Melakukan Pembinaaan Pengawasan terhadap PengelolaanPertambangan Mineral Dan Batu Bara yang dilakukan Oleh PemerintahKabupaten Kota Dalam Provinsi Jambi. Menghitung Penerimaan Negara dari Kegiatan Pertambangan Mineral danBatu Bara.

bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4)KUHAP oleh karena Anak telah menjalani masa penahanan maka masapenahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untukmelepaskan Anak dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 hurufb KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Anak tetap berada dalamLembaga Pembinaaan

Pihak Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, yang menyidangkanperkara klien atas nama PANJI NUGRAHA MUHAPRILLIYAN Bin MUHAYATapabila dalam masalah ini, klien teroukti bersalah melakukan pelanggaranhokum dan diproses menurut hukum sebagaimana yang didakwakankepadanya, maka Pembimbing kemasyarakatan menyarankan sebaiknya klienatau terdakwa diberikan pembinaaan di Lembaga Pemasyarakatan terlebihdahulu oleh petugas yang berwenang agar member kesempatan klien untukmerubah sikap dan perilaku selama

Selaku pembina verifikator independen melakukan pembinaaan dan pengawasanpelaksanaan kegiatan verifikator independen di derahnya, termasuk di dalamnyaadalah melakukan evaluasikinerja terhadap kegiatan verifikator independen.o. Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen Puskesmasmelalui BOK dan peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumberAPBD.p.

Selaku pembina verifikator independen melakukan pembinaaan dan pengawasanpelaksanaan kegiatan verifikator independen di derahnya, termasuk di dalamnyaadalah melakukan evaluasikinerja terhadap kegiatan verifikator independen.. Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen Puskesmasmelalui BOK dan peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumberAPBD..

Pihak Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, yang menyidangkanperkara klien atas nama PANJI NUGRAHA MUHAPRILLIYAN Bin MUHAYATapabila dalam masalah ini, klien teroukti bersalah melakukan pelanggaranhokum dan diproses menurut hukum sebagaimana yang didakwakankepadanya, maka Pembimbing kemasyarakatan menyarankan sebaiknya klienatau terdakwa diberikan pembinaaan di Lembaga Pemasyarakatan terlebihdahulu oleh petugas yang berwenang agar member kesempatan klien untukmerubah sikap dan perilaku selama

. :11e Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;* Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Dinas Pertanianberdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No. 32 tahun 2010 adalah :e Pelaksanann ketatausahaan Dinas ;e Pembinaaan kelembagaan, tatalaksana dan kerumah tanggaan dinas ;e Pembinaan dan pengembangan karir pegawai ;e Pelaksanaan bimbingan dan pelaksanaan pegawai ; Perumusan dan penyusunan program pembangunan pertanian ;e Perencanaan kegiatan pembangunan pertanian ;e Analisis

Bahwa Saksi menerangkan sebelum mendaftarkan diriuntuk mengikuti tes/seleksi Secaba TNIAD tahun 2020telah mengikuti pelatinan fisik/binsuh terlebih dahulu dilapangan Saburai Kota Bandar Lampung selama lebihkurang 5 (Lima) bulan yang dibina oleh Saksi8 (SerkaHal 29 dari 50 hal Putusan Nomor : 96K/PM 104/AD/X/2021Nur Irwandi) anggota Korem 043/Gatam namun untukbiaya pembinaaan fisik/binsuh Saksi tidak tahu karenayang mengurus itu adalah Terdakwa.3.

tidakHalaman 41 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtrmempunyai harta yang akan dilelang guna pembayaran tersebut, maka kepadaTerdakwa akan dihukum menjalani pidana kurungan sebagai penggantipembayaran Restitusi tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amarputusan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan modern pemidanaantidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya/kesalahannya(sebagaimana teori Pembalasan) tetapi dititik beratkan sebagai upaya pendidikanatau pembinaaan

Bahwa walaupun dalam mengeluarkan keputusan objek sengketaa quo, kedudukan Tergugat sebagai kepala Daerah, namun dalamrangka pembinaaan sebagai wakil pemerintah jika Penggugat tidakmenerima atau keberatan dan merasa dirugikan atas terbitnya Tergugatincasu objek sengketa seharusnya Penggugat mengajukan keberatankepada atasan langsung Tergugat sebelum mengajukan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara hal sesuai dengan bunyi Pasal 48 ayatHalaman 14 dari halaman 94 Putusan Nomor: 23/G/2015/PTUN.BJM.(

Foto Copy : Keputusan Direktur Jendral Pembinaaan PenempatanTenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan KerjaKementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomorKEP.711/PPTKPKK/IV/2017 tentang Penghentiansementara seluruh Kegiatan Usaha Penempatan TKI(Skorsing) PT. Sofia Sukses Sejati yang diterbitkan padatanggal 20 April 2017 ; Membuktikan bahwa PT.

Tertanggal 22 Mei 2017 ; Bahwa berdasarkansidak KBRI di Maxim Sdn Bhd, melaporkan bahwa TKIyang bekerja Maxim Sdn Bhd, dalam kondisi aman dannyaman dan tanpa adanya tekanan selain hal tersebutfasilitas cukup lengkap dan Gaji maupun uang lemburTKI dibayarkan sesuai dengan kontrak kerja ;Keputusan Direktur Jendral Pembinaaan PenempatanTenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan KerjaKementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesa Nomor: KEP.967/PPTKPKK/VII/2017 tentang Pencabutan SanksiAdministratif Penghentian

eenbepaalde aard"Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,maka yang dimaksud dengan klausulklausul bakuadalah usulan klausulklausul tertulis yang diajukanuntuk ditetapkan tanpa negosiasi terlebih dahulumengenai isinya, di dalam perjanjianperjanjianumum dengan sifat tertentu yang masih harusdibuat dalam jumlah tak tentu. 7 Mariam Darus Badrulzaman dalam "Perlindungan KonsumenDilihat dari Sudut Peraturan Perjanjian Baku (Standar)",Simposium AspekAspek Hukum Masalah PerlindunganKonsumen, Badan Pembinaaan

Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggrisindonesia:An Englishindonesian Dictionary, Jakarta: PT Gramedia, 2005.Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard) :Perkembangannya di Indonesia, 1980.wana n= = , Kumpulan Pidato Pengukuhan, Bandung : Alumni, , Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya,Jakarta: Alumni, 1981.a , Simposium AspekAspek Hukum Masalah PerlindunganKonsumen, Badan Pembinaaan Hukum Nasional, Jakarta :Binacipta, 1986.ween een n ences , Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni

eenbepaalde aard"Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,maka yang dimaksud dengan klausulklausul bakuadalah usulan klausulklausul tertulis yang diajukanuntuk ditetapkan tanpa negosiasi terlebih dahulumengenai isinya, di dalam perjanjianperjanjianumum dengan sifat tertentu yang masih harusdibuat dalam jumlah tak tentu. 7 Mariam Darus Badrulzaman dalam "Perlindungan KonsumenDilihat dari Sudut Peraturan Perjanjian Baku (Standar)",Simposium AspekAspek Hukum Masalah PerlindunganKonsumen, Badan Pembinaaan

Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggrisindonesia:An Englishindonesian Dictionary, Jakarta: PT Gramedia, 2005.Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard) :Perkembangannya di Indonesia, 1980.wana n= = , Kumpulan Pidato Pengukuhan, Bandung : Alumni, , Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya,Jakarta: Alumni, 1981.a , Simposium AspekAspek Hukum Masalah PerlindunganKonsumen, Badan Pembinaaan Hukum Nasional, Jakarta :Binacipta, 1986.ween een n ences , Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni

karena berkaitan dengan DanaHibah oleh Asosiasi Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat(LSPBM) sebesar 1,200.000.000;Bahwa, saksi menerangkan sejak tahun 2007 s/d sekarang saksi menjabat;sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat ;Bahwa, saksi menerangkan tupoksi saksi sebagai Kabid PemberdayaanMasyarakat antara lain adalah : mengkoordinasikan pemberdayaanmasyarakat yang meliputi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, SDAdan tekhnologi tepat guna, mengkoordinasikan dan mengendalikanpenyelenggaraaan pembinaaan

SangHyang Seri tahun 2012 tersebut bertentangan dengan :1) Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengaturbahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan danbertanggung jawab dengan memperhatikan ras keadilan dan kepatutan;2) BAB IV Peraturan Menteri pertanian No.273/KTPS/OT.160/4/2007 Tanggal13 april 2007 tentang pedoman pembinaaan kelembagaan petani, sub angka4.2 proses penumbuhan kelompok tani : Penumbuhan

Sang28Hyang Seri tahun 2012 tersebut bertentangan dengan :1)2)4)5)tahunPasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengaturbahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan danbertanggung jawab dengan memperhatikan ras keadilan dan kepatutan;BAB IV Peraturan Menteri pertanian No.273/KTPS/OT.160/4/2007 Tanggal13 april 2007 tentang pedoman pembinaaan kelembagaan petani, sub angka4.2 proses penumbuhan kelompok tani

tidak tahu ;Bahwa untuk mengetahui Nasabah transfer ke Bank lain apabila ditolak maka uang transferakan secara otomatis masuk rekening penampungan KU YAKIM (KU yang akan dikirim)kemudian ada retur (pengembalian atas nama pengirim) ;Bahwa yang aktif pengecekan adalah nasabah ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidakberkeberatan ;5 Saksi Ahli WIDODO, S.E :Bahwa saksi sebagai Deputi BI Kediri Bidang Pengawasan BankBahwa saksi sebagai pengawasan, pemeriksaan dan pembinaaan

Fotocopy Laporan hasil Audit dalam rangka penghitungankerugian kuangan Negara atas dugaaan tindak pidana korupsi padakegiatan workshop bimtek pembinaaan bidang pertambangan danHalaman 63 dari 81 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN TIkakselerasi ke Provinsi Bangka Belitung pada dinas ESDM KabupatenKuantan Singingi tahun anggaran 2013 tanggal 20 Desember 2013,selanjutnya diberikan tanda DUKti... 0... eeesaan een vices P2O,21.

Sri Renani Pantjastuti, MPA selakuDirektorat Pembinaan PKLK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).36) 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah BaruNomor : 0050/D6.5/USB/KU/2017 dari Direktorat Pembinaaan PKLKkepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatanganioleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PKLK/Pihak Pertama/Yang menyerahkan dan Dr. Drs.

Sri Renani Pantjastuti, MPA selakuDirektorat Pembinaan PKLK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah BaruNomor : 0050/D6.5/USB/KU/2017 dari Direktorat Pembinaaan PKLKkepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatanganioleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PKLK/Pihak Pertama/Yang menyerahkan dan Dr. Drs.

Sri Renani Pantjastuti, MPA selakuDirektorat Pembinaan PKLK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah BaruNomor : 0050/D6.5/USB/KU/2017 dari Direktorat Pembinaaan PKLKkepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatanganoleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PKLK/Pihak Pertama/Yang menyerahkan dan Dr. Drs.

Sri Renani Pantjastuti, MPAselaku Direktorat Pembinaan PKLK, tanggal 29 Desember 2016(dilegalisir).36) 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah BaruNomor : 0050/D6.5/USB/KU/2017 dari Direktorat Pembinaaan PKLKkepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatanganioleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PKLK/Pihak Pertama/Yang menyerahkan dan Dr. Drs.

Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku DirektoratPembinaan PKLK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah BaruNomor : 0050/D6.5/USB/KU/2017 dari Direktorat Pembinaaan PKLKkepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatanganioleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PKLK/Pihak Pertama/Yang menyerahkan dan Dr. Drs.

Sri Renani Pantjastuti, MPA selakuDirektorat Pembinaan PKLK, tanggal 29 Desember 2016 (dilegalisir).2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Sekolah BaruNomor : 0050/D6.5/USB/KU/2017 dari Direktorat Pembinaaan PKLKkepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatanganoleh Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA selaku Direktorat Pembinaan PKLK/Pihak Pertama/Yang menyerahkan dan Dr. Drs.

indisipliner yang melanggar SuratKeputusan Kesepakatan Kerja yang telah dibuat dan ditandatangani olen keduabelah pihak, tindakan tersebut sangat merugikan performa pihak Grand OrionHotel terhadap para tamunya dikarenakan Tergugat merupakan Perusahaanyang bergerak dibidang jasa maka pelayanan dan kedisiplinan merupakansesuatu yang sangat penting dan diutamakan apabila tidak maka akanberdampak terhadap tingkat hunian kamar hotel sebagai konsekuensi atastindakan Indisipliner Para Penggugat telah dilakukan pembinaaan

Keputusan BupatiTanah Laut sebagai Ketua kelompok Kerja dalam proyek CERD yang kemudianmelahirkan Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM); Bahwa Terdakwa sejak tahun 2005 s/d 2011 Terdakwa menjabat sebagai KabidPemberdayaan Masyarakat; Bahwa tupoksi Terdakwa sebagai Kabid Pemberdayaan Masyarakat antara lainadalah : mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat yang meliputipemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, SDA dan tekhnologi tepat guna,mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraaan pembinaaan