Ditemukan 3481 data
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
406 — 1199
Surat Permohonan kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor:UKB/D/187/2018 tertanggal 12 November 2018 Perihal PermohonanInformasi Status Tanah Adat, lalu dijawab oleh Sekretaris DaerahKabupaten Lampung Utara atas nama Bupati Lampung Utara melalui suratNomor : 100/037/01LU/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Status TanahAdat, yang menegaskan bahwa sampai dengan saat ini PemerintahKabupaten Lampung Utara belum ada peraturan daeran dan SuratKeputusan Bupati Lampung Utara serta aturan lainnya yang
Semenguk, Buay Baradatu,Buay Barasakti, Buay Bahuga dan Buay Pemuka, sebagaimana itu ditegaskandalam Surat Bupati Way Kanan (Tergugat 32) tanggal 18 Desember 2018 Nomor100/066/I.01WK/2018 yang juga dijadikan dasar oleh Penggugat untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo, dimana masyarakat adat Marga BuayPemuka Bangsa Raja dan masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilirtermasuk dalam kelompok Buay Pemuka ;Halaman 217 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuBahwa Peraturan Daeran
Semenguk, Buay Baradatu,Buay Barasakti, Buay Bahuga dan Buay Pemuka, sebagaimana itu ditegaskanHalaman 232 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Bbudalam Surat Bupati Way Kanan (Tergugat 32) tanggal 18 Desember 2018 Nomor100/066/I.01WK/2018 yang juga dijadikan dasar oleh Penggugat untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo, dimana masyarakat adat Marga BuayPemuka Bangsa Raja dan masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilirtermasuk dalam kelompok Buay Pemuka ;Bahwa Peraturan Daeran
Semenguk, Buay Baradatu,Buay Barasakti, Buay Bahuga dan Buay Pemuka, sebagaimana itu ditegaskandalam Surat Bupati Way Kanan (Tergugat 32) tanggal 18 Desember 2018 Nomor100/066/I.01WK/2018 yang juga dijadikan dasar oleh Penggugat untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo, dimana masyarakat adat Marga BuayHalaman 523 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuPemuka Bangsa Raja dan masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilirtermasuk dalam kelompok Buay Pemuka ;Bahwa Peraturan Daeran
Bahwa Tergugat32 tidak memiliki kapasitas untuk memberikan izin apapun diluar wilayahadministrasi dan hukum Kabupaten Way Kanan, berlebih bahwa dalamperkara ini Penggugat tidak menarik Pemerintah Daeran Lampung Utarasebagai Pihak dalam Perkara.Bahwa berdasarkan hal demikian, jika memang mengacu pada makna forumrei sitae, maka haruslan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan.
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
117 — 61
dipertanggungjawabkan atau dibebankankepada Terdakwa Sefiyanto Tangono;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 Tahun2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, Suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) UndangundangHalaman 153 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN TteNomor 1 Tahun 2004 :(1) Setiap kerugian negara/daeran
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
HARTONO
134 — 59
. : 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYkabupaten/kota, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembianaan kemasyarakatandan pemberdayaan masyarakat desaBahwa Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperolehdari hasil bagi hasil pajak daeran dan bagian dari dana perimbangankeuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desayang dibagikan secara proporsional.Bahwa penunjukan Pelaksana Kegiatan adalah kewenangan dari KepalaDesa dan pemilinan
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
Drs. GUNAWAN BASRI, HS Bin BASRI
121 — 27
Sukman.Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar AlamNomor : 813/187/KPTS/BKD/2008 Tanggal 17 Januari 2008 tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daeran Kota Pagar Alam a.n.Dolly Hyrven.Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar AlamNomor : 821.13/450/KPTS/BKD/2009 Tanggal 30 Juni 2009 tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipila.n.
136 — 40
untuk ditandatangani dan dikirimkan ke DPRD, yang kemudian oleh Sub Tim36Anggaran ini yang tugasnya :Menghimpun, menyiapkan dan menyajikan data anggaran baikdibidang pendapatan maupun belanja yang diusulkan olehkantor unit kerja kepada tim penyusun APBD, jadi yangberhubungan dengan dinas ketika menyusun itu bukan timpenyusun tapi sub tim ini yang hasilnya dipresentasikan;Menyiapkan konsep pengantar nota keuangan, konsep peraturandaerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahanAPBD, peraturan daeran
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Diwakili oleh Nur Hidayati dan Kholisoh
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.PT. MARTIMIN COAL MINING
810 — 299
ekonomi dan struktur infrastruktur,pariwisata termasuk infrastruktur jalan sedangkan ekonominya adalahpertanian, perdagangan dan perkebunan;Bahwa ada tiga latar belakang pemerintah daerah menanyakan suratkepada Kementerian ESDM yang pertama setelah tahun 2008 itu adapenolakan tidak ada aktivitas terkait izin ini, Kemudian daerah mendengarHalaman 159 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUNJKTada langkahlangkah untuk penyiapan perizinan, perizinan inilah tindaklanjutnya untuk diproses lalu daeran
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
1.MUHAMMAD RENDRA
2.HALDI
3.DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI
4.ARSAUFI alias REZA
192 — 442
ABDUL RAHIM pada tanggal26 Januari 2020 di daeran Sawah besar, Jakarta Pusat.Terdakwa secara bersamasama melakukan tindak pidanamelakukan tindak pidana mengakses system informasi elektronikmilik orang lain tanpa jjin dan/atau pencurian dan/atau turut sertamelakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberibantuan kejahatan yang menyebabkan kerugian terhadap korbansebesar total Rp 1.100.000.000, (Satu miliar seratus juta rupiah)dengan cara menukar kartu atm BriTAmaGold Priority milikkorban untuk
M. RIKZAN NUARI, S.H.
Terdakwa:
MAIFIRNANDA panggilan NANDA
125 — 53
Sesampainya di bengkel Saksi bertemu dengan Rozi, Yudi sertaSaksi Mustafa Kamal, saat di bengkel Saksi mendengar cerita dari Arifyang katanya ada keributan di daeran Panduang Jorong Rumbai,kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Saksi pergi dengan Arif dengansepeda motor untuk melihat keadaan di Panduang; Bahwa kemudian sekitar pukul 13.45 Saksi dan Arif sampai diJorong Rumbai, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di Panduangsebelum Hotel Sumpur, ketika itu Saksi melihat massa Malalo ramai,diantaranya yang
1.ALLAN HARAHAP, SH.,M.Hum
2.AFRINALDI, SH
3.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
1.TONI MARTEN
2.DESMAN RAMADANI Bin AZHARI
123 — 36
sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam perkara ini TON MARTEN dan DESMANRAMADANI telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa yang bernamaTONI MARTEN dan DESMAN RAMADANI senyatanya yang tertulis di dalamKartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya adalah orang yang sama, denganmenggunakan nama alias dan nama ayah sebagaimana lazim digunakan olehmasyarakat di daerah Terdakwa bertempat tinggal sehingga nama ParaTerdakwa yang dikenal oleh masyarakat di daeran
78 — 14
Perebuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara baik Pemerintah pusatmaupun Pemerintah daeran Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta masyarakat diKecamatan Paminggir, Kalimantan Selatan ;2. Kejahatan korupsi saat ini dipandang sebagai Ordinary Crime di Indonesiakhususnya dan Negaranegara lain umumnya yang telah menjadi perhatianBadanbadan dunia seperti Perserikatan BangsaBangsa (UN) ;Halhal yang meringankan1. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;2.
701 — 606
YKperkantoran sebagaimana Objek Sengketa sehingga tidak sesuai denganfungsi dan tujuan kawasan Agropolitan;Menimbang, bahwa terhadap alasan penolakan IMB terkait kesesuaianantara peruntukan bangunan dan rencana kabupaten dalam RT/RW, makaHakim Anggota akan merujuk pada ketentuan Peraturan Daeran KabupatenGunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Gunungkidul Tahun 20102030 yang menyatakan bahwa:Pasal 1Angka 51Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
NI WAYAN NESTRI
69 — 45
n nnn nnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes5) Dana ADD (alokasi dana desa) pada tahun 2014 sejumlahRP.68.638.518, ;0nnnnnnn nnn n nnn nnn nnn n nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanes6) Dana PAD (Pendapatan Asli Desa) yang diterima sejumlahRP.41.064.500, ;nnnnnnnn anna nn nnn nnn nnnnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns7) Dana CSR BPD (bantuan untuk masyarakat kurang mampu)dana yang masuk ke rekening Desa Mengwitani sebesarRp.10.000.000,;8) Dana perubahan (yang berasal dari dana bagi hasil pajak danretribusi daeran
1.IWAN YABOSSA
2.H. HANAFI
3.Hj. PRIHATIN
4.RONY IRWANTO
5.STEVEN CHANDRA SOFIAN
6.ELLYSA DEWI
7.HARDI WIHARJA
8.MARNI
9.RISTIA WILLY ASTUTI
10.HJ. SITI ROFI'ATIN
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
407 — 720
BahwaTergugat menyadari bahwa dengan adanya objek gugatan tersebutmerupakan salah satu. langkah dalam rangka melakukanpengamanan barang milik daeran khususnya pengamananadministrasi dimana atas barang milik daerah tersebut merupakanbenda yang memiliki nilai ekonomis yang digunakan sebesarbesarnya bagi kemakmuran masyarakat.
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I WAYAN WIANTARA, SP
179 — 134
Bali kepada Majelis tuntutan Perbendaharaan BPKRI yang selanjutnyapihak BPKRI ada menerbitkan dua Salinan Keputusan badan pemeriksakeuangan Republik Indonesia yaitu : Nomor 10.TP.072018/VIII/2018.SKPtentang pembebanan kerugian daerah Kepada saudara WAYANHalaman 111 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN DpsWIANTARA SP bendahara pengeluaran Sekretariat daeran Prov.
Bendahara pengeluaran pembantu Biro aset sekretariat Daerah Prov.Bali TA 2016 sebesar Rp. 626.094.899,Memerintahkan kepada sekretariat daeran Prov. Bali sebagaimanadimaksud dalam diktum kesatu untuk menarik kerugian daerah danmenyetorkan kerugian daerah tersebut ke rekening kas umum daerahprov.
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
Terdakwa:
MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
161 — 101
Biaya pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunanNegeri berupa item kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sesuai denganLaporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daeran Kabupaten Seram Bagian TimurNomorsebagai berikut :LHA700/11/PemkustKab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021 adalah No. JENIS/JUMLAH JUMLA HARGA JUMLAH JUMLAH SELISIHBANTUAN H SATUAN YANG HARGA YANGPENERI SESUAI DIBELANJ SATUAN DIPEROLEMA HARGA AKAN (RP) SESUAI RAB HTOKO (RP) (RP)(RP)1 2 3 4 5 6 71.
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semuapenerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalamTahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadihak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daeran dalam tahun anggaran yangbersangkutan harus dimasukkan
Terbanding/Tergugat : ROSYID ACHMAD BIN SARMADA
86 — 72
setelah dicari informasikepada pihak masyarakat sekitar lainnya, maka didapatkan beberapa copysalinan Girik atas nama ahli waris, dengan beberapa luas dan mutasi yangtidak dilakukan oleh yang berhak yakni ahli waris itu sendiri dan jugaterdapat beberapa akta jual beli dan bahkan Sertifikat Kepemilikan diatastanah milik Pewaris, yang berasal dari C 141, maupun C lainnya, yangakhirnya kemungkinan besar beralih keatas nama para Tergugat;Bahwa telah ditemukan copy SALINAN SURAT KETETAPAN luranpembangunan Daeran
Fakhrul Rozi Sihotang,SH.,MH
Terdakwa:
1.SOFYAN SURY, S.Pdi. M.Sc. Bin Alm. USTADIN AFANI.
2.RAHMAT ASHARI, SE Bin Alm. LUKMAN LAMPOH
105 — 35
MoU tersebut mengikat.Biasanya MoU itu mengatur kesepakatan awal saja dan apabila para pihaksetuju maka akan detil dibahas di dalam kontrak;Bahwa rencana kerja harus dibuat oleh direksi apabila sudah diangkat dandipilih, kKemudian harus menyusun programprogram yang kemudian akandisampaikan kepada kepala daerah untuk planning keuangan daerah.Bahwa prinsipprinsip umum di dalam BUMD yaitu. meningkatkanperekonomian, meningkatkan PAD, memberdayakan usahausaha kecil didaerah, menyerap tenaga kerja di daeran
HARTANTO, SH.
Terdakwa:
EKO STIYO SUPRIHANTORO BIN SINAREP RUSWANDI
75 — 22
Sembilan ratus ribu rupiah)Dengan jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp250.762.000,(duaratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)Bahwa dalam pengadaan mesin genset yang dilakukan oleh terdakwa EKOSTIYO yang bersumber dari APBdes Long Tungu tahun Anggaran 2016bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2 PeraturanBupati Bulungan nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana perbuatan terdakwamengakibatkan kerugian keuangan Negara/daeran
Fery Hasny
Tergugat:
PT. KING JIM INDONESIA
76 — 14
Bahwa dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi permasalahanantara para Penggugat dengan Tergugat dikarenakan para Penggugatmenuntut pelaksanaan Peraturan Daeran (Perda) Kabupaten PasuruanNomor 22 Tahun 2012 #4Tentang = Sistem PenyelenggaraanKetenagakerjaan, khususnya yang diatur dalam pasal 37 ayat (3), (4) dan(5) mengenai pengupahan ;6. Bahwa Tergugat menolak melaksanakan ketentuan Perda Kab.
1.MUH. JUFRI TABAH, SH
2.MUHAMMAD ISRAQ, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
4.FAKHRUL FAISAL, SH.,MH
5.ADRI EDDYANTO PONTOH, SH
6.HADIMAN, SH
Terdakwa:
ZULWAHYU A. USMAN SJAH Bin DEDE NUCH
152 — 88
Lembar 5 untuk Kepolisian warna kuning.Bahwa dealer yang mentransfer dan menitipkan uang pajak kenderaanbaru yaitu dealer sepeda motor Honda Lion dan Dealer mobil Hino danuang pajak tersebut ada yang saksi setor dan ada yang saksi tidak setorke Kas Daerah;Bahwa pada tahun 2018 yang saksi tidak setor ke Kas daerah adalah beabalik nama kenderaan baru BBNBK1 roda 2 (dua) dan roda (empat) sekitar100 Juta lebih dari lembar surat ketapapan pajak daeran PKB/BBNKB danSWDKLLI;Bahwa saksi tidak menyetor ke