Ditemukan 6227 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-06-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
ADRI, SKM, M.Kes Bin Alm. H. ADNAN SAMBO
16142
  • ,M.Kes; Bahwa tugas pokok saksi selaku PPTK dalam pekerjaan pembangunanpagar Rumah Sakit Daerah Kota Subussalam yakni membantumenyusun HPS, melaksanakan kegiatan secara tekhnis; Bahwa Rekanan pekerjaan pembangunan pagar Rumah Sakit DaerahKota Subussalam yakni CV. Mentari Pag; Bahwa sebagai wakil Direktur CV.
Register : 11-03-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 22 April 2020 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
ARIS MUNANDAR, S.T., Bin BUYUNG RUBAIS
13669
  • Galian tanah untuk pondasi bangunan gudang dilaksanakankedalaman antara 10 cm sampai 50 cm dan secara tekhnis untukkedalaman kurang dari 40 cm tidak dapat diterima. Galian Tanah Untuk bangunan rumah jaga dan barak pengungsitidak dikerjakan sesuai dengan rencana, dimana digali hanyadengan kedalaman 20 sampai 46 cm.
Register : 18-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-02-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
LEXY FATHARANY, SH.MH
Terdakwa:
KUSNO
14746
    1. 1 (satu) Set Photo Copy Dokumen Pengadaan, Evaluasi Adminitrasi, Tekhnis, Harga & Pembuktian Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Pelelangan.
    2. 1 (satu) Set Photo Copy Adendum Dokumen Pengadaan & Adendum Kerangka Acuan Kerja (KAK).
    3. 1 (satu) Set Asli Dokumen Penawaran PT. BUMI RIAU LESTARI berupa : Dokumen Adminstrasi, Tekhnis dan Harga.
      Riau Nomor : 100.A/CIPTADA-SEKR/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) di Lingkungan Dinas CIPTADA Prov. Riau TA. 2016.
    4. 1 (satu) Set Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas CIPTADA Prov.
Register : 24-04-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 3 Nopember 2016 — BUKHORI BIN M. TITEH
7912
  • RITA;Bahwa Untuk pembuatan Laporan Akhir kegiatan BSPS ProvinsiSumatera selatan tahun 2013 tersebut dibuat pada bulan Desember2013 dan diserahkan ke PPK kapan lupa sekitar mendekati tanggalberakhir masa pekerjaan diserahkan kepada Staf tekhnis PPK an.
Register : 09-06-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 60/Pid.Sus/2015/PN.Sdk
Tanggal 15 September 2015 — TIMBUL MANIK alias TIMBUL
1019
  • bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatanusaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi,bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, sertainformasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Studi Kelayakan adalah tahapankegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang103berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan tekhnis
Register : 28-06-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terdakwa:
SUDIRMAN Bin EDI YS
14729
  • ,M.Kes;Bahwa tugas pokok saksi selaku PPTK dalam pekerjaan pembangunanpagar Rumah Sakit Daerah Kota Subussalam yakni membantumenyusun HPS, melaksanakan kegiatan secara tekhnis;Bahwa Rekanan pekerjaan pembangunan pagar Rumah Sakit DaerahKota Subussalam yakni CV. Mentari Pag;Bahwa sebagai wakil Direktur CV.
Putus : 16-08-2011 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 201/Pid.B/2010/PN.TBK
Tanggal 16 Agustus 2011 — YENI ERFINDA Binti RAFAN SITANGGANG
528204
  • masihbergantung peruntukan fungsi wilayah tersebut, karena perhitungan nilaikerusakan lingkungan berbeda variabel tiaptiap fungsi lingkungan tersebut.Misalnya pada lokasi yang dimaksud peruntukannya untuk keperluan industriatau pemukiman, maka nilai perhitungan atas kerusakan lingkungannya tidaksama apabila peruntukannya untuk keperluan perkebunan ataupertanian ;Bahwa yang berwenang untuk menetapkan bahwa suatu perusahaan tambangdiduga telah melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalahinstansi tekhnis
Putus : 15-07-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 15 Juli 2013 — HERRU SANTOSO
10656
  • Melaksanakan sebagian tugas Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) LingkupWilayah Kecamatan ;2.
Register : 02-07-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 4 Agustus 2015 —
936843
  • mendapatkan buktimaka bukti tersebut harus dicocokkan mensimulasikan dengantindak pidananya yang dipersangkakan, guna membuat terangtindak pidana yang terjadi baru secara kumulatif disebutkan danmenemukan Tersangkanya atas dasar tersebut ditentukanTersangkanya;Bahwa apabila lokus dan tempus dan peristiwanya sama tidak perludengan Surat Perintah Penyidikan baruBahwa , didalam internal lembaga penyidik ada proses seperti diKepolisian ada gelar perkara, di Kejaksaan ada ekspose, jadi adatahapan, cara, tekhnis
Register : 09-06-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN.Sdk
Tanggal 15 September 2015 — RONY P. SIHOTANG, SE., alias RONY
97119
  • bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatanusaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi,bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, sertainformasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Studi Kelayakan adalah tahapankegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang103berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan tekhnis
Register : 17-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, S.H.
Terdakwa:
DEDY ROLIANSYAH, SE. Bin BAHRUN
7414
  • Kab.Kutai Kartanegarauntuk melakukan audit di selurun SKPD Kab.Kutai Kartanegaraberdasarkan Sertifikat Auditor Abhli Nomor:STTPP3258/JFAAl/O3/VII/2009 tanggal O05 Oktober 2009 dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Republik Indonesia sampai dengansekarang.Bahwa pemeriksaan dilakukan adanya dugaan kegiatan fiktif tahunanggaran 2017 pada Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kukar bermulaadanya Surat Kapolres Kutai Kartanegara Nomor:B/47/III/2018/Reskrimtanggal 13 Maret 2018 perihal permohonan bantuan tekhnis
Register : 19-11-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
176130
  • ada mengikuti Proses pelelangan pekerjaan Pembangunan rumahguru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut; Bahwa Saksi Mengetahui pada saat setelah proses lelang dan Saksidiberitahu oleh PPK Terdakwa ABAS KUDA. bahwa CV.MAMUR JAYA yangditunjuk selaku pemenang pada Proses pelelangan pekerjaanPembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut dan pada saatitu Sempat Saksi kaget kenapa CV.MAMUR JAYA bisa menang dalamproses pelelangan tersebut karna menurut Saksi CV,MAMUR JAYA tidakmemiliki perlengkapan tekhnis
Putus : 05-01-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 137/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 5 Januari 2016 — Drs. HARI PURWANTO ; KEJAKSAAN NEGERI PROBOLINGGO
8610
  • meubelair dengan menggunakan DAK 2009 tidakdilakukan secara swakelola tetapi dilakukan dengan penunjukan pihak ketiga yaitu CV Indah karya,CV Jati Jaya dan CV Prasety0; 729222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku konsultan pengawas yang tidakmelakukan tugas sebagaimana mestinya selaku pengawas dalam pekerjaan meubelair berakibat negaramengalami kerugian karena bahan meubelair yang digunakan tidak sebagaimana mestinyasebagaimana tertuang dalam spesifikasi tekhnis
Register : 26-08-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 70/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2016 — Drs. H. BUSTARI MALER. M.Hum Bin MALER
9329
  • Perbuatan saksi ICHWAN YUNUS inibertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yangmengatur bahwa: Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakanantara) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antarPemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pasal35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah yangmengatur bahwa: Barang milik
Register : 25-05-2011 — Putus : 05-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.B/TPK/2011/PN PDG
Tanggal 5 Oktober 2011 — UMAR, ST., MM. Pgl. UMAR
6228
  • Bendahara Pembantu Pengeluaran : saksisendiri, serta dibantu staff administrasi,pembantu pelaksanna dan pengawas kegiatan ;Bahwa proses pencairan dana awalnya pelaksanamengajukan permintaan uang/verskot kegiatan kepadaBendahara Pembantu yang telah disetujui oleh KPA(Kuasa Pengguna Angggaran) dan PPTK(PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) dengan dilampiririncian penggunaan dana yang diminta, laluBendahara Pembantu) mengajukan SPP kepada BendaharaPengeluaran untuk diteruskan kepada KasubagKeuangan lalu
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 43/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — MELIANUS TEFLOPO
9637
  • Gede Adi Wiratma selaku PPK Propinsi danselaku Kepala Bidang yang menangani perluasan sawah;Bahwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT pernahmengeluarkan Keputusan Nomor: 521.3/265.G/PSPTP/I/2012 tentangPenetapan Lokasi dan Kelompok sasaran penerima bantuan sosial untukdinas pertanian dan perkebunan NTT tahun anggaran Propinsi 2012 tanggal24 Februari 2012;Bahwa kegiatan tekhnis dari program perluasan sawah tahun 2012 meliputipembersihan lahan, perataan tanah pembuatan pematang
Register : 19-01-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 30 April 2015 — MADE YUDISTIRA HIDAYAT Bin SWARNO HIDAYAT
4512
  • Bantuan untuk kejurnas Marching Band Sanggar Cut Meutia Meuligo ke Surabayasebesar Rp. 800.000.000, ;Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegiatankegiatan sanggar sudah dilaksanakansebagaimana mestinya, tetapi lebih jelasnya Terdakwa tidak mengetahui dikareHalaman 59 dari 107Putusan No.06/Pid.SusTPK/2015/PNBnanakan yang lebih mengetahui tekhnis dilapangan adalah Ketua Bidang masingmasing Yaitu Sdri. Rijal Nabawi, selaku Koordinator Tari dan Sdri.
Register : 12-03-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SISWANDI, SH
Terdakwa:
RINALDIATI TANARI, S.Pt
8810
  • Arung Buntu Lipa) karena yang mengetahui dalampembahasan dan tekhnis pelaksanaan kegiatan dengan pihak legislativeialah Sekertaris.Hal 15 dari 108 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mks.1.2.> Bahwa saksi selaku Kepala Badan Ketahan Pangan dan Selaku KPA tidaktahu pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Pembibitanpada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan KabupatenToraja Utara Tahun Anggaran 2013 bahwa penyuluh dibayarkan olehBendahara Pengeluaran hanya sebesar Rp. 10.000.000
Register : 26-06-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.TPK/2015/PT AMB
Tanggal 28 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ROLLY MANAMPIRING, SH
Terbanding/Terdakwa : PAULUS SOUHUWAT, ST. M.Si
6326
  • Tentang keberatan terhadap petikan putusan maupun salinan putusanpengadilan dalam perkara a quo yang sampai saat memori bandingdiserahkan, belum di berikan kepada Penuntut Umum yang dianggapbertentangan dengan Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah tidakberalasan karena masalah tersebut adalah menyangkut masalahadministrasi pengadilan bukan suatu masalah tekhnis peradilan.3.
Register : 14-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Bau
Tanggal 28 September 2021 — Pemohon:
FARIDA Binti H. RAUF
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Cq. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Baubau
583504
  • RAUF;2) Bahwa terkait dengan Proses Penanganan Perkara Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia diaturdalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia diatur dalamPeraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJAO39/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata KelolaAdministrasi dan Tekhnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus,yang mana sehubungan dengan Proses Penanganan Perkara TindakPidana Khusus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri secara khususdiatur dalam