Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaranatas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebutdisebutkan sebagai bukti pelunasan.Penguasaan Tanah Oleh PemerintahPenguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintahdengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukanmerupakan perbuatan melawan hukum.Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantumdalam sertifikat

Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaranatas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebutdisebutkan sebagai bukti pelunasan.Penguasaan Tanah Oleh PemerintahPenguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintahdengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukanmerupakan perbuatan melawan hukum.Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantumdalam sertifikat

Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaranatas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebutdisebutkan sebagai bukti pelunasan.Penguasaan Tanah Oleh PemerintahPenguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintahdengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukanmerupakan perbuatan melawan hukum.Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantumdalam sertifikat

Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaranatas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebutdisebutkan sebagai bukti pelunasan.Penguasaan Tanah Oleh PemerintahPenguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintahdengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukanmerupakan perbuatan melawan hukum.Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantumdalam sertifikat

Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaranatas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebutdisebutkan sebagai bukti pelunasan.Penguasaan Tanah Oleh PemerintahPenguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintahdengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukanmerupakan perbuatan melawan hukum.Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantumdalam sertifikat

Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaranatas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebutdisebutkan sebagai bukti pelunasan.Penguasaan Tanah Oleh PemerintahPenguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintahdengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukanmerupakan perbuatan melawan hukum.Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantumdalam sertifikat

Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaranatas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebutdisebutkan sebagai bukti pelunasan.Penguasaan Tanah Oleh PemerintahPenguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintahdengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukanmerupakan perbuatan melawan hukum.Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantumdalam sertifikat

Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaranatas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebutdisebutkan sebagai bukti pelunasan.Penguasaan Tanah Oleh PemerintahPenguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintahdengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukanmerupakan perbuatan melawan hukum.Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantumdalam sertifikat

Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaranatas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebutdisebutkan sebagai bukti pelunasan.Penguasaan Tanah Oleh PemerintahPenguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintahdengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukanmerupakan perbuatan melawan hukum.Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantumdalam sertifikat

Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaranatas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebutdisebutkan sebagai bukti pelunasan.Penguasaan Tanah Oleh PemerintahPenguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintahdengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukanmerupakan perbuatan melawan hukum.Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantumdalam sertifikat

INTI FOCUS DAYATAMA seolaholahadalah milik Tergugat yang dalam hukum dapat dikatakan sebagai SAHAMPINJAM NAMA atau NOMINEE ARRANGEMENT yang dalam hukum yangberlaku di Negara Republik Indonesia terhadap hal tersebut dilarang danbatal demi hukum;Bahwa terhadap SAHAM PINJAM NAMA) atau) NOMINEEARRANGEMENT tersebut sangat bertentangan dengan UndangUndangNomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 33 Ayat 1 dan 2yang berbunyi :1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yangmelakukan penanaman

CHOU, CHANMING).Nominee arrangement ini tidak diperkenankan sejak diundangkannyaUndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(UUPM). Pasal 33 ayat (1) UUPM melarang penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing untuk membuat perjanjian dan/ataupernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalamperseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantumdalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakanuang/harta/aset milik WNA/pihak lain.Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemilik sah atas tanah danbangunan berdasarkan SHM No. 2335/Cipete Selatan, SHM No.2336/Cipete, dan SHM No. 5426/Cipete Selatan adalah Penggugat I.Dengan demikian, pernyataan Penggugat II sebagai pemilik sah atas tanahdan bangunan adalah tidak berdasar dan mengadaada

Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement)Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalamsertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/asetmilik WNA/pihak lain.Maka dari itu, meskipun Penggugat II menyatakan bahwa dirinya yangmenguasai dan/atau sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunanyang berdasarkan SHM No. 2335/Cipete Selatan, SHM No. 2336/CipeteSelatan, dan SHM No. 5426/Cipete Selatan, tetapi pihak yangtercatat/tercantum dalam Sertipikat termaksud

memilikitanah dengan Sertipikat Hak Milik;Bahwa dalil Penggugat tentang pinjam nama (digunakan namanya)adalah dalil yang tidak berdasar dan melawan hukum.Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan RumusanKamar Perdata Nomor 4 tentang Penggunaan Pinjam NamaHalaman 10 dari 63 Putusan Perkara Perdata Nomor 67/PDT/2021/PT YYk(Nominee

Arrangement) menyatakan Pemilik sebidang tanah adalahpihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanahtersebut dibeli menggunakan uang/harta/asset milik WNA/pihak lain;Bahwa senyatanya Tergugat pada tanggal 19 Maret 2001 melakukanpembelian sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl.

Bahwa bahkan sudah dapat diduga sejak dini, Tergugatberlindung dan memakai argumentasi adanya Surat EdaranMahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 yang diterbitkantanggal 18 Desember 2020 sebagai dalin atau alasan hukum untukmemiliki ooyek sengketa, karena :a) Bahwa dengan tetap menghormati SEMA Nomor 10tahun 2020 diatas, yang berasal dari Rumusan Hukum RapatPleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020, khususnyaRumusan Hukum Kamar Perdata No.4 hal.5 tentang pinjamnama (nominee arrangement) yang menyebutkan

Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Salah Menerapkan Hukum DalamMemberikan Pertimbangan Hukum Tentang Perjanjian Pinjam Nama(Nominee Arrangement) Dalam Perkara A quo1.Bahwa pertimbangan dalam Judex Facti Tingkat yang diambilalih menjadi menjadi pertimbangan Judex Facti Tingkat Il padaparagraf 1 halaman 119 dan paragraf 2 halaman 125 PutusanJudex Facti Tingkat , menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa walaupun aktaakta jual beli tersebut antaraTurut Tergugat selaku Penjual asal mengakui bahwaPenggugatlah

Nomor 997 K/Pdt/2017berjudul Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia(Kencana: 2013) pada halaman 95 yang menguraikan mengenaikeabsahan perjanjian pinjam nama sebagai berikut:Namun demikian keabsahan nominee arrangement tentudapat dipertanyakan apabila ditinjau dari Pasal 1320KUHPerdata yang mengatur tentang syaratsyarat sahnyasuatu perjanjian.

Nominee arrangement yang dilakukan dalamrangka penghindaran suatu pembatasan kepemilikan dapatdikategorikan sebagai kesepakatan yang bertentangan denganhukum yang berlaku atau dengan kata lain tidak memiliki sebabyang halal atau sah, sehingga dengan demikian batal demihukum (null and void).Bahwa dengan demikian Judex Facti Tingkat Il telah salahmenerapkan hukum dengan mengambil alih pertimbangan JudexFacti Tingkat yang pada pokoknya menyatakan TermohonKasasi adalah pemilik dan pemegang hak atas tanah

Amrketika transaksi jual beli terjadi Penggugat tidak berada ditempat transaksisehingga transaksi digunakan menggunakan nama Tergugat yang adalah ibukandung Penggugat, dalam praktek hukum biasa dikenal dengan istilahNominee Arrangement (Pinjam Nama)Menimbang bahwa meskipun Undang Undang yang berlaku sekarang(Vide UndangUndang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal danUndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) praktekpinjam nama (Nominee Arrangement) dilarang oleh pemerintah akan

surat pernyataan hal yang sebenarnya danperikatan nomor 48, tanggal 18 Nopember 2014, dimana setelah buktitersebut dicermati diketahui bahwa Tergugat selaku warga negara Belandapinjam nama Penggugat dalam jual beli tanah sengketa dan pinjam namaPenggugat pada sertifikat tersebut; Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkandalam penggunaan pinjam nama (nominee

arrangement), pemilik sebidangtanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipuntanah tersebut dibeli menggunakan uang / harta / aset milik warga negaraasing / pihak lain;e Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena sertifikat tanahsengketa atas nama Penggugat maka pemilik tanah sengketa adalahPenggugat dan oleh karena tanah sengketa maupun sertifikatnya dikuasaioleh Tergugat maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawanhukum dan Tergugat harus menyerahkan tanah sengketa

terlarangdan pihak ketiga yang dirugikan dapat membatalkan ini; Bahwa Perjanjian Nominee / Perjanjian Pinjam Nama ini sering dilakukandalam bidang kepemilikan tanah/oangunan atau saham perseroan terbatasyang dibuat oleh dan antara WNA dengan WNI dari perjanjian yangHal 48 dari 64 halaman Putusan Perdata Nomor 186/Pat.G/Itv/2016/PN Dpsdemikian adalah dilarang undangundang merujuk ketentuan sebagaiberikut:BahwaPasal 33 ayat 1 dan 2 UU No. 25 tahun 2007 disebutkan adanyasanksi berkaitan dengan praktik nominee

arrangement; Pasal 1, Pasal 9, Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) UndangUndangNomor 5 tahun 1960 tetang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ; Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tetangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria ;Bahwa Perjanjianperjanjian yang diawali dengan Perjanjian Nomineeterkait dengan kepemilikan tanah/bangunan yang kemudian dibuatkanperjanjianperjanjian seperti: Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian UtangPiutang, dan pemberian Kuasa adalah termasuk katagori Perjanjian

dapat memilikitanah dengan Sertipikat Hak Milik;Bahwa dalil Penggugat tentang pinjam nama (digunakan namanya)adalah dalil yang tidak berdasar dan melawan hukum.Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang PemberlakuanHalaman 11 dari 62 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PN YykRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan RumusanKamar Perdata Nomor 4 tentang Penggunaan Pinjam Nama(Nominee

Arrangement) menyatakan Pemilik sebidang tanah adalahpihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanahtersebut dibeli menggunakan uang/harta/asset milik WNA/pihak lain;Bahwa senyatanya Tergugat pada tanggal 19 Maret 2001 melakukanpembelian sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl.

., M.S. di bawah sumpah dalam persidanganperkara nomor 304/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Maret 2016 makajelas bahwa seluruh surat pernyataan, surat wasiat, maupun sSuratsuratapapun apabila surat tersebut berisikan suatu penyesatan (misleading)atau merupakan suatu nominee arrangement (pinjam nama) maka suratsurat maupun akta tersebut berdasarkan undangundang dinyatakanBATAL DEMI HUKUM sehingga tidak dapat dipergunakan untukmelakukan tindakan hukum apapun khususnya tindakan untuk mengalihkan seluruh

Aldevco kepada Tergugat tersebut adalahmerupakan suatu misleading/ penyesatan dimana di dalam suratsurattersebut mengandung nominee arrangement yang dilarang oleh undangundang dan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM dinyatakanbatal demi hukum, terlebih lagi surat pernyataan dan akta wasiat tersebutjuga sedang dalam suatu proses hukum pembatalan pada PengadilanNegeri Agama Jakarta Selatan yang hingga kini masih dalam suatu proseshukum yang berjalan proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung