Ditemukan 1469 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : uupa uut upt unit uuri uput ujpt uuct uppt uupo umpt
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-01-2015 — Upload : 08-03-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 172/PDT/2014/PT.DPS
Tanggal 27 Januari 2015 — PT. MAXIMUS BALI sebagai PEMBANDING M e l a w a n ; - 1. MARKET DRAGON INTERNATIONAL LIMITED sebagai TERBANDING I 2. DESMOND HATTON sebagai TERBANDING II 3. FRANCISCO NORIEGA MALAVE sebagai TERBANDING III 4. LUCIO PAREDES CORP sebagai TERBANDING IV 5. JOHN MARK WINDERS sebagai TERBANDING V 6. TELRIT PTY LTD sebagai TERBANDING VI 7. SHAO WEI sebagai TERBANDING VII 8. COR JONGEN, sebagai TERBANDING VIII 9. ROGER GODFREY MCKIMM sebagai TERBANDING IX- 10. PROFIT POWER MANAGEMENT LIMITED sebagai TERBANDING X 11. KUFFOUR INVESTMENTS Ltd (BVI) sebagai TERBANDING XI 12. KROHGS EIENDOM AS sebagai TERBANDING XII 13. ROBERT JORGENSEN, sebagai TERBANDING XIII- 14. MICHAEL MAURICE SHEPPARD sebagai TERBANDING XIV- D a n ; 1. HANNO SOTH,sebagai TURUT TERBANDING I 2. I WAYAN RADA sebagai TURUT TERBANDING II;---- 3. I NYOMAN MADRI, sebagai TURUT TERBANDING III 4. NI NENGAH RAWA,sebagai TURUT TERBANDING IV 5. WIJANA TIRTHA ABADI sebagai TURUT TERBANDING V;- 6. I MADE WIRNATA sebagai TURUT TERBANDING VI- 7. I WAYAN SUWIDRA sebagai TURUT TERBANDING VII 8. I WAYAN MEGEG, dan/atau ahli warisnya I KETUT RANENG sebagai TURUT TERBANDING VIII
173 — 105
  • tahun 2001 dengan nilai yang diperkirakan mencapaiRp.139.000.000.000, (seratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah); tindak pidanapencucian uang sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam ketentuan UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak101Se)6061Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) terkait dengan penyimpangan/penggelapan kewajiban pajak sebesar Rp.139.000.000.000, (seratus tiga puluhsembilan miliar Rupiah); serta Pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkanoleh ketentuan UUPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 4 Oktober 2013 — HANA SURYANA
122 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DR ERMAN RAJAGUKGUK,SH.MH, dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut: Apabila suatu BUMN menerapkan suatu aturan internal dan sudahditandatangani, disahkan oleh Direksi, maka aturan tersebut harusdilaksanakan sampai level yang paling bawah, tapi apabila aturan tersebutternyata bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, seperti UUPT atauUU BUMN atau UU Korupsi, maka untuk menyatakan aturan tersebutbertentangan atau tidak harus diputus oleh Pengadilan sepanjang belum adaHal. 153 dari 190 hal.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 28-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 640/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat I : Maman Jusmana
Terbanding/Tergugat I : Dirut PT. KAI Cq. Kepala Daerah Operasi Dua Bandung
Terbanding/Tergugat II : Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Menteri BUMN
Terbanding/Tergugat V : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat VI : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung
Terbanding/Tergugat VIII : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Penggugat II : Gunarto
Turut Terbanding/Penggugat III : Adin
Turut Terbanding/Penggugat IV : Mochamad Rizal
Turut Terbanding/Penggugat V : Terry Dwiwantoro Cq. Hj. Nursigan
Turut Terbanding/Penggugat VI : Rd. Mohammad Mucharram
Turut Terbanding/Penggugat VII : Sjafril
Turut Terbanding/Penggugat VIII : Lucy Iswati Cq. F. Sunardhi Budianto
Turut Terbanding/Penggugat IX : Emmy Karmini
Turut Terbanding/Penggugat X
114 — 69
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN), yangmenyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Oleh karena itu, perkara a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UUPT
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
2375 — 4972
  • Namun apa bila desease itu berkembang, maka pada akhirnyaperkembangannya berakhir pada komisioner, jadi analisanya tidak berkembanghanya sampai disitu, harus ada manajemen resiko, apa yang harus dilakukanitulah yang dinamakan Risk Management, Penanggulangan resiko.Bahwa terkait dengan direksi khususnya BUMN apakah tunduk dalam UU PT,BUMN, terkait masalah operasinal keputusan, kebijakan selain tunduk dalam UUPT, selain itu mereka juga mengikuti UU BUMN harus tunduk pada AnggaranDasar dan Anggaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 17 Februari 2014 — H. IMAM SUDJONO
197 — 26
  • Bahwa atas halhal tersebut di atas jelas permasalahan Terdakwa adalahmurni perdata bukan pidana apalagi korupsi, karena berangkat dari suatuperjanjian kerjasama antara sebuah PT dengan PT lain yang diatur oleh UUPT;8. Bahwa hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah KabRembang tahun 2012 juga menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukanwanprestasi;9.
Pengadilan PN BONTANG Pidana Khusus
Register : 19-10-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BONTANG Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon
Tanggal 4 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.ARDIANSYAH,SH
2.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
Terdakwa:
1.YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI
2.YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO
271 — 146
  • Kewenangan tersebut merupakan kewenanganeksklusif (exclusive authority) yang tidak dapat diserahkan kepada organlain yang telah ditetaokan dalam UUPT dan Anggaran Dasar. Bahwa Terdakwa YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRIhanyalah seorang pegawai PT. BPR Bontang Sejahtera yang beritikad baikdalam menjalankan tugas jabatannya.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-04-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 9 April 2019 — Maman Jusmana, DKK LAWAN Dirut PT. KAI Cq. Kepala Daerah Operasi Dua Bandung, DKK
204 — 36
  • menyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifatHalaman95dari174Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Bdgkonkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata.Oleh karena itu, perkara a quo merupakan sengketa Tata UsahaNegara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UUPT
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
312 — 179
  • menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang darinasabah, menyelesaikan amanat jual/ beli dari pemberi amanat danmenyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal.Sebagai Manajer Investasi (MI), PE mengadakan riset dan efek, menganalisakelayakan investasi, mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah danmengelola reksadana.Halaman 210 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMB Bahwa Istilan saham ditemukan dalam UndangUndang No. 4 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT
    ) dan UndangUndang No. 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal.Berdasarkan pasal 7 ayat (2) UUPT dapat kita simpulkan bahwa saham adalahpenyertaan modal yang dimasukan oleh pihak subjek hukum ke dalam sutuperseroan terbatas pada saat pendirian perseroan terbatas tersebut.Pasal 7 ayat (2) UUPTsetiap pendiri perseoran wajidb mengambil bagian saham pada saat perseroandidirikan Berdasarkan UUPM No. 8 Tahun 1995, efek adalah surat berharga yaitu suratpengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi,
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 17-01-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 September 2019 — Penuntut Umum: 1.YUDHA P.S., SH., MH. 2.LUMUMBA TAMBUNAN, SH. 3.ENDANG RAHMAWATI, SH 4.Moh. Januar Ferdian, SH 5.ANDRI S, SH Terdakwa: 1.ANDRY SURJASA 2.RIDWANTO WIBOWO
769 — 989
  • Bahwa, Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1 UUPT yakni: Direksiwajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publikuntuk diaudit apabila:kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengeloladana masyarakat, seperti bank, asuransi, reksa danaPerseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;Perseroan merupakan perseroanperseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usahadenganjumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 24-02-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 15-08-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 225/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 28 April 2020 — THE JOHNNY
806 — 1754
  • Selain itu, denganmenjabatnya SILVIA sebagai Direksi dan penjamin dalam 2 (dua) PTyang berbeda menurut UUPT No. 40 Tahun 2007 akan menimbulkankonflik kKepentingan jika dikemudian hari terjadi Sengketa;Menurut Hukum Perseroan SUMARTO GOSAL, SILVIA dan THEJOHNNY masingmasing dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama,Direktur dan komisaris PT Megah Jaya Prima Lestari dan oleh karenanyabaik secara sendirisendiri dan/atau bersamasama turutbertanggungjawab;Perbuatan PT.
    Megah Jaya Prima Lestarimeiaiui organorgan Perseroannya yaitu SUMARTO GOSAL, SILVIA danTHE JOHNNY juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdataserta Pasal 155 UUPT No. 40 Tahun 2007;SUMARTO GOSAL, SILVIA dan THE JOHNNY dimana masingmasingkedudukannya sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris PT.Megah Jaya Prima Lestari dapat dimintakan pertanggungjawaban ataskerugian yang diderita PT. Bank Permata, Tbk baik secara sendirisendiridan atas nama Perseroan PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
374 — 565
  • menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang darinasabah, menyelesaikan amanat jual/ beli dari pemberi amanat danmenyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal.Sebagai Manajer Investasi (MI), PE mengadakan riset dan efek, menganalisakelayakan investasi, mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah danmengelola reksadana.Halaman 210 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMB Bahwa Istilan saham ditemukan dalam UndangUndang No. 4 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT
    ) dan UndangUndang No. 8 Tahun 1995tentang Pasar Modal.Berdasarkan pasal 7 ayat (2) UUPT dapat kita simpulkan bahwa saham adalahpenyertaan modal yang dimasukan oleh pihak subjek hukum ke dalam sutuperseroan terbatas pada saat pendirian perseroan terbatas tersebut.Pasal 7 ayat (2) UUPTsetiap pendiri perseoran wajidb mengambil bagian saham pada saat perseroandidirikan Berdasarkan UUPM No. 8 Tahun 1995, efek adalah surat berharga yaitu suratpengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi,
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 8 Juni 2015 — I. Ir.IRMAN MARUHUN BIN ALAM SUDIN II. ANDHIE LESMANA, S.SIT BIN SYOFIAN
150 — 24
  • Pupuk Sriwijaya Palembang yang berlaku efektif 1 Januari 2011PT.Pupuk Sriwijaya Palembang statusnya adalah PT biasa yang tunduk pada UUPT, dia tidak tunduk pada UU BUMN karena dia merupakan anak perusahaanPT.Pupuk Indonesia Persero, pada bulan Oktober 2011 saya diangkat sebagaiGM legal corporate atau kepala hukum perusahaan ;Bahwa saksi tidak tahu tentang pengadaan peralatan navigasi pada tahun 2011 ;Bahwa saudara Irman Maruhun tidak pernah menghadap saksi menjelaskanmasalah yang dihadapinya pada
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 06-08-2014 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS
Tanggal 3 Februari 2016 — 1. PT. DA FEN INDONUSA sebagai Penggugat I 2. DJOKO EFFENDY BOSTAN, sebagai Penggugat II 3. INDRA WIDYA AGUSTINA sebagai Penggugat III Melawan 1. PT. WIRA PRIMA ENERGI sebagai Tergugat I 2. PT. NUSA CIPTA ENERGI sebagai Tergugat II 3. DAHLAN ISKAN sebagai Tergugat III 4. TAN HEDY LAURENT sebagai Tergugat IV 5. PT. GENERAL ENERGY INDONESIA sebagi Tergugat V 6. NOTARIS MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, S.H sebagai Tergugat VI 7. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA QQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, sebagai Tergugat VII
1508 — 570
  • Akta No. 6 tertanggal 12 Juli 2011, seluruhnya dibuatdihadapan Tergugat VI;Bahwa karena telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Tergugat V dan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pemberitahuan terhadap perubahansusunan pemegang saham dalam Tergugat V telah diberitahukan kepada Tergugat VIIsebagaimana diwajibkan oleh UUPT, maka pengalihan saham dari Para Penggugatkepada Tergugat dan Tergugat Il adalah sah dan memiliki Kekuatan hukum;Bahwa oleh karenanya, pencatatan yang dilakukan
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 176/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 19 April 2018 — 1. PT. Swakarya Adi Sejahtera 2. PT. Swakarya Permaijaya., Dkk Melawan 1. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk 2. PT. Bank CIMB Niaga Tbk., Dkk
252 — 1078
  • Perseroan dapat memperoleh, menguasai dan mengalihkanmiliknya atas namanya sendin.Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUPT No. 40/2007, Perseroan mempunyai KAKAYAAN berupaMODAL DASAR (authorized capilal), modal ditempatkan(subscribed capital) dan modal disetor (paid up capital). Jugadapat memiliki ASET dari hasil KEUNTUNGAN Perusahaan.2.2. Sebagai Badan Hukum PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-10-2011 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus/2011/PN.Tip.Smg
Tanggal 10 Oktober 2011 — OEI SINDHU STEFANUS ;
233 — 83
  • Pelanggaranterhadapnya membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi (linat antaralain pasal 97 UU PT No. 40 Tahun 2007), karena ia dapat dimintaipertanggungjawaban secara pribadi.Pengertian Direksi adalah Direksi sebagaimana yang tercantum dalamAnggaran Dasar PT dan diangkat dalam rapat unum pemegang saham.Prinsip tanggung jawab Direksi yang ditentukan oleh UUPT sebagaitanggung jawab kolegial.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 11-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 303/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2020 —
1054 — 1955
  • Putusan No. 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel.dia, sama pelaksanaan dari haknya, kewajibannya, tugasnya sebagaikomisaris, ya tentu tidak bisa dianggap suatu perobuatan melawan hukum,jangankan sebagai tindak pidana, melawan hukum saja tidak;Bahwa berdasarkan anggaran dasar dan UUPT yang wajib dilakukan RUPSapabila mengenai penggunaan harta kekayaan perseroan di atas 50%, Pasal102 UUPT, berdasarkan pasal tersebut, maka penggunaan harta PT sebagaijaminan bank tidak dilakukan dengan RUPS.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
210 — 383
  • Belunkutterhadap tanah di Kabupaten Labuhanbatu pada diktum kedua huruf e;Oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara a quo sudahseharusnya untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet onvantkelijke verklaard);Bahwa selain ketentuan hukum di atas, ternyata berdasarkan ketentuanhukum dalam Pasal 93 ayat (2) UUPT bahwa persyaratan dalam Pasal93 ayat (1) UUPT tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yangberwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturanperundangundangan
    Ini berarti mengenai persyaratan Direksi, tidakhanya melihat pada ketentuan dalam UUPT, tetapi juga harus melihatpada ketentuanketentuan lain yang berkaitan.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 47/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 15 April 2013 — Drs. BUCHARI ARAHIM, MM
132 — 21
  • PBRBahwa Permendagri Nomor 3 tahun 1998 dan UU BUMN nomor 9 tahun 2003mengatakan jika PT maka termasuk UUPT yang berlaku ;Bahwa suatu Pengakuan Hutang dapat ditingkatkan menjadi hak tanggungandan hak tanggungan tersebut bisa langsung dieksekusi ;Bahwa jika kredit tidak dibayar, maka yang rugi adalah Bank ;Bahwa yang diuntungkan dari kredit bermasalah tersebut adalah pihakdebitur ;Bahwa sesuai Pasal 1130 KUHPerdata, mengatakan Pengakuan hutangdapat dieksekusi oleh kreditur (Bank) terhadap objeknya
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 20-02-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
Terdakwa:
TJIPTA FUDJIARTA
208 — 138
  • denganoperasional hotel maka saksi meminta persetujuan sebagaiGeneral Manager dari Direktur yaitu Conti Chandra dan bukanTerdakwa; Bahwa pada tahun 2013 saksi diangkat oleh Terdakwasebagai Direktur Utama berdasarkan Akta No. 29 tanggal 16 Mei2013 dan setelah diangkat menjadi Direktur Utama, Conti Chandrasebagai Direktur; Bahwa hubungan kerja sebagai Direktur Utama saksibertanggung jawab kepada Terdakwa tentang operasional hotel; Bahwa Conti Chandra tidak mendapatkan deviden padahalsesuai pasal 52 ayat (2) UUPT
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
544 — 393
  • Bahwa Perjanjian Jual Beli Batubara antara Penggugat dengan masingmasing Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dengan masingmasing Tergugat , Tergugat Ildan Tergugat Ill tersebut dalam suatu perjanjian yang diwakili olehDirektur/Direktur Utama masingmasing sehingga dengan demikian telahmemenuhi ketentuan Pasal 98 UndangUndang Perseroan Terbatas(UUPT) No. 40 Tahun 2007 ;Menimbang, bahwa walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakahperjanjian yang dibuat