Ditemukan 8886910 data
Urut Berdasarkan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 2900 — 1606
- Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 3353 — 936
- Tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tahun 2020 5105 — 18002
- Tentang : Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 3569 — 274
- Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
PERMA
PERMA Nomor 13 Tahun 2016 2915 — 18089
- Tentang : Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta 5123 — 4447
- Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Tahun 2004 1449 — 363
- Tentang : Obligasi Syariah Ijarah
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 9490 — 17556
- Tentang : Kompilasi Hukum Islam
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 5470 — 4323
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara Perdata Perlawanan Eksekusi Upaya Hukum atas Eksekusi Pengosongan yang Belum dan Telah Selesai Dilaksanakan
Kata Kunci : Eksekusi Pengosongan yang Belum dan Telah Selesai Dilaksanakan
PERDATA UMUM/A,7/SEMA 4 2014 4470 — 0
- Dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie 7632 — 13660
- Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Penyerahan Alasan (Memori) Peninjauan Cembali
Kata Kunci : TEST
Kejahatan/2019 8 — 0
- TESTER
Kata Kunci : hakim anak; jinayat anak; perkara jinayat;
AGAMA/6/SEMA 4 2016 712 — 0
- Hakim Mahkamah Syariah di Aceh yang belumbersertifikasi hakim anak berwenang memeriksa perkara jinayat yang pelaku ataukorbannya anak-anak sepanjang belum ada hakim yang bersertifikasi hakim anak.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tahun 2019 373 — 151
- Tentang : Pendidikan Tinggi Keagamaan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Penempatan dan Perlindungan TKI
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tahun 2004 459 — 3055
- Tentang : PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tahun 2013 242 — 159
- Tentang : Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Uang Pengganti Perhitungan penjara pengganti terpidana yang telah membayar sebagian uang pengganti
Kata Kunci : Perhitungan penjara pengganti
PIDANA KHUSUS/C.8/SEMA 7 2012 1515 — 0
- 1. Dalam hal terpidana telahmembayar sebagian uang pengganti namuntidak mampu membayar sisanya, tidak ada kriterianya dalam Pasal 18 UU Tipikor.Jadi berapa besarpun yang sudah dibayar, pidana pengganti tetap dijalankan;2. Eksekusinya dihitung ... [Selengkapnya]
Kata Kunci : Kewenangan Pengadilan Negeri
PERDATA UMUM/B.3/SEMA 4 2016 1570 — 0
- Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang ... [Selengkapnya]