Surati alias Suratinah ) sebagai pihak yang paling berhak atas TanahObyek sengketa, dengan sengaja melakukan Penguasaan Tanah Obyeksengketa , Pembagian Waris bahkan mengajukan Konversi untukPenerbitan Sertifikat Tanah Obyek sengketa pada Turut Tergugatll,dikualifikasikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechmatige Daad)yang telah merugikan Para Penggugat;9.

Sebab,yang dimaksud perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) adalahberbuat atau tidak berbuat sesuatu secara melanggar hukum ataubertentangan dengan kewajiban hukumnya menurut undangundangan (hukumtertulis) maupun kepatutan (hukum tidak tertulis) dan karena salahnya itumelanggar hak orang lain atau menimbulkan kerugian bagi orang lain.Sedangkan menurut Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 memberi rumusanperbuatan melawan hukum sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatuyang memperkosa hak orang lain

Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat,menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebutmelakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelasjelasmerupakan sebuah penistaan terhadap nilainilai keadilan, bertentangandengan hukum dan keadilan, berdasarkan atas dasar yang kabur atautidak jelas;Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkankerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan

Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luasHalaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 372/Pdt/2019/PT MDN13.14.mengandung makna bukan hanyaperbuatan yang melanggar undangundang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutandalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasukdalam perkara ini Para Tergugat telah menguasai atas tanah milikPenggugat;Bahwa dengan tidak diserahkannya sebidang tanah yang telah menjadimilik Penggugat tersebut

Menyatakan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum/Onrechmatige daad (Vide KetentuanPasal 1865 KUHPerdata) ;4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materilkepada Para Penggugat Dalam Rekonpensi uang sebesar Rp.200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah), secara tunai ;5.

Bahwa dengan mencampuradukan hukum acara, gugatan paraPenggugat dapat dikatakan tidak jelas dan/atau kabur (Obscuur Libel)Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena para Penggugat telahmencampuradukan hukum acara, dimana telah nyatanyata menggabungkanantara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) danPerbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Ouerheidsdaad), sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan

halaman25 PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan oleh PARA TERGUGAT yang menimbulkan kerugian material bagi diriPENGGUGAT sebesar Rp 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) dan immaterialsebanyak Rp 80.000.000.000, (delapan puluh milyar rupiah).Bahwa dalam Surat Gugatan bagian Petitum, PARA PENGGUGAT sama sekalitidak mencantumkan nilai kerugian sebesar Rp 4.000.000.000, (empat milyar6869rupiah) dan immaterial sebanyak Rp 80.000.000.000, (delapan puluh milyarrupiah).Bahwa Perbuatan

Melawan Hukum (onrechmatige daad) diatur dalam Pasal 1365Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan:Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiantersebut .Berdasarkan rumusan pasal tersebut jelas bahwa kerugian merupakan unsurmutlak dari suatu perbuatan melawan hukum.Bahwa dengan tidak dicantumkannya nilai kerugian secara rinci dan jelas dalamPetitum Surat Gugatan, PARA PENGGUGAT sendiri

merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan pokok perkara ini:Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalildalilyang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yangtelah diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugatl;Bahwa tidak benar Terggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukumdiatas lahan milik Penggugat; PENGGUGAT TIDAK TERBUKTI SEBAGAI PEMEGANG HAK ATASTANAH YANG SAH 31.32.Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua), dalil atau dasarkepemilikan ha katas tanah dalam Gugatan Perbuatan

Melawan Hukum(onrechmatige daad) perkara a quo adalah almarhum ACONG PELUGUselaku pewaris membeli tanah tersebut dari Saudara TIREK yangdidasarkan Surat Adat Jual Beli Segel 1986:Bahwa pada dalil Gugatan Halaman 2, angka 4 :Bahwa almarhum ACONG PELUGU telah meninggal dunia pada tahun2019 dirumah tempat tinggal terakhir di Dusun Teluk BinjaiRT.003/RW.008 Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai RayaKabupaten Kubu Raya, meninggalkan 5 (lima) orang anak kandungmasingmasing bernama : Fatimah Binti Acong Pelugu

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukumPerdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatanyang melanggar undangundang yang tertulis semata akan tetapi meliputi jugaperbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat padaumumnya termasuk dalam hal ini Tergugat I, Tergugat Il dan Turut Tergugattelah melakukan perbuatan masingmasing sebagai berikut:Tergugat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah,atas nama Tergugat tanggal Mabuun, 01

Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat di Pengadilan Negeri Labuha terhadap Tergucat , TergugatIV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII dan Tergugat XIIIadalah suatu perbuatan melawan hukum (ONRECHMATIGE DAAD).4. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat ditolak atausetidaktidaknya tidak diterimah.5.

menanggapi apa yang disampaikan oleh ParaPenggugat dalam dalil gugatannya pada point 18 yang menyatakan :...Bahwa perbuatan Tergugat III yang membuat akta jual beli nomor619/2012, tertanggal 04 Desember 2012 adalah nyatanyata cacathukum karena syaratsyarat sah jual beli tidak tepenuhiwa nnn nn nn nnn anne nn anna nanan anna nn == OStOleh karena itu perbuatan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Ill dikategorikan telah melanggar atau melwan hukum sebagaimana diaturdalam pasal 1365 KUHPerdata, mengenai Perbuatan

Melawan Hukum(Onrechmatige daad)...Bahwa terhadap dalil Gugatan tersebut diatas Tergugat III tanggapisebagai berikut,dalam perjanjian jual beli tanah antara Penggugat Halaman 15 dari 64 Putusan nomor 52/Pdt.G/2019/PN Gindengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Tergugat III selakuNotaris/PPAT, telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian jual bellitanah yang di buat oleh Penggugat dengan Tergugat II tersebut diatasadalah sah dan mengikat

Abdulrahman orang tua PenggugatIntervensi untuk mendapatkan tanah obyek gugatan yangHalaman 45 dari 69 halaman Putusan Perdata No. 56/PDT/2017/PT BTN6.16.2merupakan haknya dari hasil tukar guling dengan tanah almarhumorang tua Penggugat Asal setelah semua sudahtercapaikesepakatan, ketika akan dimintakan tindak lanjut pelaksanaanjustru Penggugat Asal / Jumah Bin Djaeni mengingkari semua dantidak mau mematuhi hasil musyawarah, karenanya jelas PerbuatanPenggugat Asal merupakan perbuatan melawan hukum

(onrechmatige daad) yang telah membawa kerugian materiil danimmaterial atas diri Penggugat Intervensi sebagaimana yangdisampaikan dalam gugatan Intervensi Penggugat Intervensi.Bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi menolak dengan tegas dankarenanya tidak benar dalil Penggugat Asal pada point 7, 8, 9 dan 10gugatannya dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa dari musyawarahmusyawarah yang telah dilakukan olehPenggugat Asal, Penggugat Intervensi, Tergugat dan Il, selanjutnyatelah terjadi dan tercapai

olehTergugat dk/Penggugat dr di Kebun Klumpang PTPN Il (Persero) akantetapi Penggugat dk/Tergugat dr tidak mau mengosongkan, meninggalkantanah terperkara dan bangunan rumah dinas terperkara dan perbuatan makatindakan Penggugat dk/Tergugat dr yang menguasai, mengusahai tanahterperkara dan bangunan rumah dinas terperkara dan perbuatan dariPenggugat dk/Tergugat dr yang mengajukan permohonan hak kepadaKepala Kantor Pertanahan Kota Binjai atas tanah terperkara adalah tanpadasar hukum jelas adalah merupakan perbuatan

melawan hukum(onrechmatige daad);.

dilakukanoleh Tergugat dan Tergugat Il telah melakukan Perbuatan MelawanHukum, hal tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta haltersebut terjadi karena pengalinan hak atas tanah obyek sengketa tanpaalas hak dan oleh karena itu penerbitan Sertifikat No. 611/Benpasi Tahun2003 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal13865 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkankerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan

Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luasmengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undangundang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutandalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasukdalam perkara ini Tergugat telah mengalinkan tanpa hak tanah milik ParaPenggugat dan Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atasnama Tergugat II;Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelasjelas sangat merugikanPara

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor:90/PDT/201 7/PT KPGDari uraian pada huruf a angka 1) s/d 3) di atas jika dikaitkan antara yangsatu dengan yang lainnya, maka bersesuaian dengan pokok gugatan ParaPenggugat / Para Terbanding di mana pokok gugatan Para Penggugat /Para Terbanding adalah peristiwa hukum wanprestasi / ingkar janji (default)yang bersifat spesifik dari perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad).Namun Para Penggugat / Para Terbanding tidak menguraikan berapajumlah kerugian berdasarkan

rumah yangdikenal dengan nama Komplek Perumahan Anggrek Mas 2 Blok E No 22,Halaman 5 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN BtmRT 001, RW 019, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, KotaBatam yang Penggugat peroleh dengan sah menurut hukum, sehinggaperbuatan Tergugat telah merugikan kepentingan hukum Penggugat,maka untuk itu Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormatyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwaperbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan

melawan hukum(onrechmatige daad) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 KitabUndangundang Hukum perdata:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu) karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut;12.

Perbuatan melawan Hukum ( onrechmatige daad ) sebagai mana diatur dalam pasal 1365 sampai pasal 1380 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerijk Webook), secara umum unsur perbuatanmelawan hukum sebagaimana di ungkapkan oleh Dr. Munir Fuady,S.H.,M.H.,LL.M., dalam bukunya yang berjudul Perbuatan MelawanHukum (PT.

membayar ganti rugi KaplingankaplinganTanah dari TURUT TERGUGAT (YAYASAN KALANG INDAHPERMAI), meningkatkan status Kepemilikan Tanah menjadiSertifikat Hak Milik kemudian memelihara, merawat danmembersihkan tanah tersebut, maka untuk itu adalah patut dan adilmenurut hukum apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melaluiMajelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksadan mengadili perkara ini menyatakan TERGUGAT (TIKIL JUNISAERANG, SH) dan TERGUGAT II (SOFIRMAN Alias AYONG)telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT a quo adalah PerbuatanMelawan Hukum Penguasaan terhadap Bidangbidang/Kaplingankaplingan Tanah Obyek Sengketa yakni sengketa hak kepemilikanHalaman 15 dari 73 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN PIk18.19.tanah, dimana letak Tanah Objek Sengketa berada di wilayahhukum Pengadila Negeri Palangka Raya yakni terletak dahulu diJalan Yos Sudarso, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut,Kotamadya Palangka Raya (sebelum Pemekaran WilayahKecamatan Kecamatan

No. 215 Persil 10 seluas 18.700 M2 (delapanbelas ribu tujuh ratus meter persegi) telah diakui oleh TEGUGAT adalahtanah Negara yang berasal dari Pembebasan / Ganti Rugi TanahGenangan, dan kemudian oleh TERGUGAT I dan Tergugat II dijadikansebagai Objek Perjanjian Ruislag dan kemudian TERGUGAT IIImenerbitkan Surat Keterangan Tidak sengketa untuk digunakan olehTERGUGAT II sebagai Warkah untuk menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) No.7/Bojong Menteng, secara nyata adalah rangkaianperistiwa Perbuatan

Melawan Hukum (Onrechmatige daad) yang sangatmerugikan PARA PENGGUGAT;Bahwa Rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARATERGUGAT diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yangmengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak dapat Memiliki Haknya sesualdengan Undangundang yaitu kehilangan kesempatan untuk Memiliki,Menngusahai, dan atau memperoleh Keuntungan dan bahkan sebaliknyajustru menimbulkan biayabiaya yang sangat besar berupa Biaya MATERIguna mempertahankan hak warisan milik PARA PENGGUGAT

(tujuh ratus empat puluh juta rupiah tujuh ratus sebelasribu rupiah) yang seolah olah didalam akta telah dibayar oleh Tergugatyang kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan pembayaransejumlah uang tersebut diatas kepada Para Penggugat, jelas perbuatanTergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum(Onrechmatige daad) dengan segala akibat hukumnya dan telahmengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;Bahwa dikarenakan Akta Pengikatan Jual Beli No.18 tertanggal 30 Juli2016, Akta

semulaTergugat dan IV jelasjelas bertentangan dengan hukum; Bahwa benar akta tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dankehadiran Para Pembanding semula Para Penggugat di kantor Notaris,namun alasan Notaris/Tergugat IV/Sekarang Terbanding IV didalamjawabannya karena Pihak Pembanding/Penggugat pergi meninggalkanrapat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebutdiatas, maka perbuatan Terbanding , Il, Ill dan IV semula Tergugat , II, Illdan IV dapat dikwalisir/telan terbukti sebagai perbuatan

melawan hukum(onrechmatige daad),Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/T ergugat sangatberkeberatan atas putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Palangka Raya) ini.Sebagaimana telah diuraikan di atas, Perbuatan Melawan Hukum yangdimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata harus memenuhi unsurunsursebagai berikut: (1) adanya perbuatan/kelalaian; (2) adanya kesalahan; (3)adanya unsur melawan hukum; (4) adanya kerugian; (5) adanya hubungansebabakibat (kausalitas); dan (6) Schutznorm theory;Dalam perkara