Ditemukan 10629 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 04-03-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 150-K/PM.II-08/AD/VIII/2020
Tanggal 23 September 2020 — Oditur:
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
Afrin
8530
  • Merusak hak subyektif Seseorang menurut UundangUndang.Desember 1919 tentang pasal pengertianpengertianb. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/siPelaku/Petindak menurut UndangUndang.C.
Putus : 20-11-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 437/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 20 Nopember 2014 — DR. H. RAHMAT SHAH VS TRI RISMAHARINI DKK
16174
  • Yang kedua adalah Perbuatan yang melanggar hak orang lain dan yangketiga adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kecermatan;Bahwa, di Belanda persoalan kreteria yang ketiga itu dengan adanya ares hograd Ledenboomforen 31 Januari 1919 kriteria Perbuatan Melanggar Hukum sekarang meluas tidak sajapelanggaran terhadap aturan tertulis tapi juga melanggar aturan tidak tertulis dan yang tidaktertulis itu melanggar kecermatan dalam pergaulan hidup;Bahwa, jenis perbuatan yang bersifat melanggar hukum
Register : 20-11-2015 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 35/PDT.G/2015/ PN.Psp
Tanggal 19 September 2016 — Hj. ISTANA LISNAWATI LUBIS (Penggugat) SUDIRMAN NASUTION (Tergugat I) ABDURRAHIM HASIBUAN (Tergugat II) GUNTUR HASIBUAN (Tergugat III) M. SOLEH HASIBUAN (Tergugat IV) HASAN BASYRI HASIBUAN Tergugat V) SAHMADAN HASIBUAN (Tergugat VI) JANNA NASUTION (Tergugat VII) SOPIAN HASIBUAN (Tergugat VIII) MARA TOGU SIREGAR (Tergugat IX) NAGORI HASIBUAN (Tergugat X) ANJAR (Tergugat XI) NASIR (Tergugat XII) TIMUN (Tergugat XIII) HARYONO (Tergugat XIV) SUTAN HASIBUAN (Tergugat XV)
9830
  • akanmempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah gugatanPenggugat dan jawaban Tergugat I, I, HI, V, VI, VII, VI, IX, X, XI, XI, XII, XV danTergugat IV, Majelis Hakim berpendapat dengan berkesimpulan bahwa pokok gugatanPenggugat tersebut ada kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, oleh karenanyaMajelis Hakim akan menguraikan maksud perbuatan melawan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum, sejak Tahun 1919
Register : 02-06-2014 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 Juli 2015 — 1. NY. TUTY RIDWAN TJANDRA, 2. NG CRISTINE NUSA, 3. TARUNODJOJO, 4. WIRJATIN NUSA, 5. TARUNO HARTO, Lawan 1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS, 2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL cq. KEMENTERIAN KEUANGAN, 3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. KOORDINATOR SATUAN TUGAS KHUSUS PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN DAN BARANG SITAAN EKSEKUSI, 4. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN, cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 5. DAVID NUSA WIJAYA, 6. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
13145
  • Cohen Arrest (1919) terhadap kriteria barumengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu : suatu perbuatanyang walaupun tidak bertentangan dengan hukum apabilaternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulanmasyarakat;b. Harus ada kerugian yang diderita, kerugian yang disebabkanoleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian maiteriilmaupun kerugian nonmateriil yang nyatanyata diderita dankeuntungan yang seharusnya dapat diperoleh.
Register : 23-06-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 32/Pdt.G/2016/PN sml
Tanggal 16 Februari 2017 — - WILZON LAYAN (Penggugat) melawan - AYUB SABONO FIDLELA (Tergugat) - APOLOS TUTUL FIDLELA (Tergugat) - WEMPI FIDLELA (Tergugat)
11230
  • Perbuatan tersebut harus melawan hukum;Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara LindenbaumCohen pada tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawanhukum, yaitu:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tatasusila;Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml4.
Register : 11-09-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13796
  • perbuatan melawan hukummaka haruslah dipenuhi adanya unsurunsur yaitu adanya perbuatan yang bersifatbertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dankelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengankerugian;Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsurunsur perbuatanmelawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukumsebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999(Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
2361059
  • , dimana obyeksengketa a quo merupakan tanah adat peninggalan dari datukdatuk/leluhurSOA MARAWALIHITU, SOA LAULAMA LAMAKARI dan SOA ROLATUROUPESSY sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai yangdikuasai secara turun temurun dan tidak terputus oleh Penggugat sebelumTurut Tergugat melakukan pembukaan lahan di atas obyek sengketa a quopada tahun 1994, juga berdasarkan pada perspektif kewilayahan (territorial)sebagaimana dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam DutchSketch Map dated 1919
Register : 30-07-2018 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 410/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
11398
  • Bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 dalamperkara Cohoen v. Lindenbaum, yang diperkuat dan dipertegas olehpendapat ahli hukum antara lain R.
Register : 16-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
87143
  • ., Hukum Pidana Khusus (KUHPbuku II), Alumni Bandung, 1979, him. 37).Menurut Munir Fuady menyatakan:Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejaktahun 1919, unsur meiawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut:a.Perbuatan yang melanggar undanguMang yang berlaku.b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.c.
Register : 23-07-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
138100
  • bisamenyerahkan Tanah secara sukarela.BAHWA DAPAT DILIHAT DENGAN JELAS BAHWA TINDAKAN PARATERGUGAT DI ATAS PATUT DIDUGA MERUPAKAN SUATU KONSPIRASIATAU PERMUFAKATAN YANG PENUH DENGAN ITIKAD BURUK ANTARAPARA TERGUGAT UNTUK MENGUASAI TANAH YANG DIMILIKI OLEHPENGGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM.Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Bahwa setelah putusan Hoge Raad der Nederlanden tanggal 31 Januari 1919
Putus : 06-04-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 16/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 6 April 2015 — NINGSIH RAHARDJA (TJOA TJOET NIO), ; MARETI MIHARDJA, ; JULIA MIHARDJA, ; YULIANA RAHARDJA, ; SUHERMAN MIHARDJA, S.H., M.H, ; WIYANTO HALIM ; REBO Bin DJISAN ; ICAN Bin KOBER, ; M A S T A N I ; MAIL Bin ADJI ; 5. Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Cq. Kantor Pertanahan Kota Tangerang ; LURAH BENDA ; CAMAT BATU CEPER
100112
  • dari pihak tersebut, dalam hal ini yangdimaksud dengan kesengajaan adalah Suatu perbuatan, dimana denganperbuatan itu si Pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dariperbuatan tersebut, sedangkan definisi dari kelalaian adalah Seseorangtidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang);Kemudian dengan dimaksud atas perbuatan itu harus ada hubungankausal yaitu berarti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian;ahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919
Register : 21-04-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tab
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10848
  • Bahwa mengenai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ialah Tiap perbuatan melanggarhukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yangmenimbulkan kerugian itu. karena kesalahannya untuk menggantikankerugian tersebut;AP Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II dalam hal ini pengertiannya bukan sematamata melanggarundangundang, akan tetapi sebagaimana Arrest Hoge Raad 1919 telahdiperluas pengertiannya termasuk pula
Register : 12-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 127/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. ABDULLAH SALEH, MS., M.Eng. Diwakili Oleh : Kantor Hukum AFRIZAL FUTRASILA,SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TEHNIK KIMIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA
Terbanding/Intervensi I : Lisa Fandouza.SP
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris THAMRIN AZWARI, S.H., MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris/PPAT AHMAD FIRDAUS, S.H., Mkn
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
120336
  • puluhmeter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak diJalan Prof.Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kelurahan Pahlawan KecamatanKemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan perbuatanTergugat Il yang telah memanfaatkan dan/atau menggunakan tanahobjek perkara berikut bangunan yang berdiri diatasnya gunamelaksanakan kegiatan satuan pendidikan dengan label Sekolah IslamAlAzhar Cairo Indonesia termasuk dalam kategori suatu perbuatan;Perbuatan tersebut melawan hukum;Sejak tahun 1919
Putus : 27-02-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/PID.SUS/2012
Tanggal 27 Februari 2012 — Drs. AGUS SUKIRANTO,MM ;
5744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.155 K/Pid.Sus/2012Bahwa ketentuan Pasal 1365 BW menyatakan tiap perbuatanmelanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut..Bahwa putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkaraLindebaumCohen.
Register : 27-11-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 640/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat VI : Soesilo Gadroen
Terbanding/Penggugat : Tan Siauw Gie
Terbanding/Turut Tergugat I : Yayasan Kawaluyaan
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat I : Drs. Johanes Marinus Lunel
Turut Terbanding/Tergugat II : dr. Adjitijo A. Amidjojo, SpB
Turut Terbanding/Tergugat III : Ir. Leonardi Sumawidjita
Turut Terbanding/Tergugat IV : Jeannette Indrawahyati Laksmono, SH
Turut Terbanding/Tergugat V : dr. Judianti Kodijat
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lanny Tumewu
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Esther Tedja
Turut Terbanding/Tergugat IX : Agus Tom Kurniawan
20671
  • Arrest Hogeraad tahun 1919 dalam perkara antara LindenbaumHalaman 10 dari 89, Putusan Perdata Nomor 640/PDT/2020/PT BDG1718.vs Cohen, putusan perkara tersebut merupakan tonggak perkembanganpemahaman mengenai perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatandikatakan melawan hukum jika memenyhi syaratsyarat : Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat. Perbuatan bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan.
Register : 26-02-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Lmg
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
Perkumpulan Nahdatul Ulama
Tergugat:
Yayasan Sunan Drajat Sugio
Turut Tergugat:
BPN cq Kanwil BPN Jatim cq BPN Lamongan
9628
  • melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum pada awalnyaditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangantertulis, yang kemudian adanya Arrest Hogeraad pada tahun 1919
Register : 10-07-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 67-K/PM.I-03/AD/VII/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — Oditur:
Sunandi, S.E, S.H.
Terdakwa:
Irman yahya
123223
  • Karena sesuai ketentuan Pasal 8 UUNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dariMenteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dandilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.Bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919)adalah sebagai berikut : Melanggar undangundang; atau Merusak hak subjektif seseorang
Putus : 01-12-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 129/Pid.B/2011/PN. Mab
Tanggal 1 Desember 2011 — FATIMAH als PAT Binti ABDULLAH KARIM (alm)
13311
  • daad atau dalam bahasa Perancis disebut Abus De Droit yang mengadungpengertian suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun dalam perkembangannyapengertian Perbuatan Melawan Hukum semakin luas bukan hanya perbuatan yangbertentangan dengan hukum (Peraturan Perundangundangan) saja tetapi juga perbuatan yangmelanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku, perbuatanyang bertentangan dengan kesusilaan maupun azasazas pergaulan kemasyarakatan ( Hoge Raadtahun 1919
    tanggal 31 Januari 1919), sejalan dengan pengertian perbuatan melawan hukummenurut Hoge Raad di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensi tetapnyatelah memberi cakupan pengertian perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengankewajiban pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kaedahtata susila, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitihan dan kehatihatian ;Menimbang, bahwa dalam literaturliteratur ilmu hukum, para ahli hukum membagiperbuatan
Register : 17-10-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 632/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat II : H. Yudi Prawoko, SE., MM
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
158113
  • diwajibkan membuktikan peristiwaperistiwa itu.Pedoman umum pembuktian :Seseorang membuktikan bahwa dia mempunyai hak (Pasal 163 HIR);Faktafakta yang telah diketahui oleh umum (fakta notoir) tidak perlu dibuktikanlagi (Pasal);Karena yang perlu dibuktikan adalah masalah yang dipersengkatan, yang tidakdisangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan.Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.Perbuatan Melawan Hukum menurut doktrin dan yurisprudensi Sejak peristiwaperkara LindenbaumCohen (HR 31 Januari 1919
    , N.J. 1919, 161) :1.
Register : 11-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
29182
  • Masa Jembar nomor 1919/BBT-ADM/2017;
  • asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. Masa Jembar;
  • Asli Surat Peringatan I nomor 2295A/BBT-KRD/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;
  • Asli Surat Peringatan II nomor 2733A/BBT-KRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada CV.
    Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017;asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembar;Asli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Hal. 8 dari 161 hal. Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg129. Asli Surat Peringatan Ill nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV.
    Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017;asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembar;Asli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan III nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar;asli tanda bukti kunjungan tanggal 28 Desember 2017 an. CV.