Ditemukan 680 data
Pembanding/Penggugat II : KORNELES RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat III : NIKODEMUS RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat IV : SAMUEL RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat V : DANIEL RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat VI : ALI RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat VII : AHMAD RENFAAN,S.Sos Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Terbanding/Tergugat I : NY.ROSDIANA RENWARIN Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat II : ISMAIL ABUUR Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat III : NURDIYANSYAH RENWARIN Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat IV : EMILUIS OHOILULIN Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat V : NY.SITI BADMAS Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat VI : DOMINIKUS TOKER Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat VII : IMANUEL YAMLAAY Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat VIII : YUNUS ABUUR Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat IX : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq.Wali Kota Tual Diwakili Oleh : RINI ATBAR, S.H.
Terbanding/Intervensi I : ABDUL HALIQ RENNGUR
124 — 308
Bahwa untuk mempertahankan tanah sengekata sebagai hak milikPenggugat, maka pada saat Tergugat Il menguasai dan sementaramembangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan fasilitaslainnya di atas tanah sengketa Penggugat mengajukan keberatan baiklisan dan tertulis maupun secara hukum Adat Hawear Balwirin yangberlaku di Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kota Tual dan KabupatenMaluku Tenggara sehingga pada tanggal 19 April 2019 Penggugatmemasang Hawear (Sasi) sebagai tanda kepemilikan Penggugat atastanah
ISMAIL
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
243 — 233
Onrechmatige overheidsdaad), pasal 2 menyebutkan :(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan tata usaha Negara;(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa sengketatindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengekata
75 — 30
Menghukum Tergugat dan TergugatII serta Para Turut Tergugat untukmenyerahkan objek sengekata yang ada dalam penguasaannya yang sudahmerupakan pembagian warisan Penggugat dari MANNA dan secara utuh danmurni tanpa pembebanan apapun ;. Menyatakan bahwa segala macam suratsurat yang ada hubungannya denganobjek sengketa yang menjadi bagian hak Penggugat dan berada di tangan ataudidalam penguasaan Tergugat!
Lumongga Simamora
Tergugat:
KEPALA PERTANAHAN HUMBAHAS
Intervensi:
1.MARUAP MUNTHE
2.IMELDA JUWITA MANULLANG
3.TONGAM MANALU, SH.,MH
4.AMILDA PASARIBU
205 — 261
Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatuKeputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan kepada informasi dandokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ataupelaksanaan Keputusan dan/atau. tindakan yang bersangkutandipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusandan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan,dimana tergugattidak cermat dalam memeriksa legalitas surat tidak sengekata atas ObjekTanah berperkara.Bahwa sebagaimana halhal yang disampaikan oleh PENGGUGAT
52 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kalupun benar quodnon almarhum Tone ada mempunyai tanahdiwilayah obyek sengekata, yang pasti tanah alamarhum Tone bukan di atastanah Para Penggugat Rekonvensi yang sekarang menjadi obyek sengketa;6.
181 — 124
No. 409/Pdt.G/2016/PA Cig.dimaksud pada Ayat (1) yang Subyek hukumnya antara orangorang yangberagama Islam, subyek sengketa tersebut diputus Pengadilan Agamabersamasama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.Kemudian Penjelaskan Pasal 50 Ayat (2) disebutkan pula secarategasdan jelas bahwa : Ketentuan ini memberi wewenang kepadaPengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa hak milik ataukeperdataan lain yang berkaitan dengan obyek sengketa yang diaturdalam Pasal 49, apabila subyek sengekata
Terbanding/Tergugat I : RAFLES R. MANUPASSA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN CV. GRAPES PERMAI
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI di Jakarta Cq. GUBERNUR MALUKU di Ambon Cq. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT di Piru Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Terbanding/Intervensi I : DEDDY SULIPATTY
