Ditemukan 10050 data
320 — 235
Bukit Samudera Perkasa yang ada di BankInternasional Indonesia yang terhutang sejak diambilalih sejumlahRp.61.626.941.374,49 (enam puluh satu milyar enam ratus dua puluh enamjuta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat komaempat puluh sembilan sen) berupa hutang pokok belum termasuk bungaBank sebesar 12% tqhun. Selanjutnya PT. Bukit Samudera Perkasa sejakdiambilalih fasilitas kreditnya, para Tergugat telah melakukan pembayaransejumlah :a.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
736 — 341
individu atau orang perorangan, dengan demikianHalaman 98 dari 143, Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT YYKHakim Anggota berpendapat dalam perkara a quo atas nama TerdakwaMohamad Imam, S.H, M.M. unsur melawan hukum tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Laporan Audit BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yogyakarta yangmenyimpulkan dalam perkara a quo menimbulkan kerugian kKeuangan negarasebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) dengan caramenghitung dan menjumlahkan hutang
pokok, bunga dan denda dengan tidakmenilai harga agunan dengan alasan karena agunan tersebut belum menjadiaset negara;Menimbang, bahwa kesimpulan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh BPKP tersebut secara yuridis /hukum sah dan bisa digunakanuntuk pembuktian, namun secara filosofis tidak memberikan rasa keadilan dancenderung melanggar keadilan, di samping jika dikaji Secara sosiologis tidakmemberi kemanfaatan, karena pada hakekatnya agunan riel ada/ bukan fiktif,ada Sertifikat Hak Miliknya
140 — 41
banding putusan akhir (inkracht) bisamengajukan PK, hutang pajak harus bayar kalau tidak dibayarkemudian ditegur dan apabila tidak ditindak lanjuti dikeluarkan suratpaksa, apabila tidak dibayar dilakukan penyitaan asset, (untuk gitzelingnilai 100 juta kKeatas WP yang tidak punya itikad baik).e Mekanisme pidana yaitu WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan kewajiban membayar pokok pajak ditambah 150 %denda, apabila hal tersebut tidak dipenuhi dilakukan penyidikandengan kewajiban membayar hutang
pokok dan denda maksimal 400%, prosesnya di Pengadilan Negeri, bisa banding dan kasasi setelahinkrahct putusan pidana penjara dan denda, pokok pajak bisa dimasukkan ranah administrasi lagi untuk dilakukan penagihan kepadaWajib Pajak.
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
634 — 1020
diserahkan lagi barang jaminandan menurut ketentuan BPPN terhadap pihakpihak ketiga mempunyai utangkepada bank yang dikuasai dia boleh menerbitkan surat paksa dia bolehmelakukan penyitaan promise ini adalah utang dari pihak ketiga ke bank, kitatidak pernah tahu sampai sekarang bagaimana BPPN berhasil menagihnya ataubagaimana tidak pernah ada penjelasan apaapa mengenai promes nasabahini, demikian juga mengenai aset jaminan ini tidak pernah ada penjelasanberapa dia jual dan tidak pernah hitunghitungan hutang
pokok sekian danpenjualan barang jaminan sekian tidak pernah sampai dengan timbuknyaperkara ini, terhadap hutang tadi pada tahun 2012 DJKN menyerahkan piutangnya itu kepada PUPN dan pada tahun 2013 KPKNL memanggil kedua mantandireksi ini, jumlah itu masih paralel masih sekitar 2 triliunan, jadi hanya padawaktu itu diminta penjelasan dari mana asal piutang ini, bagaimana hasilpenjualan barang jaminan kami tidak bisa dijawab oleh KPKLN, kemudian tibatiba 6 tahun kemudian tahun 2019 PUPN mengeluarkan
297 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar angsuran kelima, maka padatanggal 5 Juni 1998, Marubeni Europe PLC dengan mempertimbangkankeadaan ekonomi di Asia Tenggara sedang dilanda krisis moneter sehinggakebanyakan perusahaan pada saat itu tidak dapat membayar hutangnya,memberikan penyelesaian jalan keluar melalui Perjanjian PembiayaanKembali Pertama (First Refinancing Agreement) antara Marubeni EuropePLC dengan Tergugat (bukti P24) sebagai pembiayaan kembali untukpembayaran bunga dan cicilan hutang
pokok Tergugat;15.Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran keenam yang jatuh tempo padabulan Oktober 1998 dan angsuran ketujuh yang jatuh tempo pad bulan April1999, selain itu Tergugat juga tidak melakukan pembayaran pinjamanberdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam Pembiayaan Kembali Pertama(First Refinancing Agreement) tanggal 5 Juni 1998 yang jatuh tempo padabulan Oktober 1998;16.Bahwa karena kegagalan Tergugat tersebut diatas, maka pada tanggal 27Oktober 1999, Marubeni Europe PLC dengan mempertimbangkan
690 — 529 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada tanggal 3November 2003, obligasi tersebut DIAMBIL ALIH OLEHSANTORO CORPORATION (LIHAT CATATAN 20) ; 20.HUTANG JANGKA PANJANG RP 701.296.345.000,Merupakan hutang kepada Santoro Corporation ("Santoro") yang timbul dari pengambilalihan hutanghutang kepadaKreditur lain (lihat catat 16, 17, 18 dan 190 Perjanjianpengambilalihan hutang ditanda tangani perusahaan denganSantoro pada TANGGAL 3 NOVEMBER 2003 dengan jumlahhutang sebesar USD 89,054,767 dan Rp 403.640.405 yangterdiri dari HUTANG POKOK SEBESAR
87 — 60
diperoleh dariberhutang kepada Lembaga Perbankan dengan jaminan aset milik milikPemerintah Daerah tersebut digunakan untuk membebaskan ataumembeli tanahtanah milik petani atau masyarakat di Desa KutaKecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dan oleh karena danayang dibutuhkan dan digunakan untuk membebaskan lahan atau tanahyang jumlahnya mencapai ribuan hektar membuat keuanganTERGUGAT X habis dan proyekproyek pembangunan kawasanpariwisata tidak jalan, mutatis mutandis TERGUGAT X tidak dapatmembayar hutang
pokok dan bunga sehingga menyebabkan asetasetyang dijaminkan oleh TERGUGAT akhirnya masuk atau disita olehBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), pada titik inilah LTDCyang sebelumnya diduga murni perusahaan swasta akhirnya menjadibuah simalakama dan menyeret Pemerintah Republik Indonesia secaratidak langsung untuk mengambil alin semua pekerjaan termasuk asetHalaman 7 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTRaset TERGUGAT X yang dijaminkan kepada Lembaga Perbankan yangakhirnya
190 — 110
.: 208/Pdt.G/2016/PN Btm49.Bahwa kewajiban / hutang DEBITUR pertanggal 15 Maret 2017 adalahsebesar Rp. 13.162.121.494,93 (tiga belas milyar seratus enam puluhdua juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat& 93/100 rupiah), terdiri dari : Hutang Pokok : Rp.11.200.000.000,00 Bunga : Rp. 1.093.926.751,71 Denda > Rp. 848.194.743,22 Biaya lainnya : Rp. 20.000.000,00Total : Rp.13.162.121.494,93Jumlah kewajiban DEBITUR akan selalu bertambah karena adanyapembebanan bunga dan denda atas
109 — 60
tangani ; Bahwa saksi bekerja di BNI Bandung ; Bahwa remedial dan recovery adalah menyelamatkan kredit yangbermasalah; Bahwa pada bulan April 2012 saksi mendapat laporan dari perwakilanremedial recovery di Tasikmalaya, kemudian saksi melihat kandang ayampetelur dan pedaging di Gentong; Bahwa pada bulan Februari 2014 ada masalah di dalam KUR tidakmelaksanakan kewajibannya dan bunga mulai tahun 2012 mulai nunggaknunggak; Bahwa Terdakwa sebagai avalis perwakilan kelompok dan bertanggungjawab atas :e Hutang
pokok petelur Rp. 2.115 Milyare Hutang pokok pedaging Rp. 24.99 MilyarJumlah Rp. 27 Milyar Bahwa saksi tidak melihat adanya kelompokkelompok di kandang ayam diGentong; Bahwa kredit yang disetujui adalah petelur sebesar Rp. 10 Milyar danpedaging sebesar Rp. 30 Milyar;Bahwa sebagai avalis harus ada jaminan;Bahwa setiap Rp. 500.000.000, berdasarkan aturan seharusnya 10%jaminan dan 15% deposito;Bahwa setiap kelompok harus ada jaminan sebesar 25%;Bahwa untuk jaminan seharusnya berdasarkan aturannya dari
156 — 67
Bahwa selanjutnya, TERBANTAH Il kembali menerima fasilitas kredit dariTERBANTAH berupa hutang pokok yang selalu dapat dibayar kembali sebanyakbanyaknya Rp. 350.000.000.000, (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) yangdituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor: 105tertanggal 19 Desember 2014 yang dibuat di hadapan DR. J. ANDI HARTANTO,SH., MH., Ir., MMT Notaris di Surabaya ("Perjanjian Kredit"); .
