Ditemukan 755 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : helmi home hama hein human hlan hlml hlmh hmn hln hrmn hlmi h.mn hlm
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 24-06-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 66
  • YahyaHarahap S.H. pada buku Hukum Acara Perdata hlmn. 104 mengenaisyarat penggabungan suatu gugatan yang mengacu pada PutusanMahkamah Agung Nomor 2990K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992;Menurut Pendapat Prof.R.Soepomo,SH sebagai berikut:Halaman 35 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pat.G/2019/PN Bpp aeteeeeeeeess Apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakimternyata BENAR, maka Tak Perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara,sehingga hakim dapat memberi Keputusan akhir ("eind vonis) dimanaeksepsi
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 53/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 19 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II : PT. BORNEO DELAPAN ENAM Diwakili Oleh : KAHAR JULI, S.H
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SUHARDI,S.Pd Diwakili Oleh : SUHARDI,S.Pd
Terbanding/Tergugat I : HAJI JAMRI
Terbanding/Tergugat III : PT. KEYSA MAJU JAYA
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
86 — 48
  • Yahya Harahap S.H. pada buku Hukum AcaraPerdata hlmn. 104 mengenai syarat penggabungan suatu gugatan yangmengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2990K/Pdt/1990tanggal 23 Mei 1992;Menurut Pendapat Prof.R.Soepomo,SH sebagai berikut: scammer was Apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakimternyata BENAR, maka Tak Perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara,sehingga hakim dapat memberi Keputusan akhir ("eind vonis) dimanaeksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatanPenggugat
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-08-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 20 Agustus 2013 — ISTIQMAL BIN Alm. DARUSALAM
88 — 29
  • Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif denganmemperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa (Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung , Alumni, 1977 hlmn 147).Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1999 Nomor 813 K/Pid/1987dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataanyang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimilikinya karena
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 43/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 20 Agustus 2013 — ISTIQMAL Bin DARUSSALAM
58 — 20
  • Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif denganmemperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa (Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung , Alumni, 1977 hlmn 147).Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1999 Nomor 813 K/Pid/1987dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataanyang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimilikinya karena
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 146/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 3 April 2014 — SUDARWO Bin WASTAP (Alm)
54 — 12
  • diperolehnya.Dengan demikian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi.Menurut Soedarto menyatakan bahwa yang merupakan unsur bathin yangmenentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikansegala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa ( Soedarto, Hukumdan Hukum Pidana, Bandung , Alumni, 1977 hlmn
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 15-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUHARTO, SH
Terdakwa:
Sartiman Mbeo, SH.
98 — 37
  • menguntungkan artinyamemperoleh suatu keuntungan atau menambah kekayaan dari kekayaanyang sudah ada (vide: Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan FormilKorupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang 2005, h.54); Bahwa tujuan (bijikomed oogmerk) dalam unsur menguntungkan dirisendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah maksud selanjutnya yangtidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindakpidana tersebut (vide PAF Lamintang, Dasardasar Hukum Pidana, SinarBaru, Bandung, 1981, hlmn
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 162/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 18 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat II : YOHANES ATOK, SH
Terbanding/Tergugat IV : FANUS BAU
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS ASA
Terbanding/Tergugat III : MAN DAHU
Terbanding/Tergugat I : FIDELIS KALI
Turut Terbanding/Penggugat III : MARIA LIUK
Turut Terbanding/Penggugat I : VINSENSIUS BERE
230 — 122
  • /PDT/2018/PT KPGHalaman 319 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 319 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 319 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 319 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGSAKSI YOHANES BAU menerangkan :v>>Bahwa yang berhak bagi tanah waktu itu Raja.( Vide putusan himn.28 garis datar 10)Bahwa ada syarat yakni bagi yang mau mendapattanah harus menyetor 2 (dua) keping uang perakkepada Raja ASumanu(vide putusan hlmn
    Hakim Salah menempatkan Harta Bawaan dari Suku Bei Saurmenjadi Harta Bersama yang didapat oleh Bei Bui dan AtokTabora, ataukah hakim Tidak bisa membedakan mana yangtergolongan harta yang didapat oleh suami /istri dengan hartapeninggalan Orang Tua.Bahwa Terhadap Pertimbangan menimbangan pada alinea ke1(Vide putusan hlmn 48 )HARUSLAH DITOLAH OLEH PEMBANDING.yaitu pada posita Nomor 2, 3 dan 4, oleh karena keseluruhan darigugatan Penggugat telah memenuhi syarat fomil maupunMateril dan pembuktian pun
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.
Tanggal 24 Februari 2016 — ANDI PRAYANA
128 — 94
  • Wiyono SH, Pembahasan Undangundang Pemberantasan TindakPidana Korupsi,, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke2, 2009, hlmn. 4654).Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana juga yang telah terbuktidalam pembuktian unsur secara melawan hukum dalam dakwaan primair tersebut diatas bahwa benar PT Linggarjati Perkasa ditetapkan sebagai pemenang lelang untukpelaksanaan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) diPamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur berdasarkan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 10 Agustus 2017 — I PUTU DEDI ARTONO
140 — 30
  • Amiruddin, S.H, M.Hum, Korups/ dalam Pengadaan Barangdan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlmn. 35).
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN PALU Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 9 Maret 2017 — Drs. ARIFIN H. TARIMA
117 — 18
  • Bahwa tujuan (bijkomed oogmerk) dalam unsurmenguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah maksudselanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukantindak pidana tersebut (vide PAF Lamintang, Dasardasar Hukum Pidana, Sinar Baru,Bandung, 1981, hlmn. 196).
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 69/PIDSUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 7 Februari 2017 — FRANSISKUS MALAR,ST
57 — 40
  • Putusan Nomor : 69/PIDSUSTPK/2016/PN.KPG, Hlmn : 16. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupangpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 8 Februari 2017 s/d 9Maret 2017.Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LUISBALUN, SH., dan MARTIN LAU,SH., dari POS BAKUM beralamat JI.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 63/PIDSUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 7 Februari 2017 — Drs. HILBERTUS BUGIS
67 — 30
  • Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupangpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 Januari 2017 s/d 2Februari 2017; Putusan Nomor : 63/PIDSUSTPK/2016/PN.KPG, Hlmn : 16.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 24 Februari 2016 — ANDI PRAYANA
74 — 49
  • Wiyono SH, Pembahasan Undangundang Pemberantasan TindakPidana Korupsi,, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke2, 2009, hlmn. 4654).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
324 — 111
  • Wiyono S.H,Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ed.2, SinarGrafika, Jakarta, Hlmn. 61); Bahwa demikian juga yang dimaksud dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa dengan dicantumkannyaunsur subyektif dengan maksud, pembuat undangundang memaknai bahwapemberi sesuatu memiliki maksud tertentu agar yang diberi sesuatu tersebutmelakukan sesuatu yang lain sesuai keinginan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ELLY SUPAINI
Terdakwa:
1.Sirajudin alias Saldin
2.Usman Abdullah
185 — 68
  • ., Pembahasan UndangundangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,Cetakan ke2, 2009, hlmn. 4654).Menimbang, bahwa sangkaan' perbuatan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriJakarta Barat kepada Terdakwa1 SIRAJUDIN Alias SALDIN dan Terdakwa2USMAN ABDULLAH adalah mengenai keikutsertaan Terdakwa1 dan Terdakwa2 dalam penggunaan anggaran untuk pengadaan alat fitness