Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-07-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 411/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 16 Oktober 2017 — PEMERINTAH RI, KEMENHAN RI CQ TNI.AD CQ KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA CQ PANGDAM JAKARTA RAYA >< PT.CAKRA ASIA AGUNG CS
118 — 86
118 — 86
Perjanjian ini menjadi batal demi hukum apabila :Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya sebagaimanadiatur daiam Pasal 10 ayat (3) perjanjian ini.Pihak Kedua (kecuali jika terjadi peristiwa Force Majuere) daiammasa pembangunan gedung tidak melakukan pekerjaannya ataumenghentikan kegiatan pembangunan Gedung daiam waktusebagaimana diterangkan daiam Pasal 1 huruf g dan huruf hperjanjian ini Daiam hal terjadi demikian, maka tidak ada hak bagiPihak Kedua untuk menuntut atau) menggugat. suatupengembalian
Register : 17-11-2017 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Bgr Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 7
78 — 7
Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yangmemutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa(execution force). Sedangkan yang dimaksud Eksekusi adalah hal menjalankanputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Putus : 12-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1445 K/PID.SUS/2013 Tanggal 12 September 2013 — SUYOTO Bin HARJO SUWITO ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1445 K/PID.SUS/2013disebabkan faktorfaktor natural yang lazim disebut force majeur, tetapikarena human error, terjadi Karena adanya kehendak jahat atau mens reasebelum atau sesudah adanya kontrak kerja.Menurut Muladi perbuatan tersebut harus mengandung elemenelemen yangbernuansa : kecurangan, manipulasi, penyesatan, penyembunyiankenyataan, pelanggaran kepercayaan, akalakalan atau pengelakanperaturan.Berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat, petunjuk, kKeterangan maupunbarang bukti, telah
Register : 19-11-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. Tanggal 22 April 2019 — ACHMAD WALUJONO, dkk.; Melawan; PT. NATATEX PRIMA;
199 — 41
199 — 41
penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4);Ayat (2):Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikandengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik;Ayat (3):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 08-09-2014 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 511/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL Tanggal 10 September 2015 — 1.Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMA
2.DJOKO TAHONO
3.ERIK SUWANDI
4.INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO
5.CHANDRA WIBOWO SOETIRTO
6.SOELISTIORINI SOETIRTO
7.DR. JIS PUNA KAVA
8.DANI BAHAR SIMANJUNTAK
9.SUMIARSI
10.GUNAWAN PRANOTO
11.FERY HENDRIYANTO
12.HELEN STEPHANI
13.NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI
14.AMING HANDOKO
LAWAN
1.PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL
2.PT. ANAAMAYA SELARAS
296 — 182
296 — 182
SEL24.20.26.27.Bahwa belum dipenuhinya prestasi prestasi TERGUGAT maupun TERGUGAT IIkepada PARA PENGGUGAT adalah DILUAR FAKTOR FORCE MAJEUR, olehdan karenanya jelas dan nyata nyata TERGUGAT maupun TERGUGAT II telahdengan sengaja melakukan perouatan WANPRESTASI kepada PARAPENGGUGAT;Bahwa menurut Pasal 1838 KUHPerdata "Semua persetujuan yang dibuat sesuaidengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuainya.
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
169 — 94
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
169 — 94
Badan Pemeriksa Keuangan RI, petunjuk pelaksanaantuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yangdisebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian dan/ataudisebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan di luar kemampuanmanusia (force majeure);Halaman 137 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Tte Bahwa dalam masalah kerugian Negara pertamatama perlu ditelitidan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yangdiderita
Register : 14-01-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg Tanggal 3 Juni 2016 — H. Zainir, ST. Gelar. Datuk Rangkayo Mulie ; Oyer Putra, ST. MT Panggilan Oyer
250 — 144
250 — 144
Ayat(9) Perpres No 54 TAHUN 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdan sebagaimana diatur pada Pasal 95 Ayat (5) dan Ayat (6) maka retensi 5 %(lima persen) tidak boleh dibayarkan.Bahwa Retensi 5 persen itu dari nilai kontrak yang Rp.19.000.000.000,00(sembilan belas milyar rupiah);Bahwa Kalau posisinya seperti tersebut sepanjang ada dokumen buku hariandi lapangan yang diisi oleh Pengawas Lapangan atau Konsultan PengawasLapangan, membenarkan pada hari tersebut sekian hari hujan dan adalongsor (Force
Mayore), sepanjang 14 hari dari jarak kejadian Force Mayore,si Rekanan menyurati PPK bahwa telah terjadiForce Mayore artinya diluarkemampuan para pihak, diluar kemampuan PPK, diluar kemampuan penyedia,kemudian dilakukan inspeksi ke lapangan benar terjadi ada bencana alamtanah longsor dan benar ada gangguan dari masyarakat yang kelompoknyadikenal dengan huruhara, sepanjang dibuktikan oleh instansi yang berwenangkatakanlah bencana alam disamping ada bukti buku harian tadi dimintaketerangannya kepada
tersebutada atau tidak disediakan di lapangan, atau nilai fisik, kKemudian apakahdiminta saat kejadian tersebut kepada BMKG ada terjadi curah hujan yangitentitasnya bebas sekian hari atau apakah ada diminta kepada Polsek terjadihuruhara misalnya sejumlah masyarakat melarang pelaksanaan pekerjaanmereka, ketika itu tidak dilaksanakan semua artinya betul telah terjadi forcemayor tetapi tidak didukung dengan bukti yang kuat, sehingga mungkin tidakditengokan kepada PPK, PPK menganggap tidak terjadi force
dapat diselesaikan pada tenggangwaktu yang ditetapbkan dalam kontrak, maka putus kontrak dengan penyedia,yang melakukan putus kontrak dengan penyedia adalah PPK;Bahwa KPA tidak bisa memutus kontrak dengan penyedia apabila suatupekerjaan tidak dapat diselesaikan pada tenggang waktu yang ditetapkandalam kontrak;Bahwa Kalau pekerjaan itu 90 persen itu di PHO oleh PPK, yang bertanggungjawab adalah PPK, dan bukan tanggung jawab KPA maupun PA;Bahwa Tidak putus kontrak dan tidak ada sanksi apabila ada Force
sementara adaindikasi ada beberapa uang yang dianggap menjadi kerugian negara, karenaperusahaannya A jelas, berbadan hukum jelas yang tanda tangan jelas makasecara otomatis termasuk ranah hukum dan bertanggung jawab, walaupunyang melaksanakan dari A sampai Z adalah si B, karena perusahaan jelasyang mengadakan perikatan SPK jelas, direktur ada dalam akta notaris, uangnegara mengalir ke rekening dia, karena ada indikasi kerugian negara jelas iaterbawa dalam ranah hukum;Bahwa adanya kejadian bencana, force
Putus : 30-05-2013 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 17/Pid/TPK/2013/PN.TK. Tanggal 30 Mei 2013 — SUGANDI bin HAMDHANI;
75 — 20
75 — 20
Kabupaten Tanggamus, diantaranya yaitu : masakontrak dan perpanjangan waktu kontrak yaitu selama 90( sembilan puluh) hari kalender yaitu dihitung sejak tanggalditerbitkan SPK tanggal 5 September 2006 s/d tanggal 4Desember 2006. sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat s/dayat 6 kontrak kerja, pekerjaan tambah kurang yaitudilaksanakan hanya dapat diberikan atas usulan konsultanpengawas dan tidak dapat lebih dari 10% dari nilai kontrak(vide pasal 8 kontrak kerja), resiko kenaikan harga dankeadaan Kahar (Force
diantaranya yaitu : masa kontrak dan perpanjangan waktu kontrak yaitu selama 90( sembilan puluh) hari kalender yaitu dihitung sejak tanggal diterbitkan SPK tanggal 5September 2006 sampai dengan tanggal 4 Desember 2006 sesuai dengan ketentuan pasal 6ayat sampai dengan ayat 6 Kontrak Kerja;Bahwa pekerjaan tambah kurang hanya dapat diberikan untuk dilaksanakan atasusulan konsultan pengawas dan tidak dapat lebih dari 10% dari nilai kontrak (vide pasal 8Kontrak Kerja), resiko kenaikan harga dan keadaan Kahar/(Force
Register : 18-02-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/Tipikor/2013/PT PBR Tanggal 30 April 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
Terbanding/Terdakwa : ZULMAN ZAST, SH
112 — 48
Terbanding/Terdakwa : ZULMAN ZAST, SH
112 — 48
Kabupaten/Kota yangbelum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dapat dilanjutkan lagipelaksanaannya pada tahun anggaran 2007 berdasarkan Surat SekretarisDaerah Nomor : O50/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 yangmerujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/476/BAKD tanggal07 Juni 2007 yang menyatakan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaanpekerjaan barang/jasa dapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa denganpertimbangan yang layak dan wajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahandesain dan force
/Kota yang belumselesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dapat dilanjutkan lagipelaksanaannya pada tahun anggaran 2007 berdasarkan Surat SekretarisDaerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 yangmerujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/476/BAKD tanggalO07 Juni 2007 yang menyatakan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaanpekerjaan barang/jasa dapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa denganpertimbangan yang layak dan wajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahandesain dan force
Register : 19-12-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 204/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG Tanggal 17 Juni 2015 —
241 — 597
241 — 597
Sani Abdul 03 April 2013 Task force 2.447.000Fatah34 Rahman Rahadian20 Maret 2013 Warehouse 2.447.00035 M.
Printing 2.447.00052 Hendi Santoso 03 Juni 2002 Dry Laminasi 2.621.00053 Yana Maryana 01 Nopember 2011 Printing 2.447.00054 = Jumadi 09 Februari 1998 Driver Fork 2.842.00055 Nurhadi Prasetyo 29 Desember 1997 Blow Film 2.593.40056 lmanSuparman 11 Oktober 2000 Printing 2.447.00057 Sutarno 01 Januari 2008 Slitting 2.448.00058 Ujang Dari 21 Agustus 2002 Dry Laminasi 2.686.00059 Yayan Supriatna 08 Maret 2013 Warehouse 2.447.00060 Tatang Suryana 01 Januari 2008 Slitting 2.673.00061 Henda 09 April 2013 Task force
Alex 01 September 1999 Quality Control 2.874.000Syafariaddin T169 Achmad Taufan 01 September 2012 jCrusher 2.447.000HendroPrihandono 47 70 Anton Sutikno 01 September 2012 Press Waste 2.447.00071 JAri Firmansyah 05 Oktober 2001 Satleman 2.793.00072 Dian Hadiansyah 26 Maret 2013 Rigid 2.447.00073 Nandang Suherlanj01 September 2012 Task force 2.447.00074 ~ Abdul Rohman 01 September 2012 O.Gudang 2.447.00075 Ujang Riandi 02 Juli 2001 Printing 3.337.00076 lsa Wiyono 01 September 2012 Produksi 2.447.00077
Register : 19-10-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
JAMRI anak dari LESSA
623 — 533
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
JAMRI anak dari LESSA
623 — 533
Amplifying attitude dibedakanmenjadi dua, yaitu force yang berkaitan dengan kekuatan kata yangberhubungan dengan naik turunnya suara dan berhubungan denganintensifiers (kekuatan kata), attitudinal lexis (kata yang mempunyai sikap),metaphor, dan swearing. Kedua adalah fokus yang berkaitan denganpenajaman dan penghalusan kata;f.
Register : 30-08-2012 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 450/Pdt.G/2012 / PN.Jkt.Bar Tanggal 6 Maret 2014 —
2468 — 1406
2468 — 1406
notice or lapse of time or both, would constitutesuch a default in the due performance or observance of anyterm, covenant or condition contained in any otheragreement, contract or instrument to which it is a party or bywhich it is bound or to which any of its property or assets issubject, (iii) has not violated in any material respect any law,ordinance, governmental rule, regulation or court decree towhich it or its property may be subject, and (iv) has not failedto obtain and maintain in full force
Register : 17-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2018/PTUN.PBR Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
PT BARA PRIMA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER F H ROEMOKOY dan EDHY SUPRIYONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI RIAU
216 — 136
PT BARA PRIMA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER F H ROEMOKOY dan EDHY SUPRIYONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI RIAU
216 — 136
peraturan perundangundangan; Bahwa penolakan izin dari dinas propinsi dengan alasan permohonantidak memenuhi syarat merupakan hal yang salah karena terdapat suratdari Kementerian yang menyatakan bahwa izin masih dapat diberikan; Bahwa persyaratan mengenai amdal harus disosialisasikan terlebihdahulu sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun2014; Bahwa Pasal 42 ayat (4) yang mengatur tentang batasan 7 tahununtuk IUP eksplorasi dapat diterapkan secara kasuistis dan apabila adakeadaan force
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
543 — 92
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
543 — 92
baik, prinsipprinsip kejujuran maka kalau terjadikerugian, dilindungi oleh doktrin BJR, artinya kerugian itu menjadiresiko bisnis yang akan ditanggung oleh perusahaan;Bahwa terkait Buyback, pihak yang dapat melakukan pembeliankembali keputusannya ada di Pengurus atau Direksi dan tidak adapembatasan, dalam teori jual beli jika seseorang atau perusahaan adajanji membeli namun pada akhirnya tidak dapat dipenuhi makanamanya ingkar janji, dan pihak yang merasa dirugikan dapatmengajukan gugutan;Bahwa force
major ada 2, absolut dan relatif kalau absolut sama sekaliitu Sudah tidak bisa di perbaiki, kalau force majornya relatif, barangkalibegitu sudah bisa recovery, saham sudah bisa dijual kemball;.
DAJK sudah dinyatakan pailit akibat musibahterbakarnya (force majeur) pabrik PT. DAJK, dan saham DAJK diBursa Efek Indonesia dalam kondisi delistingAidak diperdagangkan lagidi Bursa Efek Indonesi (BEI), sehingga saksi ANDREAS CHAIYADIKARWANDI selaku Komisaris PT.
DAJK sudah dinyatakan pailit akibat musibahterbakarnya (force majeur) pabrik PT. DAJK, dan saham DAJK di BursaEfek Indonesia dalam kondisi delistingAidak diperdagangkan lagi di BursaEfek Indonesi (BEI), sehingga saksi ANDREAS CHAIYADI KARWANDIselaku Komisaris PT.
DAJK Paillit,akibat musibah terbakarnya (force majeur) pabrik tersebut, dan saham DAJKmilik Dapen PKT saat ini berada di Kustodian Bank Mandiri;. Bahwa walaupun saham DAJK sudah delisting/idak dapat diperdagangkanlagi, akan tetapi menurut pendapat Ahli DR.H. Eko Sembodo, SE.,MM.
Register : 22-04-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PT PADANG Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG Tanggal 3 Juni 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : AWILDA, SH,dkk
Terbanding/Terdakwa : WIKRAN
208 — 0
Terbanding/Terdakwa : WIKRAN
208 — 0
24. 1 (satu) bundle asli SK tahun 2021
25. 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
26. 1 (satu) rangkap Asli Surat KeteranganKejadianLapangan (Force Majeure) Ternak sapi LokalNomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
27. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021
Register : 02-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 7 Nopember 2016 — WAHYUDI A.Ma Bin YUSâÃÂÃÂAN, DK
127 — 18
127 — 18
Ditemukan battery basah Merk G Force 65 Ah yang terpasang dilokasisampling rumah an. MUNCIK di Desa Nibung Terjun, Kecamatan PermataKecubung, Kabupaten Sukamara.b.
Controler (Battery Control Regulator) Merk Gold Parakeet Piramidategangan 12 volt arus maksimum 200 mA;Battery ada 2 (dua) jenis yaitu VRLA AGM 12 volt 65 Ah Merk Titaniumdan Thunder dan battery basah (Lead Acid) 12 volt 65 Ah Merk G Force;Lampu TL (Tube Lamp) Merk Philips daya 10 Watt tegangan 12 Vdc danKap lampu plastik ABS;Kabel jenis NYYHY ukuran 2 x 2,5 mm2 dari Modul Surya ke BCRpanjang 7 Meter (tanoa Merk) dan Kabel dari BCR ke lampu jenis NYYHYukuran 2x 1,5 mm2 panjang 21 meter (tanpa merk
Putus : 23-10-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1572 K/Pdt/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 — NINE AM LTD VS PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTAR
5460 — 9638 — Berkekuatan Hukum Tetap
5460 — 9638 — Berkekuatan Hukum Tetap
notice or lapse of time or both, wouldconstitute such a default in the due performance or observance of anyterm, covenant or condition contained in any other agreement, contract orinstrument to which it is a party or by which it is bound or to which any ofits property or assets is subject, (iii) has not violated in any materialrespect any law, ordinance, governmental rule, regulation or court decreeto which it or its property may be subject, and (iv) has not failed to obtainand maintain in full force
Register : 16-01-2013 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 05/Tipikor/2013/PT PBR Tanggal 14 Mei 2013 — Pembanding/Terdakwa : H. RAJA ZAHEDI, SP
Terbanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
111 — 79
Terbanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
111 — 79
Propinsi Riau No.050/DisbunPerenc/042 tangggal 25 Januari 2007 dan hal ini berdasarkan pada SuratSekretaris Daerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember2006 yang merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :Hal. 17 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR903/476/BAKD tanggal O7 Juni 2007 yang menyatakan Bahwaperpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapat diberikanoleh Pengguna Barang/Jasa dengan pertimbangan yang layak dan wajaryaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force
majeur, lalukemudian sekitar bulan Oktober 2007 Drs.H.R.MARJOHAN YUSUF selakuPlt.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengesahkan DPAL TA.2007tersebut dengan Kode Rekening Nomor : 2.01.2.01.01.19.3400.5.2sebesar Rp. 2.437.322.611,00 ;Bahwa Proyek Pekerjaan Peremajaan/ Pengembangan Kebun KaretRakyat Propinsi Riau TA.2006 di 5 (lima) Kabupaten/Kota tidak adamelakukan perubahan kontrak baik berupa pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force majeur sebagaimana Surat Menteri DalamNegeri Nomor : 903
Register : 27-03-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK Tanggal 6 Juli 2017 —
86 — 27
86 — 27
Jika paspor hilang karena disengaja maka permohonanpenggantian paspor akan ditolak, namun jika karena force majeur, permohonan paspor bisa diajukan;Bahwa ditolak sistem artinya ditolak oleh SKIM (Sistem InformasiManajemen Keimigrasian) yang merupakan Bank Data. Sistem ini akanmendeteksi jika ada seseorang yang akan memalsukan ataumenduplikasi paspor.
Putus : 01-09-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 PK/Pdt/2016 Tanggal 1 September 2016 — 1. FIFI TANANG, 2. TJANDRA WIDJAYA VS 1. PT DUTA PERTIWI, Tbk., DKK.
342 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
342 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjamin kepastian hukum terhadap hak kepemilikan Strata Titlemasingmasing pemilik;Bahwa kerugian yang akan dihadapi dan dialami oleh para pemilikapartemen pemegang Sirata Title ini adalah:1) Merosotnya harga jual Strata Title karena statusnya yang tadinya HGBMurni menjadi HGB di atas HPL;2) Tidak ada jaminan dan kepastian hukum untuk menjaminkan Strata Titledi atas HPL, sehingga Bank enggan menerima Strata Title yangdidasarkan pada Hak Pengelolaan menjadi agunan/jaminan kredit;3) Jika terjadi Force