Sus/2018 1 (satu) unit truk tronton warna hijau Nomor Polisi W 9577 UN;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Sugianto binTise: 43 (empat puluh tiga) ton Batubara;Dirampas untuk Negara;Dengan memerintahkan Penuntut Umum segera menyimpanBatubara tersebut di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara(Rupbasan) Kota Bengkulu sebelum putusan berkekuatan hukumtetap;5.

Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.

Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.

yangtelah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan danpidana denda Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;Menyatakan barang bukti berupa: 11 (Sebelas) saset plastik ukuran sedang yang berisi shabushabuseberat 551,61 gram; (Berita Acara Penyisihan Barang Bukti padahari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, telah dilakukan penyisihanbarang bukti berupa 11 (Ssebelas) saset plastik ukuran sedangyang berisi shabushabu seberat 551,61 gram, Berita AcaraPemusnahan Barang

Sitaan Narkotika pada hari Rabu, tanggal 15Januari 2020, barang bukti shabushabu tersebut hasil penyisihanbarang bukti dengan berat netto seluruhnya 540,60 gram telahdimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi SulawesiBarat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat danhasil penyisinan barang bukti dengan berat netto 11,0103 gramdikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar gunapemeriksaan dan untuk digunakan untuk pembuktian diPengadilan), sisa hasil pemeriksaan Laboratoris

Menyatakan barang bukti berupa : 11 (sebelas) saset Plastik ukuran sedang yang berisishabushabu seberat 551,61 gram; (Berita AcaraPenyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 18Desember 2019 telah dilakukan penyisihan barang buktiberupa 11 (sebelas) saset Plastik ukuran sedang yangberisi shabushabu seberat 551,61 gram, Berita AcaraPemusnahan Barang Sitaan Narkotika pada hari Rabutanggal 15 Januari 2020 barang bukti shabushabuHalaman 17 dari 24 hal Put No.250/PID SUS/2020/PTtersebut hasil penyisihan

yang telahdijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) subsidair 6 (ENAM) BULAN Penjara.Menyatakan barang bukti berupa :o 11 (sebelas) saset Plastik ukuran sedang yang berisishabushabu seberat 551,61 gram; (Berita AcaraPenyisihan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 18Desember 2019 telah dilakukan penyisihan barangbukti berupa 11 (sebelas) saset Plastik ukuran sedangyang berisi shabushabu seberat 551,61 gram, BeritaAcara Pemusnahan Barang

Sitaan Narkotika padahari Rabu tanggal 15 Januari 2020 barang buktiShabushabu tersebut hasil penyisihan Barang Buktidengan berat netto seluruhnya 540,60 gram telahdimusnahkan oleh Badan Narkotika NasionalProvinsi Sulawesi Barat di Badan Narkotika NasionalProvinsi Sulawesi Barat dan Hasil penyisihan BarangBukti dengan berat netto 11,0103 gram dikirim keLaboratorium Forensik Polri Cabang Makassar gunapemeriksaan dan untuk digunakan untuk pembuktiandi Pengadilan), sisahasil pemeriksaanLaboratoriskriminalistik

Sehingga penyitaan tersebut telah dilaksanakan secara hukum sahdan berharga ; 210.11.Bahwa meskipun telah diberikan waktu yang cukup longgar, namun Debitur (Pelawan)tidak juga mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya, sehingga berdasarkanSurat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS122/PUPNC.18.02/2004 tanggal21 September 2004 ; Bahwa setelah pengurusan dilakukan oleh Terlawan I terhadap Debitur (Pelawan) danternyata dalam pengurusan tersebut, baik mengenai angsuran maupun pelunasan

Fotocopy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS22/PUPNC.18.02/2004tertanggal 21 September 2004, bukti T.I9 ; 10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Rencana Penjualan Barang Sitaan No. PEM402/WPL.06/KP.02/PBS/2004 tertanggal 22 September 2004, bukti T.I10 ; 11. Fotocopy Surat Pencairan Hutang milik Debitur atas nama PT. Bromo Sakti Utama / Sdr.Benny Siswanto, tertanggal 15 Oktober 2004, bukti T.I11 ;12. Fotocopy Surat Penebusan barang jaminan PT. Bromo Saksi Utama / Sdr. BennySiswanto No.

.9131286 dengan perikatanfiducia ;Seperti diuraikan oleh Pelawan diatas, Pelawan mengambil pinjaman hanyasekali pada tahun 1985 dan sudah dikembalikan lagi, maka crediet Verbandtersebut diatas hasil rekayasa Terlawan , sudah seharusnya dinyatakan tidaksah ;Bahwa kejadian tersebut telah disampaikan Pelawan kepada Terlawan Il,namun tidak menanggapi dan tetap diproses, sehingga diterbitkan SuratPerintah Penyitaan No.SPP134 / PUPNW.VI/ KP.03 / 1998 ;Bahwa dilanjutkan dengan Surat Perintah Penjualan Barang

Sitaan yaitu:a.

penyitaan barangbarang agunan miliknya,Pelawan telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya, dan atas gugatan tersebut telah dikeluarkan Putusan PTUNSurabaya No.20 G.TUN / 1999 / PTUN.Sby. tanggal 1 Juni 1999, jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.93 / B / TUN / 1999 /PT.TUN. tanggal 16 September (Bukti P.2) jo Putusan Mahkamah Agung RINo.02 / K / TUN / 2000 tanggal 14 Maret 2000 (Bukti P.3) yang padapokoknya menyatakan bahwa surat perintah penjualan barang

sitaan atastanah milik Pelawan dinyatakan tidak sah dan memerintahkan kepadaPK2LN untuk mencabutnya, selanjutnya... menimbang, bahwa meskipunsudah ada produk yang berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yaitu PenetapanKetua Majelis No.20 Hk / PEN.TUN / 1999 / PTUN.

Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.

Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.

Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.

Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.

Hakim yang menetapkan semacam itu dapatdikategorikan sebagai telan melakukan unprofesional conduct, karenatelan melampaui batas kewenangannya.Permohonan perdata pihak ke tiga terhadap barang sitaan dalam tindakpidana korupsi adalah modus operandi baru yang dilakukan olehpemohon (terdakwa atau keluarganya) guna menyelamatkan asetasethasil korupsi melalui cara cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang.

., M.Kn. pada tanggal 21 Pebruari 2018 dan belum sempatdibuatkan Groose Akta Balik Nama Kapal nya, sehingga Grosse Aktanya masihatas nama pemilik lama, Grosse Akta Kapal ini juga tidak sedang sebagaijaminan hutang atau sebagai barang sitaan pihak berwenang, karena suratsurat kapal yang asli yang merupakan dokumen kapal lainnya selain GrosseAkta Kapal masih ada oleh karenanya tidak mungkin sebagai jaminan atauSILAAN nn 22 nnn nnn nnn nnn enn nnn nnn nn nnn nnn nen nnn nn nnn nen nnn nnnnnnnennnnenennnesHalaman

dimiliki oleh setiapMenimbang, bahwa Hakim juga telah mempertimbangkan buktibuktisurat dari bukti P1 sampai dengan bukti P10, yang kesemuanya telahdiperlinatkan aslinya, kecuali bukti P1, P9 dan P10 dan bukti P.1 yang menjadiobjek permohonan ini aslinya telah hilang, buktibukti tersebut telah meyakinkanHakim, bahwa pemohon memang benar pemilik Kapal Motor Rosmalia Jayadengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.2388, tanggal 15 Juni 2004 (bukti P2) dan tidak sedang menjadi barang jaminan (hipotik) maupun barang

sitaan,serta tidak ada perubahan bentuk maupun ukurannya; Menimbang, bahwa permohonan ini hanyalah sebagai salah satu syaratuntuk dapat diterbitkan kembali asli dari Grosse Akta Pendaftaran Kapal MotorRosmalia Jaya dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.2388, tanggal 15Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 41/Padt.G/2018/PN TglJuni 2004, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 161 UndangUndang Nomor17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, karena Grosse Akta Pendaftaran Kapalnyahilang, yang untuk itu harus

CjrMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan menarik suatu barangdalam unsur ini adalah membuat barang sitaan atau titipan tersebut berada diluar penguasaan si penyimpan, dengan kata lain menempatkan barang tersebuttidak berada dibawah penguasaan si penyimpan dan dialihkan penguasaannya;Menimbang, bahwa dapat pula si penarikalih adalah pemilik yangsemula atau seluruhnya atau sebahagian, maka motifnya dapat berupa agar iakuasai kembali barang itu atau dapat juga bermotif agar maksud penyitaan ataupenitipan

Namun apabila orang lain yang menarik alin dapatbermotif memiliki, memakai secara tidak sah, atau mengacaukan maksudpenyitaan/penitipan dan lain sebagainya;Menimbang, bahwa ada dua macam barang sitaan yang dikenal dalamperaturan perundangundangan, yaitu barang sitaan berdasarkan hukum acarapidana yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 48KUHAP, Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 KUHAP dan Hukum AcaraPidana Khusus (diluar KUHAP), dan barang sitaan dalam Hukum AcaraPerdata, seperti

Sedangkan yang dimaksud dengan barang titipan atausequestrasi berdasarkan perintah hakim dalam unsur pasal ini adalah barang itudititipkan kepada penguasa atas perintah hakim, jadi bukan barang yangdititipkan karena persetujuan pihakpihak yang berperkara;Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk dapat dikatakanunsur ini terpenuhi, maka barang/objek yang ditarik atau disembunyikantersebut adalah barang sitaan yang oleh peraturan perundangundangandikatakan demikian, atau barang sitaan yang disita

BARANG SITAAN ADALAH MILIK PEMOHON.11.

BARANG SITAAN TIDAK TERMASUK SEBAGAI ALATATAU BARANG BUKTI.12. Bahwa barang sitaan berupa kargo/muatan yang dimilikiPemohon faktanya tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti danterhadapnya tidak dapat dikenakan penyitaan. Pasal 39 KUHAP secarategas mengatur sebagai berikut:(1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah:a.

Dalam hal ini Kargo/ Muatan yangdisita oleh Penyidik Pangkalan TNI AL Tarempa dalam keadaan amandan disimpan ditempat yang aman jauh dari jangkauan pihak yangingin mencoba merusak barang sitaan tersebut, bahkan HRD danAdvokat PT.

BARANG SITAAN ADALAH MILIK PEMOHON.9. Poin nomor 11.

BARANG SITAAN TIDAK TERMASUK SEBAGAIALAT ATAU BARANG BUKTI10. Poin Nomor 12. Bahwa barang sitaan berupakargo/muatan yang dimiliki Pemohon faktanya tidak termasuk sebagaialat atau barang bukti dan terhadapnya tidak dapat dikenakanpenyitaan. Pasal 39 KUHAP secara tegas mengatur sebagai berikut :(1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah :a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwayang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakpidana atau sebagian dari tindak pidana;b.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotikaoleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : SK27/N.10.11.3/Eku.1/09/2020 tanggal 17 September 2020 menetapkan 1(satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnyaterdapat serbuk Kristal yang diduga sabu seberat 1.057 (seribu limapuluh tujuh) gram yang telah disisinkan seberat 32 (tiga puluh) gramuntuk dikirim ke BPOM Kepri untuk dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris dan sisanya seberat 1.025 (seribu dua puluh lima) gramdengan rincian

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotikaoleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : SKHalaman 8 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm27/N.10.11.3/Eku.1/09/2020 tanggal 17 September 2020 menetapkan 1(satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnyaterdapat serbuk Kristal yang diduga sabu seberat 1.057 (Seribu limapuluh tujuh) gram yang telah disisihkan seberat 32 (tiga puluh) gramuntuk dikirim ke BPOM Kepri untuk dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris dan sisanya

Pegadaian (Persero) Cabang Batam, barang bukti berupa 1 (satu) bungkuskantong plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah tasslempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (Satu) bungkus Teh CinaMerk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yangmerupakan Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan seberat 1.057 (seribulima puluh tujuh) gram.Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotikaoleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : SK27/N.10.11.3/Eku

Sedangkan sisabarang bukti sejumlah 1875,5971 gram telah dimusnahkansebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : SP.Sita/272.c/X/2018/Res Narkoba tanggal 24 Oktober 2018 serta BeritaAcara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika tanggal 24 Oktober 2018;Perbuatan terdakwa SUGIMAN BIN M SAID ALS MAN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Atau Pasal 112 Ayat (2)JO Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU:KEDUA:Bahwa ia terdakwa SUGIMAN BIN M SAID

Sedangkan sisabarang bukti sejumlah 1875,5971 gram telah dimusnahkansebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : SP.Sita/272.c/X/2018/Res Narkoba tanggal 24 Oktober 2018 serta BeritaAcara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika tanggal 24 Oktober 2018.Perbuatan terdakwa SUGIMAN BIN M SAID ALS MAN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnyadipersidangan telah didengar keterangansaksisaksi

Sita/272.c/X/2018/Res Narkoba tanggal 24 Oktober 2018 serta Berita AcaraPemusnahan Barang Sitaan Narkotika tanggal 24 Oktober 2018;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut telah terbukti adanyaperbuatan Menerima Narkotika Golongan yang dilakukan oleh Terdakwa,sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke3 tersebut telah terpenuhi ;Unsur ke4: Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram ataumelebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram

No. 89 PK/Pdt/2007Bahwa oleh karena hal yang tersebut di atas, Terlawan Il telah memintabantuan Terlawan Ill untuk menjual lelang objek jaminan/agunan Terlawan berupa tanah seluas 19.603 m2 yang pada hakikatnya adalah milik Pelawanberdasarkan Akte Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak Nomor 112 bertanggal24 Januari 1986 ;Bahwa selanjutnya Terlawan Ill telah menerbitkan Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan No. 149/PUPNC.01/2000 bertanggal 23 Oktober 2000yang tercantum dalam Surat Keputusan Terlawan

No. 89 PK/Pdt/2007untuk menjual lelang objek jaminan atas kredit tersebut yaitu tanah dan rumahterperkara yang pada hakikatnya terlebih dahulu menjadi milik Pelawan sebelumkredit diserahkan Terlawan Il kepada Terlawan ;Bahwa selanjutnya Terlawan Ill telah menerbitkan Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan No. 149/PUPNC.01/2000 bertanggal 23 Oktober 2000yang tercantum dalam Surat Keputusan Terlawan Ill, Pengumuman LelangUlang Nomor : PENG01/WPN.01/KP.02/2001, yang dimuat di Harian UmumPerjuangan, tanggal

Justru karenaitu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak perlawanan Pelawanatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.EKSEPSITUNTUTAN BATAL KEPUTUSAN TIDAK BERALASAN1Bahwa SPPBS merupakan tindak lanjut daripada rentetan pengurusanpiutang Negara yang telah dilakukan oleh PUPN yaitu perintah dari PUPNkepada Terlawan Ill (KP3N Medan) untuk melelang objek jaminan milikdebitur kepada Negara.Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (GPPBS) nomor : SPPBS149/PUPNC.01/2000 tanggal 23

Bahwa dalam putusan halaman 27 alinea ke 4 dan ke 5yang menyatakan bahwa sita yang diletakkan berakhirotomatis menjadi sita persamaan dan karena itumenurut hemat Majelis, sita yang terjadi dibelakangtidak perlu diangkat/dibatalkan, karena masihberpeluang untuk mendapatkan bagian dari hasillelang barang sitaan/jaminan adalah keliru, karenatidak memperhatikan ketentuan pasal 3 UU No. 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan ;3.

Memerintahkan agar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotikadari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor : 122/N.4.10/Euh.1/04/2019, tanggal 26 April 2019 telah menetapkan status barang sitaanNarkotika bukan tanaman Terdakwa ADI CHANDRA alias TUYUL binIDRIS LUBIS, Firman Perdamaian Batee alias Firman tetap terlampirdalam berkas perkara;5.