa benar penerbitan SP2D atas SPM tersebut terhambat karena ada pergantianKepala Daerah termasuk pergantian Kepala DPKAD atau Bendahara Umum285Daerah (BUD) dari LALU SURAPATI,SH, kepada SASWADI dan selanjutnyakepada H. RANU, SH.8.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 saksi AGUNG NUGROHOmengajukan 22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 100 s/d 121/SPPLS299BANTUAN untuk 314 penerima bantuan senilai Rp. 1.010.000.000,00 dan atas SPPtelah disetujui oleh Kepala DPPKAD selaku pengguna Anggaran (SASWADI) denganditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 100 s/121/SPM/Bant/2009tanggal 5 Mei 2009.Menimbang, bahwa penerbitan SP2D atas SPM tersebut terhambat karena adapergantian Kepala Daerah termasuk pergantian Kepala DPKAD

rupiah).Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 saksi AGUNG NUGROHOmengajukan 22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 100 s/d 121/SPPLSBANTUAN untuk 314 penerima bantuan senilai Rp. 1.010.000.000,00 dan atas SPPtelah disetujui oleh Kepala DPPKAD selaku pengguna Anggaran (SASWADI) denganditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 100 s/121/SPM/Bant/2009tanggal 5 Mei 2009.317Bahwa penerbitan SP2D atas SPM tersebut terhambat karena ada pergantianKepala Daerah termasuk pergantian Kepala DPKAD

cuma mengalamikemacetan ;Bahwa setahu saksi ada sekitar 20 (dua puluh) unit rumah yang sudah selesai;Bahwa usaha Perkebunan Vanili itu setahu saksi sudah ada sebelum saksi jadianggota dewan; Halaman 74 dari 123 Putusan Nomor 85/ Pid.SusTPK/2016Bahwa saksi mengetahui kalau Perusahaan Daerah memiliki aset berupa MesinStone Crusher tetapi keberadaannya sekarang saksi tidak tahu;Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan secara resmi, saksi hanyamengetahui hal itu dari temanteman yang ada di DPRD dan DPKAD

koordinasi dengan instansi terkait Sesuai bidang tugasnyadalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;11.Melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan jadwal untukmengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatifpemecahannya;12.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agartugas terbagi habis;13.Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secaraberkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya ;Bahwa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD

DirekturJenderal Perimbangan Keuangan ;Bahwa, setelah ditetaopbkan Pagu DAK Perubahan tersebut, DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab.Pidie Jaya mengonsep Surat tentang Perubahan APBK Pidie JayaTahun 2016, yang selanjutnya telah ditandatangani oleh Bupati PidieJaya sebagaimana Surat Bupati Pidie Jaya Nomor : 900/3350 Tahun2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Perubahan APBK Pidie JayaTahun 2016, yang pada pokoknya menyampaikan kepada seluruh SKPKdalam Kabupaten Pidie Jaya

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Halaman 91 dari 121 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN DpkAd.1.

SE dengansengaja menggelembungkan jumlah pegawai pada waktu Pengajuan TambahanPenghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD, haltersebut sesuai dengan bunyi surat pernyataan yang menyatakan bahwa datadata pegawai pada Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang yang disampaikan telahsesuai dan bertanggungjawab atas kebenaran/kevalidan data dimaksud dengannominatif yang ditandatangani oleh Saksi ABDUL AZIS, SH Bin H. JAZI, SaksiDrs.

Bahwa saksi tidak tahu, namun setahu saya pada tahun 2017 sebelum BPMDmengeluarkan rekomendasi ke DPKAD, BPMD pernah menyuruh kepala desa,sekretaris desa dan bendahara desa Majiko Tongone untuk ke inspektorat gunameneliti LPJ dan pada saat itu inspektorat mengeluarkan rekomendasi ke BPMDbahwa ada dokumen yang belum di lengkapi oleh Desa Majiko Tongone. Bahwa saksi tidak mengetahu dokumen apa saja yang belum dilengkapi oleh desaMajiko Tongone.