Ditemukan 680 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PT AMBON Nomor 66/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : FRANS RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat II : KORNELES RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat III : NIKODEMUS RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat IV : SAMUEL RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat V : DANIEL RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat VI : ALI RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat VII : AHMAD RENFAAN,S.Sos Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Terbanding/Tergugat I : NY.ROSDIANA RENWARIN Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat II : ISMAIL ABUUR Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat III : NURDIYANSYAH RENWARIN Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat IV : EMILUIS OHOILULIN Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat V : NY.SITI BADMAS Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat VI : DOMINIKUS TOKER Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat VII : IMANUEL YAMLAAY Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat VIII : YUNUS ABUUR Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat IX : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq.Wali Kota Tual Diwakili Oleh : RINI ATBAR, S.H.
Terbanding/Intervensi I : ABDUL HALIQ RENNGUR
121300
  • Bahwa untuk mempertahankan tanah sengekata sebagai hak milikPenggugat, maka pada saat Tergugat Il menguasai dan sementaramembangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan fasilitaslainnya di atas tanah sengketa Penggugat mengajukan keberatan baiklisan dan tertulis maupun secara hukum Adat Hawear Balwirin yangberlaku di Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kota Tual dan KabupatenMaluku Tenggara sehingga pada tanggal 19 April 2019 Penggugatmemasang Hawear (Sasi) sebagai tanda kepemilikan Penggugat atastanah
Register : 31-01-2011 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 14-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.PL.R
Tanggal 23 Februari 2012 — PENGURUS DAERAH IKATAN ALUMNI SEKOLAH KEHUTANAN MENENGAH ATAS (IKA SKMA) KALIMANTAN TENGAH, DK LAWAN ABDUL MANAN, DKK
5613
  • Obos menuju Bundaran Kecil, karena saksi pada tahun 1983 pernahdisuruh oleh Turut Tergugat I (UU SUMINTA) membersihkan Tanah Objek Sengketatersebut dan saksi mengerjakannya dengan teman saksi yang bernama YAHYA selama lebihkurang 3 (tiga) tahun, dimana sewaktu saksi mengerjakan tanah Objek sengketa tidak adaorang lain yang melarang dan setahu saksi bahwa Tanah Objek Sengekata adalah Tanah Milikdari Turut tergugat I (UU SUMINTA) dimana awalnya Tanah tersebut adalah milik dariTergugat (ABDUL MANAN)
Register : 04-09-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 30/G/TF/2020/PTUN.BNA
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat:
ISMAIL
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
239232
  • Onrechmatige overheidsdaad), pasal 2 menyebutkan :(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan tata usaha Negara;(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa sengketatindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengekata
Register : 22-10-2020 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 186/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat:
Lumongga Simamora
Tergugat:
KEPALA PERTANAHAN HUMBAHAS
Intervensi:
1.MARUAP MUNTHE
2.IMELDA JUWITA MANULLANG
3.TONGAM MANALU, SH.,MH
4.AMILDA PASARIBU
199258
  • Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatuKeputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan kepada informasi dandokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ataupelaksanaan Keputusan dan/atau. tindakan yang bersangkutandipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusandan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan,dimana tergugattidak cermat dalam memeriksa legalitas surat tidak sengekata atas ObjekTanah berperkara.Bahwa sebagaimana halhal yang disampaikan oleh PENGGUGAT
Register : 03-06-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 14-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 409/Pdt.G/2016/PA.Clg
Tanggal 16 Desember 2016 — Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV Penggugat V Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV Tergugat V
178124
  • No. 409/Pdt.G/2016/PA Cig.dimaksud pada Ayat (1) yang Subyek hukumnya antara orangorang yangberagama Islam, subyek sengketa tersebut diputus Pengadilan Agamabersamasama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.Kemudian Penjelaskan Pasal 50 Ayat (2) disebutkan pula secarategasdan jelas bahwa : Ketentuan ini memberi wewenang kepadaPengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa hak milik ataukeperdataan lain yang berkaitan dengan obyek sengketa yang diaturdalam Pasal 49, apabila subyek sengekata
Putus : 23-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2938 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — PT SANGGAR SARANA BAJA DKK VS HADAWIYAH DKK
5045 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kalupun benar quodnon almarhum Tone ada mempunyai tanahdiwilayah obyek sengekata, yang pasti tanah alamarhum Tone bukan di atastanah Para Penggugat Rekonvensi yang sekarang menjadi obyek sengketa;6.
Register : 07-11-2017 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 706/Pdt.G/2017/PA.Sidrap
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7128
  • Menghukum Tergugat dan TergugatII serta Para Turut Tergugat untukmenyerahkan objek sengekata yang ada dalam penguasaannya yang sudahmerupakan pembagian warisan Penggugat dari MANNA dan secara utuh danmurni tanpa pembebanan apapun ;. Menyatakan bahwa segala macam suratsurat yang ada hubungannya denganobjek sengketa yang menjadi bagian hak Penggugat dan berada di tangan ataudidalam penguasaan Tergugat!
Register : 06-12-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 9 September 2019 — Perdata : Tuan KELIOPAS MOMO melawan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, dkk
5916168
  • tanah obyek sengketa tersebut berada diwilayah Distrik Miyah dan Ayae;Saksi tidak tahu saat pengguguran lahan tersebut apakah sudah dibicarakan atau tidak dengan pihak Marga Momo;saat tempat tersebut digusur dan dirusak, Saksi tidak ada pada saat itukarena Saksi sedang Sekolah di Manokwari, yang ada hanya paraorangtua;saat Saksi selesai sekolan di Manokwari dan kembali ke Tambrauw padatahun 2016 barulah Saksi tahu sudah ada di bangun jalan trans;penyebab munculnya permasalahan tanah tersebut jadi sengekata
Register : 03-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat:
1.FEDRIK NABHAN SUMAEDI AN Perseroan Terbatas PT Kemilau Mas Karya Abadi
2.IBDU HASJIM ROCHMAN ST AN Perseroan Terbatas PT Radiks Insan Persada
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur
168797
  • . ; Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada positaHuruf F paragraf 4 halaman 20 dalam gugatan pada intinya menyatakanbahwa Permasalahan Hukum pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugatyang menjadi dasar penerbitan keputusan TUN yang sekarang menjadiobjek gugatan saat ini, adalah suatu rangkaian dalil yang sangatmembingungkan dan menunjukan ketidakjelasan, karena disatu sisi ParaPenggugat mempermasalahkan objek sengekata yang sekarang menjadiobjek gugatan pada TUN Bandung a quo, sementara
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
404267
  • Bahwa objek sengekata secara terang dan jelas ditandatangani olehKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu AtasHalaman 48 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPGnama Gubernur, sehingga disandingkan dengan ketentuan sebagaimanapada angka 3 s/d angka 5, maka penerbitan Objek Sengketa adalah SAHkewenangan TERGUGAT ;.
    233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG23.didalilkan PARA PENGGUGAT pada Posita Gugatan bagian VII angka 53s/d angka 59, sepatutnya DITOLAK;Bahwa argumentasi sebagaimana pada angka 22 didasarkan pada alasanhukum sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b, UU PTUN, yaitubahwa objek sengketa dan Objek sengketa II adalah untuk kepentinganumum dalam rangka pembangunan yang ikut berimbas secara signifikanpada kesejahteraan masyarakat; selanjutnya secara faktual Objek sengketa dan Objek sengekata
Register : 02-09-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT AMBON Nomor 62/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 20 September 2021 — Pembanding/Penggugat : Jhony Kukupessy Diwakili Oleh : JAKOB NELSON SILAKA, S.H.
Terbanding/Tergugat I : RAFLES R. MANUPASSA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN CV. GRAPES PERMAI
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI di Jakarta Cq. GUBERNUR MALUKU di Ambon Cq. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT di Piru Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Terbanding/Intervensi I : DEDDY SULIPATTY
6922
  • hukumyang menyalahi hukum acara perdata, sehingga menurut hukum haruslahdibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan TinggiAmbon yang memeriksa perkara ini;Bahwa Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu juga telah salah dankeliru dalam pertimbangan hukumnya yang mengabulkan gugatanIntervensi, hal ini dijelaskan oleh Penggugat Konvensi/pembanding,karena Objek gugatan dalam perkara asal adalah berbeda dengan objekgugatan yang dipersoalkan oleh Pengguat Intervensi dimana yangdijadikan objek sengekata
Putus : 23-11-2009 — Upload : 13-07-2013
Putusan PN MAKALE Nomor 19/Pdt.G/2009/PN. MKL
Tanggal 23 Nopember 2009 — YUNUS KASSA’ alias Y. K. LEPPONG; lawan JAKOBA SINDA alias MAMA ELA’; DANIEL PASOLANG alias PAPA ELA’; MARTHEN MINGGU;
6932
  • Persangkaan, yaitu Majelis Hakim mengkonstruksikan dariketerangan saksi LAPU yang mendengar langsung dari NESEPANG maupun penggugat konvensi (de auditu) tentang jualbeli tanah sengekata yang bersesuaian dengan bukti surat P.1dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan dengan nilaipembuktian bebas/vrij bewiskracht dan telah pula memenuhisyarat batas minimal pembuktian yaitu bahwa benar telahterjadi jual beli tanah yang dilakukan oleh NE SEPANG sebagaipenjual dengan Penggugat Konvensi sebagai pembeli
Putus : 06-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/PID.B/2015/PN.Sby
Tanggal 6 April 2015 — ARJOKO PRAKUSUMA bin H. KOESLAL
10415
  • baca isinya ternyata ada yang tidak benar yaitu tertulis bahwa obyek tanah tidakdalam sengketa sedangkan saat itu Gugatan Perkara Nomor : 49 / G / 2012 / PTUNHalaman 21 dari 105 Putusan Nomor 94/Pid.B/2015/PN.Sbybelum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan fisik tanahnyamasih dikuasai oleh orang lain sehingga saksi tidak bersedia menandatangani akthanyakarena saksi kuatir jika saksi menandatangani aktha tersebut maka saksi bersalahkarena saksi menjual tanah yang masih dalam sengekata
Register : 19-06-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN AMBON Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
JAFI ALZAGLADI
Tergugat:
1.SURAHMAN RUMAIN
2.LA PENA
3.LA KANJCE
4.AMBO TANG
5.NURHAJI
6.LA IMU
7.LA HALIMU selaku ahli waris dari LA MESA
8.LA TONO selaku ahli waris dari LA NURU
9.NEANI WABULA
10.ABIDIN DOA ENDE
11.LA ODE JATARA
12.LA AMIR
13.LA YATU
14.SAMSUL
15.LA LISA
16.LA SARIP
17.WA RIA
18.LA NEMA
19.LA ASIRA
20.FITRI
21.LA DIRA
22.LA FAJAR
23.Ahli Waris dari Alm. LA SIBU
24.Pemerintah Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
25.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
10262
  • membuatSurat pernyataan untuk pindah dari lokasi objek sengketa karenatanah disitu kering dan tandus ;Bahwa penduduk yang tinggal saat ini di objek sengketa telahmemiliki Sertifikat ;Bahwa proses kepemilikan sertifikat oleh penduduk yang tinggaldisitu adalah melalui Prona ;Bahwa penduduk mendapatkan surat keterangan dalampembuatan sertifikat melalui prona dari pemerintah negeri RumahTiga ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menamakan tanah sengketaDusun Bandari ;Bahwa Penduduk yang tinggal saat ini di tanah sengekata
Register : 14-05-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BOGOR Nomor 133/Pid.B/2019/PN Bgr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.REOPAN SARAGIH, SH, MH
2.MARIO NARDO SAGALA, SH
Terdakwa:
Ir. ELVIS YANWAR S, Msc Bin PURBA SINOMBATUA SIREGAR
12625
  • 2014 sampaidengan Desember 2014, dan saat saksi menjabat Lurah saksi pernahmenandatangani PPJB antara terdakwa ELVIS YANWAR dengan BapakMUZTAHIDIN AL AYUBI dan saksi juga pernah menandatangani suratketerangan tanah tidak dalam sengketa (tanah terdakwa ELVISYANWAR), dan berdasarkan data di kelurahan diatas tanah tersebut yangpada saat surat itu. ditandatangani oleh saksi selaku Lurah danditandatangani Rt.dan Rw.03 Ketua 03 yang bernama NASRUDIN sertadiatas tanah tersebut saat itu memang tidak ada sengekata
Register : 26-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 126/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 13 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : WALIKOTA SAMARINDA Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Terbanding/Tergugat I : Hj. NORSIAH
Terbanding/Tergugat II : Drs. H. NAJAMUDIN, M.Si.
