Ditemukan 542379 data
51 — 7
37 — 0
100 — 15
Menghukum Terdakwa dengan hukuman kurungan selama 15 {lima belas} hari ;3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana dengan syarat dalam masa percobaan tersebut harus menyerahkan kembali tanah dan bangunan yang dikuasainya kepada yang berhak yaitu saksi PUJI LENGKONG ;4.
Menghukum Terdakwa dengan hukuman kurungan selama 15 lima belashari ;3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalaudikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasanterpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir telahbersalah melakukan sesuatu tindak pidana dengan syarat dalam masapercobaan tersebut harus menyerahkan kembali tanah dan bangunan yangdikuasainya kepada yang berhak yaitu saksi PUJI LENGKONG ;4.
916 — 592 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) yaitu telah melakukan pekerjaan yang bukan merupakan keahliannya, sehingga kualitas kerja tidak sesuai kontrak. Terhadap perbuatannya, Jaksa Penutut ... [Selengkapnya]
dakwaan dan tuntutan yang ditujukan kepadaTerdakwa dan berhubungan pula dengan pemeriksaan di persidangan,maka apabila hakim memandang dakwaan itu terbukti, menimbulkan suatustrafbaarfeit dan Terdakwa dapat dihukum, ia memasuki persoalanpenentuan jenis berat ringannya hukuman.Walaupun pembentuk undangundang, doktrin dan yurisprudensi tidakmemberikan pegangan pada hakim dalam menetapkan berat ringannyahukuman yang akan dijatunkan kepada Terdakwa, sehingga Hakimmempunyai kebebasan dalam menetapkan hukuman
, dengan demikianpenetapan hukuman adalah soal kebijaksanaan hakim, maka menjadipertanyaan adalah bahanbahan apakah yang diperlukan untuk menetapkankebijaksanaan tersebut sehingga putusan tersebut benarbenar memberikanrasa keadilan kepada masyarakat.Bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajibmemperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dan Terdakwa, sehinggaputusan yang dijatuhkan setimpal dan adil dengan kesalahannya.
Perlu kiranya kami sampaikan kepadaMajelis Hakim Agung bahwa dalam perkara a quo dilakukan Penuntutansecara terpisah bersama sama dengan Barnabas Suebu yang ternyata olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan Nomor01/PIDITPKI2O16/PT.DKI tanggal 23 Februari 2016 dijatuhi hukuman pidanapenjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.
Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup mempertimbangkan aspekpenyelamatan aset negara sehingga penjatuhan hukuman pidana tambahantidak memadai.Bahwa dalam rezim hukum pemberantasan tindak pidana korupsitujuan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menghukumpelakunya tetapi juga penyelamatan aset negara (asset recovery) yangmerupakan tujuan utama dalam pemberantasan korupsi.
Jika demikian adanya, dimungkinkan Terdakwa akanlebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus memenuhi bebanuang pengganti.Apabila Majelis Hakim memberikan penilaian atas seluruh faktafaktasidang, maka sudah pasti akan memberikan penjatuhan hukuman penjarapengganti yang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasitersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi, putusan Judex
98 — 65
112 — 7
Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani oleh Terdakwa, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum; 4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah );
itu benar tidak membuktikannya dantuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui telah terpenuhi;Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 311 ayat (1) KUHPtelah terpenuhi dan atau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : pencemaran nama baik serta tidakternyata pula Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut mempunyai alasanpenghapus kesalahan atau pengecualian pemidanaan (strafuitsheitingGronden), maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman
kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwasadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik,sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidakditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagiperbuatannya, maka bagi Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan nantitelah memenuhi tujuan pemidanaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif,dan Edukatif (sesuai Putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari2004);Menimbang, bahwa hukuman
terhadap Terdakwa adalah berupapidana penjara, namun pidana / hukuman tersebut tidak perlu dijalankan,kecuali sebelum lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam amar putusanini Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf iJo pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalahdan atau dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Putusan
Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani oleh Terdakwa,kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakimoleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan telahmelakukan perbuatan yang dapat dihukum;4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah );Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Manado pada hari SELASA, tanggal 16 DESEMBER2014, oleh Kami : VERRA L.
- Terdakwa yang terbukti melakukan Jarimah dengan ancaman uqubat hudud, maka uqubat tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman ta'zir, kecuali hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan.
lang="IN" xss="removed">mah dengan ancaman uqubat hudud, maka uqubat tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman
ta'zir, kecuali hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan.
330 — 128
Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.3.000,(tiga ribu rupiah).Telah mendengar Pembelaan/Pledoi secara tertulis oleh PenasihatHukum terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohondiberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah merasa bersalahdan mengakui perbuatannya;Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa secaralisan, yang pada pokoknya masingmasing bertetap pada pendiriannyasemula;Menimbang, bahwa terdakwa oleh
pula bernilaiekonomis dan untuk menghindari pemakaian atas barang bukti yang dilarang,maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai 1 (satu) buah HP Merk Iphone 5 warna putih dengan sim card085341777751).Oleh karena merupakan benda yang tidak ada hubungannya dengan tindakpidana yang telah terbukti, maka selayaknya dikembalikan kepada terdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa sebelum hukuman
dijatuhkan perlu dipertimbangkanhalhal yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman Terdakwasebagai berikut :Halhal yang memberatkan :Hal 21 dari 23 hal.Put No.175/Pid.Sus/2016/PN.Mnd Sifat dari perbuatan itu sendiri.
35 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 36
- Bahwa apabilaseorang Terdakwa/Anggota TNI berulang kali mengkonsumsi narkotika danmenunjukan ada indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dapatmemerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter ahli, ... [Selengkapnya]
- Terdakwadidakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yaitumenggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri. Dalam persidangan Terdakwaterbukti mengkonsumsi pil ekstasi sebanyak 1/2 butir pemberian kawannya, selainitu Terdakwa ... [Selengkapnya]
Judex Facti tingkat I menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahundan 2 bulan, selanjutnya Judex Facti tingkat banding menguatkan putusan tingkatpertama;
Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi karena dirasakanhukuman tersebut terlalu berat;
Jawab :
Bahwa untuk penjatuhan hukuman Rehabilitasi harus atas dasar SuratKeterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang menyatakan benarada ketergantungan obat dan memerlukan perawatan yang intensif.
37 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 18
tersebut, menurutMajelis Hakim bahwasanya halhal yang telah disampaikan oleh Terdakwa dalamPembelaannya tersebut oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalammempertimbangkan unsurunsur dari Dakwaan Penuntut Umum dan karenanya MajelisHakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, sebab unsurunsur dari Pasal dalamDakwaan Alternatif Kedua tersebut seluruhnya telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadapPembelaan (Pledoi)Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak, keculai terhadappermohonan keringanan hukuman
Hakimterhadap penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai hal yang meringankan;Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan halhal yangdapat menghilangkan dan atau menghapuskan pertanggungan jawab pidana terhadap diriTerdakwa, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan undangundang dan keyakinan Hakim,Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan karenanya kepadaTerdakwa haruslah dijatuhi hukuman
1111 — 625
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
disiplin berattetapi Penggugat mohon dengan amat sangat jangan sampai diberhentikandari Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Penggugat berpendapat kalau keputusan hukuman disiplinyang dikenakan oleh Tergugat tidak memenuhi rasa keadilan bagiPenggugat, karena telah mengabaikan aspek kemanusiaan, harkatemansipasi wanita dan kepentingan Penggugat dengan tetapmemberhentikan Penggugat, dengan demikian Keputusan Tergugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 b dan c UndangUndang No. 5 Tahun1986, karenanya Keputusan
No. 524 K/TUN2005Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 201/G/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Nopember 2004 yang amarnya sebagai berikut : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Badan Pertimbangan KepegawaianNo. 280/KPTS/BAPEK/2003 tanggal 20 Nopember 2003 tentangPenguatan Hukuman Disiplin atas nama Nursiah, NIP. 010229528; Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk menerbitkan keputusanbaru
No. 524 K/TUN2005rangka pembinaan terhadap PNS dan terhadap hukuman disiplintersebut mengenai adanya tingkat hukuman disiplin, Pemohon Kasasisangat keberatan karena pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipilharus diartikan dalam arti luas, karena pembinaan tidak hanya ditujukankepada Pemohon Kasasi saja namun pembinaan ditujukan kepadaPegawai Negeri Sipil kepada lingkungan kerja pada khususnya dan bagiPegawai Negeri Sipil pada umumnya dan penjatuhan hukuman disiplinyang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta pada halaman 14 alinea Il ...... bahwa terhadap perbuatanPenggugat tidak sepantasnya langsung dijatuhi hukuman disiplin berat,pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapidirasa adil bila dijatuni hukuman penurunan pangkat setingkat lebihrendah selama 1 (satu) tahun.
