• bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuanketentuan pajak tersebut diatas, maka sudah sepatutnya kepada Penggugat diberikan Imbalan Bungasejumlah total Rp. 87.977.252.081,94, dengan perhitungan sebagai berikut : SPT Masa PPN Tanggal Batas Waktu Terlambat Imbalan BungaLebih B Tanggal Batas WaktuMasa e PEN Tanggal Penerbitan Penerbitan Penerbitan Penerbitan hari bulan bulan % NilaiPajak (Rp.)

  (UU KUP) juncto Pasal 3 Ayat (1)huruf a dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan danPemberian Imbalan Bunga..

  Amanat diberikannya Imbalan Bunga kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Pengugat) secara yuridis didasarkan pada ketentuanketentuan pajak sebagai berikut :1.

  Waktu Batas Waktu Terlambat Imbalan BungaMasa Lebih Bayar PPN Tanggal Penerbitan Penerbitan Penerbitan Penerbitan bulan NilaiPajak (Rp.)

  Bunga = 2 % per Bulan Bunga> @ll llBulan Bunga (dibulatkan) x Tarif Imbalan Bunga x Nilai Lebih BayarPPN7.

• Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat berpendapat bahwa:e Objek Perkara Gugatan adalah Surat Keputusan Pembetulan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga sedangkan objek Pendapat Ahli tersebut adalahPembetulan Surat Keputusan Keberatan;e tujuan Perkara Gugatan tersebut adalah membetulkan Surat KeputusanPemberian Imbalan Bunga yang dianggap perlu dilakukan pembetulansedangkan objek Pendapat Ahli adalah pembetulan Surat Keputusan Keberatanyang dianggap perlu dilakukan pembetulan Dengan demikian

  Yang dimaksud dengan adanya sengketa sebagaimana dimaksud dalam Gugatanyang diajukan Penggugat adalah perbedaan penafsiran tentang legalitas kebenaranpenerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga ("SKPIB") yang dilakukanoleh Tergugat.

  Materi yang digugatMenurut Tergugat, pelaksanaan pemberian imbalan bunga harus memperhatikan ketentuanyang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 ("PP 80"),Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan imbalan bunga sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan(KEP00084/WPJ.19/KP.0103/2012 tanggal 18 April 2012 "KEP00084") atas SuratKeputusan Pemberian imbalan Bunga (KEP0054/IB.PPN/WPJ.19/KP.0203/2011 KEP0054);Menurut

  Penggugat, pelaksanaan pemberian imbalan bunga kepada Penggugat telah sesuaidengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 27A ayat (1)UU KUP jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sehingga tidak perludibetulkan oleh Tergugat;V.

  Berikut Penggugatkutip ketentuan yang terdapat di dalam PMK195/2007, khususnya ketentuan yangberkaitan dengan pemberian imbalan bunga, yaitu Pasal 2 huruf d dan Pasal 3 ayat (4):Pasal 2 huruf d:Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat kelebihan pembayaranpajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauankembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27Aayat (1) UndangUndang KUP.Pasal 3 ayat 4:Imbalan bunga yang diberikan

• , seharusnya atas kelebihan pembayaran pajakyang dimiliki oleh penggugat, tergugat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan untuk selamaIamanya dua puluh empat bulan;"Halaman 11 ayat 7:"pahwa majelis menilai alasan Tergugat yang menolak permohonan imbalan bungaitu dengan dasar ketentuan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 tidak tepat karenaadanya kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan imbalan bunga tersebut terjadidi tahun pajak 2000 dimana masih berlaku Undangundang Nomor 9 Tahun

  1994 danhal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 47A Undangundang Nomor 16 Tahun2000 (peraturan peralihan) oleh karenanya berdasarkan Pasal 27A UndangundangNomor 9 Tahun 1994 secara yuridis harus diberikan imbalan bunga tersebut;".

  tanggal 1 Januari 2001), maka dasar hukumdan tata cara perhitungan imbalan bunga tersebut adalah mengacu pada ketentuanyang berlaku yaitu Pasal 27 A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 dengan peraturan pelaksanaan yaituKeputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 tentang Tata CaraPemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak dan petunjuk pelaksanaannyadiatur dalam Surat Edaran Direktur

  Dengan demikian, penggunaan ketentuan Pasal 27 A UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhr dengan UndangUndang Nomor19 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001tanggal tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajaksehubungan dengan permohonan imbalan bunga Termohon PK sebagaimanadalam surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S49/WPJ.19/KP.01/2005 tanggal 7Januari 2005 telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yangberlaku, sehingga

  S720/WPJ.19/KP.0204/2003 tanggal 10Maret 2004 mengenai Penolakan atas Pemberian Imbalan Bunga, dalam amarputusannya Majelis memutuskan :"Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : S720/WPJ.19/KP.0204/2003 tanggal 9 Maret 2004 tentang Penolakan atasPermohonan Pemberian Imbalan Bunga sesuai surat Nomor : 01/PGI/II/2004tanggal 25 Februari 2004 atas tambahan lebih bayar pajak berdasarkankeputusan keberatan Nomor: Kep007/WPJ.19/BD.05/2004 tanggal 13 Januari2004 atas Surat Ketetapan

• terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S001/WPJ.19/KP.0206/2009Tanggal 6 Januari 2010, tentang Penolakan Permohonan Imbalan Bungaatas nama PT.

  Tentang Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor S001/WPJ.19/KP.0206/2009 Tanggal O6 Januari 2010 tentang PenolakanPermohonan Imbalan Bunga yang tidak disetujui Penggugat; Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 1693/B/PK/PJK/20161.

  bungaapabila ada putusan banding yang mengakibatkan pajak yangdibayar lebih besar dari yang seharusnya;Bahwa dengan demikian putusan Tergugat yang menolakpemberian imbalan bunga tidak dapat dipertahankan dan gugatanPenggugat dikabulkan seluruhnya;2.

  Putusan Nomor 1693/B/PK/PJK/20169 4.bahwa SPKPBM adalah Surat Pemberitahuan KekuranganPembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bungadan Pajak dalam rangka impor yang berfungsi sebagai suratpenagihan secara administratif;Bahwa ketentuan mengenai pemberian imbalan bunga diatursebagai berikut:Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan BungaKepada Wajib Pajak menyebutkan bahwa Imbalan bungadiberikan Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuankeberatan

  Dalam pasal tersebut jelas dinyatakan bahwahalhal yang harusdipenuhi agar pemberian imbalan bunga dapat diberikan, adalah sebagaiberikut:1. Diterbitkannya keputusan keberatan dan Putusan Banding yangmenerima sebagian atau seluruhnya permohonan wajib pajak;2.

• Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian melalui sebuah penetapan dan dibebankan kepada harta pailit.

  5. Menetapkan imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian dan dibebankan kepada harta pailit.

  6. Menghukum Termohon/Debitor MALINDA DWI SEPTIAN (Dalam PKPU) membayar biaya PKPU sebesar Rp. 6.909.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

• ., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.72.AH.04.05-2022, keduanya yang berkantor di Jalan Arief Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3A ;
  sebagai Tim Kurator yang akan mengurus dan membereskan harta pailit;

• Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian melalui sebuah penetapan dan dibebankan pada harta pailit;
• Menetapkan imbalan Jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan

• Sebagai tindak lanjut dari surat permohonan tersebut pada tanggal 1November 2011 diterbitkan SPMKP dengan No. 80165SPMKP (Lampiran10) dan Penggugat menerima pengembalian sejumlah nilai pajak yangmasih harus dibayar yang telah Penggugat bayar sebelumnya melalui SSPpada tanggal 30 April 2010 (sesuai dengan poin 3 di atas) tanpa disertaidengan imbalan bunga;10.Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013 Penggugat mengajukanpermohonan pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajakyang telah dibayar

  S2439/WPJ.12/KP.09/2013 tanggalHalaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 512/B/PK/PJK/201715 April 2013 yang pada intinya menolak pemberian imbalan bunga yangPenggugat ajukan;PERMOHONAN GUGATANBahwa Penggugat tidak setuju dan melakukan gugatan atas Surat Tergugat NoS$2439/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal 15 April 2013 perihal imbalan bungasehubungan dengan terbitnya Keputusan Keberatan atas STP PPN Nomor00029/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak Juni 2008.

  Ketentuan ini menekankanpenqecualian pemberian imbalan bunga terhadap produk hukum berupa SKPKBdan bukan untuk STP;Bahwa Surat gugatan ini dibuat terhadap S2439/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal15 April 2013 perihal imbalan bunga sehubungan dengan KeputusanPengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar atas STP PPN Nomor00029/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak Juni 2008.

  S2439/WP J.12/KP.09/2013 tanggal 15 April 2013 perihal imbalan bunga sehubungandengan Keputusan Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar atasSTP PPN Nomor 00029/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa PajakJuni 2008;Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis untuk memerintahkankepada pihak Tergugat untuk mengabulkan permohonan imbalan bungaPenggugat sesuai dengan surat permohonan No. 006/I/FinSTGL/2013 tanggal2 Januari 2013.

  Imbalan bunga yang masih harus diterima Penggugat menurutperhitungan Penggugat adalah sebesar Rp52.330.454;Bahwa demikian permohonan Gugatan ini Penggugat ajukan dengan harapanmendapat pertimbangan dengan penuh keadilan dari Majelis.

• Anggrek Ungu, Rawa Buntu, BSD, Tangerang Selatan;

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan ini;

1. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian;
2. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
3. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sejumlah Rp 4.700.000,00

• Bahwa atas bantuan/asa yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT,TERGUGAT berjanji kepada PENGGUGAT untuk memberikan imbalan jasasebesar US$ 1,500,000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Dolar AmerikaSerikat) Imbalan Jasa.Oleh karenanya, secara hukum, kedudukan PENGGUGAT merupakankreditur dari TERGUGAT yang bertindak selaku debitur.Bahwa PENGGUGAT kemudian sempat memberikan kuasa kepada TURUTTERGUGAT untuk mengurus penerimaan pembayaran Imbalan Jasa, dankarenanya TURUT TERGUGAT melakukan permintaan pembayarankepada

  Konsekuensinya adalah, secara hukum,TERGUGAT waijib membayarkan sisa Imbalan Jasa tersebut langsungkepada PENGGUGAT.

  TERGUGAT TELAH WANPRESTASI KARENA HINGGA GUGATAN AQUO DIAJUKAN TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANPEMBAYARAN SISA IMBALAN JASA .Bahwa TERGUGAT telah Wanprestasi (ingkar janji) dengan tidakmemenuhi janji sebagaimana mestinya yang terbukti dengan tidakmembayarkan sisa Imbalan Jasa yang menjadi hak PENGGUGAT.Bahwa sisa Imbalan Jasa sebesar US$ 750.000 (Tujuh Ratus Lima PuluhRibu Dolar Amerika Serikat) wajib dibayarkan olah TERGUGAT kepadaPENGGUGAT;Bahwa PENGGUGAT, sebagaimana diuraikan di atas, telah memintasecara

  Kerugian Materiil yang timbul karena TERGUGAT tidak melakukanpembayaran atas sisa Imbalan Jasa sebesar USD 750,000 (TujuhRatus Lima Puluh Ribu Dolar Amerika Serikat); danb.

  Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidakmemiliki alas hak atas pembayaran imbalan jasa dari Tergugat Konpensi4. Menyatakan sah secara hukum imbalan jasa atas penyelesaian perdamaianhasil upaya Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi sebagaikewajiban Tergugat Konpensi adalah hak Penggugat Rekonpensi/TurutTergugat Konpensi.5.

• ;e Apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlembar atau perharga Rp1.000, (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah). ;# Apabilascc.scvocsscasswecsasievesseneexse Apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1000.( seribu rupiah ) maka imbalan yang di janjikan 2.000.000 ( dua juta rupiah ).

  ;Bahwa apabila nomor penombok cocok dua angka dengan harga pembeliansebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan imbalan sebesar 60kali lipat, sedangkan apabila cocok 3 angka akan mendapat imbalan 300 kali lipat.

  ;Bahwa apabila nomor penombok cocok dua angka dengan harga pembeliansebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan imbalan sebesar60 kali lipat, sedangkan apabila cocok 3 angka akan mendapat imbalan 300 kali lipat.

  Rp 60.000, ( enam puluh ribu rupiah );e Apabila nomor pemasang keiuar tiga angka yang di belinya perlembar atauperharga Rp 1.000,(seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);e Apabila nomor pemasang keiuar empat angka yang di belinya perhargaRp 1000. ( seribu rupiah ) maka imbalan yang dijanjikan 2.000.000, ( dua juta rupiah ).

• Put. 49300/PP/M.VI/16/2013 tanggal 24 Desember 2013PT Tunggal Mitra Plantations, Tergugat mengeluarkan Surat S498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan AtasPermohonan Imbalan Bunga yang isinya menunggu proses lebih lanjut ataspermohonan Penggugat dengan alasan bahwa permohonan imbalan bungaakan diproses setelah diperoleh kepastian bahwa atas putusan banding tersebuttidak diajukan permohonan peninjauan kembali.

  Dalam hal permohonanpeninjauan kembali tersebut diajukan, maka imbalan bunga diberikan apabilakeputusan tentang Peninjauan Kembali telah diterima oleh Kantor PelayananPajak dari Mahkamah Agung;Penjelasan dan Alasan GugatanBahwa Penggugat tidak setuju dengan Surat Tergugat Nomor: S498/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Tanggapan atasPermohonan Imbalan Bunga dengan alasan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Pajak No.

  KUP diatur bahwa tatacara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberianimbalan bunga diatas atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (4) PMK No.195/PMK.03/2007 tanggal 28Desember 2007 diatur bahwa imbalan bunga yang diberikan kepada WajibPajak adalah sebesar 2% perbulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajakdihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaranpajak sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding;Bahwa imbalan bunga

  Put.49300/PP/M.VI/16/2013 tanggal 24 Desember 2013 tersebut pengembalianpajak yang lebih dibayar dan pemberian imbalan bunga juga tidak menungguadanya putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung karenaHalaman 4 dari 27 halaman.

  Namun terkait denganpermohonan imbalan bunga, Kepala KPP Madyamengirimkan surat Nomor: S498/WPJ.06/KP.12/2014tanggal 27 Januari 2014, tentang PenundaanPengembalian Imbalan Bunga;Dalam surat tersebut, pihak Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) (Kepala KPP Madya JakartaPusat) menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuanPasal 43 ayat (6) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2011, maka imbalan bunga tidak diberikandalam hal atas Putusan Pengadilan Pajak (putusanbanding) sedang diajukan Peninjauan

• Berit Jawa Barat;

  4. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan di tetapkan kemudian;
  5. Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses Kepailitan berakhir;
  6. Menghukum Debitor PT Alfaprima Panelindo membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu Rupiah)

• ,Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-3.AH.04.03-2019, tanggal 10 Januari 2019 yang berkantor di KANTOR HUKUM ENDANG SUHARTA & REKAN, Jalan Kolonel Sugiono No. 14, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selaku Kurator/Pengurus;

• Menetapkan Imbalan Jasa Pengurus, biaya Pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan pada Debitur Termohon I sdr

  Ekowati (dalam PKPU) yang akan ditentukan dan ditetapkan tersendiri nantinya;

• Menetapkan Imbalan jasa Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:
• Menghukum Debitur Termohon I sdr. Supriyanto dan Termohon II sdri. Ekowati untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp.2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

• Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

  6. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditentukan dalam Penetapan tersendiri;

  7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.672.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

• AHU-139 AH.04.03-2018, tanggal 26 Maret 2018;

sebagai Kurator;

1. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian.

2. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
3. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sejumlah Rp9.980.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

• GRACIA INDO MAS;

• Menyatakan imbalan jasa pengurus dan biaya PKPU akan dibayarkan setelah PKPU berakhir;
• Menyatakan imbalan jasa kurator dan biaya kepailitan akan dibayarkan setelah kepailitan berakhir;
• Menghukum Termohon PKPU/PT. GRACIA INDO MAS untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.259.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

• telah Penggugat bayar sebelumnya melalui SSPpada tanggal 30 April 2010 (sesuai dengan poin 3 di atas) tanpa disertaidengan imbalan bunga.10.Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013 Penggugat mengajukan11permohonan pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajakyang telah dibayar melalui surat No. 002/I/FinSTGI/2013 tanggal 2 Januari2013 (Lampiran 11)..Atas surat permohonan pemberian imbalan bunga Penggugat No. 002/I/FinSTGI/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang Penggugat ajukan tersebut, KPPMadya

  5 dari 30 halaman Putusan Nomor 280/B/PK/PJK/2015(3) "Tata cara penghitungan pengembalian kelebihnan pembayaran pajak danpemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan."

  Ketentuan ini menekankanpenqecualian pemberian imbalan bunga terhadap produk hukum berupa SKPKBdan bukan untuk STP;Bahwa Surat gugatan ini dibuat terhadap S2435/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal15 April 2013 perihal imbalan bunga sehubungan dengan KeputusanPengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar atas STP PPN Nomor00025/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak Februari 2008.

  imbalan bunga dapatdiberikan berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan SanksiAdministrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;h.

  syarat untuk dapat diberikan imbalan bunga;Bahwa sehingga apabila Majelis Hakim, dalam putusannya, tetapmemberikan imbalan bunga tersebut kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat), maka hal ini nyatanyata dan jelasjelastelah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak junctoPasal 27A UU KUP juncto Pasal 43 ayat (4) PP 74 juncto Pasal 2huruf f PMK 195.

• ,Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-3.AH.04.03-2019, tanggal 10 Januari 2019 yang berkantor di KANTOR HUKUM ENDANG SUHARTA & REKAN, Jalan Kolonel Sugiono No. 14, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selaku Kurator/Pengurus;

• Menetapkan Imbalan Jasa Pengurus, biaya Pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan pada Debitur Termohon I sdr

  Ekowati (dalam PKPU) yang akan ditentukan dan ditetapkan tersendiri nantinya;

• Menetapkan Imbalan jasa Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:
• Menghukum Debitur Termohon I sdr. Supriyanto dan Termohon II sdri. Ekowati untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp.2.321.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

• Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat;

1. Menetapkan imbalan jasa (fee) dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pengurus pada proses PKPU Tirto Hartono berlangsung akan ditetapkan kemudian;
2. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp Rp3.569.000,00, (tiga juta lima ratus

• Mitra Kharisma Texindo (dalam PKPU) Pailit dengan segala akibat hukumnya;

• Menetapkan Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan PKPU dalam Penetapan tersendiri;
• Menunjuk dan Mengangkat Sdr. Agung Suhendro, SH., MH, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan Debitor a quo;
• Menunjuk dan Mengangkat:
• Sdr.

  1. Menetapkan Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;

  Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan diperhitungkan kemudian.