Ditemukan 10629 data
112 — 30
Perbuatan tersebut harus melawan hukum;Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara LindenbaumCohen pada tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawanhukum, yaitu:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tatasusila;Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml4.
137 — 96
perbuatan melawan hukummaka haruslah dipenuhi adanya unsurunsur yaitu adanya perbuatan yang bersifatbertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dankelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengankerugian;Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsurunsur perbuatanmelawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukumsebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999(Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
236 — 1059
, dimana obyeksengketa a quo merupakan tanah adat peninggalan dari datukdatuk/leluhurSOA MARAWALIHITU, SOA LAULAMA LAMAKARI dan SOA ROLATUROUPESSY sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai yangdikuasai secara turun temurun dan tidak terputus oleh Penggugat sebelumTurut Tergugat melakukan pembukaan lahan di atas obyek sengketa a quopada tahun 1994, juga berdasarkan pada perspektif kewilayahan (territorial)sebagaimana dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam DutchSketch Map dated 1919
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
113 — 98
Bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 dalamperkara Cohoen v. Lindenbaum, yang diperkuat dan dipertegas olehpendapat ahli hukum antara lain R.
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
87 — 143
., Hukum Pidana Khusus (KUHPbuku II), Alumni Bandung, 1979, him. 37).Menurut Munir Fuady menyatakan:Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejaktahun 1919, unsur meiawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut:a.Perbuatan yang melanggar undanguMang yang berlaku.b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.c.
138 — 100
bisamenyerahkan Tanah secara sukarela.BAHWA DAPAT DILIHAT DENGAN JELAS BAHWA TINDAKAN PARATERGUGAT DI ATAS PATUT DIDUGA MERUPAKAN SUATU KONSPIRASIATAU PERMUFAKATAN YANG PENUH DENGAN ITIKAD BURUK ANTARAPARA TERGUGAT UNTUK MENGUASAI TANAH YANG DIMILIKI OLEHPENGGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM.Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Bahwa setelah putusan Hoge Raad der Nederlanden tanggal 31 Januari 1919
129 — 84
dan teoripenyebab kirakira (proximate cause), sehingga menjadi telah terbuktiadanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kesalahan dan PerbuatanMelanggar Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang telah menyebabkantimbulnya kerugian bagi Penggugat ;Bahwa lebih lanjut pada halaman 6 9, Ahli Hukum Bisnis dan Perdata, DRMUNIR FUADY SH MH LLM, dalam buku Perbuatan Melawan Hukum,Pendekatan Kontemporer, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005, antaralain menegaskan sebagai berikut :Sejak tahun 1919
benda Meterai yang diduga bertentangandan melanggar UU Perbankan serta atas sikap berdiam diri, sikap pasifberbuat untuk tidak berbuat serta pembiaran yang dilakukan Tergugat VIII XVI atas perbuatan Tergugat I VII yang diduga melanggar UU Perbankanadalah bertentangan dengan kehatihatian dan ketelitian atau keharusandalam pergaulan masyarakat yang baik (zorgvuldigheid) karena tindakanPara Tergugat telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil ;Bahwa sebagaimana Putusan Arrest Hoge Raad 1919
1.TONY SURJANA
2.JOHNY SURJANA
Tergugat:
1.GOZALI bin ASMAT
2.TASLIMAH binti ASMAT
3.SAYUTI bin ASMAT
4.TUHAMAH
5.MUHAMMAD CHOLIL bin ABDUL HALIM
6.MUHAMMAD AHYAT bin ABDUL HALIM
7.KARLIN bin ABDUL HALIM
8.SUGIARTO TJIPTOHARTONO
9.PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
10.GINAWATI, SE
11.Drs. EKITA LUKMANSUY
12.MOHAMMAD SOLEH
13.TOMMY LATIEF
14.ADI DHARMA, SH
166 — 135
Adanya hubungan kuasalitas atau sebab akibat antara kerugian pihaktergugata dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan olehTergugat.Bahwa pengertian Bertentangan dengan Hukum sebagaimana dianutdalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Lindenbaum VSCohen, tanggal 30 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensitetap serta menjadi pola Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimanaPerbuatan yaiatu:a. Bertanggung jawab kewajiban hukumnya sipelaku sendiri menurutundangundangb.
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI DJIWASRAJA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Terbanding/Tergugat III : J.N. SIREGAR, SH
Turut Terbanding/Penggugat II : NY. DRA. MED. LILIA IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. NATALIA IBRAHIM
73 — 51
Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Mahkamah AgungRepublik Indonesia mensitir tentang Kriteria Perbuatan melanggarhukum berdasarkan Yurisprudensi tetap Hoge Raad NegeriBelanda Tahun 1919, terdapat 4 kriteria Perbuatan Melawan Hukumyaitu :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;2. Melanggar Hak Subyektif orang lain ;3. Melanggar kaidah tata susila ;4.
IRFAN
Tergugat:
1.HAJI NAWAKIT
2.AMIR HAMZAH
3.MARDIANSYAH
4.DARMAWANSYAH
5.HARDIANSYAH
6.KAPSAH
7.SITI DARWISYAH
8.KEPALA KELURAHAN CILINCING
9.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
129 — 56
Bahwa menurut Hoge Raat tahun 1919, Perbuatan MelawanHukum diartikan, sebagai berikut : Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku; Melanggar subyektif orang lain; Melanggar kaedah tata susila; Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hatihatiyang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor: 445/PDT.G/2016./PNJKT.UTR.11.
139 — 82
(Satochid Kartanegara, ibid); Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum lebih berkembang lagisejak adanya Lindenbaum Cohen Arrest tanggal 31 Januari 1919 tentangpengertian onrechtmatigdaad adalah perbuatan yang mempekosa hakhakOrang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangandengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harusdiindahkan dalam pergaulan masyarakat Matschappelijke betamelijkeheid.
48 — 7
;Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgBerkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum (unrechtsmatig) di dalam hukum perdatasebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
Terbanding/Tergugat I : Elizabeth L iem Sioe Lian alias Grace Elizabeth Liem
Terbanding/Tergugat II : Freddy Budiono, S.E
71 — 41
S 1919 No. 81 di Kantor Catatan SipilSalatiga;Hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi telah berakhir karena perceraian sebagaimanaPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 70/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juli 2001 dan Akta Perceraian Nomor37/i/2002 tanggal 25 Februari 2002;Selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu:a.
Pembanding/Penggugat II : H. Maskur Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat III : Hj. Soliha Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat IV : Al Jufri Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat V : Ahmad Juanda Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat VI : Siti Nurhabibah Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Terbanding/Tergugat I : P.T. Buana Media Nusantara
Terbanding/Tergugat II : P.T. Mutiara Auction
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Alm Nissan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pejabat Lelang Kelas II F.X. Tri Sumaryanto SH., MH., Wilayah Jabatan Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Tata Kota Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat V : Kecamatan Taruma Jaya
Terbanding/Turut Tergugat VI : Desa Pahlawan Setia
Terbanding/Turut Tergugat VII : Bank Tabungan Negara BTN Pusat
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi
109 — 112
Bahwa selain itu dalil perbuatan melawan hukum dalam suratgugatan PENGGUGAT, sangat tidak memenuhi keempat unsur perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdatajJuncto Anret Hoge Raad 31 Januari 1919 serta berdasarkan doktrin hukumyang dikemukakan oleh R. Setiawan, S.H., yaitu sebagai berikut:a.
151 — 114
Konsep perbuatan melawan hukum diatur berdasarkan yurisprudensi HogeRaad dalam Arrest 31 Januari 1919 yang memutuskan perkara antaraLindenbaum v. Cohen dimana perbuatan melawan hukum diartikan secaraHal 68 dari 100 hal.
80 — 53
Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum (onrechmatigedaad)yaitu :1. Merusakkan subjektif seseorang.2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Hukumpelaku.3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan4.
Menurut Arrest HR 31Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuaidengan Hukum (onrechmatigedaaq) yaitu :1. Merusakkan subjektif seseorang.2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Hukumpelaku.3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.4.
100 — 112
dari pihak tersebut, dalam hal ini yangdimaksud dengan kesengajaan adalah Suatu perbuatan, dimana denganperbuatan itu si Pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dariperbuatan tersebut, sedangkan definisi dari kelalaian adalah Seseorangtidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang);Kemudian dengan dimaksud atas perbuatan itu harus ada hubungankausal yaitu berarti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian;ahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919
108 — 48
Bahwa mengenai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ialah Tiap perbuatan melanggarhukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yangmenimbulkan kerugian itu. karena kesalahannya untuk menggantikankerugian tersebut;AP Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dalam hal ini pengertiannya bukan sematamata melanggarundangundang, akan tetapi sebagaimana Arrest Hoge Raad 1919 telahdiperluas pengertiannya termasuk pula
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TEHNIK KIMIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA
Terbanding/Intervensi I : Lisa Fandouza.SP
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris THAMRIN AZWARI, S.H., MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris/PPAT AHMAD FIRDAUS, S.H., Mkn
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
120 — 336
puluhmeter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak diJalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan KecamatanKemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan perbuatanTergugat Il yang telah memanfaatkan dan/atau menggunakan tanahobjek perkara berikut bangunan yang berdiri diatasnya gunamelaksanakan kegiatan satuan pendidikan dengan label Sekolah IslamAlAzhar Cairo Indonesia termasuk dalam kategori suatu perbuatan;Perbuatan tersebut melawan hukum;Sejak tahun 1919
57 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.155 K/Pid.Sus/2012Bahwa ketentuan Pasal 1365 BW menyatakan tiap perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut..Bahwa putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkaraLindebaumCohen.