(TERGUGAT II) tersebuttidak sesuai dengan UUJNP dalam Pasal 16 ayat (1)huruf a disebutkanmengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, NotarisWayib bertindak amanah, jujur , saksama, mandir, tidak berpihak, dan menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.32.Bahwa SURAT KUASA JUAL (PALSU) tersebut digunakan olehTERGUGAT I untuk melakukan proses balik nama yang dilakukan di Notaris R.Giardi Suharjanto, SH, M.Kn (TURUT TERGUGAT 1), namun ditunda untukdilaksanakan oleh

Bahwa proses balik nama sertifikat antara Penggugat denganTergugat adalah belum terjadi dan sampai saat ini Sertifikat Hak Miliktersebut masih atas nama FUAD KHOIRONI (Penggugat);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis HakimPemeriksa Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :PRIMAIR :1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.2.

PIHAK PENJUAL dan PIHAK PEMBELI telah bersamasamamenandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dihadapanTergugat Il; Bahwa jual beli dimaksud adalah atas sebidang tanah Sertifikat Hak MilikNo.420 atas nama FUAD KHOIRONI (Penggugat) yang terletak di DesaPabelan dengan luas tanah +873mz2; Bahwa Penggugat pernah datang menemui Tergugat II untuk menanyakanperihal Kuasa Menjual akan tetapi setelah dicari di protokol notaris ternyatasurat yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak ada; Bahwa proses

balik nama sertifikat antara Penggugat dengan Tergugat adalah belum terjadi dan sampai saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut masihatas nama FUAD KHOIRONI (Penggugat);Turut Tergugat III mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan KabupatenMagelang, Sertipikat Hak Milik No. 420/Desa Pabelan Luas 873 m?

Bdg.Sertipikat Hak Milik No.709/Kel.Ciumbuleuit dari atas nama Ny.Rd.Dewimenjadi atas nama Ginawan Chondro (dh.Tjong Tjung Ging) (Penggugat)pada tanggal 1 Desember 1988 (vide bukti T4 sama dengan bukti TT.VI1); Bahwa proses balik nama tersebut telah sesuai prosedur yang berlakusebagaimana diatur dalam Undangundang No.5 Tahun 1960 dan PeraturanPemerintah No.10 Tahun 1961, dimana proses balik nama tersebut telahdilengkapi dengan warkah dan suratsurat lain yang diperlukan (vide jawabanTurut Tergugat

(halaman 78), sehingga dengan demikian AktaJual Beli tersebut adalah sah, dan oleh karenanya petitum ini haruslah ditolak;Bahwa demikian juga petitum ketujuh yaitu agar Sertipikat Hak MilikNo.709/Kel.Ciumbuleuit seluas 3.101 M2 (maksudnya 3.010 M2) atas namaGinawan Chondro, dinyatakan cacat hukum, menurut Majelis Hakim haruslahditolak, dengan alasan bahwa proses balik nama tersebut selain didasarkanatas Akta Jual Beli yang sah, juga telah dilengkapi dengan warkah dan suratsurat lainnya yang diperlukan

Bahwa; pemblokiran yang dilakukan Tergugat adalah pemblokiranyang tidak didasari dasar hukum sehingga BPN Jakarta Selatan tidakdapat melaksanakan proses balik nama atas tanah dan bangunan ParaPenggugat;15.Bahwa, dengan adanya penetapan Nomor 05/Del/2011/PN.JKT.Sel JoNomor 091/2010/EKS sangat merugikan Para Penggugat sebagai pembeliyang beretikad baik; sehingga patut dan berdasar hukum kepentingan ParaPenggugat harus dilindungi, sehingga berdasar hukum juga agar 05/del/2011/PN.JKT.Sel Jo Nomor 091

/2013 Bahwa sesungguhnya terdapat banyak keteranganketerangan dari AhliNotaris Albertus Sucipto Budihardjo yang terungkap pada fakta persidangan,akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, antara lain:Ahli Notaris Albertus Sucipto, S.H., yang menerangkan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:e Bahwa perjanjian pengikatan jual beli dibuat apabila persyaratanuntuk pembuatan akta jual beli belum dipenuhi, adapun syaratsyarat tersebutadalah:e Sertifikat belum mengalami proses

balik nama ke nama Penjual;e Belum terjadi pelunasan;e Belum terjadi penyerahan;e Sedang dilakukan proses penurunan hak dari hak milik ke hak gunabangunan; Bahwa apabila syaratsyarat untuk pembuatan akta jual beli telahterpenuhi namun Para Pihak tetap membuat perjanjian pengikatan jual beli,maka perjanjian pengikatan jual beli tersebut adalah tidak sah dan dapatdibatalkan secara hukum;e Bahwa suatu perjanjian pengikatan jual beli yang telah memenuhisuatu. persyaratan hukum sebagai suatu perjanjian

balik nama ke nama penjual;e Belum terjadi pelunasan; Belum terjadi penyerahan; Sedang dilakukan proses penurunan hak dari hak milik ke hak gunabangunan;e Bahwa apabila syaratsyarat untuk pembuatan akta jual beli telahterpenuhi namun Para Pihak tetap membuat perjanjian pengikatan jualbeli, maka perjanjian pengikatan jual beli tersebut adalah tidak sahdan dapat dibatalkan secara hukum;Hal. 65 dari 79 hal.

balik nama,dikarenakan seluruh proses administrasi telah sesuai dilakukan,akan tetapiPara Pihak tidak melaksanakan akta jual beli melainkan melaksanakanpengikatan jual beli yang diikuti dengan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor43 dan Akta Kuasa Jual Nomor 44 tertanggal 29 November 2004, yangkesemuanya dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Titiek Irawati Sugianto,S.H., Notaris di Jakarta, yang mana apabila Akta Kuasa Jual Nomor 43 dan44 tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk Pemindahan Hak Atas Tanahdari

Bahwa, sesuai Surat Keterangan dari Notaris/PPAT Anisah SriWahyuni,SH Nomor.188/ASW/NOT/Mdn/IV/2010 tertanggal, 16 April 2020,yang menerangkan bahwa proses balik nama antara PT. Hasta Mulya Putra(Terlawan Tersita) dengan Tn.Gangsar Ginayuh,S.AP (Pelawan Il) tidakdapat diproses lebih lanjut di karenakan adanya PEMBLOKIRAN terhadapTanah dan Bangunan SHGB.Nomor.2324/Kelurahan Manisrejo, Surat Ukurtanggal,08122010,Nomor.1307/Manisrejo/2010, seluas 105 M2 terletak diPerum.

Bahwa pembuatan Akta Jual Beli dibuat sesuai denganSOP setelah ada permohonan, kemudian Sertifikat tersebut di cekdi BPN, kalau tidak ada masalah baru di terbitkan/dibuatkan aktajual beli;; Bahwa pihak Notaris sebelum menerbitkan Akta Jual belliNomor 235/2015 sudah cek di BPN dan di BPN Sertifikat tersebuttidak ada masalah, namun setelah Akta Jual Beli Nomor 235/2015tersebut terbit, Notaris mengurus balik nama Sertifikat ke BPNternyata di buku BPN ada catatan/blokir dan hingga saat ini belumbisa di proses

balik nama tersebut; Bahwa nilai jual belinya Rp. 235.000.000.00 (dua ratus tigapuluh lima juta rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan diPerumahan Bumi Citra Legacy di Manisrejo; Bahwa tidak ada surat resmi yang dikeluarkan BPN tentangpemblokiran, hanya keterangan lisan saja, ketika mengurus diHal. 44.

Balik Nama),telah bermeterai cukup,bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Majelis Hakim dikategorikansebagai Akta Bawah Tangan, dan berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdatainformasi yang termuat didalam akta dibawah tangan harus dianggap benar,kecuali dibantah dan dibuktikan sebaliknya, oleh Majelis Hakim bukti surattersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara iniBukti Pelawan IIIMenimbang bahwa untuk menguatkan dalil Perlawanan, telah diajukanbukti surat P.3.1 (Fotokopi SHM No. 4598

Putusan Nomor: 169/Pdt.G/PA.Mn/2020binti Muhammad Muhdi) perihal peralinan alas hak atas tanah dengan jual beli,harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Pelawan Il juga mengajukan Surat Keterangan(P.2.5) yang dikeluarkan oleh Notaris Anisah Sri Wahyuni, SH, yang merupakansurat dibawah tangan yang hanya mengikat para pihak yang ada didalam surattersebut dan setelah diperiksa secara cermat dan seksama, pada nyatanyasubtansi dari bukti surat tersebut hanya menerangkan proses balik nama

dilihatbentuk fisiknya setelah nasabah melunasi kredit tersebut;Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Son Bahwa khusus kredit saksi telah lunas sejak tahun 2020; Bahwa saksi telah mengetahui lokasi tanahnya namun untuksertifikat belum diserahkan kepada saksi dikarenakan sertifikattersebut belum dibalik nama; Bahwa setahu saksi tanahtanah tersebut seharusnya adapemiliknya; Bahwa setelan di saksi melunasi kredit di Bank Arfindokemudian saksi diarahkan ke Notaris untuk proses

balik nama namunbalik nama tersebut belum terlaksana disebabkan pemilik tanahbelum menandatangani; Bahwa pihak notaris telah menyerahkan bukti Surat penyerahankepada saksi bahwa saksi telah menyerahkan sertifikat kepadaNotaris; Bahwa pemilik sertifikat yang dimaksud oleh saksi adalah LENIWANDA (Tergugat II); Bahwa setahu saksi untuk Tergugat II tidak maumenandatangani proses balik nama dikarenakan pihak Tergugat belum membayar ke pihak Notaris; Bahwa saksi tidak mengetahui berapa user/debitur yangbermasalah

seperti yang saksi alami; Bahwa yang menawarkan kredit kavling kepada saksi adalahdari pihak Tergugat II (Bank Arfindo); Bahwa sampai saat ini saksi sudah melunasi kredit namununtuk penguasaan sertifikat tanah belum dikuasai oleh saksidikarenakan menurut Bank Arfindo bahwa Tergugat II belum melunasikredit atas nama Penggugat; Bahwa saat ini sertifikat yang rencananya milik saksi telahditangan Notaris untuk proses balik nama dan sertifikat tersebutdiserahkan oleh karyawan Bank Arfindo; Bahwa saksi

Cempaka Putih, seluas 425 m2 sahmilik Tergugat Il/Artissa Panjaitan;Menyatakan balik nama kedua SHM No. 01959, seluas 524 m2 danSHM No. 01961, seluas 425 m2 dari para Penggugat kepadaTergugat Il sah secara hukum;Mengeluarkan Tergugat II dalam Perkara ini, karena terbukti yangtelah melakukan perbuatan melawan hukum dan yang merugikanTergugat Il adalah para Penggugat;Menyatakan bahwa proses balik nama antara para Penggugatkepada Tergugat Il yang dilakukan oleh Tergugat V adalah sahsecara hukum;Menyatakan

Putusan Perdata Nomor 130/PDT/2016/PT BTNtersebut dalam Pasal 4 dan melakukan proses Balik nama darisemula atas nama Para Penggugat DK kepada para Tergugat IlDR;Kemudian uang titipan pembayaran dari Tergugat I!

Pengugatmelaksanakan pembayaran dalam perkara ini kepada Tergugat II DR;Menghukum Para Penggugat DK atau siapapun juga yangmenempati/menguasai obyek sengketa segera mengosongkankedua obyek sengketa tanpa syarat dan tanpa tuntutan gantirugi dalam bentuk apapun juga serta menyerahkan kuncikuncirumah/ruko/koskosan kepada Tergugat II DR secara sekaligus danseketika;Menyatakan balik nama dari Para Penggugat DK kepada Tergugat II DRsah secara hukum;Memerintahkan kepada Turut Tergugat DR untuk tidakmelakukan proses

balik nama dari Tergugat Il DR kepada ParaPenggugat DK atau Pihak lain;Menghukum Turut Tergugat DR untuk tunduk dan taat atas putusan ini;Menghukum Para Penggugat DK untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalamobyek sengketa dengan SHM No.01959/Kel.

(TERGUGAT Il) tersebuttidak sesuai dengan UUJNP dalam Pasal 16 ayat (1)huruf a disebutkanmengenai kewajiban notaris ya/tu dalam menjalankan jabatannya, NotarisWayjib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2020/PN Mkd32.Bahwa SURAT KUASA JUAL (PALSU) tersebut digunakan oleh TERGU GAT untuk melakukan proses balik nama yang dilakukan di Notaris R.

;Bahwa Penggugat pernah datang menemui Tergugat Il untuk menanyakanperihal Kuasa Menjual akan tetapi setelah dicari di protokol notaris ternyatasurat yang dimaksud oleh Penggugattersebut tidak ada;Bahwa proses balik nama sertifikat antara Penggugat dengan Tergugat adalah belum terjadi dan sampai saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut masihatas nama FUAD KHOIRONI (Penggugat);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis HakimPemeriksa Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:PRIMAIR

; Bahwa Penggugat pernah datang menemui Tergugat Il untuk menanyakanperihal Kuasa Menjual akan tetapi setelah dicari di protokol notaris ternyatasurat yang dimaksud oleh Penggugattersebut tidak ada; Bahwa proses balik nama sertifikat antara Penggugat dengan Tergugat adalah belum terjadi dan sampai saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut masihatas nama FUAD KHOIRONI (Penggugat);Turut Tergugat Ill mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan

KakeBinsode untuk proses balik nama SHM No.00042 tersebut, karena kabar yangterdengar (Alm) H. Kake Binsode telah meninggal dunia atau pindah rumah, makaPenggugat mengajukan gugatan izin balik nama SHM No.00042 itu ke PengadilanNegeri Jayapura dalam perkara perdata No. 164/ Pdt.G/ 2015/ PN.Jap dan telahdiputus dengan amar putusan ;Mengadili ;1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah menuruthukum untuk menghadap sidang tidak hadir.2.

Memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama SertifikatHak Milik No.00042 yang semula atas nama H. Kake menjadi atas namaAmelia Yena Febryanty.Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN Jap5.

Penggugatada mengeluarkan biaya untuk membangun diatas obyek sengketa dan biaya yangdikeluarkan Penggugat sehubungan dengan pengajuan gugatan aquo dan bukti P20 berupa gambar yang menunjukkan bahwa diatas obyek sengketa adabangunan saat gugatan aquo diajukan oleh Penggugat;Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN JapMenimbang, bahwa bukti P18 berupa putusan Pengadilan Negeri JayapuraNomor 164/Pdt.G/2015 PN Jap tanggal 20 Oktober 2016 berupa putusan verstekuntuk melakukan proses

balik nama atas nama H.Kake menjadi atas nama AmeliaYena Febryanty;Menimbang, bahwa Saksi H.Syamsunar Rasyid menerangkan bahwa saksimengetahui bahwa tanah sengketa tersebut terletak di jalan baru pantai HamadiHoltekam Kampung Tobati Jayapura dengan luas tanah sengketa tersebut 1500 m2adalah milik Penggugat yang dibeli dari H.Kake Binsode karena saksi juga adamembeli tanah seluas 2400 m2 dari H.Matdoang berdekatan dengan tanah sengketadimana H.Kake Binsode membeli tanah sengketa berdasarkan pelepasan

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama-sama Penggugat untuk melakukan proses balik nama di hadapan pejabat yang berwenang / Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Cirebon atas objek sengketa tersebut;

7. Menyatakan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berhalangan, maka dengan Putusan Pengadilan, Penggugat diberi ijin / Kuasa untuk dan atas nama Tergugat IV menghadap Pejabat / Kepala Kantor Pertanahan

Surojo (Saksi1) yangdijual dan dibeli oleh Bapak Sudipo Handoyo adalah 1.015 M2dengan harga Rp2.030.000.000 (dua milyar tiga puluh jutarupiah) dan untuk proses balik nama sertifikat dilakukan dikantor Notaris Iriyanto yang beralamat di JI. Solo SorogenenMaguwoharjo Depok Sleman.4.

Bahwa benar pada saat proses balik nama di NotarisIriyanto, dari pihak Notaris menyampaikan jika pihak pembeli(Bapak Sudipo Handoyo) harus datang dan kalau tidak datangmaka jual beli tidak bisa diproses, selanjutnya Terdakwamenghubungi Bapak Sudipo Handoyo dengan cara menelponuntuk menyampaikan hal tersebut tetapi karena sibuk BapakSudipo Handoyo menyerahkan pengurusan proses balik namakepada Terdakwa namun proses tidak dapat dilanjutkan karenapihak pembeli tidak datang.5.

Surojo (Saksi1) yangdijual dan dibeli oleh Bapak Sudipo Handoyo adalah 1.015 M2dengan harga Rp2.030.000.000 (dua milyar tiga puluh jutarupiah) dan untuk proses balik nama sertifikat dilakukan dikantor Notaris Iriyanto yang beralamat di JI. Solo SorogenenMaguwoharjo Depok Sleman.3. Bahwa benar pada saat proses balik nama di NotarisIriyanto, dari pihak Notaris menyampaikan jika pihak pembeliHim. 58 dari 72 Him.

balik nama sertfikat atas nama Tergugat karena pada saat itu Tergugat telah menunjukkan surat pernyataan bahwaPenggugat sebagai pembeli sudah membayar tanah tersebut; Bahwa harga pembelian tanah yang disampaikan oleh Tergugat sebesar Rp. 120.000.000, (Seratus dua puluh juta rupih) dan sudahdibayarkan oleh Penggugat selaku Pembell; Bahwa tindak lanjut selanjutnya adalah Saksi menunggu jadwal untukbisa bertemu antara Penjual dan Pembeli di kantor Saksi kKemudian adanyakesepakatan antara Para Pihak

balik nama sertifikat atas namaHalaman 48 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN WnoTergugat atas permintaan Tergugat sendiri; Bahwa proses nama balik nama tersebut menjadi atas namaPenggugat yaitu Saudara Didik Hendra Prasetia; Bahwa yang memegang sertifikat tersebut sekarang adalah PenggugatYaitu Saudara Didik Hendra Prasetia; Bahwa pada saat Tergugat datang ke kantor Saksi menghadap untukmeminta dibuatkan akta jual beli dan balik nama sertifikat Tergugat tidakmenceritakan bahwa

dan Tergugat mempunyaimasalah; Bahwa sebelum penandatanganan Akta Jual Beli Saksi sudahmembacakan dan menjelaskan mengenai isi Akta Jual Beli tersebut danantara Penggugat selaku Pembeli dan Para Tergugat selaku penjual jugasudah memahaminya; Bahwa tidak ada paksaan pada saat penandatanganan Akta Jual Beliantara Penggugat selaku Pembeli dan Para Tergugat selaku penjualtersebut; Bahwa pada saat penandatanganan akta jual beli Penggugat dan ParaTergugat dalam keadaan sehat semua; Bahwa yang meminta proses

balik nama atas nama Tergugat tersebutadalah Tergugat sendiri karena yang pertama kali datang ke kantor Saksiadalah Tergugat karena sebelum penandatanganan Akta Jual Beli Saksihanya berurusan dengan Tergugat dan pada saat penandatanganan AktaJual Beli tersebut Saksi baru bertemu dengan Penggugat; Bahwa Pada saat penandatanganan Akta Jual Beli tersebut Penggugattidak membawa pengawal atau bodyguard; Bahwa pada saat penandatanganan Akta Jual Beli tersebut antaraPenggugat dan Para Tergugat menandatangani

balik nama ketika syaratsyarat dari notaris sudahterpenuhi sampai terbitnya sertifikat yaitu Sesuai dengan SOP adalah 5(lima) hari, bisa lebih lama atau bisa juga lebin cepat karena dilihat dariSituasi pada saat itu; Bahwa keabsahan sertifikat kita anggap sah kecuali ada keputusan lainataupun putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut, Para TerggugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 6 (enam) orangsaksi, yang setelah

Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan tersebut, diperkirakandalam proses balik nama 2 (dua) bidang tanah dibuat tidak dengansebenarnya. 65Bahwa yang telah melakukan proses jual beli 2 (dua) bidang tanah dibuattidak dengan sebenarnya adalah sebagai penjual R. Pradono Supardi, sedangkan sebagai pembelinya Terdakawa.Bahwa yang membuat akta jual beli 2 (dua) bidang tanah dari R. PradonoSupardi sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembelinya adalah PPATFahmi Noorhayati S. Widodo, S.H.

Bahwa yang membiayai proses balik nama 2 (dua) bidang tanah dari R.Pradono Supardi sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembelinyaadalah Terdakwa sendiri. Bahwa Saksi mendapatkan foto copy akta jual beli 2 (dua) bidang tanahdari R. Pradono Supardi dengan Terdakwa dari Sumijo.Bahwa yang saksi minta dari Sumijo hanya akta jual beli Saja.Bahwa yang dipalsukan dalam akta jual beli 2 (dua) bidang tanah adalahtanda tangan R. Pradono Supardi dan tanda tangan Satilah isteri R.Pradono Supardi.

Pradono Suparditentang proses balik nama 2 (dua) bidang menjadi atas nama Terdakwaadalah apa tanda tangan R. Pradono Supardi yang ada dalam akta jualbeli tanda tangan R. Pradono Supardi, dan dijawab bukan.Bahwa pada waktu saksi menitipkan sertifikat kepada R. PradonoSupardi, pesan saksi adalah sertifikat jangan dipindah tangankan tanpaseijin Saksi. Bahwa setelah sertifikat yang saksi titipkan kepada R. Pradono Supardidiambil oleh Terdakwa, R.

Bahwa dalam membuat Akta Jual Beli bentuknya formalBahwa disamping Akta Jual Beli, kelengkapan untuk proses balik namaadalah Surat Pernyataan (absente), dan yang satunya lagi saksi lupa,serta ketentuan persyaratan tersebut dari Kantor Badan Pertanahan123Nasional (BPN), apabila menyalahi format tersebut tidakBahwa benar yang mengurus proses balik nama Akta Jual Beli nomor :158/2001 dan Akta Jual Beli nomor : 159/2001 ke Kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo adalah dari pihakKantor

kami dan dalam mengurus proses balik nama memerlukan waktu.Bahwa selama proses permohonan balik nama sampai dengan terbitnyasertifikat menjadi atas nama pembeli, tidak ada pihak lain yangkeberatan.Bahwa pada waktu Terdakwa, R.

Srondol Wetan, Kec.Banyumanik, Kota Semarang telah Berbalik Nama menjadi MilikTERGUGAT Ill dan SHM tersebut kembali dijaminkan kepada TERGUGATIV sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);25.Bahwa melihat penjabaran poin 24, PENGGUGAT terkejut dan tidak dapatmenerima proses balik nama dan menggunakan SHM milik PENGGUGATSEBAGAI anggunan kredit tersebut dan menanyakan dasar dari prosestersebut.Hal 5 dari 91 hal Put Nomor 264/Pdt/2017/PT SMG26.Bahwa dasar dari proses poin 25 adalah

.06/2010 tanggal 23 April 2010, terbukti dengan diterima dantelah diperiksanya seluruh syaratsyarat dan dinyatakan layak dalamsegala aspek sesuai aturan oleh Tergugat Rekonpensi V sebagai instansiHal 44 dari 91 hal PutNomor 264/Pdt/2017/PT SMG15.16.resmi pemegang otoritas pelelangan aset obyek jaminan yang ditunjukoleh Pemerintah Republik Indonesia, maka sudah seharusnya apabilaproses lelang tersebut ditetapkan telah sesuai menurut hukum sebagaiProses Lelang obyek a quo yang sah ;Bahwa mengingat proses

balik nama obyek lelang a quo yangsebelumnya hak tanggungannya dipegang oleh Tergugat Konpensi IVmenjadi Hak Milik atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah berdasarkan Kutipan Risalah Lelang tanggal 16032011 Nomor :228/2011 yang sah menurut hukum yang diterbitkan oleh TergugatKonpensi V, maka sudah seharusnya apabila proses balik nama tersebutditetapkan telah sesuai menurut hukum sebagai proses balik nama yangsah, sehingga oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah

1. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon) untuk melakukan proses balik nama terhadap sertipikat Hak Milik No. 1035 luas 91 M2, gambar situasi tanggal 28-12-1979 No. 753/1979, dari atas nama Tagor Aritonang (Tergugat I) kepada atas nama Juanedi (Penggugat) selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan tersebut;
2. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar

DARBIN SIHOMBING (Ayah PENGGUGAT) terletak diJalan Alur Laut No. 5 RT.003/06, Kelurahan Rawa Badak Selatan,Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, berdasarkan Akta Jual BelliNomor 86/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang TIDAK SAH dandijadikannya dasar balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)No. 276/Rawa Badak Selatan menjadi atas nama TERGUGAT VI adalahrangkaian perbuatan TIDAK SAH karenanya BATAL DEMI HUKUM;Halaman 7 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt Utr21.22.23.24.Bahwa proses

balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.276/Rawa Badak Selatan semula a/n.

Hal ini membuktikan terjadinya perubahan gugatan Penggugatdan melanggar hukum acara PerdataObjek sengketa gugatan aquo berasal dari hak pakai No 15 atas namaDerbin Sihombing (Pewaris) adalah harta warisan yang kepemilikanyaadalah secara bersama sama, atas nama ahli waris berdasarkan Pasal 111ayat (4) Peraturan Agraria & BPN No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaanperaturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah akantetapi hak pakai no 15 dilakukan proses balik nama berdasarkan Akta No149

Di dalam butir keIX dirumuskan bahwa:Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baiksekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yangtidak berhak (obyek jual beli tanah).Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepadaPenjual yang tidak berhak.Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2015 SHGB No.276/Rawa Badak Selatanatas nama Matingga Pangaribuan dilakukan proses balik nama olehTergugat VI dan Tergugat VII di Kantor Pertanahan Kota AdmininistrasiJakarta Utara untuk didaftarkan

balik nama Hak GunaBangunan No.276/Rawa Badak Selatan dari MATINGGA PANGARIBUANkepada TERGUGAT VI adalah tidak sah, batal demi hukum, dan cacathukum;TERGUGAT VIII menolak dengan tegas dalil gugatan angka 22 yangmenyatakan bahwa beralasan hukum untuk diletakan sita jaminan atastanah dan bangunan a quo;TERGUGAT VIII menolak dengan tegas dalil gugatan angka 23 yangmenyatakan bahwa terkait dengan kedudukan TURUT TERGUGAT untuk melakukan proses pembatalan sertipikat Hak Guna BangunanNo.276/Rawa Badak