73 — 24
hukumyang menyalahi hukum acara perdata, sehingga menurut hukum haruslahdibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan TinggiAmbon yang memeriksa perkara ini;Bahwa Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu juga telah salah dankeliru dalam pertimbangan hukumnya yang mengabulkan gugatanIntervensi, hal ini dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/pembanding,karena Objek gugatan dalam perkara asal adalah berbeda dengan objekgugatan yang dipersoalkan oleh Pengguat Intervensi dimana yangdijadikan objek sengekata
1.FEDRIK NABHAN SUMAEDI AN Perseroan Terbatas PT Kemilau Mas Karya Abadi
2.IBDU HASJIM ROCHMAN ST AN Perseroan Terbatas PT Radiks Insan Persada
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur
173 — 813
. ; Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada positaHuruf F paragraf 4 halaman 20 dalam gugatan pada intinya menyatakanbahwa Permasalahan Hukum pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugatyang menjadi dasar penerbitan keputusan TUN yang sekarang menjadiobjek gugatan saat ini, adalah suatu rangkaian dalil yang sangatmembingungkan dan menunjukan ketidakjelasan, karena disatu sisi ParaPenggugat mempermasalahkan objek sengekata yang sekarang menjadiobjek gugatan pada TUN Bandung a quo, sementara
599 — 6219
tanah obyek sengketa tersebut berada diwilayah Distrik Miyah dan Ayae;Saksi tidak tahu saat pengguguran lahan tersebut apakah sudah dibicarakan atau tidak dengan pihak Marga Momo;saat tempat tersebut digusur dan dirusak, Saksi tidak ada pada saat itukarena Saksi sedang Sekolah di Manokwari, yang ada hanya paraorangtua;saat Saksi selesai sekolan di Manokwari dan kembali ke Tambrauw padatahun 2016 barulah Saksi tahu sudah ada di bangun jalan trans;penyebab munculnya permasalahan tanah tersebut jadi sengekata
57 — 13
Obos menuju Bundaran Kecil, karena saksi pada tahun 1983 pernahdisuruh oleh Turut Tergugat I (UU SUMINTA) membersihkan Tanah Objek Sengketatersebut dan saksi mengerjakannya dengan teman saksi yang bernama YAHYA selama lebihkurang 3 (tiga) tahun, dimana sewaktu saksi mengerjakan tanah Objek sengketa tidak adaorang lain yang melarang dan setahu saksi bahwa Tanah Objek Sengekata adalah Tanah Milikdari Turut tergugat I (UU SUMINTA) dimana awalnya Tanah tersebut adalah milik dariTergugat (ABDUL MANAN)
420 — 278
Bahwa objek sengekata secara terang dan jelas ditandatangani olehKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu AtasHalaman 48 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPGnama Gubernur, sehingga disandingkan dengan ketentuan sebagaimanapada angka 3 s/d angka 5, maka penerbitan Objek Sengketa adalah SAHkewenangan TERGUGAT ;.
233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG23.didalilkan PARA PENGGUGAT pada Posita Gugatan bagian VII angka 53s/d angka 59, sepatutnya DITOLAK;Bahwa argumentasi sebagaimana pada angka 22 didasarkan pada alasanhukum sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b, UU PTUN, yaitubahwa objek sengketa dan Objek sengketa II adalah untuk kepentinganumum dalam rangka pembangunan yang ikut berimbas secara signifikanpada kesejahteraan masyarakat; selanjutnya secara faktual Objek sengketa dan Objek sengekata
106 — 15
baca isinya ternyata ada yang tidak benar yaitu tertulis bahwa obyek tanah tidakdalam sengketa sedangkan saat itu Gugatan Perkara Nomor : 49 / G / 2012 / PTUNHalaman 21 dari 105 Putusan Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Sbybelum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan fisik tanahnyamasih dikuasai oleh orang lain sehingga saksi tidak bersedia menandatangani akthanyakarena saksi kuatir jika saksi menandatangani aktha tersebut maka saksi bersalahkarena saksi menjual tanah yang masih dalam sengekata
74 — 35
Persangkaan, yaitu Majelis Hakim mengkonstruksikan dariketerangan saksi LAPU yang mendengar langsung dari NESEPANG maupun penggugat konvensi (de auditu) tentang jualbeli tanah sengekata yang bersesuaian dengan bukti surat P.1dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan dengan nilaipembuktian bebas/vrij bewiskracht dan telah pula memenuhisyarat batas minimal pembuktian yaitu bahwa benar telahterjadi jual beli tanah yang dilakukan oleh NE SEPANG sebagaipenjual dengan Penggugat Konvensi sebagai pembeli
JAFI ALZAGLADI
Tergugat:
1.SURAHMAN RUMAIN
2.LA PENA
3.LA KANJCE
4.AMBO TANG
5.NURHAJI
6.LA IMU
7.LA HALIMU selaku ahli waris dari LA MESA
8.LA TONO selaku ahli waris dari LA NURU
9.NEANI WABULA
10.ABIDIN DOA ENDE
11.LA ODE JATARA
12.LA AMIR
13.LA YATU
14.SAMSUL
15.LA LISA
16.LA SARIP
17.WA RIA
18.LA NEMA
19.LA ASIRA
20.FITRI
21.LA DIRA
22.LA FAJAR
23.Ahli Waris dari Alm. LA SIBU
24.Pemerintah Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
25.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
104 — 64
membuatSurat pernyataan untuk pindah dari lokasi objek sengketa karenatanah disitu kering dan tandus ;Bahwa penduduk yang tinggal saat ini di objek sengketa telahmemiliki Sertifikat ;Bahwa proses kepemilikan sertifikat oleh penduduk yang tinggaldisitu adalah melalui Prona ;Bahwa penduduk mendapatkan surat keterangan dalampembuatan sertifikat melalui prona dari pemerintah negeri RumahTiga ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menamakan tanah sengketaDusun Bandari ;Bahwa Penduduk yang tinggal saat ini di tanah sengekata
1.REOPAN SARAGIH, SH, MH
2.MARIO NARDO SAGALA, SH
Terdakwa:
Ir. ELVIS YANWAR S, Msc Bin PURBA SINOMBATUA SIREGAR
139 — 25
2014 sampaidengan Desember 2014, dan saat saksi menjabat Lurah saksi pernahmenandatangani PPJB antara terdakwa ELVIS YANWAR dengan BapakMUZTAHIDIN AL AYUBI dan saksi juga pernah menandatangani suratketerangan tanah tidak dalam sengketa (tanah terdakwa ELVISYANWAR), dan berdasarkan data di kelurahan diatas tanah tersebut yangpada saat surat itu. ditandatangani oleh saksi selaku Lurah danditandatangani Rt.dan Rw.03 Ketua 03 yang bernama NASRUDIN sertadiatas tanah tersebut saat itu memang tidak ada sengekata
232 — 169
Bahwa saksi menjadi perangkat Desa Maumbi sejak tahun 2002 sampaidengan tahun 2016 sebagai kepala Jaga IX;Bahwa sepengetahuan saksi asal usul objek tanah sengketa dari bapakPaul Kelengkongan;Bahwa Pengugat Jemmi Kalengkongan dan Tergugat Il lbu IngkeKalengkongan adalah anak Paul Kelengkongan;Bahwa bapak Paul Kalengkongan menikah dengan ibu Ruth Buyong danmemilki 4 orang anak yaitu Lili Kalengkongan, Ingke Kalengkongan, satuorang yang saksi lupa namanya dan Djemi Kalengkongan;Bahwa saksi tahu objek sengekata
Terbanding/Tergugat I : Hj. NORSIAH
Terbanding/Tergugat II : Drs. H. NAJAMUDIN, M.Si.
Terbanding/Turut Tergugat I : RUSNANI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
67 — 36
Seran Zanzam dan Carnal kepala Wilayahserta Badan Pertanahan Nasional tidak ditarik sebagai Tergugat Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat tidak dapatditerima ";4) Bahwa oleh karena Gugatan Penggugattidak menarik Arbayah DkkHalaman 16 dari 95 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT.SMRsebagai Pemilik asli terhadap objek sengekata dan ahli waris H.Zainuddinselaku pemilik tanah sebagai pihak yang berkepentingan langsungterhadap tanah objek sengketa tersebut, dengan demikian GugatanPenggugattanggal
280 — 234
Gugatan Penggugat Salah Subyek, Bahwa Penggugat seharusnya tidakmengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Bali sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat Vtidak mempunyai kewenangan dalam penerbitan sertipikat hak milikatas nama Tergugat V dan Tergugat V, melainkan kewenangan untukmenerbitkan sertipikat hak milik atas tanah sengekata, kemudianbilamana dikaitkan dengan proses peralihan hak yang antara lain :a.
266 — 212
mempergunakantanah sesuai dengan peruntukannya yakni dengan tidak melaksanakanpembangunan yang merupakan kewajiban dari setiap penerima alokasilahan di Batam, sedangkan tanah tersebut telah dialokasikan kembalikepada Tergugat Il Intervensi setelah diterbitkannya objek sengketa danTergugat II Intervensi dengan sungguhsungguh untuk memban gun danmempergunakan lahan sesuai peruntukan yang telah diperjanjikan makasudah sepatutnya yang Mulia: Majelis Hakim menolak PermohonanPenundaan Pelaksanaan Objek Sengekata
297 — 475
600 M2, terletak di Jalan ABC No.3/13E (belakangNo.57 D) Bandung, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.930;Menimbang, bahwa walaupun menurut saksi Para Tergugat,bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat tersebut letaknyaberbeda dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, namun padasaat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, ParaPenggugat menunjukkan tanah sengketa adalah benar tanah yangdikuasai dan ditunjukkan oleh Para Tergugat, sehingga Majelisberkesimpulan bahwa tanah sengekata