Ditemukan 1055729 data
PT.BPR BKK JATENG (PERSERODA) CABANG KARANGANYAR
Tergugat:
SLAMET
20 — 0
serta penentuan biaya-biayanya tersebut maka dalam hal ini dapat dikatakan adanya kaidah hukum tentang Bezit atau pengusaan terhadap suatu benda atau keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda yang dikuasai seseorang baik atas upaya sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah benda itu adalah miliknya sendiri, jika melihat gugatan tersebut dari kaitan wanprestasi kemudian dikaitkan dengan adanya Bezit kemudian dikaitkan pula dengan adanya jaminan maka ada beberapa unsur
Yuvanda Hardyan Saputra, S.H.
Terdakwa:
PANDJI NOVAN MAULANA Bin HASAN MUSTOFA
58 — 38
46 (empat puluh enam) buah petasan selongsong yang telah disisihkan dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SPPBB/47.a/III/2023/Reskrim tanggal 31 Maret 2023 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 31 Maret 2023 berupa bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 46 (empat puluh enam) petasan menjadi 1 (satu) selongsong untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang mana setelah dilakukan uji kriminalistik mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCIO3) unsur
kilogram) bubuk mercon. yang telah disisihkan dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SPPBB/48.a/III/2023/Reskrim tanggal 31 Maret 2023 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 31 Maret 2023 berupa bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 4,1 (empat koma satu) kilogram menjadi 12,56 (dua belas koma lima puluh enam) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang mana setelah dilakukan uji kriminalistik mengandung campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCIO3) unsur
Terbanding/Penuntut Umum : Amanda Malulana, SH
95 — 24
sependapat dengan putusan peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan Terdakwa Sandi Bin Jamain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat secara tanpa hak menjual Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama yang diatur oleh pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peradilan tingkat pertama juga telah mempertimbangkan semua unsur-unsur
30 — 2
selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. . .'8sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yang unsur-unsurnya
Setiap Orang;2. tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanamanMenimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 unsur "Setiap Orang";Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah subjekhukum yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dankewajiban, yang dapat diminta pertanggungan jawab pidana atas perbuatannya dalamterjadinya
suatu peristiwa pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo FIRMAN AFRIANDA alias ATENG,yang diajukan sebagai Terdakwa, dipersidangan mengakui identitasnya, dan Terdakwamenyatakan terkait langsung dengan peristiwa pidana dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur" Barang Siapa ", telah terbukti;Ad.2 unsur " Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman":Menimbang, bahwa unsur tanpa hak timbul karena
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar
. : mempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 unsur Setiap Orang;: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur 'Setiap Orang adalah subjek aehukum yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan anes4 Fey kewajiban, yang dapat diminta pertanggungan jawab pidana atas perbuatannya dalam oSa terjadinya suatu peristiwa pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara. aquo. FIRMAN.
AFRIANDA. alias ATENG, : oeyang diajukan sebagai Terdakwa, dipersidangan mengakui identitasnya, dan Terdakwa a menyatakan terkait langsung dengan peristiwa pidana dalam perkara aquo;: Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa , telah terbukti:a Ad. 2 unsur fe Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai aece : atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman:= Menimbang, bahwa unsur tanpa hak timbul karena dalam melakukan perbuatan a etanpa' izin dari pihak
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. og Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua i inipun telah terbukti: ee : : 2ee Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur. dari Pasal 112 ayat (1 i UU RI No 7: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,, maka Terdakwaharuslah dinyatakan oetelah. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak ipidana sebagaimana aS. didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; ae aMenimbang, bahwa dalam persidangan: Majelis Hakim. tidak menemukan hal 2 oe a hal yang
50 — 21
bernama : KADEK RESTU SEDANA MERTA, Laki laki, lahir di Kaliasem, tanggal lahir 22 Mei 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-30042014-0069, ketiga bernama : KOMANG DARMA CAHYADI, lahir di Buleleng, tanggal lahir 06 November 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahirn Nomor : 5108-LT-23042018-0032, dan keempat bernama : KETUT NATA ADI DHARMA, Laki laki, lahir di Buleleng, tanggal lahir 25 Desember 2018 Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat masalah anak asuh oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur
Sgr=3@5@5a.O=oaoscos=aQoDQnc+5Kedua Belah Pihak tanpa ada unsur kekerasan terhadap anak;. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugatberjalan Bahagia, harmonis, dan rukunrukun saja sebagaimanalayaknya pasangan suami istri lainnya;. Bahwa dari setelah lahir anak keempat Penggugat dan Tergugatjab)da permasalahan yaitu. masalahmasalah kecil yangmengakibatkan terjadi percekcokan antara Penggugat denganTergugat, dan dari permasalahan tersebut Tergugat tidak mauberubah;.
Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antaradan Tergugat yang pertama bernama iUOD5Cc=JU=@=oSO=a3@Q@5Jv=>=~Oac9a)OOoSy=3o>n=anak asuh oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur kekerasanterhadap anak;4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusanini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusanini sudah berkekuatan hukum tetap;5.
33 — 4
Unsur Setiap orang.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanamanAd. 1. Tentang Setiap Orang.
Tentang Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
Tentang Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.
Sedangkan yang dimaksudkan dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian Unsur memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika
Sumenep setelah di uji dalam laboratorium benar mengandung metamfetamina yang mana dalam lampiran undang-undang narkotika ini adalah dilarang, maka tindakan terdakwa dalam hal menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pemerintah adalah bertentangan dengan undang-undang, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka
Tedi Hartono
Tergugat:
PT Tatalogam Lestari
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
4 — 7
pendaftaran 14 Januari 2010, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Penggugat Rekonvensi adalah pemilik hak merek dan pendaftar pertama (first to file) untuk membedakan barang Penggugat Rekonvensi dengan barang milik pihak lainnya ;
- Menyatakan merek KASOLUM, nomor pendaftaran IDM000704379, tanggal pendaftaran 05 Desember 2020, jenis klasifikasi barang di kelas 6 atas nama Tergugat Rekonvensi mempunyai persamaan pada pokoknya dalam cara penulisan kata, cara pengucapan suara atau bunyi, unsur
126 — 328
Menyatakan bahwa unsur pokok Perjanjian sewa menyewa adalah - Lahan terbuka dengan paving blok seluas 31.336 M (tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) senilai Rp 18.000,- M per bulan (delapan belas ribu rupiah per meter persegi) selama lima tahun sejak tanggal 1 November 2011 sampai dengan 31 Oktober 2016.- Lahan Workshop dengan lantai beton seluas 874 M (delapan ratus tujuh puluh empat meter persegi) senilai Rp 19.500,- M per bulan (sembilan
Analisa dan Pendapat Penggugat1.Objek, biaya, dan periode sewa menyewa sebagai unsur pokokPerjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa termasuk Lampiran A (Bukti Pt) sebelumditandatangani Penggugat dan Tergugat telah melampaui prosespernbicaraan, survey, dan klarifikasi (Sselanjutnya disebut sebagaiProses Negosiasi). Dalam proses tersebut unsur pokok PerjanjianSewa Menyewa ini adalah objek, biaya, dan periode sewa menyewasebagai berikut:(i). Lahan terbuka dengan paving blok seluas 31.336 M?
Penafsiran Penggugat adalah ketentuan pemutusansepihak tersebut harus mempertimbangkan keseluruhan unsur pokokperjanjian yaitu biaya sewa yang disetujui adalah untuk periode sewaselama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2011 sampaidengan 31 Oktober 2016.Pendapat penggugat tentang penafsiran perjanjian secara utuh denganmempertimbangkan unsur pokok Perjanjian yaitu:(i). Lahan terbuka dengan paving blok seluas 31.336 M?
Penggugat dilarang untuk tidak mengindahkan bahwa unsur pokokPerjanjian Menyewa adalah:Hal 26 dari Hal 67 Pts. No.170/Pdt/2016/PT.DKI.Lahan terbuka dengan paving blok seluas 31.336 M? (tigapuluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi)senilai Rp 18.000, M2 per bulan (delapan belas ribu rupiah permeter persegi) selama lima tahun.Lahan Workshop dengan lantai beton seluas 874 M?
(vi).Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat.Menyatakan bahwa unsur pokok Perjanjian Sewa menyewaadalah: Lahan terbuka dengan paving blok seluas 31.336 M? (tigapuluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi)senilai Rp 18.000, M? per bulan (delapan belas ribu rupiah permeter persegi) selama lima tahun sejak tanggal 1 November2011 sampai dengan 31 Oktober 2016. Lahan Workshop dengan lantai beton seluas 874 M?
Bahwa Provisi pada butir (ii) tentang larangan kepada Tergugat untuktidak mengindahkan bahwa unsur pokok dalam Perjanjian SewaMenyewa patut ditolak karena telah menyangkut Pokok Perkara.82. Bahwa Provisi pada butir (ili) tentang menghukum Tergugat untukmembayar uang Dwangsom sebesar Rp 19.369.700, adalah tanpadasar hukum oleh karena itu tidak dapat dilaksanakan.83.
115 — 12
Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1. Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu benda atau barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dari tempat semula ke tempat lain.
Adapun yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda bergerak baik berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. (S.
ERWINDA 02 yang terdakwa Nahkodai;Menimbang, bahwa bengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti.Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap seluruh rangkaian unsur tersebut terpenuhi.
Adapun yang dimaksudkan dalam unsur ini yaitu barang yang telah diambil oleh terdakwa merupakan milik orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagiannya saja atau dengan kata lain bahwa barang tersebut sama sekali bukan hanya milik terdakwa . (S.
Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkanpenguasaan nyata terhadap suatu benda atau barang ke dalam penguasaannyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dari tempat semula ke tempatlain.
ERWINDA 02 yang terdakwaNahkodai;Menimbang, bahwa bengan demikian unsur mengambil barangsesuatu telah terpenuhi dan terbukti.Ad.3.
Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satuunsur terpenuhi, maka dianggap seluruh rangkaian unsur tersebut terpenuhi.Adapun yang dimaksudkan dalam unsur ini yaitu barang yang telah diambiloleh terdakwa merupakan milik orang lain baik secara keseluruhan maupunsebagiannya saja atau dengan kata lain bahwa barang tersebut sama sekalibukan hanya milik terdakwa . (S.
Jembayan Muara Bara yangtelah dikuasainya merupakan barang pribadi atau setidaktidaknya bukanmilik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;ttMenimbang, bahwa dengan demikian unsur Seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti;Ad.4.
Jembayan Muara Bara baik ijin secaratertulis maupun lisan atau dengan kata lain bertentangan dengan kemauanorang yang berhak/melawan hukum;Menoimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal;Menimbang, bahwa dalam perkara
87 — 34
Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; Ad. 1.
Unsur Barang Siapa Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang- undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ; Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa JUMA Bin SALATU yang identitas lengkapnya telah
diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; Ad. 2.
yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ; Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu ; Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai
ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka
66 — 3
Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur Barang Siapa;2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;3. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;4.
Unsur Jika Antara Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa Terdakwa Rusmin Nuriyadi Alias Bedeng Bin Badri yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.2.
Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar Barang-barang yang terdakwa ambil dari gudang milik PT.
Subur Lumintu; Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui kalau terdakwa benar terdakwa Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, sehingga unsur kedua ini juga telah terpenuhi;Ad.3 Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau
Unsur Barang Siapa;2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau SebagianKepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara MelawanHukum;3. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau UntukSampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, MemotongAtau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah PalsuAtau Pakaian Jabatan Palsu;4.
Unsur Jika Antara Perbuatan, Meskipun MasingMasing MerupakanKejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa SehinggaHarus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
yang identitasnyadiakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehinggadengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN TrgAd.2.
Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau SebagianKepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara MelawanHukum;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar Barangbarang yang terdakwa ambil dari gudang milikPT.
Subur Lumintu;Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapatdiketahui kalau terdakwa benar terdakwa Mengambil Barang Sesuatu YangSeluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud UntukDimiliki Secara Melawan Hukum, sehingga unsur kedua ini juga telahterpenuhi;Ad.3 Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau UntukSampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, MemotongAtau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah PalsuAtau Pakaian Jabatan
Terbanding/Terdakwa : M. LAMBRI Alias IKIS Bin ANDIN YAMANI
34 — 14
Mengubah putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 9 Februari 2022, sekedar mengenai status pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pembuktian unsur membeli, kwalifikasi tindak pidana, lamanya penjatuhan pidana dan sebagian barang bukti serta menguatkan putusan untuk selebihnya sehingga amar selengkapnya sebagaimana terurai dibawah ini;
- Menyatakan Terdakwa M.
609 — 468
dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;
Menimbang, bahwa memgenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang dikemukakan di dalam memori bandingnya terlepas dari alasan apapun, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa dari fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang - barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur
- unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat megecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana ;
- Bahwa hal - hal yang dikemukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau mengubah putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
Majelis Hakim Tingkat Banding dalammemutus perkara a quo di tingkat banding ;Menimbang, bahwa memgenai keberatan Penasehat HukumTerdakwa yang dikemukakan di dalam memori bandingnya terlepas darialasan apapun, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkansebagai berikut : Bahwa dari fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkanketerangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanyabarang barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain,perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur
unsur tindak pidana yangdirumuskan dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan TransaksiElektronik dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan fakta yangdapat megecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana ; Bahwa hal hal yang dikemukan Penasehat Hukum Terdakwa dalammemori bandingnya tersebut tidak dapat dijadikan alasan untukmembatalkan atau mengubah putusan yang telah dijatuhkan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama ;Hal. 9 Put.No.337/Pid
1.MAHAT KARIM
2.NIRSON
3.MERIYANTO
Tergugat:
1.PT. Citra Lamtorogung Persada
2.Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
81 — 37
T.B.U Panaragan;
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah areal umbul Tegal Berak
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah areal Transmigrasi Way Abung II Panaragan
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on reachtmatige daad) sehingga telah memenuhi unsur-unsur
Terbanding/Terdakwa : SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARUDDIN
48 — 17
MENGADILI :
I. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 17 Mei 2021 sekedar mengenai pertimbangan unsur kedua dan lamanya pidana yang dijatuhkan serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri als Samsul bin Ahyaruddin identitas lengkapnya tersebut dimuka tidakkedua pada putusan Pengadilan Negeritersebut, sehingga uraian pertimbangannya menjadi sebagai berikut :Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satukomponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilan apa yangdikehendaki unsur ini dan unsur ini terdiri dari 2 ( dua ) elemen unsur yaituelemen unsur tanpa hak atau melawan hukum serta elemen unsur
elemen unsur pertama yaitu tanpa hak ataumelawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenangatau tanpa jjin dari pihak yang berwenang.
, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukupberalasan untuk menyatakan elemen unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen unsurkedua yaitu. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganpada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan di rumah Terdakwa telahditemukan Narkotika jenis shabushabu oleh Penyidik Polri yang diperolehnyadengan
tanaman, makaperbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatanmenguasai Narkotika Golongan bukan tanaman, sehingga elemen unsur initelah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT BJMMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyataperbuatan Terdakwa telah memenuhi kedua elemen unsur, karenanya unsur initelah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbag, bahwa selain hal di atas ternyata shabushabu yang dibeliTerdakwa
Ktb tanggal 17 Mei 2021 tersebut sekedar mengenaipertimbangan unsur kedua dan lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkanputusan selebihnya, sehingga amar selengkapnya sebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang, bahwa berhubung karena putusan Pengadilan Tinggi hanyamengubah tentang pertimbangan unsur kedua dan lamanya pidana yang dijatuhkan,namun tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, maka keberatan PenuntutUmum yang termuat dalam memori bandingnya yang memohon agar pidana yangdijatunkan disesuaikan
39 — 23
Menyatakan hukumnya Sertifikat Hak Pakai No. 25 atas obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 7 Desember 1987 atas nama pemegang Hak Tergugat I yang dilengkapi dengan gambar situasi No. 5083 / 1986 tanggal 7 Desember 1987 luas + 776 m2 yang proses penerbitannya mengandung unsur perbuatan melawan hukum adalah tidak sah ; 5. Menyatakan menurut hukum menempatan Tergugat I diatas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum ; 6.
Menyatakan hukumnya Sertifikat Hak Pakai No. 25 atas obyeksengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat Il pada tanggal 7Desember 1987 atas nama pemegang Hak Tergugat yangdilengkapi dengan gambar situasi No. 5083 / 1986 tanggal 7Desember 1987 luas + 776 m2 yang proses penerbitannyamengandung unsur perbuatan melawan hukum adalah tidak sah ;5. Menyatakan menurut hukum menempatan Tergugat diatastanah obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum ;6.