Hal ini Pemohon Kasasi sangat keberatankarena Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta telah melakukan kesalahan dalam penerapanhukum, karena Termohon Kasasi terbukti telah melakukan 2 (dua) jenispelanggaran berupa asusila dan perkawinan menjadi isteri ke dua darisaudara Kukuh Eko Prasetyo, BA sehingga hukuman disiplin yangdijatuhnkan terhadap Termohon Kasasi sudah setimpal denganpelanggaran disiplin yang dilakukannya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut
31 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apa maksudnya Majelis Hakimmembuat Penetapan untuk memanggil Saksi INTAN PURNAMASARI,namun pada akhirnya Keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan; Sehingga Pemohon Kasasi berpendapatBahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak lagi bertujuan untuk mencariKEBENARAN MATERIL (Kebenaran yang sebenarbenarnya) Tetapi MajelisHakim Judex Facti lebin condong pada bagaimana caranya AgarTerdakwa/Pemohon Kasasi dikenakan Hukuman, Judex Facti sudahtidak fair, tidak objektif dan tidak
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan BadanPertimbangan Kepegawaian (Bapek) Nomor : 172/KPTS/BAPEK/2006 tanggal19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman
Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 8Tahun 1974 terkait dengan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri SipilTingkat Berat ;Bahwa keberatan Penggugat tersebut telah dikirimkan kepada semuaDinas terkait dan berwenang termasuk kepada Bupati selaku pejabat yangberwenang menghukum namun tidak diteruskan sebagaimana mestinya sepertidiatur pada Pasal 18 PP No. 30 Tahun 1980 ;Bahkan akhirnya terbit Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor884.3/203.412/2004 tanggal 12 Juli 2004 tentang Penguatan Hukuman
Disiplinsebagai pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Penggugat dan SuratKeputusan tersebut diserahkan pada tanggal 16 Agustus 2004, hal ini sangatbertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21, PP No. 30 tahun 1980 ;Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2004 mengajukan bandingadministratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian akhirnya baru pada tanggal9 April 2007 diserahkan Surat Keputusan Bapek Nomor : 172/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas namaPenggugat
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan PertimbanganKepegawaian (BAPEK) atau Tergugat Nomor 172/KPTS/BAPEK/2006tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas namaPenggugat ;3.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau Tergugat Nomor 172/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman Disiplinatas nama Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat untukmenerbitkan Surat Keputusan Baru yaitu Pemberhentian dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Hak Pensiun ;4.
43 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apa maksudnya Majelis Hakimmembuat Penetapan untuk memanggil Saksi INTAN PURNAMASARI,namun pada akhirnya Keterangan Saksi INTAN PURNAMASARI tersebutsama sekali tidak dipertimbangkan; Sehingga Pemohon Kasasi berpendapatBahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak lagi bertujuan untuk mencariKEBENARAN MATERIL (Kebenaran yang sebenarbenarnya) Tetapi MajelisHakim Judex Facti lebin condong pada bagaimana caranya AgarTerdakwa/Pemohon Kasasi dikenakan Hukuman, Judex Facti sudahtidak fair, tidak objektif dan tidak