Ditemukan 6225 data
537 — 212
masihbergantung peruntukan fungsi wilayah tersebut, karena perhitungan nilaikerusakan lingkungan berbeda variabel tiaptiap fungsi lingkungan tersebut.Misalnya pada lokasi yang dimaksud peruntukannya untuk keperluan industriatau pemukiman, maka nilai perhitungan atas kerusakan lingkungannya tidaksama apabila peruntukannya untuk keperluan perkebunan ataupertanian ;Bahwa yang berwenang untuk menetapkan bahwa suatu perusahaan tambangdiduga telah melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan adalahinstansi tekhnis
1009 — 917
mendapatkan buktimaka bukti tersebut harus dicocokkan mensimulasikan dengantindak pidananya yang dipersangkakan, guna membuat terangtindak pidana yang terjadi baru secara kumulatif disebutkan danmenemukan Tersangkanya atas dasar tersebut ditentukanTersangkanya;Bahwa apabila lokus dan tempus dan peristiwanya sama tidak perludengan Surat Perintah Penyidikan baruBahwa , didalam internal lembaga penyidik ada proses seperti diKepolisian ada gelar perkara, di Kejaksaan ada ekspose, jadi adatahapan, cara, tekhnis
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
179 — 131
ada mengikuti Proses pelelangan pekerjaan Pembangunan rumahguru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut; Bahwa Saksi Mengetahui pada saat setelah proses lelang dan Saksidiberitahu oleh PPK Terdakwa ABAS KUDA. bahwa CV.MAMUR JAYA yangditunjuk selaku pemenang pada Proses pelelangan pekerjaanPembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut dan pada saatitu Sempat Saksi kaget kenapa CV.MAMUR JAYA bisa menang dalamproses pelelangan tersebut karna menurut Saksi CV,MAMUR JAYA tidakmemiliki perlengkapan tekhnis
90 — 10
meubelair dengan menggunakan DAK 2009 tidakdilakukan secara swakelola tetapi dilakukan dengan penunjukan pihak ketiga yaitu CV Indah karya,CV Jati Jaya dan CV Prasety0; 729222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku konsultan pengawas yang tidakmelakukan tugas sebagaimana mestinya selaku pengawas dalam pekerjaan meubelair berakibat negaramengalami kerugian karena bahan meubelair yang digunakan tidak sebagaimana mestinyasebagaimana tertuang dalam spesifikasi tekhnis
83 — 0
ARISANDHY UTAMA Konsultan untuk Pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pengawasan Tekhnis pembuatan pengadaan Kapal GAE dan DKP TA. 2006. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 04/PNJ.P/VII/2006. Usulan penetapan Pelakssanaan Konsultan Perencana/ Pengawas. Penetapan Konsultan Perencana/ Pengawas. SPMK No. 04.A/SPMK/PJPK-DKP 2006 direktorat CV. ARISANDHY UTAMA Konsultan An. Ir. ANANG MUH. RIJAYADI.
54 — 10
Seketaris:SAMARI dan Anggota: BAHRUN;Bahwa benar Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Saksisebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang tersebut, yaitu :e Menerima barang dari rekanan di gudang BLK Banjarbarudan Saksi bersamasama dengan Panitia yang lainnyaserta bendahara material;e Memeriksa surat kirim barang dari rekanan baik jumlahmaupun spesifikasi yang dikirim oleh rekanan sudahsesuai atau belum dengan permintaan yang ada dikontrak;e Panitia menyampaikan secara lisaan kepada PPIK(Pejabat Pelaksana Tekhnis
GUSTI HADIANSYAH) danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (TerdakwaSUGIYANTO, S.Sos) barulah semua tersebut dibawa ke BiroKeuangan bagian perbendaharaan Prop.
98 — 81
migas.Konteks tupoksi saksi dalam konteks adalah tupoksi tentang Pelaksanaan penghitungan danpenyiapan usulan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) jumlah penyaluran dana bagi hasilsumber daya alam non migas kepada daerah, dan bekerja sama dengan direktorat danaperimbangan.Sesuai dengan pasal 13 PP no. 104/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Danaperimbangan bahwa tata cara penghitungan dan penyaluran bagian daerah dari penerimaanSDA yaitu :Him 175 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.e Menteri tekhnis
menyampaikan SPPSKOkepada Dirjen Perbendaharaan sedangkan penyaluran/pengiriman Dana Bagi Hasil (DBH)ke daerah dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan yang dalam hal ini dilaksanakan olehDirektorat Pengelolaan Kas Negara dengan menerbitkan SPM( Surat Perintah Membayar)Sesuai dengan pasal 13 PP no. 104/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Danaperimbangan bahwa tata cara penghitungan dan penyaluran bagian daerah dari penerimaanSDA yaitu :Him 177 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.e Menteri tekhnis
984 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
disebabkan oleh faktor alam akan tetapifakta dilapangan adalah hutan atau lahan yang terbakaradalah kawasan perkebunan yang dibersihkan dengancara land clearing, sehingga untuk tindakan antisipasipencegahan kebakaran lahan gambut merupakan salahsaw bagian tindakan dalam pengelolaan kebakaran lahanyang bertujuan mencegah kebakaran hutan dan lahangambut dimana tindakan pencegahan atau pengendaliankebakaran hutan dan lahan gambut paling tidak harusmemperhatikan halhal sebagai berikut:a.Operasional Tekhnis
, operasional tekhnis adalahperencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahandengan sangat berfokus pada pencegahan terjadinyakebakaran yang harus dilakukan berupa pembuatan petarawan kebakaran, pembuatan sekat bakar, systemdeteksi dini, sistem deteksi dini harus dilakukan denganCaracara yaitu pendirian menara pengawas kebakaran diHal. 224 dari 302 hal.
59 — 26
KabupatenLamandau secara umum dana yang telah dicairkan itu tidak sesuaidengan kegiatan yang direncanakan dalam ADD tersebut dan tidak adadibuat pertanggungjawabannya;Halaman 55 dari 119 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2017/PN Pik Bahwa dalam pembentukan Tim Pemeriksa saksi yang melakukanpenunjukkan terhadap anggota Tim Pemeriksa selanjutnya saksiserahkan kepada Bupati untuk dikeluarkan Surat Perintah Tugas dariBupati; Bahwa pada Pengawasan Reguler tahun 2008 saksi selaku Inspekturmenjadi Pengendali Tekhnis
30 — 6
sudah terjual semunya;29.Bahwa secara umum tidak ada keuntungan, tapi secara perorangan ada yangmendapatkan keuntungan atas penjualan sapi tersebut;30.Bahwa KUD Tani Membangun melakukan tindakan yaitu dengan caramemberikan kompensasi rumput kepada peternak sapi;31.Bahwa jumlah uang untuk kompensasi rumput yang diterima peternak sapisebesar Rp. 2500 / hari selama memelihara sapi Brahman Cross;32.Bahwa total uang untuk kompensasi rumput tersebut adalah sebesar Rp.275.355.200,33.Bahwa menurut pedoman tekhnis
EKO PURWANTONO, S.H.
Terdakwa:
FATKUN ALI NASIR Bin FAKIH Alm.
86 — 20
Bahwa pemeriksaan dilakukan adanya dugaan kegiatan fiktif tahunanggaran 2017 pada Desa Sidomulyo Kec.Anggana Kab.Kukar bermulaadanya Surat Kapolres Kutai Kartanegara Nomor:B/47/III/2018/Reskrimtanggal 13 Maret 2018 perihal permohonan bantuan tekhnis kepadaKepala Inspektorat Kab.Kukar selanjutnya berdasarkan Surat TugasInspektur Kab.Kukar Nomor:tkab094/217/STPKPPD/IV/2018 tanggal13 April 2018, tentang perintah untuk melakukan pemeriksaan khususdengan tujuan tertentu atas penyimpangan dana ADD dan
YAYASAN LINGKUNGAN HIDUP OGAN KOMERING ULU RAYA SUMATERA SELATAN OKU RAYA DIWAKILI OLEH SYAIFUL AMIN
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Intervensi:
PT. SWARNA ANUGRAH NUSANTARA
687 — 432
bertentangan dengan ketentuan yang termuat di dalamanggaran Dasar dari YALH OKU Raya maupun ketentuan yangtermuat Pasal 57 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo SEMA Nomor 2tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalamundangundang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo SEMA 6 tahun 1994 tentang kuasa khusus Jo Buku Iltentang Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis
53 — 11
ACHMAD IRIANTO.e Bahwa saksi mengetahui laporan kemajuan pekerjaan fisik dilapangan sebagai dasar pencairan dalam setiap terminnya,adalah dari hasil Berita Acara Pemeriksaan lapangan yangmenyatakan kemajuan pekerjaan di lapangan oleh Tim BPB(Badan Pemeriksa Bangunan), yang menyatakan kemajuanpekerjaan di lapangan sebagai dasar untuk pengajuan prosespencairan dana tersebut sesuai dengan kemajuan pekerjaanlapangan tersebut;Bahwa pihakpihak yang terlibat secara tekhnis yaituTim BPB (Badan Pemeriksa
1.Nila Sari Rangkuti
2.Amiruddin Sutrisno Rangkuti
Tergugat:
2.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Pematang Siantar
4.David Au
5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
163 — 23
Pendapat mana dalamSituasi tertentu. memberikan saransaran dengan menyajikan dalambentuk laporan penilaian sehingga tidak terjadi salah tafsir bagi parapengguna jasa; Bahwa Ahli tidak masuk ke Tekhnis, Ahli lebih ke normanya, normaada kode etik yang harus diikuti, dijalankan dengan baik , dan adasistem penilaian Indonesia; Bhawa Penilai adalah orang yang melakukan penilaian atau yangdisebut juru taksir; Bahwa Penilai harus memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihankompetensi dan meningkatkan ketrampilan
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 105 PK/PidSus/2015Nomor 010.K/GM PIKITRING JBN/I/2007 tanggal 3 Januari 2007, (BuktiSurat PK1).Bahwa bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan dari para Saksidimana tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa Terpidana IrSLAMET HARIYANTO, M.M. ikut serta melakukan tawar menawar hargatanah, ikut menentukan harga tanah dengan para pemilik tanah, karenasemua kegiatan termasuk kegiatan tekhnis pembebasan tanah semuanyadilakukan oleh Tim Pembebasan Tanah.Bahwa fakta hukum tersebut diperkuat
118 — 82
Ridwan, SEselaku Kepala Bagian Keuangan.e Secara tekhnis penyelesaian Kas Bon dilaksanakan oleh masingmasingBendaharawan dan Kepala Dinas / Kepala Instansi Kabupaten AcehTenggara.e Untuk menyelesaikan Kas Bon harus dengan menyelesaikan SPMnya,karena hanya dengan SPM sehingga dapat menarik Kas Bon yang ada diBUD, hal ini tidak ada ketentuan yang mengaturnya.e Proses pencairan kas bon sebagai berikut :Ada pengajuan tagihan dari Bendaharawan masingmasing Instansi Dinastermasuk seluruh pengguna anggaran
68 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rosatal padaBank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda denganNomor Rekening : 0011528474 ;Yang pada kenyataannya Berita Acara Kemajuan Pekerjaantersebut telah memanipulasi realisasi pekerjaan darispesifikasi tekhnis yang sebenarnya adalah sebagaiberikutPekerjaan Rumah Tangga dan Jamban KeluargaHal. 49 dari 128 hal. Put. No.496K/Pid.Sus/2011A.
124 — 125
sesuai dengan kebutuhannya;Bahwa jenis dan harga bahan bangunan yang tercantum dalam RAB dan DRPB2yang ditunjukan kepada saksi tersebut sama dengan RAB dan DRPB2 yangdipergunakan di Kelurahan Umanen namun yang membedakan hanya jeniskemutuhan bahan bangunan MBR Penerima Bantuan;Bahwa setelahpendataan selesai dan ditandatangani oleh MBR kemudian Saksibersama dengan TPM mengantar RAB dan DRPB2 tersebut ke Kantor Dinas PUKabupaten Belu untuk ditandatangani oleh Bapak YUSTINUS BEREK, ST selakuKetua Tim Tekhnis
LEXY FATHARANY, SH.MH
Terdakwa:
RAYMON YUNDRA, ST
134 — 29
- 1 (satu) Set Photo Copy Dokumen Pengadaan, Evaluasi Adminitrasi, Tekhnis, Harga & Pembuktian Kualifikasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Pelelangan.
- 1 (satu) Set Photo Copy Adendum Dokumen Pengadaan & Adendum Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- 1 (satu) Set Asli Dokumen Penawaran PT. BUMI RIAU LESTARI berupa : Dokumen Adminstrasi, Tekhnis dan Harga.
Riau Nomor : 100.A/CIPTADA-SEKR/2016 tanggal 27 Mei 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) di Lingkungan Dinas CIPTADA Prov. Riau TA. 2016.
- 1 (satu) Set Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas CIPTADA Prov.
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.Susanto Gani,S.H
Terdakwa:
1.Ir. H. EDDY HERMANTO, SH.,MM
2.Ir. H. SYARIFUDIN M.F.,SIp.,MT.,IPM Bin M. SUBARI
1115 — 8
1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35.