56 — 0
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur
Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa ARJUN BIN SAKARANI, dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hokum;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan
Mengambil adalah suatu tingkah laku, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya; Menimbang, bahwa kata mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan objek dari yang diambil haruslah barang milik orang lain.
ke dalam unsur melawan hukum subjektif.
, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo.
Pembanding/Tergugat II : NURAIDA binti H. MUHAMMAD NASIR Diwakili Oleh : Hendri saputra manalu, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat III : HANIDAR binti UMAR Diwakili Oleh : Hendri saputra manalu, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat IV : JANUAR ARIF PRIBADI, SE bin SUGIHARTO Diwakili Oleh : Hendri saputra manalu, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat I : EDY SUKARNI bin H. MUHAMMAD NASIR
Terbanding/Penggugat II : ADI SURIYANTO bin H. MUHAMMAD NASIR
Terbanding/Penggugat III : NURHAYATI binti H. MUHAMMAD NASIR
Terbanding/Penggugat IV : SYAIFUL ANWAR bin H. MUHAMMAD NASIR
Terbanding/Penggugat V : NURAINI binti H. MUHAMMAD NASIR
Terbanding/Penggugat VI : ZULKARNAIN bin H. MUHAMMAD NASIR
Terbanding/Penggugat VII : M. MUSLIM bin SUGIHARTO
Terbanding/Penggugat VIII : HENDRA SYEFTIAWAN bin SUGIHARTO
122 — 0
suatu benda tidak bergerak (tanah) sesuai Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang dalam pertimbangannya, maka patut untuk dibatalkan;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan mal waris disamping mohon ditetapkan Pewaris telah meninggal dunia, mohon ditetapkan ahli waris dari pewaris juga mohon pembagian harta waris, namun setelah mempertimbangkan perkara a quo ternyata ada satu unsur
Djuriah binti Djuair, maka berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 151 K/Ag/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang kaidah hukumnya: Meskipun dalil Penggugat tentang kematian pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, namun Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta warisan dari pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris, oleh karena salah satu dari tiga unsur tersebut tidak
terpenuhi atau tidak terbukti, maka gugatan Penggugat yang demikian tidak ada kepentingan hukum, maka tidak dapat diterima secara keseluruhan, dan dalam perkara a quo salah satu unsur yaitu harta waris almarhumah Hj.
Terbanding/Terdakwa I : ANDI FURQAN Bin ISMAIL ADAM
Terbanding/Terdakwa II : ZARAHMAT Bin Alm SAFWAN
23 — 12
M E N G A D I L I:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 69/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 13 Juni 2024, yang dimintakan banding mengenai pertimbangan unsur ke-2, bentuk penulisan amar dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Para Terdakwa: I.
131 — 5
Unsur Barang Siapa;2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;Ad. 1.
Unsur Barang Siapa;Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu orang yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.
AMIN yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.2.
Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa ijin; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa gear shift pada bulan sekitar November 2019 bertempat di halaman parkir work shop PT.
Citra Cemerlang Sejahtera mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- per alat gear shif; Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui kalau terdakwa benar terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sehingga unsur kedua ini juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa keseluruhan pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;Menimbang, bahwa pada
Unsur Barang Siapa;2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhiseluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagaiberikut;Ad. 1.
Unsur Barang Siapa;Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Hukum Pidanamerujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik yangharus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangansesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidanasebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu orang yang identitasnya telahdisesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwaTerdakwa STEFANUS TAMBI Als MUHAMMAD IRWAN Bin
AMIN yangidentitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangansehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Ad.2.
Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalahmengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa ijin;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahuisebagai berikut :Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Trg Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa gear shift pada bulansekitar November 2019 bertempat di halaman parkir work shop PT
Citra Cemerlang Sejahteramengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000, per alat gearshif;Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahuikalau terdakwa benar terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa jjinsehingga unsur kedua ini juga telah terpenuhi;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN TrgMenimbang, bahwa keseluruhan pasal 362 KUHP telah terpenuhi, makaterdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana