Surat yang dikeluarkan oleh Komisi PemilihanUmum Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor112/HK.06.1SD/6409/SekKab/VIII/2019, tanggal28 Agustus 2019 Perihal Mohon Petunjuk AtasSurat Pemanggilan Kejaksaan Negeri PenajamHalaman 63 dari 101 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Pnj9. Bukti P910. Bukti P1011. Bukti P1112. Bukti P12Terkait Dana Hibah Pilkada PPU Tahun 2018,tanggal 28 Agustus 2019 (Sesuai dengan asli);d.

fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat keberatan Bernadus Bait tanggal 24November 2016 (sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Keterangan Masyarakat Pemilih dalamPemilihan Kepala Desa Tolnaku yang mengajukankeberatan kepada Bupati Tolnaku Tentang keselahanprosedur yang dilakukan dalam pemilihan, tanggal 06Maret 2017 (sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopidari fotokopi);Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor112

Hakim Pengadilan Negeri tanggal O07 ~ Juni 2016 Nomor112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby, sejak tanggal 07 Juni 2016 s/d tanggal 06 Juli2016;7. Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 07 Juli 2016sampai dengan tanggal 04 September 2016. 8. Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Surabayasejak 05 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama :1.

Tipikor Nomor 04/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg atas nama Terdakwa FRANSISKA RIANASARItanggal 4 Mei 2011;1 (satu) bendel berkas Perkara Nomor PDS04/0.3/Fd.1/10/2010 bulanOktober 2010 atas nama Tersangka FRANSISKA RIANASARI;1 (satu) bendel Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1905.K/Pid.Sus/2010 tanggal 12 Maret 2012;1 (satu) bendel salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri KaranganyarNomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray tanggal 24 Februari 2011;1 (satu) bendel salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor112

Tipikor Nomor 04/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg atas nama Terdakwa FRANSISKA RIANASARI tanggal 4 Mei2011;1 (satu) bendel berkas Perkara Nomor PDS04/0.3/Fd.1/10/2010 bulan Oktober2010 atas nama Tersangka FRANSISKA RIANASARI;1 (satu) bendel Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1905.K/Pid.Sus/2010tanggal 12 Maret 2012;1 (satu) bendel Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor138/Pid.B/2010/PN.Kray tanggal 24 Februari 2011;1 (satu) bendel Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor112

Tony Iwan Haryono, M.M., dalampertimbangannya (hal. 81), Majelis Judex Juns MA RI berpendapatbahwa: Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasitersebut harus dinyatakan ditolak;Bahwa dengan demikian, maka yang menjadi dasar pertimbangan dalamputusan perkara a quo adalah pertimbangan putusan banding Nomor112/Pid.Sus/2011/PT.Smg tertanggal 11 Mei 2011:Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti Pengadilan TinggiSemarang dalam

Tipikor Nomor 04/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg atas nama Terdakwa FRANSISKA RIANASARI tanggal4 Mei 2011;1 (satu) bendel berkas Perkara Nomor PDS04/0.3/Fd.1/10/2010 bulanOktober 2010 atas nama Tersangka FRANSISKA RIANASARI;1 (satu) bendel Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1905.K/Pid.Sus/2010 tanggal 12 Maret 2012;1 (satu) bendel Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri KaranganyarNomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray tanggal 24 Februari 2011;1 (satu) bendel Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor112

tidak dapat menikmati obyek sengketa;90Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,telah jelas dan terang pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat dari Penggugat yang lainnya,yaitu bukti Surat bertanda P.9 dan P.11, adalah foto copy dan tidak ada aslinya,sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 301 RBG serta PutusanMARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan MARI Nomor112

Hakim Pengadilan Negeri tanggal 07 Juni 2016 Nomor112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby, sejak tanggal 07 Juni 2016 s/d tanggal 06 Juli2016 272 2n nono nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn ence nn ennn ee7. Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 07 Juli 2016sampai dengan tanggal 04 September 2016.8.

Pengelolaan, akantetapi selama ini sudah hampir 20 tahun dan Para Pemilik lainnya telahmengagunkan kios mal milik mereka, namun tidak pernah adanyapermintaan izin tertulis dan pembayaran retribusi kepada PemegangHPL, dan kalau dihitung agunan yang mungkin sudah terjadi ribuan danmungkin tak terhitung jumlahnya, dan ini sebagai akibat dari tindakanTergugat dan Il yang sengaja untuk tidak mengungkapkan adanyastatus Hak Pengelolaan a quo;26) Bahwa kemudian pada tahun 2000 keluar Peraturan Pemerintah Nomor112

Surat Kakanwil Kehutanan Provinsi Jambi Nomor112/KWK/ib/94 perihal Areal Perkebunan Kelapa Sawit GerakanPramuka Kwartir Daerah Provinsi Jambi tanggal 27 Juni 1994yang ditujukan kepada Dirjen Pengusahaan Hutan di Jakarta.c. Laporan Hasil Pengukuran Batas Sementara Kebun Pramuka diDs. Dusun Mudo Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung yangditandatangani oleh Ketua Bappeda Tingkat Jambi Drs.ALAMSYAH BRAKSAN pada bulan Maret 1994.d.

Adanya Surat Kakanwil Kehutanan Provinsi Jambi Nomor112/KWKIib/94 perihal Areal Perkebunan Kelapa Sawit GerakanPramuka Kwartir Daerah Provinsi Jambi tanggal 27 Juni 1994 yangditujukan kepada Dirjen Pengusahaan Hutan di Jakarta.c. Adanya Laporan Hasil Pengukuran Batas Sementara KebunPramuka di Ds. Dusun Mudo Kec. Tungkal Ulu Kab. TanjungJabung yang ditandatangani oleh Ketua Bappeda Tingkat JambiDrs. ALAMSYAH BRAKSAN pada bulan Maret 1994.d.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan: Fotokopi suatusurat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdatauntuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebuttidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebutatau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pareparepada tanggal 29 April 2015 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Parepare,telah mengajukan gugatan sebagai berikut :ADAPUN OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA INI ADALAH :1 ( satu) hamparan tanah yang terdiri dari tanah darat/tanah kebun dantanah persawahan dengan luas keseluruhan kurang lebin 4 Ha, yang terdaftarpada rincik/Simana Boetaja/Tanae dengan nomor : 215 c.l pada persil nomor :112.d.ll, seluas 0,60 Ha, persil nomor : 98.d.ll, seluas 0,388 Ha, dan persil nomor112

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pemilihan Masyarakat Desa Gunung Rante KecamatanTalawi Kabupaten Batu Bara dan Surat Keputusan Bupati Nomor112

NyakArief dalam Surat Ukur No. 927/1983, SHM No. 24 Tahun 1983 Nomor112/B/KHR&P/12/2017 tanggal 19 Desember 2017, selanjutnya diberitanda P19;20.Fotokopi Tanda Terima Surat/Dokumen Nomor 112/B/KHR&P/12/2017tanggal 18 Desember 2017 ditujukan kepada Kepala Kantor PertanahanKota Banda Aceh, selanjutnya diberi tanda P20;21.Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Undangan Nomor 114/B/KHR&P/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 ditujukan kepada Nasrullah, S.H.

telah memberikan Kuasa kepada LISA DESRIENY,S.Hselaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan, TRISITA MARLIANASARI,S.H selaku Kepala SubseksiPenanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, NOVIA ATIKAhalaman 2 dari 54 PUT 91/PDT/2019/PT JMBSARI,S.Tr selaku Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahanberdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018 Nomor368 /15.07.TU.01/XI/2018 yang telah didaftarkan di KepeniteraanPengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dibawah register Nomor112

Perkara Nomor112/Pid.SusTPK/2014/PNJkt.Pst, tanggal 5 Maret 2015, dan;2. Putusan Perkara M. AKIL MOCHTAR selaku Terdakwa dalam perkaratindak pidana korupsi sebagaimana terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor10/Pid.SusTPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014;Bahwa dengan demikian maka sudah jelaslah, mengapa kedua putusantersebut dijadikan bukti baru atau suatu keadaan baru dalam perkaraPemohon Peninjauan Kembali ini;Hal. 220 dari 227 hal. Put.

Jadi putusan Perkara Nomor112/Pid.SusTPK/2014/PN.Jkt.Pst, yang menyatakan MUHTAR EFENDImelakukan tindakan mencegah, merintangi atau menggagalkanpenyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidakterjadi dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi, melainkandalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.

SuratGRW/0219/SKDK/X1I/2004 tanggal 12 Nopember 2004.BB 4.45 : 1 (satu) lembar foto copy SuratPernyataan Tidak PailitNomor 111/SPW/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004dari PiSuryantara Purna Wibawa.BB 4.46 : 1 (satu) lembar foto copy SuratPernyataan tidak pernah dihukum Nomor112/SPW/X1/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dari PT.Suryantara Purna Wibawa.BB 4.47 : 2 (dua) lembar foto copy SertifikatKadin PT. Suryantara Purna Whbawa.BB 4.48 : 1 (satu) lembar foto copy Surat IjinUsaha Perdagangan PT.

Aloewie, Nomor112/TUS/X1/2004, tanggal 23 Nopember 2004, yangmengajukan permohonan persetujuan kepadaMenakertrans R.I. untuk memberikan ijin prinsipHal. 258 dari 278 hal. Put.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor112/Pen.Pdt.G/2015/PN Ptk, tanggal 23 September 2015 dan tanggal 31Maret 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;Hal 1 dari 103 putusan no.112/Pdt.G/2015/PN.Ptk2. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 112/Pen.Pdt.G/2015/PN Ptk, tanggal25 September 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 112/Pen.Pdt.G/2015/PN Ptk, tanggal 9Nopember 2015, tentang Penunjukan Hakim Mediator;4.

Penggugat menandatangani kwintansi sebagaimana bukti tersebut diatasdan atas dasar pemberitahuan dari Tergugat Il sedangkan saksi BastianMewengkang yang menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknyabahwa hanya menjelaskan mengenai pernah mengantar pajak kepada Penggugatselanjutnya Penggugat menyatakan bahwa telah menjual tanah sengketa kepadaTergugat dan Tergugat Il;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II telah mengajukan bukti suratbertanda TI.Tll.28 yaitu. salinan putusan perkara perdata Nomor112

disampaikan kepadaKepala KPPN Sekayu selaku KPA Dana Transfer Daerah danDana Desa kemudian pihak KPPN Sekayu menyalurkan DanaDesa dari Rekening Umum Negara ke Rekening Umum Daerahsetelah Dana Desa diterima di rekening kas umum daerahmaksimal 7 hari kerja disalurkan ke Rekening Kas Desa.Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa nomor DIPA BantuanKeuangan Desa Tahun Anggaran 2017 karena DIPA tersebutdisimpan di BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor112

sembilan ratuslima puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPenggugat dan Para Tergugat pada tanggal 2 November 2016, terhadapputusan tersebut Para Tergugat dan Penggugat melalui kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus masingmasing tanggal 12 November 2016 dan 11November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor112

perkara a quo ;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam Jawabannya hanyamendalilkan tanah tersebut milik Para Tergugat akan tetapi tidak dapat membuktikankepemilikan Para Tergugat tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemindahan hak yang dilakukan olehPenggugat terhadap sebagian tanah seluas 22 Ha tersebut, Majelis Hakim berpendapatperalinan tersebut adalah sah berdasarkan izin Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional kepada beberapa orang dengan Hak Guna Bangunan Nomor112