89 — 42
Denganbunga sekitar 25 % s/d 30%;Bahwa untuk membayar hutang kepada pihak ketiga, terdakwamenggunakan uang gaji dan potongan bulan berikutnya untuk menutupHalaman 87 dari 135 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPkK/2017/PN Pikhutang kepada bu Ancah baik hutang pokok maupun bunganya, demikianseterusnya yang terdakwa lakukan sampai dengan Januari 2017 denganakumulasi uang gaji, potongan dan tunjangan daerah yang terdakwa pakaisebesar Rp. 1.300.000.000,00;Bahwa pak Trisno baru membayar pinjamannya sejak tahun
163 — 57
Sekarang kapan seseorang dinyatakan cedera janji,klasifikasinya bisa tidak tepat waktu bisa juga memenuhinya tapi tidaksepenuhnya;Bahwa menurut literatur barat debitur baru dapat dikatakan wanprestasi setelahdiketahui dia tidak membayar hutang pokok 3 kali angsuran atau tidakmembayar kewajiban bunga 3 kali berturutturut kemudian memberikan somasiatau peringatan apabila tidak dipenuhi lihat pasal 1238 tentang somasi, barulahdilakukan Eksekusi;Bahwa pasal 28B ayat (1) UUD 1945,Pasal 17 UU HAM Nomor
271 — 72
,tertanggal 20 Agustus 2019;27.Bahwa tagihan/ piutang milik PENGGUGAT senilai Rp 114.969.650.351(Seratus Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan JutaEnam Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) denganrincian sebagai berikut: Hutang pokok Rp 114.950.889.916, Kewajiban lainnya Rp 18.760.916., Total Kewajiban Rp 114.969.650.351,28.Bahwa Surat Nomor: 10.06/Jtrust/CAR/IX/2018 tertanggal 10 September2018, Perihal: Surat Pengajuan Tagihan, PENGGUGAT punmenggolongkan jenis
462 — 968 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas (a)Akta Hipotik tanggal 29 Juli 1994 No. 35/S/2/VI/1994 yang dibuatdihadapan Budiono, S.H, Notaris di Dumai antara PT Indah Kiat Pulp &Paper Tbk dengan PT Fuji Bank International Indonesia berkedudukandi Jakarta dan (b) Sertifikat Hipotik tanggal 1 Juli 1994 No. 918 atastanah dan bangunan pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yangterletak di Jalan Raya Minas Perawang Km. 26, Desa PinangSebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sekaligus memintapembatalan atas perjanjian perjanjian/dokumen hutang
pokok lainnya.Permintaan pembatalan secara sepihak ini jelas merupakan suatubukti tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk melaksanakankewajibankewajibannya sebagai Penjamin karena merupakan suatutindakan yang tidak bertanggung jawab, padahal Penggugat adalahsuatu perusahaan nasional Indonesia yang dikenal baik sebelumnya dimata kalangan dunia usaha maupun perbankan internasional;2.
Transaksi ini sendiri pada dasarnya terjadi di luar wilayahIndonesia (bahwa Notes diterbitkan diluar wilayah Indonesia;Notes tersebut dibeli oleh Underwriter Amerika Serikat danbahwa pembayarannya dilakukan di New York, dan bahwaseluruh pembayaran hutang pokok dan bunga atas Notesdibayarkan kepada Trustee di New York);b.
68 — 84
PerusahaanPengelola Aset (PT.PPA).96Berdasarkan kebijakan PT.PAA kepada Debitur BDNI ditetapkan untuk mengurangiHutang Petambak Plasma termasuk PARA TERGUGAT menjadi masingmasingsenilai Rp.20.000.000, (Dua puluh ribu rupiah) dan mewajibkan Perusahaan Inti(PT.DCD) untuk melunasi Hutang Petambak Plasma kepada PT.PPA.Bahwa dikarenakan Hutang Pokok PARA TERGUGAT pada BDN!
