Ditemukan 1388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menyalahgunakan menyalahgunaan
Penelusuran terkait : 77/pid.sus/2016/pn msb Seri Alias Dodi Bin Anton Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri 158/pid.sus/2016/pn msb Rahmat alias bapak reski bin madehang Menyalagunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri 78/pid.sus/2016/pn msb Zulkarnaen Naing Taswir 67/pid.sus/2016/pn msb Rawal Pak Rafli Dili 150/pid.sus/2016/pn msb Anto bin pareak Pasal 127 ayat (1) Menyalagunakan narkotika golongan i bagi diri sendiri”; 157/pid.sus/2016/pn msb Ahmad farid alias farid bin sukri yunus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - WIWIT AYU WULANDARI
115 — 35
  • Wiwit Ayu Wulandari juga tidak meneliti apakan perusahaan108pendukung dalam pengadaan tersebut memiliki izin edar atau tidak melainkanhanya mendengar laporan dari Panitia Lelang, maka dengan demikian MajelisHakim berpendapat bahwa unsur ketiga Menyalagunakan Kewenangan,Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukantelah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.Ad.4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau PerekonomianNegara :Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-01-2010 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 241/Pid.B/2009/PN.RGT
Tanggal 13 Januari 2010 — NASTION, SE. BIN M. SYAH, DKK
88 — 12
  • DEWA (selakuPembantu Bendahara Pengeluara dan Pembantu BendaharaRombongan Temu Kerja) telah menyalagunakan kewenangannya,kesempatan atau Sarana yang ada padanya, dimana seharusnyaTerdakwa 1. Nastion, SE BIN M. SYAH, (selaku BendaharaPengeluaran dan Bendahara Rombongan Temu Kerja) danTerdakwa 2. ERNAWATI, S.SoS BINTI M. DEWA (selaku PembantuBendahara Pengeluara dan Pembantu Bendahara RombonganTemu Kerja) menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran(Drs. M. SALEH JALIL Bin (Alm) ABD.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2016 — HAIDIR
72 — 18
  • Putusan perkara No 6/Pid.SusTPK/2016/PN Pal106bulan Juni sampai Desember 2013 dipegang oleh masingmasingyang melakukan pengurusan Notice.Bahwa benar sepengetahuannya saki yang bertanggung jawab diPos Pelayanan Samsat Kotaraya untuk menyetorkan dana pajakke Kas Negara tahun 2013 adalah Bendahara Pembantu SamsatKotaraya/petugas korektor adalah terdakwa HAIDIR;Bahwa benar sepengetahuan saksi para Terdakwa jugamemproses pembayaran pajak langsung dari Wajib Pajak ;Bahwa benar para terdakwa juga ikut menyalagunakan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 29 Februari 2016 — NURLELA BINTI NURDIN SOLEH
91 — 13
  • Kabupaten MUBA di Sekayu dan KPPN Kabupaten MUBA diSekayu melalui proses seleksi berkas usulan dan dinyatakan sudah sesuai dandinyatakan tidak terdapat kesalahan maka KPPN mentransferkan kan dana keRekening UPK kecamatan melalui Bank yang ditunjuk;Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa besaran pinjaman yang diberikan kepada masingmasing kelompok peminjam dan berapa jumlahanggota peminjam setiap kelompok serta berapa jangka waktu yangdiberikan untuk pinjaman;Bahwa benar ada kelompok peminjam yang menyalagunakan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PNPlk
Tanggal 23 Nopember 2015 — MENSIH, S.Pd.
71 — 11
  • atausetidaktidaknya pada waktu lain pada sekitar Tahun 2013 sampai dengansekitar Tahun 2014, bertempat diDesa Timpah Kecamatan Timpah KabupatenKapuas atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukanatau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauHalaman 24 dari 116 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN Pikorang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YUNUS, SP
95 — 33
  • Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;Menimbang, bahwa pengertian dari Menyalagunakan kewenangan,kesempatan, atau Sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat padajabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindakHalaman 93 dari 135 halaman Putusan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2019/PN.Pbrpidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-03-2014 — Upload : 20-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg
Tanggal 7 Maret 2014 — • PIDANA KORUPSI - ANTONIUS HUTAURUK, SH
153 — 23
  • Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang AdaPadanya Karena Jabatan atau Kedudukan;4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.5.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-06-2010 — Upload : 24-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1292/Pid.B/2009/PN.Sda
Tanggal 14 Juni 2010 — SENTOT KUNMARDIANTO, SH.MM Dkk
50 — 8
  • maka suratKeputusan bisa di cabut, bisa dibatalkan dan kalau hal tersebut ada kerugian negaramasuk Ranah pidana karena pidana dalam Hukum Administrasi sebagai akibat, jadisetiap perbuatan administrasi yang merugikan negara termasuk pada Ranah pidana;Bahwa kalau ada persyaratan yang tidak dipenuhi keputusan itu bisa dibatalkanbukan batal demi Hukum dan kejadian dianggap ada sampai keputusan itu batal;Bahwa kalau Camat meneruskan surat permohonan dari desa ke Bupati tidakmelanggar Hukum dan tidak menyalagunakan
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pembunuhan
Register : 07-10-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 58/PID.B/2013/PN.KEFA.
Tanggal 5 Februari 2014 — - FREDERIKUS TSUNINO Alias EDI
104 — 34
  • penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013sekitar pukul 17.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2013 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu lain di tahun 2013, bertempat di Oetfoh, Desa Teba,Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanuyangberwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatudengan menyalagunakan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 24-05-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 01 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 24 Mei 2016 —
41 — 7
  • Kotabaru Jl.Perikanan Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini,yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PL
Tanggal 4 September 2014 — HERMAN SASAWE, s.Sos Alias Herman
80 — 23
  • anggarankantor namun penguasaan benda tersebut untuk genset disita dari tempattinggal terdakwa HERMAN SASAWE di palu sulawesi tengah, dan untuklaptop disita dari terdakwa ABD ARIF alias ARIF.Bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbangan tersebut diatas, makaUnsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Unsur Menyalahqunakan wewenang kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukannya :Bahwa yang dimaksud dengan menyalagunakan
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 19-01-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb
Tanggal 29 Oktober 2015 — YAYASAN DARUSSALAM MALUKU, Yayasan Berbadan Hukum Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: AHU, 5635.01.04 thaun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, berkedudukan di jalan Sultan Babullah No. 2, Kelurahan Honipopu RT. 02 RW. 04 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M e l a w a n : 1. YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, Berkedudukan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------ TERGUGAT I ; 2. NOTARIS M. HUSAIN TUASIKAL, SH. MKn., Beralamat di Jalan Jl. Sam Ratulangi No. 35 Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT II; 3. KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------------------------------TERGUGAT IIl;
230 — 235
  • merupakan AAUUB yang harus diikuti oleh setiap pejabatNegara dalam pengambilan keputusan ;Bahwa salah satu dari azas itu pejabat Negara itu melanggarnya makakeputusan yang diambil itu memang cacat yuridis tetapi di balik itu diamelakukan satu kesalahan pribadi karena itu terkait dengan norma prilakuyang ada pada pejabat tersebut ;Bahwa didalam azas azas yang di sebut dalam pasal 10 nomor 30 tahun2014 ada azas kepastian hukum, ada azas kemanfaatan, ada azas ketidakberpihakan, azas kecermatan, azas tidak menyalagunakan
Pengadilan PN LIMBOTO Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN LIMBOTO Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbo
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
Tergugat:
RUSTAM Hs. AKILI
155 — 93
  • Tergugat menyalagunakan wewenang dan jabatannya sebagaipejabat dan terdapat indikasi korupsi atau manipulasi dokumendokumen permohonan KUR)Penggugat pada angka 3 garis datar 5 halaman 3 gugatannyamendalilkan tanggal 28 Oktober 2015 Meminjam uang sebesar Rp. 50.000. 000, (Lima Puluh Juta Rupiah);Tergugat menolak dengan tegas dalil itu, sebab yang benar adalahuang yang diberikan oleh Penggugat itu murni biaya akomodasipengganti biaya demontrasi dari LSM/NGO mahasiswa yang sedangmengawal berbagai macam
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MAIMAN LIMBONG, SH
Terdakwa:
WIDAWATI Binti ABDUL WAHAB
194 — 69
  • Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;Halaman 99 dari 119 halaman Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.PbrMenimbang, bahwa pengertian dari Menyalagunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatanatau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuktujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 18 Desember 2018 — ALIAMIN,AMK Bin MUHTAR LAMBISA,Dk
86 — 40
  • 2014 tentang Pedomanpelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD,PNS dan PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan 2015; Pasal 25 ayat (2) "apabila terdapat kelebihan pembayaran, pihak yangtelah melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihantersebut kepada bendahara pengeluaran; Pasal 26 ayat (2) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalianinternal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan SKPDmasingmasing.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalagunakan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte
Tanggal 4 April 2019 — Hj. NURMINDA GANDA, SE Binti Hi. HUSEIN GANDA
169 — 96
  • menuntut agar Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan :Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN Tte1)Menyatakan Terdakwa NURMINDA GANDA, SEtelah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama denganSaksi ISWAN HABIB sebagai orang yang melakukan dan turut sertamelakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 9 Oktober 2014 — DIYAH KUSUMASTUTI, SE
88 — 28
  • sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, berdasarkanUndangundang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang di Semarang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalagunakan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 20-04-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 05 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm.
Tanggal 20 April 2015 — - BUKHARI BIN ABDUL RAHMAN SIDIK - NANANG KURNIAWAN ALIAS KURNIA BIN SUNARYA.
59 — 13
  • Kecamatan Simpang Empat Kabupaten BanjarKalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukanatau. turut' serta melakukan beberapa perbuatan masingmasingmerupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 3 Desember 2015 — TERDAKWA HENDRA MALENSANG
92 — 32
  • Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sesungguhnya uraiantersebut sangatlah bertentangan dengan aturan hokum, karenayang dimaksud dengan menyalagunakan kewenangan adalahseorang pejabat yang berdasarkan surat keputusan dari yangberkewenangan untuk menjadi pejabat dalam pelaksanaanpekerjaan tersebut.e Bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak punya kompetensi dalampelaksaan pekerjaan 55 sekolah tersebut, karena Terdakwatidak mempunyai Surat keputusan dengan demikian
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 03/ Pid.Sus./Tipikor/2014/ PN.Bjm.
Tanggal 21 Mei 2014 — Drs. ABDUL MUIS BIN ASNAWI.
33 — 7
  • Menteri Empat Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat