Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/PID.SUS/TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 8 Maret 2016 —
129 — 34
  • Dalam 1 (satu) kelompok ada kelompok rumah tangga miskin; Bahwa sanksi yang diberikan jika ada anggota kelompok yang tidakdapat mengembalikan pinjaman adalah dengan sistem tanggungrenteng dalam 1 (satu) kelompok itu; Bahwajika satu kelompok tidak dapat membayar angsuranpinjaman maka ada Tim Penyehatan Pinjaman yang akan membantumencari permasalahan, jika karena force majeur maka pinjamanakan dihapuskan, namun jika karena kendala lain maka akan dicarikan solusi untuk mengatasinya;Bahwa tidak, pengurus
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 48/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
1.Ali Said
2.Arif
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Andi Marwiah
306 — 213
  • Dalam hukum islam bisa dititipkan pada Kantor Urusan Agama atau pada saat itu bisa dititip di Kantor Catatan Sipil ; Bahwa menurut pendapat Ahli tentang keadaan Force Majeur. Misalnya akta yangbaru ditipbkan ternyata ada kebakaran yang menghanguskan testamen adalah Aktayang ditipkan di Notaris setiap bulan dilaporkan kepada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
SURYADI Bin SUWARNO
77 — 20
  • ., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli menerangkan sebagai ahli hukum perdata; Bahwa ahli menjelaskan mengenai subyek hukum yakni ada 2 (dua)natuurlijkke persoon dan recht persoon; Bahwa ahli dalam hal ini menjelaskan apabila ada hubungannyadengan suatu kontrak maka yang berlaku adalah hukumkeperdataan; Bahwa ahli menerangkan juga mengenai force major alami dan nonalami.
    Yang terjadi untuk Terdakwa adalah yang dikarenakan alamiyakni adanya cuaca yang tidak mendukung saat pelaksanaankontrak berjalan; Bahwa ahli menjelaskan jika dalam suatu kontrak yang diperjanjikankemudian terdapat force major, maka yang mengikat perjanjian tidakdapat dikatakan melanggar kontrakMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.1 (Satu) lembar Surat bukti nomor kosong,tanggal 21 Juli 2014 senilai Rp.1.350.000, (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-01-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg
Tanggal 29 Mei 2017 — SRI YATI, dkk.; Melawan; PT. NATATEX PRIMA;
276 — 36
  • hubunganindustrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telahdirundingkan, tetapi perundingan tidak menghasilkan kesepakatan ;Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pasal 164 ;Ayat (1) :"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Putus : 01-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 1 April 2021 — I Gede Artha Wijaya als. Dede als. Okaya
106 — 62
  • Tugas AHLIdalam Task Force tersebut antara lain adalah membantu Tim P2 DJBCdalam rangka identifikasi keaslian pita cukai dan melakukanpemeriksaan keaslian pita cukai, memberikan pernyataan awal danmenyampaikan hasil identifikasi keaslian pita cukai kepada Tim P2 DJBCserta mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan sebagaiAhli dalam proses pemeriksaan pita cukai illegal ; Bahwa Ahli menentukan dan mengidentifikasi keaslian pita cukai tersebutbaik secara kasat mata, alat bantu sederhana (lampu
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
370 — 216
  • 164 ayat (3), yang dimana Reorganisasididasarkan bagi para Tergugat yang berstatus dibebas dari kewajibanbekerja (Furlough) tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHKterhadap para Tergugat;Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.138 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus
Register : 19-11-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plk
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR
Tergugat:
1.JUNI ASMADI
2.HARIYUDEL
3.JAINOL
4.RUSMANI
5.BAHRUDIN
6.WAHYUDIN
7.HUSNI TAMRIN
8.M ALIMIN
9.BAKRAN
10.SARFANI
11.JUNAIDI
12.MUNAWAR
13.REZA LELONO
14.DANIANTO
15.AHMAD RASID
16.CHANDRA WAHYUDI
17.HAIRANOR
18.JAJULI RAHMAN
19.ASMAIL
20.MAKSUM
21.RAHMAT
22.SAIPUL RAHMAN
23.YUNDANO
24.AHMAD FAUZAN
25.HADERANI
26.M ASIR
27.SARPANI
28.SARIDIN
29.CARNI YANTO
30.MUJAHIDIN
31.PAHRUDIN
32.AHMAD ALMUMIN
33.YOGI SUANDI
34.SUPIANOR
238 — 117

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat karena Force Majeur adalah sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat sejak tanggal 15 September
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-09-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
ZHANG DEYI
Tergugat:
1.DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SELAKU KEPALA INSPEKSI pada DIR JEND. MINYAK DAN GAS BUMI, KEMEN. ESDM RI,
2.KEPALA TEKNIK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V
238 — 162
  • Terjadinya tumpahan minyak bukan disebabkan oleh adanya kegagalanOperasional di kilang Pertamina RU V, tetapi disebabkan oleh adanyaeksternal extreme force; danb. PT Pertamina (Persero) telah menjalankan 3 (tiga) program strategisdalam penganggulangan dampak, yaitu Program pembersihan areaterdampak (perairan, perumahan penduduk, dan lingkungan), programpenyelesaian sengketa lingkungan dan program pemulihan;Halaman 45 dari 114 halaman, Putusan Nomor: 174/G/2019/PTUNJKT6.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-10-2012 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN AMBON Nomor 41/PID.TIPIKOR/2012/PN AB
Tanggal 3 Februari 2015 — SELVIANA MAYAUT, S Sos
123 — 65
  • Darisekian banyak pasal misalnya ditemukan suatu pasal yangmengatur perihal keadaan darurat atau force mayeur . Dalampasal ini dikatakan bahwa dalam keadaan darurat, prosedurpelelangan atau tender dapat dikecualikan dengan syarat harusmempeoleh izin dari pejabat yang berkompeten.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 30-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 Maret 2016 — MOCH JUENI.
84 — 22
  • maupunlalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal 21Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003 tanggal 2Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 10/Pid.Sus/2014/PN.Makassar.
Tanggal 9 Juni 2014 — - DR. H. SANGKALA RUSLAN, MS vS. - JPU
85 — 19
  • Sangkala Ruslan.MS bukanlah Subyek atau orang yangmemiliki kKewenangan dalam pengadaan tanah, sehingga dakwaan dan tuntutanharuslah dikualifikasikan nebis in idem;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa sebagaimana diuraikandatas, meskipun telah ditanggapan pada putusan Sela dalam perkara Aquo,namun majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sbb;Sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas the binding force ofprecedent (keterikatan hakim pada preseden), Hakim di Indonesia tidakterikat dengan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
337 — 184
  • desadimaksud yang merupakan perjabat pengambil keputusan di satu sisi, danpejabat pelaksana keputusan disisi lain terkait terutama peran masingmasing sehingga dengan demikian dapat di ukur tanggung jawab masingmasing sesuai dengan Peran, kewenangan dan tanggung jawabnya dalampelaksanaan kegiatan pengeleolaan keuangan Desa dimaksud.Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force
    , antara lain denganmemerintahkan kepada Bendahara Desa untuk menggunakan langsungmembayar tunjangan bagi Perangkat Desa dan juga penyetoran ke BUMDesa,serta tidak mencatatkan pada pengeluaran dalam APBDesa Pemecutan Kajasebagaimana pemeriksa sampaikan di atas telah memenuhi unsur kerugiannegara dapat ahli jelaskan sebagai berikut:Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - LUKMAN HAKIM
74 — 33
  • bekerja BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; Bahwa menurut ahli pengertian kerugian keuangan negara adalahberkuragnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negaratanoa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarnaa yang ada pada seseorang karenaHal 96 dari 134 hal Putusan No.54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PSTjabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 3 Februari 2014 — NURJANAH, SPd
47 — 13
  • YkBahwa kalau itu tidak kembali sampai bertahuntahun, kembalikan lagi kekontrak kerjanya ; Bahwa seandainya terjadi force majeur, dilihat kontrak kerjanya harus lunasbulan berapa, kalau misalnya, Maret harus lunas, tetapi bencana terjadi bulanMei, berarti itu tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, tetapi kalau padawaktu masa pemakaian terjadi bencana, maka LUEP melaporkan bencanatersebut untuk meminta kebijakan kepada dinas ; Bahwa kewajiban pembayaran dari LUEP, kalau mundur harus mengajukanpenundaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 05-07-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SUSILOWATI, SH., MH
Terdakwa:
Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI
377 — 212
  • Selsebaiknya dilakukan pada tahun saat laporan keuangan perusahaanmenyebutkan kerugian; Bahwa dengan demikian, kerugian yang terjadi dapatditanggung oleh para Pemegang Polis yang ada (in force), sebelumpolispolis tersebut lapse dan/atau Jatuh Tempo; Bahwa secara aspek aktuaria, pembagian kerugian inimemungkinkan diterapkannya basis aktuaria (asumsi, model, dll) yangbaru dalam perhitungan Tarif Premi, Cadangan, Nilai Tunai, etc, yanglebih tepat dan mencukupi; Bahwa meruginya Perusahaan Asuransi berbentuk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-06-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 370/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 28 Maret 2013 — PT SANDIPALA ARTHAPUTRA. Lawan 1. MUEHLBAUER AG. 2. MUEHLBAUER TECHNOLOGIES Sdn Bhd.
391 — 313
  • Herewith, the Parties consensual state that the conditionsaccording to No.7 of the First Amendment are not fully met.Therefore, the First Amendment did not come into force and shallbe null and void for the future.2. The Main Contract will be executed with unchanged terms andconditions, unless stated otherwise in this Second Amendment.The purchased items can be changed, raised and/or reduced bywritten mutual agreement between the parties.Terjemahannya:1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
345 — 133
  • Cara mengakomodir kesempatan tersebutsudah tertuang dalam kontrak awal, apabila terlambat karenakesalahan penyedia bukan karena force major atau kopensasi, PPKdapat memberi kesempatan dengan analisis tanpa addendum kontrak,addendum kontrak pemberian kesempatan hanya dibuat apabilapemberian kesempatan melampaui tahun anggaran, harus dibuatkanaddendum namun isinya hanya perpindahan beban anggaran contohsemula harus selesai anggaran 2018 pemberian kesempatan akandibayarkan dengan anggaran 2019, addendum
    Pst.Bahwa addendum perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan apabilaada force major atau kesalahan dari PPK.
    menegosisasikan calon pemenang lelang, saat pemilihandimungkinkan untuk klarifikasi;Bahwa dalam paktek pelaksanaan konstruksi ada kepala proyekmenurut ahli tanggungjawab dan kewenangan kepala proyek adadiorganisasi penyedia bukan disisi pemerintah, sebagai contoh kepalaproyek harus membuat report dan mengecek sesuai kontrak, apabilaada kecelakaan karena kelalaian maka kepala proyekbertanggungjawab;Bahwa ada aturan besaran pembayaran uang muka abhli lupabesarannya, perpanjangan waktu hanya boleh apabila ada force
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-08-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 10 Nopember 2014 — DAUD Bin DAMIRI
51 — 8
  • menurut Surat Edaran Deputi Bidang InvestigasiBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 Tanggal 21 Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003 Tanggal 2 Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 403/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr.
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
PT. Jakarta International Container Terminal
Tergugat:
1.Liston Palito Tampubolon
2.Faizal Eriandi
3.H. Akhid
4.Umar Yusuf
5.PT. Empco Trans Logistic
6.Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal
162 — 110
  • Sertaapabila ada kecelakaan, maupun kerusakan hal itu disebabkan karenasituasional pada masa transisi kepemimpinan yang terjadi dalam tubuhPenggugat dengan terjadinya mogok kerja, pekerjaan yang menumpukdan keadaan yang kacau balau dalam keadaan itulah banyak pekerjaPenggugat juga turut bekerja ditambah pekerja operator RTGC TergugatV, sehingga jika terjadi kerusakan, maupun kecelakaan maka itudikarenakan situasi Force manjer/Keadaan Darurat.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 8 Maret 2016 — Drs. H. M. Syamri Adnan, SH, MH.I
99 — 34
  • (pasal 3).Bahwa selaku ahli berpendapat, bahwa Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (force mejore).Bahwa Pengadaan tanah tersebut bersumber dari Dana APBN Tahun 2007;Bahwa