Hal ini terlihatdari adanya konflik berkepanjangan yang terjadi diantara Penggugat dengan Para Tergugat hingga saatini belum juga ada penyelesaian;265Bahwa berdasarkan kebijakan PT PPA kepada debitur BDNI ditetapkan untuk mengurangi hutangpetambak plasma termasuk Para Tergugat menjadi masingmasing Rp 20.000.000, (dua puluh jutarupiah)dan mewajibkan Perusahaan Inti PT DCD untuk melunasi hutang petambak kepada PT PPA.Bahwa dikarenakan hutang pokok Para Tergugat telah dilunasi oleh Penggugat, sehingga
76 — 17
angsuran pokok dan bunga dari kelompok UEP yangditerima Terdakwa dan tidak disetorkan ke Bendahara sebesarRp. 51.349.000,Kelompok SPP1.Angsuran dari Kelompok Yasin Fadzilah Desa Kubang berupapokok yang diterima Terdakwa dan tidak disetorkan keBendahara UPK sebesar Rp.1.200.000,Angsuran dari Kelompok Yasin Fadzilan Jombang DesaKubang berupa pokok dan bunga yang diterima Terdakwadan tidak disetorkan lagi ke Bendahara UPK sebesarRp.10.840.000,Angsuran dari kelompok PKK Rt.04/03 Desa Kubang berupaangsuran hutang
pokok yang diterima Terdakwa dan tidakdisetorkan ke Bendahara UPK sebesar Rp.700.000, 14 Perkara Korupsi4.
144 — 35
PNM tersebut (Tergugat II), baik hutang pokok, bunga,dendadenda dan biayabiaya lain yang timbul berdasarkanPeranjian Kredit makan Peminjam menerangkan dengan inimemindahkan dan menyerahkan (mencedeer) sebagai jaminankepada PNM, dan PNM dengan ini menerima dalam cessie,sekarang akan tetapi untuk nantinya atas : semua hak, wewenang,tagihantagihan,tuntutantuntutan (claim) dari waktu ke waktuselama berlangsungnya hutang dari Peminjam terhadap PNMberdasarkan Perjanjian Kredit yang sekarang telah dan atau
Terbanding/Penggugat I : SIM KIE
Terbanding/Penggugat II : ROYANI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Terbanding/Tergugat I : David Tan
Turut Terbanding/Tergugat II : Sinta
Turut Terbanding/Tergugat III : Tjong, Deddy Iskandar,SH
114 — 54
Bank MestikaDharma, dengan total hutang pokok sebesar Rp. 1.200.000.000. (Satumiliar dua ratus juta rupiah), dengan jaminan Tanah dan Bangunan Bengkelyang sekaligus menjadi tempat tinggal Para Penggugat yang terletak diJalan Asrama No. 2, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru dahulu PulauBrayan Bengkel, Kec. Medan Timur Kota Medan Prop.
FAJAR ALAMSYAH MALO, SH.
Terdakwa:
I KETUT KARDITA
103 — 64
Bilamana Kredit dipergunakan untuk keperluan lain, maka BANKberhak seketika menagih pinjamannya dan Pengambil Kreditdiwajibkan tanpa menunda nunda lagi membayar seluruh kreditnyaberupa hutang pokok , bunga , denda, biayabiaya dan kewajibanlainnya yang mungkin timbul, dengan seketika dan sekaligus.11.Bahwa didalam pengajuan Kredit KKPE pada Bank BRI Cabang Singarajatelah dibuatkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : B 26 KCX/ADK / 03/09pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh KetuaKelompok
1.I KETUT DANTRA
2.NI MADE SONTRING
Tergugat:
1.FX JAN ANDREAN DENNIS
2.NOTARIS NI LUH GEDE PURNAMAWATI, SE., SH., M.Kn
3.SUHARTINI
4.LI ANI
5.I DEWA PUTU BUDIASA
6.MUNFARIDA
7.NI WAYAN DJANI
8.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
199 — 106
BPR ASHI, in casu Tergugat VIII, membuktikan Para TergugatIll, IV, V, VI dan VII tidak mempunyai kKemampuan finansial yang cukup untukbisa membayar angsuran pinjaman apalagi hutang pokok yang diberikanTergugat VII sebab setelah menerima kredit sebesar Rp. 464.000.000, perorang Para Tergugat III s/d Vil maksimal hanya mampu membayar angsuransebanyak 2 (dua) kali itupun berasal dari sisa uang pinjaman yang ada direkening bank masingmasing Para Tergugat III s/d VII;Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan