perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut : Pada tahun 2008 dan tahun 2009 terdapat pekerjaan pembangunan Terminal Transit TipeB di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Tahap II dan Tahap III bersumberdari dana APBD II Kota Ambon Tahun Anggaran 2008 dan 2009, terdiri dari TahunAnggaran 2008 tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daeran

nilai yangseharusnya dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa, denganmemperhitungkan pengembalian uang atas Pembayaran MC VIII dan Retensitahun 2008 oleh Penyedia Barang/Jasa ke Pemerintah Kota Ambon, sehinggadiperoleh nilai Kerugian Keuangan Negara.Bahwa pekerjaan terminal transit tipe B di Desa Passo Kecamatan Baguala KotaAmbon bersumber dari dana APBD II Kota Ambon Tahun anggaran 2008 dan 2009,terdiri dari tahunan anggaran 2008 tercantum dalam dukumen oelaksanaananggaran satuan kerja perangkat daeran

dengan pembuatan kioskios di daerah terminal untuk perkembanganperekonomian dan mendukung dari keberlangsungan terminal atau dengan kata lainsebagai Sarana penunjang dari terminal tersebutBahwa pada tahun 2008 dan terdapat pekerjaan pembangunan Terminal Transit TipeB di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Tahap II dan Tahap III bersumberdari dana APBD II Kota Ambon Tahun Anggaran 2008 dan 2009, terdiri dari TahunAnggaran 2008 tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daeran

ABDUL RAHIM pada tanggal26 Januari 2020 di daeran Sawah besar, Jakarta Pusat.Terdakwa secara bersamasama melakukan tindak pidanamelakukan tindak pidana mengakses system informasi elektronikmilik orang lain tanpa jjin dan/atau pencurian dan/atau turut sertamelakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberibantuan kejahatan yang menyebabkan kerugian terhadap korbansebesar total Rp 1.100.000.000, (Satu miliar seratus juta rupiah)dengan cara menukar kartu atm BriTAmaGold Priority milikkorban untuk

ekonomi dan struktur infrastruktur,pariwisata termasuk infrastruktur jalan sedangkan ekonominya adalahpertanian, perdagangan dan perkebunan;Bahwa ada tiga latar belakang pemerintah daerah menanyakan suratkepada Kementerian ESDM yang pertama setelah tahun 2008 itu adapenolakan tidak ada aktivitas terkait izin ini, Kemudian daerah mendengarHalaman 159 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUNJKTada langkahlangkah untuk penyiapan perizinan, perizinan inilah tindaklanjutnya untuk diproses lalu daeran

. : 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYkabupaten/kota, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembianaan kemasyarakatandan pemberdayaan masyarakat desaBahwa Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperolehdari hasil bagi hasil pajak daeran dan bagian dari dana perimbangankeuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desayang dibagikan secara proporsional.Bahwa penunjukan Pelaksana Kegiatan adalah kewenangan dari KepalaDesa dan pemilinan

dipertanggungjawabkan atau dibebankankepada Terdakwa Sefiyanto Tangono;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 Tahun2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, Suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) UndangundangHalaman 153 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN TteNomor 1 Tahun 2004 :(1) Setiap kerugian negara/daeran

Biaya pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunanNegeri berupa item kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sesuai denganLaporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daeran Kabupaten Seram Bagian TimurNomorsebagai berikut :LHA700/11/PemkustKab.SBT/2021 tanggal 25 April 2021 adalah No. JENIS/JUMLAH JUMLA HARGA JUMLAH JUMLAH SELISIHBANTUAN H SATUAN YANG HARGA YANGPENERI SESUAI DIBELANJ SATUAN DIPEROLEMA HARGA AKAN (RP) SESUAI RAB HTOKO (RP) (RP)(RP)1 2 3 4 5 6 71.

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semuapenerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalamTahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadihak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daeran dalam tahun anggaran yangbersangkutan harus dimasukkan

Bali kepada Majelis tuntutan Perbendaharaan BPKRI yang selanjutnyapihak BPKRI ada menerbitkan dua Salinan Keputusan badan pemeriksakeuangan Republik Indonesia yaitu : Nomor 10.TP.072018/VIII/2018.SKPtentang pembebanan kerugian daerah Kepada saudara WAYANHalaman 111 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN DpsWIANTARA SP bendahara pengeluaran Sekretariat daeran Prov.

Bendahara pengeluaran pembantu Biro aset sekretariat Daerah Prov.Bali TA 2016 sebesar Rp. 626.094.899,Memerintahkan kepada sekretariat daeran Prov. Bali sebagaimanadimaksud dalam diktum kesatu untuk menarik kerugian daerah danmenyetorkan kerugian daerah tersebut ke rekening kas umum daerahprov.

untuk ditandatangani dan dikirimkan ke DPRD, yang kemudian oleh Sub Tim36Anggaran ini yang tugasnya :Menghimpun, menyiapkan dan menyajikan data anggaran baikdibidang pendapatan maupun belanja yang diusulkan olehkantor unit kerja kepada tim penyusun APBD, jadi yangberhubungan dengan dinas ketika menyusun itu bukan timpenyusun tapi sub tim ini yang hasilnya dipresentasikan;Menyiapkan konsep pengantar nota keuangan, konsep peraturandaerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahanAPBD, peraturan daeran

Sukman.Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar AlamNomor : 813/187/KPTS/BKD/2008 Tanggal 17 Januari 2008 tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daeran Kota Pagar Alam a.n.Dolly Hyrven.Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar AlamNomor : 821.13/450/KPTS/BKD/2009 Tanggal 30 Juni 2009 tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipila.n.

Sesampainya di bengkel Saksi bertemu dengan Rozi, Yudi sertaSaksi Mustafa Kamal, saat di bengkel Saksi mendengar cerita dari Arifyang katanya ada keributan di daeran Panduang Jorong Rumbai,kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Saksi pergi dengan Arif dengansepeda motor untuk melihat keadaan di Panduang; Bahwa kemudian sekitar pukul 13.45 Saksi dan Arif sampai diJorong Rumbai, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di Panduangsebelum Hotel Sumpur, ketika itu Saksi melihat massa Malalo ramai,diantaranya yang

sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam perkara ini TON MARTEN dan DESMANRAMADANI telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa yang bernamaTONI MARTEN dan DESMAN RAMADANI senyatanya yang tertulis di dalamKartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya adalah orang yang sama, denganmenggunakan nama alias dan nama ayah sebagaimana lazim digunakan olehmasyarakat di daerah Terdakwa bertempat tinggal sehingga nama ParaTerdakwa yang dikenal oleh masyarakat di daeran

Perebuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara baik Pemerintah pusatmaupun Pemerintah daeran Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta masyarakat diKecamatan Paminggir, Kalimantan Selatan ;2. Kejahatan korupsi saat ini dipandang sebagai Ordinary Crime di Indonesiakhususnya dan Negaranegara lain umumnya yang telah menjadi perhatianBadanbadan dunia seperti Perserikatan BangsaBangsa (UN) ;Halhal yang meringankan1. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;2.

YKperkantoran sebagaimana Objek Sengketa sehingga tidak sesuai denganfungsi dan tujuan kawasan Agropolitan;Menimbang, bahwa terhadap alasan penolakan IMB terkait kesesuaianantara peruntukan bangunan dan rencana kabupaten dalam RT/RW, makaHakim Anggota akan merujuk pada ketentuan Peraturan Daeran KabupatenGunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Gunungkidul Tahun 20102030 yang menyatakan bahwa:Pasal 1Angka 51Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi permasalahanantara para Penggugat dengan Tergugat dikarenakan para Penggugatmenuntut pelaksanaan Peraturan Daeran (Perda) Kabupaten PasuruanNomor 22 Tahun 2012 #4Tentang = Sistem PenyelenggaraanKetenagakerjaan, khususnya yang diatur dalam pasal 37 ayat (3), (4) dan(5) mengenai pengupahan ;6. Bahwa Tergugat menolak melaksanakan ketentuan Perda Kab.

setelah dicari informasikepada pihak masyarakat sekitar lainnya, maka didapatkan beberapa copysalinan Girik atas nama ahli waris, dengan beberapa luas dan mutasi yangtidak dilakukan oleh yang berhak yakni ahli waris itu sendiri dan jugaterdapat beberapa akta jual beli dan bahkan Sertifikat Kepemilikan diatastanah milik Pewaris, yang berasal dari C 141, maupun C lainnya, yangakhirnya kemungkinan besar beralih keatas nama para Tergugat;Bahwa telah ditemukan copy SALINAN SURAT KETETAPAN luranpembangunan Daeran

MoU tersebut mengikat.Biasanya MoU itu mengatur kesepakatan awal saja dan apabila para pihaksetuju maka akan detil dibahas di dalam kontrak;Bahwa rencana kerja harus dibuat oleh direksi apabila sudah diangkat dandipilih, kKemudian harus menyusun programprogram yang kemudian akandisampaikan kepada kepala daerah untuk planning keuangan daerah.Bahwa prinsipprinsip umum di dalam BUMD yaitu. meningkatkanperekonomian, meningkatkan PAD, memberdayakan usahausaha kecil didaerah, menyerap tenaga kerja di daeran

Lembar 5 untuk Kepolisian warna kuning.Bahwa dealer yang mentransfer dan menitipkan uang pajak kenderaanbaru yaitu dealer sepeda motor Honda Lion dan Dealer mobil Hino danuang pajak tersebut ada yang saksi setor dan ada yang saksi tidak setorke Kas Daerah;Bahwa pada tahun 2018 yang saksi tidak setor ke Kas daerah adalah beabalik nama kenderaan baru BBNBK1 roda 2 (dua) dan roda (empat) sekitar100 Juta lebih dari lembar surat ketapapan pajak daeran PKB/BBNKB danSWDKLLI;Bahwa saksi tidak menyetor ke

Fotocopy Surat dari Sekretariat Daeran Pemerintah Kota Bogor Togl.19 September 2017 perihal HGB diatas HPL, selanjutnya pada fotocopy buktisurat tersebut diberi tanda TT 13 ;Halaman 90 dari 133 halaman. PUTUSAN No.157/Pdt.G/2018/PN.Bgr.14.

Sembilan ratus ribu rupiah)Dengan jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp250.762.000,(duaratus lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)Bahwa dalam pengadaan mesin genset yang dilakukan oleh terdakwa EKOSTIYO yang bersumber dari APBdes Long Tungu tahun Anggaran 2016bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2 PeraturanBupati Bulungan nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana perbuatan terdakwamengakibatkan kerugian keuangan Negara/daeran

n nnn nnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes5) Dana ADD (alokasi dana desa) pada tahun 2014 sejumlahRP.68.638.518, ;0nnnnnnn nnn n nnn nnn nnn n nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanes6) Dana PAD (Pendapatan Asli Desa) yang diterima sejumlahRP.41.064.500, ;nnnnnnnn anna nn nnn nnn nnnnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns7) Dana CSR BPD (bantuan untuk masyarakat kurang mampu)dana yang masuk ke rekening Desa Mengwitani sebesarRp.10.000.000,;8) Dana perubahan (yang berasal dari dana bagi hasil pajak danretribusi daeran