Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-06-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn Tanggal 9 September 2021 — Penuntut Umum:
AMRI RAHMANTO SAYEKTI, SH.MH
Terdakwa:
ADE ZAINAL BIN ZAINAL ALIAS ADE
111 — 51
AMRI RAHMANTO SAYEKTI, SH.MH
Terdakwa:
ADE ZAINAL BIN ZAINAL ALIAS ADE
111 — 51
Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan Pita Cukaisebagai anggota tim Task Force Konsorsium Perum Peruri;c. Memonitor, mengawasi, dan mengontrol proses produksi Pita Cukaidari proses awal sampai dengan hasil jadi;Bahwa Riwayat Pendidikan terakhir Ahli adalah Strata 1 (S1) TeknikMesin di Universitas Muria Kudus, lulus tahun 2000;Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu:a. Tahun 19921995 bekerja sebagai operator mesin di PT. PuraNusapersada;b.
Register : 30-04-2019 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 393/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL Tanggal 29 April 2021 — Penggugat:
M. NASIR DAY, selaku Direktur PT Sarana Pembangunan Riau
Tergugat:
1.Kingswood Capital Ltd.
2.H. Rahman Akil, MBA
814 — 308
M. NASIR DAY, selaku Direktur PT Sarana Pembangunan Riau
Tergugat:
1.Kingswood Capital Ltd.
2.H. Rahman Akil, MBA
814 — 308
JktSelmeliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah,jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban parapihak, kewajiban asuransi, kKeadaan memaksa (force majeur), pengakhiran,penyelesaian perselisihanarbitrase, perpajakan, masa berlakunya perjanjiankerjasama dan lainlain yang diperlukan;Pasal 10 ayat (3): Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) dibuat dengan Akte Notaris;Pasal 11: Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelahmendaoatkan
Register : 15-09-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
Sakti Yuharbi, S.H.
Terdakwa:
SARBAINI
183 — 33
Sakti Yuharbi, S.H.
Terdakwa:
SARBAINI
183 — 33
mengurangi jumlah dan kualitasBarang/Jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masapenyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dandituangkan kedalam berita acara hasil negosiasi;g. ketua TPK dan penyedia Barang/Jasa menandatanganiSurat perjanjian yang berisi sekurangkurangnya:1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;. para pihak;. ruang lingkup pekerjaan;. tata cara pembayaran;. nilai pekerjaan;. hak dan kewajiban para pihak;. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;. ketentuan keadaan force
majeure; danoO ON OO oF KB W DN. sanksi, termasuk denda keterlambatan.i.
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/PID/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — Dr. Med. dr. Polentyno Girsang, Sp.B, KBD, FinaCs, FICS
127 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Denganadanya usaha itikad baik tersebut maka akan menjadikan itikad baikHal. 47 dari 56 hal, Putusan Nomor 354 K/PID/2017sebagai sesuatu yang universal social force yang mengaturhubungan antara sosial mereka ditengahtengah para pemegangsaham. Dan di dalam hal ini setiap warga negara dituntut harusmemiliki kewajiban untuk bertindak dengan beritikad baik terhadapsemua warga negara.13. Bahwa untuk tidak adanya permasalahan hukum yang berlarutlarutmenurut pengurus PT.
Register : 12-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1514/Pid.Sus/2019/PT MDN Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum IV : FIRMAN H. SIMORANGKIR, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : RATNA FEBER YANTI DAKHI
172 — 92
Terbanding/Terdakwa : RATNA FEBER YANTI DAKHI
172 — 92
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa perbuatan Faozanolo Halawa yang menerbitkansurat keterangan kematian Apenius Halawa yang menyatakan ApeniusHalawa meninggal dunia tanggal 2 Desember 2017 yang nyatanyatadiketahui oleh Faozanolo Halawa bahwa Apenius Halawa bahwaApenius Halawa meninggal dunia pada tanggal 8 November 2017 sertaperbuatan Terdakwa yang mempertanyakan kepada Gracia Flonia BrPasaribu Alias Keke apakah bisa dilakukan klaim asuransi Jiwa sebelumpolis in force
Register : 04-12-2018 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 303/Pdt.G/2018/PA.Lbh Tanggal 19 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
284 — 173
284 — 173
memberikan atau berbuat sesuatu yang di wajibkan, ataumelakukan perbuatan yang terlarang baginya;h) Halhal yang tidak terduga (ketidaksesuai dan / atau pelanggaran yang didapatdengan membandingkan antara Fatwa MUI dengan fakta yang di jalankan dalamtransaksi yang menyebabkan trasaksi Murabahah tidak memenuhi syarat dan22rukun) sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakankontrak dan/atau akad, hal tersebut bukan termasuk kategori dalam Wanprestasi melainkan termasuk dalam kategori force
Putus : 28-04-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 28 April 2016 — PT.INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) VS 1. YOHANES M. YUNUS, DKK
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan aquo merupakanbukti persangkaan kuat yang didasarkan pada keterangan saksi,de factoTergugat/Pemohon Kasasi tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)kepada Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan efisiensi murni,melainkan karena keadaan memaksa (force majeur) yaitu. kondisiTergugat/Pemohon Kasasi mengalami kerugian secara teruS menerus(kerugian bersifat masif) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturutturutsebagaimana disebutkan dalam Pasal
Putus : 20-12-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 797 K/Ag/2017 Tanggal 20 Desember 2017 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
67 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
(tiga puluhenam milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapanpuluh ribu rupiah);12.Bahwa harta bersama tersebut sampai sekarang masih dikuasai olehTergugat dan belum dilakukan pembagian sesuai /egitimite force masingmasing antara Penggugat dengan Tergugat;13.Bahwa, apabila Tergugat mempertahankannya maka perlu dilakukanupaya paksa melalui Pengadilan Agama Majalengka yakni harusditetapbkan berupa penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yanghasil dari Penjualan Lelang tersebut
Putus : 20-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
150 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
As of;December 31, 2008, the Company had three majorSubsidiaries and three associates, which are engaged in themanufacture and sale of cars and related accessories,financial business, the manufacture and sale of gearboxesand insurance brokerage business,8 FORCE MOTORS LIMITED S711 Motor vehicles The Company is involved in manufacture and sale of 209,357) 55,589 26.55%and passenger Automobiles, The generic names of three principalcarbodies products/services of the company are Light and HeavyVehicles
Register : 25-02-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.JBG Tanggal 26 Nopember 2015 — FENTY DANU ANDARINI sebagai PENGGUGAT
Lawan :
Direktur Utama PT.BPR Wijaya Prima sebagai Tergugat I
Kementerian Keuangan RI cq.KPKNL sebagai Tergugat II
Tuan Sucahyo Pranowo sebagai Turut Tergugat
116 — 33
116 — 33
d yang berbunyi :Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana,khusus lelang noneksekusi.Sedangkan obyek jaminan yang menjadisengketa adalah barang eksekusi, tidak dalam status sita jaminan/sitaeksekusi/sita pidana dengan adanya Sertipikat HakTanggungan dari Badan Pertanahan Nasional dengan berirahirah yangdipersamakan dengan putusan pengadilan, atau Tergugat dan Tergugat lldalam melaksanakan lelang adalah Lelang Eksekusi.o Huruf , yang berbunyi :Keadaan Memaksa (force
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
PANJI PRADANA BIN BAMBANG SUKOCO
151 — 35
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
PANJI PRADANA BIN BAMBANG SUKOCO
151 — 35
lalai.Sementara menurut Buku PedomanPenugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKPNomor: PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengandengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure).
Register : 13-10-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tlk Tanggal 28 Oktober 2021 — Pemohon:
INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
295 — 206
INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
295 — 206
hari persidangan perkara praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tlkmulai sidang pertama sampai dijatunkan putusan dan terdapat hari persidangandilangsungkan sampai malam baik terhadap jawab menjawab dan pemeriksaanbukti surat dan saksi dari Pemohon maupun Termohon; Tindakan Termohonyang tidak menghadiri sidang pertama perkara praperadilan tanggal 19 Oktober2021 tanpa memberikan alasan yang sah maupun resmi sementara relaspanggilan sudah sah dan patut kepada Termohon padahal tidak ada terjadiforce majeure
Putus : 14-12-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — HERU HENDRIYANTO alias EâÂÂEN alias KOMANG, DK
147 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
In countries which have not abolished the death penalty, sentence ofdeath may be imposed only for the most serious crimes in accordancewith the law in force at the time of the commission of the crime.Terjemahan resminya:1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampashak hidupnya secara Sewenangwenang.2.
In countries which have not abolished the death penalty,sentence of death may be imposed only for the mostserious crimes in accordance with the law in force at thetime of the commission of the crime.Terjemahan :Pasal 6 ICCPR1.Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekatpada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh Hukum. Tidakseorang pun dapat dirampas hak hidupnya secarasewenangwenang.2.
Register : 29-03-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg Tanggal 21 Juni 2017 — BAHRUM RANGKUTI; Melawan; PT. VIA MOTIF;
114 — 14
114 — 14
TIDAK ADA ORDER/kurang Order", bisa saja atau"sepantasnya TIDAK mempekerjakan sama sekali Para Penggugat ",akan tetapi TERGUGAT berusaha maksimal untuk tetap mempekerjakanPara Penggugat walaupun tidak penuh 7 (tujuh) jam, melainkan 4(empat) jam kerja saja ;Ketentuan Peraturan Perusahaan Bab Ill Pasal 16 ayat (5) butir huruf a"Pengaturan dan Pengurangan har dan jam kerja dilakukan olehperusahaan dengan mempertimbangkan kondisi order perusahaankarena pengaruh kondisi ekonomi global atau halhal lain / Force
Register : 19-05-2011 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 128 / Pid.Sus / 2011 / PN. P.Bun Tanggal 22 Nopember 2011 — HARY NATALIUS, SST
152 — 86
152 — 86
Joesoep Hadi adalah Pengurangan kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatutindakan melanggar hukum, kelalaian seseorang dan atau disebabkan suatu keadaandiluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeurs) ;Menimbang , bahwa menunjuk kepada kedua definisi tersebut diatas, makadapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalahberkurangnya keuangan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang
karenajabatannya atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force majeurs) ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan atas 22 (duapuluh dua) paket pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Dinas PekerjaanUmum Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan 30Agustus 2008, ternyata ada 9 (sembilan) paket pekerjaan terdapat kekurangan volume,yaitu :1 Pembuatan goronggorong dan drainase jalan lingkar,dilaksanakan CV Lamandau Putra;2 Peningkatan
Register : 15-06-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 268/PDT.G/2015/pn BDG Tanggal 26 April 2016 — PT. Jaddi Putera Gemilang LAWAN PT. Pancaran Abadi, DKK
488 — 199
488 — 199
JADDi PUTERA GEMILANG bilamanalidak terjadi force MAJOUE ooo... ccc ccceeccccesesseeseccostessesseceeeeeee cc.Ro ean anunne near amemnnmmmnennueauunetteccas PENJAMIN TERGUGAT II danTERGUGAT Ill) dengan sepenuh kemampuannya akan mencarialternatif dan sepenuhnya bertanggungjawab agar halhal yangmerugikan tersebut tidak terjadi.Bahwa PENGGUGAT tegaskan secara terang dan jelas, dimana atasPerjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara No. 01///20011 yangdibuat dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT
mendukung sukses dan lancarnya kedua Perjanjian tersebut di atas ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perjanjian PenjaminanPerusahaan (Corporate Guarantee) tersebut dinyatakan, bahwa sebagaimanadisebut surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara tersebut diatas, Penjamin diwajibkan bertanggungjawab sepenuhnya atas sukses danlancarnya kedua perjanjian tersebut di atas dan atas keamanan dana talangantunai beserta dana kompensasi yang menjadi Hak PT Jaddi Putera Gemilangbilamana tidak terjadi force
Putus : 09-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 9 Oktober 2013 — SARJANTO Bin SARDI SARWONO.
67 — 13
67 — 13
R.Joesoehadi ,Kerugian Negara adalah pengurangankekayaan Negera yang di sebabkan oleh suatutindakan melanggar hukum , kelalaian seseorang danatau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dandiluar kemampuan manusia ( force majeure ).3.
berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadi imbangi prestasi yang di sebabkan oleh suatuperbuatan melawan hukum.Mengacu ke pengertian keuangan Negara makakerugian keuangan negara dapat dirumuskansebagai berikut :Berkurangnya kekayaan negara yang disebabkanoleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatanatau kedudukan , kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia ( force
majeure )Bahwa dengan adanya dugaan Kredit Fiktif pada PD.BKK Pekalongan Utara Kota Pekalongan periode Juli2010 sampai dengan Januari 2011 tersebut merugikankeuangan negara/daerah dalam hal ini di PD BKKPekalongan Utara, Hasil audit penghitungan kerugiankeuangan Negara atas dugaan Kredit Fiktif pada PD.
Register : 12-12-2019 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
PT. NALA PALMA CADUDASA
Tergugat:
1.FIRMA
2.APRAN.
3.ALI HUSNI
4.HAMDANI
5.SERANI
6.EDEW
339 — 32
PT. NALA PALMA CADUDASA
Tergugat:
1.FIRMA
2.APRAN.
3.ALI HUSNI
4.HAMDANI
5.SERANI
6.EDEW
339 — 32
menyatakanbahwa Surat Pemutusan Hubungan Kemitraan No. 001/NPC/VI/2018 adalahsah, oleh karenanya Hubungan Kerja Para Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi berakhir terhitung sejak tanggal 1 Juni 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/burun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 07-03-2014 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PA TANGERANG Nomor 423/Pdt.G/2014/PA.Tng Tanggal 3 September 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
67 — 7
67 — 7
danmendzolimi Penggugat dan anakanak dengan membakar semua barangbarang Penggugat dan anakanak, sungguh ironisnya perlakuan ayahkandung terhadap anakanaknya yang membekas dan tak akan terhapuskan di hati dan ingatan anakanak sampai sekarang;Sanggahan Tergugat mengenai penjualan motor:Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat dalam persidangan penjualan motorjupiter Z untuk pelunasan tanah yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat,bahwa yang sebenarnnya bahwa untuk pelunasan tanah adalah dari hasilpenjualan motor Force
Register : 25-07-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat:
1.Ershad Leo Erlambang Putra
2.Ahmad Subakti
Tergugat:
PT. ESBE YASA PRATAMA
187 — 36
1.Ershad Leo Erlambang Putra
2.Ahmad Subakti
Tergugat:
PT. ESBE YASA PRATAMA
187 — 36
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (Dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa(Force Majeur), tetapi perusahaan melakukan Efisiensi, dengan ketentuanPkerja/buruh berhak atas uang pesangon 2 (Dua) kali ketentuan Pasal 156Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuanPasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156Ayat (4).Bahwa Tergugat sama