Terbanding/Turut Tergugat I : RUSNANI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
6736
  • Seran Zanzam dan Carnal kepala Wilayahserta Badan Pertanahan Nasional tidak ditarik sebagai Tergugat Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat tidak dapatditerima ";4) Bahwa oleh karena Gugatan Penggugattidak menarik Arbayah DkkHalaman 16 dari 95 Putusan Nomor 126/PDT/2018/PT.SMRsebagai Pemilik asli terhadap objek sengekata dan ahli waris H.Zainuddinselaku pemilik tanah sebagai pihak yang berkepentingan langsungterhadap tanah objek sengketa tersebut, dengan demikian GugatanPenggugattanggal
Register : 09-09-2015 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 668/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 5 Januari 2017 — Erry Muhammad Syofriady Melawan Saifudin, dkk.
271227
  • Gugatan Penggugat Salah Subyek, Bahwa Penggugat seharusnya tidakmengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Bali sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat Vtidak mempunyai kewenangan dalam penerbitan sertipikat hak milikatas nama Tergugat V dan Tergugat V, melainkan kewenangan untukmenerbitkan sertipikat hak milik atas tanah sengekata, kemudianbilamana dikaitkan dengan proses peralihan hak yang antara lain :a.
Register : 19-07-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 16-03-2020
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -127/Pdt.G/2019/PN Arm
Tanggal 23 Desember 2019 — -Penggugat -DJEMMY KALENGKONGAN -Tergugat -FERDINAND WAROKKA,DKK
224164
  • Bahwa saksi menjadi perangkat Desa Maumbi sejak tahun 2002 sampaidengan tahun 2016 sebagai kepala Jaga IX;Bahwa sepengetahuan saksi asal usul objek tanah sengketa dari bapakPaul Kelengkongan;Bahwa Pengugat Jemmi Kalengkongan dan Tergugat Il lbu IngkeKalengkongan adalah anak Paul Kelengkongan;Bahwa bapak Paul Kalengkongan menikah dengan ibu Ruth Buyong danmemilki 4 orang anak yaitu Lili Kalengkongan, Ingke Kalengkongan, satuorang yang saksi lupa namanya dan Djemi Kalengkongan;Bahwa saksi tahu objek sengekata
Register : 11-05-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 12/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 16 Agustus 2021 — PT. KIAT MAKMUR (Sebagai Penggugat) KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (Sebagai Tergugat) PT. PERMATA INTI SELARAS (Intervensi)
258205
  • mempergunakantanah sesuai dengan peruntukannya yakni dengan tidak melaksanakanpembangunan yang merupakan kewajiban dari setiap penerima alokasilahan di Batam, sedangkan tanah tersebut telah dialokasikan kembalikepada Tergugat Il Intervensi setelah diterbitkannya objek sengketa danTergugat II Intervensi dengan sungguhsungguh untuk memban gun danmempergunakan lahan sesuai peruntukan yang telah diperjanjikan makasudah sepatutnya yang Mulia: Majelis Hakim menolak PermohonanPenundaan Pelaksanaan Objek Sengekata
Putus : 15-02-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 209/PDT/2017/PT.DPS
Tanggal 15 Februari 2018 — 1. PHILIP PRIASMORO, sebagai Pembanding 2. ANDREAN MELON PRIASMORO 3. Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) wilayah Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Oka, SH 4. Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) wilayah Kabupaten Badung, I Gusti Ayu Rustini,SH sebagai Pembanding I; 5. SAIFUDIN 6. HERU SOETRISNO, Msc sebagai Pembanding 7. I PUTU CHANDRA, SH sebagai.Pembanding II; 8. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG sebagai Pembanding III L a w a n : 1. ERRY MUHAMMAD SYOFRIADY, sebagai Terbanding dan 2. KANTOR KEMENTERIAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA sebagai Turut Terbanding I 3. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI sebagai Turut Terbanding II
11056
  • Gugatan Penggugat Salah Subyek, Bahwa Penggugat seharusnya tidakmengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Bali sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat Vtidak mempunyai kKewenangan dalam penerbitan sertipikat hak milik atasnama Tergugat V dan Tergugat V, melainkan kewenangan untukmenerbitkan sertipikat hak milik atas tanah sengekata, kemudianbilamana dikaitkan dengan proses peralihan hak yang antara lain:a.