Ditemukan 6225 data
103 — 38
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatanperencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan pengadaan tanah pemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Knusus, namun mempunyai keahlian pengadaantanah melekat karena jabatan yang Ahli pegang;Hal 180Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.54/Pid.
77 — 24
Kemudian pelaksanaan pekerjaan oleh saksiKASMADIYANSAH Bin MASKUR yang tanpa menggunakan peralatan dantenaga Ahli/tekhnis sebagaimana yang dimasukkan di dalam dokumenkualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.
68 — 10
muka persidangan yang pada pokoknya telahmemberikan keterangan sebagai berikut :40 Saksi TUTI SUSILAWATI, SE,Ak, yang keterangannya dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi pernah mengaudit di Pemkot Bandung;Bahwa saksi memeriksa mengenai dana Bansos tersebut sejak tanggal 27 Oktober2011 sampai 09 Februari 2012;Bahwa anggota tim Audit yaitu :Susunan tim koordinator bidang tim investigasi;Pengendalian mutu;Pengendalian tekhnis
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY
158 — 71
Putusan No. 20/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiBahwa untuk besaran uang makan minum para petugas Damkar dalam DPA yaitusebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per orang setiap harinya bagi parapetugas Damkar baik PNS ataupun yang honorer dan pada tahun 2017 tersebutyang mengelola dana kegiatan makan minum para Petugas Damkar adalahsaksi sendiri;Bahwa untuk tekhnis pencairannya setelah saksi mengajukan permohonan lalu danakegiatan tersebut dimintakan ke bagian keuangan yang kemudian menerbitkan SPPdan
120 — 109
milyar rupiah)itu saya rasa tidak ada masalah jika saya tidak tahu, karena dalam PPnomor 58 bahwa pelaksanaan anggaran tersebut ketika APBD di sahkanmaka masingmasing SKPD yang kelola;Bahwa dana bantuan hukum yang saksi maksud itu adalah programkegiatan pengaduan bantuan hukum dan penanganan hukum, dan adadalam DPA;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala DPPKAD Kabupaten PulauMorotai, dana Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) tersebut itu dicairkanseluruhnya, dan Kabag Hukum sebagai pelaksana tekhnis
HERY FADLULLAH, SH
Terdakwa:
ASMOL HAKIM,ST BIN SYARIF HUSIN
244 — 107
Melakukan Evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk ;Menjawab sanggahan bila ada sanggahan;Menetapkan pemenang Penyedia Barang /Jasa;Menyampaikan hasil pemilihan penyedia Barang/Jasa;10.
110 — 80
Staf kecamatan yang ditunjuk (4 orang) selaku Staf tekhnis .29079Bahwa saksi pernah diundang ke kabupaten dan perwakilan KepalaDesa di ruang Jalabumi menerima penjelasan berkaitan denganSimpemdes yang disampaikan Asisten dan Kabag.
84 — 25
yangsebenarnyaBahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK)untuk 9 kegiatan di bidang akuntansi sesuai dengan KeputusanKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong dengan Total pagu Rp. 2.529.231.940,.Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala bidang Akuntansi sejakakhir tahun 2007 s/d awal Tahun 2013 sekarang dengan Tupoksisaksi sebagai Kabid Akuntansi secara umum membanitu KepalaDinas guna penyusunan laporan keuangan daerah.Bahwa Selain Saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
145 — 39
dan diberikantanpa ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangantersebut.Saksi sebagai kepala bidang pendapatan diDinas Pendapatan danPengelolaan keuangan kota Surabaya, sesuai dengan SK WalikotaSurabaya dengan Nomor : 821.2/ 3503/ 436.7.6/ 2014, tertanggal 11Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Walikota Surabaya yaitu SdriTRI RISMAHARINI.Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabayadengan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan FungsiDinas Kota Surabaya sebagai berikut :1) Pemprosesan tekhnis
155 — 764
dipergunakan oleh KONIsetiap tahunnya dari pemerintah Kota Pekalongan melalui APBD.Bahwa Selama saksi menjadi pengurus KONI pada bidang Penelitiandan Pengembangan tidak pernah mendapat biaya operasional, jadiuntuk keperluan selama menjadi pengurus saksi ambilkan dari uangpribadi bahkan untuk honor pengurus saksi tidak mendapatkan.Bahwa saksi mendengar KONI Kota Pekalongan mendapatkan danahibah dari Pemerintah Kota Pekalongan TA 2014 dari Ketua KONI KotaPekalongan pada saat jeda rapat pembahasan tekhnis
AGUSTINA SH
Terdakwa:
HARI KURNIAWAN, Spt
184 — 23
Gayuh Setia Utama Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV.
Tiga Putra Prima Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No 2.1310/GSU/ST/167 tanggal 25 Oktober 2013. dari PT. Gayuh Setia Utama kepada sdr. Rino. H.
- Faktur Pajak No. 010.900-13.77258393 tanggal 07 Juni 2013.
- Faktur Pajak No. 010.900-13.77258398 tanggal 25 Juni 2013.
- Surat Konfirmasi Pesanan X-Rey Mobile 100 Ma 100 kv dari PT.
174 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkanpembuatan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibuatsecara tidak benar sehingga menurut Majelis Hakim merupakan perbuatanmelawan hukum adalah merupakan perbuatan dan tanggung jawab saksiLeni Ruth Takarendehang sebagai pejabat pelaksana teknis dalampengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuanperundangundangan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa haltersebut bukan kesalahan dan tanggungjawab Terdakwa/Pemohon PKsebagai pejabat pembuat kebijakan bukan pejabat tekhnis
127 — 35
BPN Semarang dan peninjauan ke lokasi DesaNyatnyono dilaporkan bahwa berdasarkan keterangan kantor BPNSemarang pelepasan Sertifikat Hak Milik secara sukarela (tanpa gantirugi) sudah sah tanpa harus ada SK pembatalan dari Kanwil BPN JawaTengah apabila dicatat dalam daftar buku tanah dan penarikan sertifikatHak Miliknya dan BPN Semarang akan mengirimkan surat kepadaGubernur Jateng ; Bahwa tugas saksi selaku wakil Ketua adalah memfasilitasi pelaksanaantugas kesekretariatan Panitia Tim Penaksir yang tekhnis
94 — 17
Tasikmalaya sebagai dasar untuk menyusun anggaran kegiatan,tahun 2012 UPTD wilayah Tasikmalaya menganggarkan pengembanganPLTMH di Desa Harumandala di Dusun Cibuluh dan pada tahun tersebutdilaksanakan proses pembangunannya.e Bahwa benar dalam hal pembangunan PLTMH tersebut saksi tidak terlibat,saksi hanya mengetahui adanya pembangunan PLTMH tersebut, dalamdiskusi masalah PLTMH secara keseluruhan saksi memang sering diskusikarena saksi pernah mengikuti diklat PLTMH dan saksi hanya melakukanbimbingan tekhnis
127 — 74
Pihak kedua(PT.Surya Barokah) memberikan pertanggungjawaban kepada pihakpertama (KUD Rukun Mas dan KUD Sumber Indah)apabila terjadikesalahan tekhnis yang dilakukan oleh pihak kedua (PT.Surya Barokah) ;Bahwa pemberian/pencairan dana kredit (KKPA) tersebut dilakukan secarabertahap atau tidak sekaligus ;Bahwa sumber dana kredit KKPA tersebut dari KLBI :Bahwa yang diperlukan/dilampirkan dalam pencairan kredit (KKPA) untukpencairan selanjutnya adalah Laporan perkembangan / kemajuanperkebunan tersebut
182 — 24
Dilakukan evaluasi Penawaran oleh Pejabat Pengadaan, apabilamemenuhi syarat kriteria administrasi,tekhnis dan harga maka akanditunjuk sebagai pemenang dan dapat dipertanggungjawabkan.e.
151 — 63
Berdasarkan uraian tersebutpermohonan hak tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkandenngan syarat: Penggugat telah memenuhi persyaratan tekhnis,yuridis dan administrativeBahwa jelas dalam dalilnya Penggugat telah mengakui bahwa Penggugatbaru menyelesaikan persyaratan teknis dan adminsitratif, sementarapersyaratan yuridis termasuk pelepasan hak dan ganti rugi dari pemeganghak belum dilakukan.4 Hal itu bersesuaian pula dengan dalil Penggugat yangmenyatakan: bahwa Hak Guna Bangunan atas 7 (enam
YOGI APRIANTO, S.H.
Terdakwa:
RIYANTO, S.Pd. MM Bin BADRUN
202 — 78
Fotocopy legalisir Permendikbud RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tanggal 05 September 2019.
88 — 100
No. 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TpgBahwa benar anggaran untuk kegiatan tersebut berasal dariAPBD Kota tanjungpinang di sekretariat Kota tanjungpinangtahun anggaran 2009.Bahwa benar prosedur untuk pengeluaran anggaran untukPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Unit sekolah barudi Kelurahan Pinang Kencana tersebut adalah DokumenPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Unit sekolah barudi Kelurahan Pinang Kencana tersebut disiapkan olehPPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis kegiatan) yaitu terdakwaDEDI CHANDRA, setelah dokumen
93 — 31
bukti, saksi tidak pernah melihat fotocopysertipikat tersebut, sedangkan pembayaran slip TBS, datadata pembayaran danlainnya saksi pernah melihat;Bahwa saksi tidak tahu mengenai pola akuan;Bahwa saksi tidak ada mendengar adanya jual beli CPO;Bahwa hasil penjualan TBS dipotong sesuai dengan surat perjanjian Pola PraKepemilikan, di mana hasil pemotongan berbedabeda terkecuali dalam satukelompok potongannya sama;Bahwa setiap laporan yang saksi buat disampaikan ke Pak Wijanarko;Bahwa saksi tidak tahu tekhnis